KPAD Imbau Sekolah Tak Keluarkan Siswa yang Terlibat Kericuhan di Kota Bekasi Megapolitan 4 September 2025

KPAD Imbau Sekolah Tak Keluarkan Siswa yang Terlibat Kericuhan di Kota Bekasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi mengimbau pihak sekolah untuk tidak mengeluarkan siswa yang terlibat dalam sejumlah aksi kericuhan di wilayah Bekasi.
“Memang ada indikasi (sekolah hendak mengeluarkan pelajar terlibat aksi kericuhan). Beberapa yang diinfokan nanti akan dikeluarkan. Saya juga mohon kepada pihak sekolah tidak mengeluarkan anak-anak ini,” ucap Ketua KPAD Kota Bekasi, Novrian, saat dikonfirmasi, Kamis (4/9/2025).
Menurut Novrian, sekolah harus membina siswa yang ikut terlibat dalam kericuhan, bukan malah menghukum dengan mengeluarkannya.
“Karena memang tugas dan fungsi sekolah itu bukan hanya mengeluarkan, tapi bagaimana membina ketika ada anak-anak yang melakukan kekerasan,” tuturnya.
Ia menambahkan, sebagian besar pelajar yang ikut kericuhan duduk di bangku SMP dan SMA.
Mereka diduga terlibat karena faktor ketidaktahuan dan sekadar ingin menunjukkan eksistensi diri.
“Yang mungkin mereka juga tidak direncanakan, ketidaktahuan mereka. Itu harusnya dibina, bukan untuk dikeluarkan. Karena tugas fungsi pendidikan adalah membina, bukan ketika ada anak yang salah, hukumannya adalah mengeluarkan,” tutupnya.
Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi menyebut sejauh ini masih ada 10 anak yang diperiksa polisi terkait kerusuhan di sejumlah titik di Kota Bekasi.
Ketua KPAD Kota Bekasi, Novrian mengatakan, sembilan anak ditangkap di TKP Polsek Pondok Gede, dan satu di TKP Polres Metro Bekasi Kota.
 
“Memang ada 10 anak yang masih digali keterangannya dan terus kita dampingi. Mudah-mudahan sih bisa segera dipulangkan dalam konteks nanti akan ada pembinaan di keluarga maupun di sekolah,” ujar Novrian ketika dikonfirmasi, Rabu (3/9/2025).
Hasil dari asesmen KPAI dan keterangan polisi, anak di bawah umur itu terindikasi ingin membakar serta melempar molotov.
Bahkan, salah satu anak yang masih diproses hukum itu masih ada yang duduk di bangku SMP.
“Memang ada anak SMP, tapi mayoritas dari SMA ya, usia di atas 14 tahun ya,” kata Novrian.
“Itu kebanyakan saat penyerangan di Pondok Gede,” imbuh dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.