Masyarakat mengeluhkan masih minimnya SLB di Jakarta Timur
Jakarta (ANTARA) – Komisi E DPRD DKI Jakarta menyoroti masih minimnya Sekolah Luar Biasa (SLB) di Jakarta Timur mengingat daerah tersebut merupakan wilayah padat penduduk.
“Masyarakat mengeluhkan masih minimnya SLB di Jakarta Timur. Biaya sekolah swasta bagi anak berkebutuhan khusus juga tidak murah,” kata Sekretaris Komisi E Justin Adrian di Jakarta, Senin.
Hal itu dikatakan Justin, saat rapat pembahasan pra-Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 bersama Dinas Pendidikan DKI.
Justin mengatakan saat ini di Jakarta Timur hanya memiliki satu SLB.
Padahal, data Badan Pusat Statistik (BPS), lanjut dia, menunjukkan sekitar 8 persen penduduk merupakan penyandang disabilitas. Dengan populasi di Jakarta Timur mencapai 2,6 juta jiwa, ada sekitar 200 ribu warga difabel yang seharusnya mendapatkan akses pendidikan yang layak.
“Anggaran pendidikan sebesar Rp18 triliun, seharusnya masalah ini tidak lagi terabaikan,” ujarnya.
Selain itu, Komisi E juga menyoroti pentingnya penguatan kanal aduan bagi siswa, kasus pelecehan seksual yang baru-baru ini terjadi di Jakarta Barat hingga siswa harus melakukan unjuk rasa yang menunjukkan belum adanya mekanisme pengaduan yang efektif.
“Tidak ada sarana bagi siswa untuk mengadu sehingga mereka terpaksa turun ke jalan. Ini menimbulkan pertanyaan besar di mana perlindungan kita terhadap anak-anak?” katanya.
Efektivitas anggaran
Justin juga mempertanyakan efektivitas anggaran dan indikator keberhasilan dari Dinas Pendidikan.
Menurut Justin meski anggaran pendidikan DKI Jakarta sangat besar tetapi prestasi siswa di tingkat internasional masih minim.
“Seingat saya, prestasi terakhir yang menonjol di tingkat internasional adalah dari satu SMA di Kazakhstan pada 2024,” katanya.
Sementara pada 2023, 2022, dan 2021, justru sekolah negeri dari daerah lain yang lebih banyak berprestasi.
Sementara itu Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Sarjoko menerangkan ada beberapa fokus untuk RKPD 2026, antara lain, percepatan akses belajar 13 tahun (ditambah dengan PAUD), peningkatan kebermanfaatan KJP Plus dan KJMU, kolaborasi strategis dengan industri untuk penyerapan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan.
“Kami juga akan melakukan peningkatan kualitas pendidik melalui pelatihan dan sertifikasi,” katanya.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025