Vietnam menjadi contoh menarik—dulu tertinggal dari Indonesia, kini mampu menyalip lewat konsistensi kebijakan dan keberanian reformasi.
Umam juga mewanti-wanti ancaman ketidakstabilan global, seperti konflik Rusia-Ukraina dan ketegangan Timur Tengah, yang dapat memperparah perlambatan ekonomi.
Ia mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan sebesar 4,7% masih belum mampu menjawab kebutuhan penciptaan lapangan kerja dan daya saing industri nasional.
Di sisi lain, ia menyoroti kelemahan institusional dalam negeri, seperti praktik politik klientelistik dan stagnasi reformasi birokrasi. Demokrasi, katanya, tidak boleh sekadar prosedural. “Negara gagal bukan karena ideologi, tapi karena institusi yang lemah dan politik transaksional,” tegasnya, mengutip Francis Fukuyama.
Umam menyerukan pentingnya reformasi tata kelola, pembangunan civil service yang profesional, serta pengelolaan anggaran pembangunan yang transparan dan akuntabel. Ia mengingatkan bahwa belanja besar tanpa tata kelola dapat menjadi bumerang yang justru melemahkan ekonomi.
Ia juga menyesalkan belum dimanfaatkannya pasar domestik Indonesia yang besar untuk membangun basis produksi nasional, terutama dalam menghadapi revolusi kendaraan listrik dan ekonomi hijau. “Ketika saya ke Beijing, semua motor sudah listrik. Di Indonesia, kita masih membicarakan potensi, belum aksi” keluhnya.
Menurut Umam, Indonesia sebagai negara middle power harus berani menjadi pelopor, bukan sekadar pengikut. Visi kepemimpinan regional yang berdaya saing, berbasis data, dan ditopang oleh institusi kuat menjadi kunci menuju transformasi sejati.