Jakarta, Beritasatu.com – Ekonom menilai banyaknya komitmen investasi hasil diplomasi Presiden Prabowo Subianto perlu diimbangi dengan kesiapan kementerian teknis agar tidak berhenti di atas kertas.
Ekonom FEB UI sekaligus Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah Fithra Faisal Hastiadi mengatakan, berbagai kesepakatan ekonomi dengan mitra strategis, seperti Uni Eropa, Kanada, hingga Inggris menunjukkan langkah agresif pemerintah dalam mengejar kebutuhan investasi nasional. Namun, tantangan sesungguhnya berada pada tahap implementasi.
“PR-nya adalah bagaimana kementerian teknis bisa mengakselerasi perjanjian-perjanjian tersebut,” sebut Fithra saat dijumpai di Kompleks FEB UI, Depok, Minggu (14/12/2025).
Ia mengingatkan pengalaman Indonesia dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) menunjukkan tingkat pemanfaatan yang masih rendah, rata-rata di kisaran 30%. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kesepakatan di level global dan pelaksanaan di dalam negeri.
Padahal, Indonesia membutuhkan investasi dalam jumlah besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Fithra memperkirakan kebutuhan investasi mencapai Rp 10.000 triliun, dengan sebagian besar harus berasal dari luar negeri.
Ke depan, sinkronisasi kebijakan lintas kementerian, percepatan regulasi, serta kepastian proyek menjadi kunci agar komitmen investasi yang sudah dijajaki Presiden benar-benar berbuah pada pertumbuhan ekonomi riil.