Ketua RT di Jakarta Sebut Insentif Rp 2,5 Juta Tak Cukup: Hitungan Matematika Enggak Masuk Megapolitan 22 September 2025

Ketua RT di Jakarta Sebut Insentif Rp 2,5 Juta Tak Cukup: Hitungan Matematika Enggak Masuk
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com —
Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menaikkan insentif Ketua Rukun Tetangga (RT) dari Rp 2 juta menjadi Rp 2,5 juta per bulan mulai Oktober 2025, mendapat respons beragam dari para pengurus RT.
Alih-alih lega, sebagian mengaku tambahan Rp 500.000 tidak cukup menutup kebutuhan operasional yang terus meningkat. Sejumlah ketua RT di Jakarta Pusat menilai insentif baru itu masih jauh dari ideal.
“Kalau hitungan matematika, dengan segitu masih kurang. Bukan enggak bersyukur, tapi realitanya memang berat,” ujar Kusmoro (45), Ketua RT 05 RW 07 Kelurahan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
Kusmoro menambahkan, insentif yang baru keluar ini bahkan harus “tergerus” sejak awal karena langsung diminta menyetor Rp 500.000 untuk sumbangan Palang Merah Indonesia (PMI).
“Jadi naiknya Rp 500.000, tapi kami disodori (iuran) PMI Rp 500.000. Sama aja, kan? Baru mau nikmati (insentif) naik, langsung ada iuran lagi. Kesannya dadakan banget,” ungkapnya.
Selain itu, kebutuhan operasional RT sering kali melebihi insentif yang diterima, terutama saat ada acara besar seperti peringatan 17 Agustus atau warga yang membutuhkan bantuan darurat.
“Kalau ada acara nasional atau musibah di warga, duit bisa habis sebelum sebulan. Akhirnya kami irit-iritin,” kata Kusmoro.
Zulfikar (54), Ketua RT 06 RW 07 Kebon Sirih, Menteng, juga menyoroti ketidakjelasan status insentif tersebut.
“Makanya saya bingung, ini sebenarnya gaji apa operasional? Kalau dibilang gaji, (tapi) kami enggak bisa pakai seenaknya. Harus ada laporan penggunaannya. Kalau dibilang operasional, kadang habis buat masyarakat. Jadi serba tanggung,” ujarnya.
Zulfikar menilai tambahan Rp 500.000 per bulan tidak signifikan mengingat biaya operasional terus naik, mulai dari rapat, kegiatan warga, hingga dukungan sosial saat ada warga sakit atau meninggal.
“Beras naik, semua naik. Kalau buat hidup sehari-hari manusia mana ada cukup-cukupnya. Kami cukup-cukupin aja. Tapi kalau ditanya, ya masih kurang,” katanya.
Meski demikian, Kusmoro dan Zulfikar berharap janji pemerintah untuk menggandakan insentif RT dan RW dapat terealisasi.
Jika benar terjadi, mereka menilai insentif tersebut bisa membuat pengurus RT bekerja lebih fokus tanpa harus mencari pekerjaan sampingan.
“RT RW itu tulang punggung pelayanan warga. Kalau benar naik sampai UMR seperti janji kampanye, ya semoga bisa bikin kita lebih semangat,” tutur Kusmoro.
Pemprov Jakarta memastikan insentif RT akan naik menjadi Rp 2,5 juta per bulan, sementara RW menjadi Rp 3 juta per bulan mulai Oktober 2025.
Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyebutkan, kenaikan dilakukan secara bertahap, bukan langsung dua kali lipat seperti janji kampanye Pilkada 2024.
“Artinya itu sudah masuk dalam APBD-P, mudah-mudahan dalam bulan Oktober sudah ada distribusi,” ujar Rano, Sabtu (20/9/2025).
Dalam Pilgub 2024, Gubernur Pramono Anung dan Rano Karno berjanji menggandakan insentif RT dan RW. Di Jakarta, tercatat 30.894 pengurus RT dan 2.741 RW.
Kebijakan ini diharapkan meningkatkan semangat pengurus RT dan RW dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat, mulai dari pendataan warga, pengelolaan lingkungan, hingga menjadi garda terdepan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah kota.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.