TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah menerbitkan sertifikat postel untuk iPhone 16 yang akan dijual di Indonesia.
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi Wayan Toni mengatakan proses sertifikasi sudah dirampungkan oleh pihaknya sejak 14 Maret 2025.
“Untuk iPhone 16, hari Jumat kemarin semua type sudah selesai disertifikasi di Ditjen Infradigital Komdigi,” katanya kepada Tribunnews, Sabtu (15/3/2025).
Berdasarkan situs https://sertifikasi.postel.go.id/, ada empat perusahaan yang mengajukan sebagai pemohon perangkat iPhone yang sertifikatnya diterbitkan pada 14 Maret 2025.
Ada PT Mapple Mitra Adiperkasa yang merupakan pemilik retail Digimap dan PT Erajaya Swasembada yang merupakan pemilik retail iBox.
Dua perusahaan lainnya adalah PT Hartono Istana Teknologi dan PT Apple Indonesia.
Keempat perusahaan tersebut telah mendapatkan sertifikat postel Komdigi untuk lima model iPhone 16 series, yaitu A3287 (iPhone 16), A3290 (iPhone 16 Plus), A3293 (iPhone 16 Pro), A3296 (iPhone 16 Pro Max), dan A3409 (iPhone 16e).
Selain sertifikat postel Komidigi, dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga sudah menerbitkan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produk Apple dan telah ditandatangani oleh Kepala Pusat Pengembangan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kemenperin.
Setelah mendapat sertifikat TKDN dan sertifikat postel dari Komdigi, maka Apple kemudian berhak mendapatkan TPP Impor untuk seluruh produk Apple tersebut yang akan digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan nomor IMEI dari CEIR dan PI (Persetujuan Impor) dari Kementerian Perdagangan.
Sertifikat postel dari Kementerian Komdigi menjadi syarat untuk mendapatkan Tanda Pendaftaran Produk (TPP) Impor dari Kemenperin.
TPP Impor dari Kemenperin tersebut sebagai syarat bagi semua produk Apple yang di impor untuk mendapatkan IMEI dan Persetujuan Impor (PI) dari Kementerian Perdagangan.
Dengan kelarnya pengurusan sertifikasi TKDN oleh Apple, kemungkinan besar produk iPhone 16 series bisa mulai dijual di Indonesia sebelum Lebaran 2025.
