Pembangunan adalah proses maraton yang menuntut ketekunan, integritas, dan kolaborasi…,
Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy melantik dua Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.
Dua Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yaitu Inspektur Utama Oktorika dan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pungkas Bahjuri Ali.
“Pembangunan adalah proses maraton yang menuntut ketekunan, integritas, dan kolaborasi. Maraton pembangunan harus dijaga dengan sebaik-baiknya dan berharap Kementerian PPN/Bappenas dapat berperan sebagai pusat kolaborasi lintas kementerian untuk memastikan arah pembangunan nasional berjalan konsisten dan berkelanjutan,” ucapnya dalam agenda pelantikan, dari keterangan resmi Jakarta, Senin.
Rachmat Pambudy mengharapkan, Inspektorat Utama dapat memperkuat fungsi pengawasan, memastikan akuntabilitas, menjaga seluruh rencana dan anggaran berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan, serta mempertahankan koordinasi yang sudah terjalin dengan Wakil Ketua BPK untuk menghadirkan tata kelola semakin kredibel dan transparan.
Sementara itu, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan disebut turut memegang amanah strategis dalam agenda pembangunan modal manusia, termasuk program-program prioritas nasional seperti peningkatan gizi masyarakat.
Program makan bergizi dinilai menjadi salah satu prioritas utama yang harus dikelola secara terukur dan bertanggung jawab melalui kerja sama erat antara Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Kesehatan.
Pelantikan ini pun dianggap menjadi bagian dari penguatan kolaborasi untuk mengatasi tantangan gizi nasional.
Selain itu, Kepala Bappenas menyatakan bahwa Pejabat Fungsional Ahli Utama sebagai garda intelektual Kementerian PPN/Bappenas yang bertugas menghadirkan analisis mendalam, rekomendasi berbasis bukti, dan inovasi kebijakan yang responsif terhadap dinamika global, sekaligus membimbing para perencana muda.
Pihaknya juga melantik empat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan disaksikan oleh Wakil Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Budi Prijono dan Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus.
PPPK dipandang sebagai energi baru organisasi yang diharapkan bekerja adaptif, lincah, dan berorientasi hasil, serta menunjukkan kinerja dan integritas adalah ukuran utama kontribusi aparatur.
“Dengan tugas dan tanggung jawab yang besar di pundak kita, mari melangkah bersama dengan semangat yang sama untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur,” kata dia
“Komitmen ini tidak menunggu hingga 2045, tetapi dimulai hari ini, melalui kerja yang terukur, integritas yang dijaga, dan tekad kolektif bahwa Indonesia akan menjadi negara yang benar-benar berkeadilan dan berkemakmuran bagi seluruh rakyatnya,” ungkap Menteri PPN.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.