Ketua Umum Partai Golkar Bahlil: Demokrasi Kita Libatkan Rakyat, Tapi Jangan Mahalnya Kaya Gini – Halaman all

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar yang juga merupakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan soal wacana Pilkada dikembalikan ke DPRD. 

Wacana tersebut ia sampaikan di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri HUT ke-60 Golkar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, (13/12/2024).

Menurut Bahlil, ia melontarkan wacana tersebut untuk menyesuaikan sistem demokrasi di Indonesia. 

“Kemarin kan itu kan di puncak HUT partai Golkar kemarin kami tawarkan konsep dalam rangka penyesuaian sistem demokrasi kita,” katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, (13/12/2024).

Meskipun demikian kata Bahlil, wacana tersebut masih dalam kajian. Partainya mengambil inisiatif menyampaikan hal itu ke publik untuk kemudian di bahas bersama-sama pemerintah.

“Itu kami pasti sama-sama dengan pemerintah untuk membicarakan,” katanya.

Bahlil mengatakan dalam sistem demokrasi di Indonesia, hak hak rakyat jangan diabaikan. Namun juga jangan sampai ongkosnya semahal sekarang.

“Tetapi hak-hak rakyat jangan kita abaikan. Tetapi demokrasi kita melibatkan rakyat tapi jangan sampai mahalnya kayak gini, gitu loh,” pungkasnya.

Sebelumnya Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, menyoroti biaya atau cost pilkada yang terlalu tinggi, sehingga membebani pasangan calon kepala daerah baik yang kalah maupun yang menang.

Menurutnya, hal itu dirasakan semua partai politik yang mengusung kadernya di Pilkada Serentak 2024.

Hal itu disampaikannya dalam pidatonya di Puncak Perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul City International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

“Pemilukada baru selesai, banyak kenangan, cerita dan tulisan dari lubuk hati maupun dari lubuk-lubuk yang lain, yang hampir suaranya, semuanya sama, kok pilkadanya costnya tinggi ya,” kata Bahlil.

Selaim itu ditambah setelah pilkada, ada partai atau pasangan calon yang merasa paling bersih.

Dan menganggap yang lain kotor dan bahkan ada yang menyalahkan institusi tertentu terlibat untuk memenangkan paslon tertentu.

“Saya ingin mengatakan kepada kita semua di sini sebagai sesama anak bangsa, Golkar berpandangan tidak untuk saling menyalahkan antara satu dengan yang lain, kalau itu salah adalah salah kita semua, dan kalau itu benar, itu benar kita semua,” ujar Bahlil.

“Hampir sebagian partai politik yang besar, pernah mengalami kekuasaan terutama Golkar, partai yang lain juga pernah mengalami kekuasaan dan ilmunya ini sebenarnya sama-sama tahu, ini sama-sama tahu cuma ada yang pergi, ada yang baru,” lanjutnya.

Bahlil mempertanyakan, demokrasi seperti apa yang diinginkan oleh elite dan masyarakat.

Menurutnya, jika demokrasi demikian yang dipertahankan, maka demokrasi tidak memberikan hasil yang bagi kepentingan bangsa dan negara.

“Pertanyaan yang muncul, yang menggelitik di hati saya apakah demokrasi seperti ini yang kita inginkan? Saya mau tanya apakah demokrasi seperti ini yg kita inginkan Saudara sekalian? Kalau ini yang kita pertahankan, mau jadi apa demokrasi ini,” ucap Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan dalam kajian Partai Golkar, pilkada sekarang sudah sama seperti pilkades.

Sebab itu, dia mengimbau perlunya reformulasi lagi sistem politik Indonesia termasuk pilkada.

“Partai Golkar telah berpikir bahwa ke depan harus ada formulasi yg tepat, untuk kita merumuskan sistem politik kita yang benar-benar baik untuk rakyat dan baik untuk negara untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kita,” tandasnya.