TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perekonomian global pada 2025 diprediksi masih penuh tantangan, seiring konflik geopolitik, perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, dan dampak perubahan iklim semakin memperumit keadaan.
Kondisi tersebut pastinya berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Apalagi di dalam negeri ada sejumlah kebijakan ekonomi yang memengaruhi daya beli masyarakat kelas menengah.
Dalam situasi ini, penting bagi kelas menengah Indonesia untuk mengambil langkah strategis guna bertahan dan tetap relevan di tengah ketidakpastian tersebut.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan, kebijakan yang diterapkan pemerintah pada 2024 membawa dampak langsung pada kelas menengah di tahun berikutnya.
Salah satu kebijakan yang menonjol adalah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen di 2025.
Menurutnya, Kebijakan ini, meskipun bertujuan meningkatkan penerimaan negara, menimbulkan efek domino berupa kenaikan harga barang dan jasa di pasar.
“Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat miskin, tetapi juga kelas menengah yang menjadi tulang punggung konsumsi domestik. Ketika harga kebutuhan pokok melonjak, kemampuan belanja mereka tergerus, sehingga mengancam pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” kata Achmad dikutip Sabtu (28/12/2024).
Ia menyebut, pengetatan subsidi energi juga menjadi beban tambahan bagi kelas menengah. Pemerintah mengubah mekanisme subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik menjadi berbasis nomor induk kependudukan (NIK).
Meskipun kebijakan ini dirancang untuk memastikan subsidi lebih tepat sasaran, banyak masyarakat kelas menengah yang sebelumnya menikmati subsidi kini harus menghadapi kenaikan biaya energi.
“Kondisi ini memaksa mereka untuk mengalokasikan sebagian besar penghasilan mereka untuk kebutuhan dasar, sehingga mengurangi kapasitas investasi dan tabungan,” ucapnya.
Lebih lanjut Ia mengatakan, Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mulai diimplementasikan pada 2024 juga menjadi sumber tekanan baru.
Program ini mewajibkan pekerja dan pemberi kerja menyisihkan sebagian pendapatan untuk dana perumahan.
“Meskipun bertujuan mulia untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, program ini menambah beban finansial bagi kelas menengah, terutama mereka yang sudah memiliki cicilan atau kewajiban keuangan lainnya. Pada tahun 2025, dampak dari kebijakan ini semakin nyata dengan berkurangnya daya beli yang signifikan,” tuturnya.
Apa Yang Bisa dilakukan Kelas Menengah menghadapi 2025?
Achmad menyampaikan, ketidakpastian ekonomi global yang berbarengan dengan kebijakan domestik yang berat memaksa kelas menengah untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan mereka.
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengatur ulang prioritas pengeluaran.
Dalam situasi ini, kebutuhan primer harus menjadi fokus utama, sementara pengeluaran untuk barang konsumsi yang tidak mendesak perlu dikurangi.
Membuat anggaran bulanan yang ketat dapat membantu memastikan pengeluaran tidak melebihi pendapatan, sekaligus memberikan ruang untuk menabung.
Selain itu, diversifikasi sumber pendapatan menjadi solusi penting.
Kelas menengah perlu mencari peluang usaha sampingan atau investasi pada aset-aset yang memiliki risiko rendah tetapi memberikan pengembalian yang stabil.
Investasi dalam reksa dana pendapatan tetap atau obligasi pemerintah dapat menjadi pilihan yang aman di tengah ketidakpastian ekonomi.
Manfaatkan juga peluang di sektor ekonomi digital, seperti menjadi freelancer atau menjual produk secara online, untuk menambah penghasilan.
Ia menyampaikan, peningkatan literasi keuangan juga menjadi kunci untuk bertahan di tengah tekanan ekonomi.
Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan keuangan, investasi, dan perlindungan aset, kelas menengah dapat menghindari jebakan utang konsumtif yang hanya akan memperburuk kondisi keuangan mereka di masa depan.
“Hindari penggunaan kartu kredit atau pinjaman untuk kebutuhan konsumtif, dan prioritaskan tabungan untuk dana darurat,” tuturnya.
Lebih lanjut Ia mengatakan, kebijakan pemerintah juga perlu dimanfaatkan secara bijak.
Pastikan data diri terdaftar dengan benar agar dapat mengakses subsidi energi atau bantuan sosial yang tersedia.
Bagi yang memiliki usaha kecil, manfaatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah untuk mendukung keberlangsungan usaha.
“Kerja sama dengan komunitas atau koperasi juga dapat membantu menciptakan jaringan pendukung yang kuat di tengah tantangan ekonomi,” tuturnya.
