Keuangan Riau Kritis, Defisit Rp1,5 T, Tunda Bayar Kegiatan Capai Rp2,2 T

Selain itu, beberapa pos anggaran lain juga akan dikaji ulang, termasuk biaya perjalanan dinas, konsumsi rapat, serta sewa gedung untuk kegiatan seremonial dan Focus Group Discussion (FGD).

Saat ini, belanja pegawai telah menyedot sekitar 38 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau, melampaui batas ideal sebesar 30 persen. Oleh karena itu, kebijakan pemangkasan dinilai perlu dilakukan guna menyeimbangkan anggaran daerah.

Abdul Wahid menegaskan bahwa dirinya siap mengambil keputusan yang tidak populer demi menyelamatkan kondisi keuangan daerah. Ia mengaku bahwa tekanan yang dihadapinya sangat besar, bahkan mempengaruhi pola tidurnya.

“Sudah 11 hari kerja ini saya baru bisa tidur hampir jam 3 subuh dan bangun jam 5 subuh. Dan itu hampir setiap hari begitu. Setelah salat saya langsung lanjut rapat dan bekerja. Begitu seriusnya saya mengurusi daerah ini, karena saya lihat memang tidak ada solusi dari permasalahan yang ada,” ujarnya, dikutip Rabu (19/3/2025).

Meskipun kebijakan efisiensi anggaran ini mungkin akan menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, Abdul Wahid menegaskan bahwa langkah tersebut diambil demi kepentingan daerah dalam jangka panjang. Ia berharap, perbaikan tata kelola keuangan yang dilakukan dapat mencegah terulangnya krisis serupa di masa mendatang.

“Maka saya tegaskan, biarlah kebijakan saya tidak populer, tidak masalah. Yang penting persoalan selesai. Saya sebagai pemimpin harus tegas dan berani bertanggung jawab,” tutupnya.
(Wahyuni/Fajar)