Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan, pihaknya mengakui kebijakan Presiden Prabowo Subianto menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dapat menguntungkan petani.
“Sebenarnya kalau kita bicara HPP, harapannya pemerintah kan supaya petani menerima keuntungan yang lebih besar, tentunya kami menyambut baik,” ujar Sutarto, Sabtu (4/1/2025).
Namun, Sutarto menyebutkan kebijakan tersebut akan berimbas pada modal pengadaan gabah bagi penggilingan karena ikut mengalami peningkatan.
“Sekalipun bagi penggilingan padi, tentunya uang yang diperlukan untuk pengadaan akan meningkat kan. Tadinya Rp 6.000 menjadi Rp 6.500. Namun, itu konsekuensi dari kita berbisnis, kita akan ikuti,” katanya.
Oleh sebab itu, Sutarto mengungkapkan terdapat dua syarat utama dalam menanggapi kenaikan HPP gabah tersebut. Ia menuturkan syarat pertama, yakni pasar menjadi terjamin dan yang kedua, pihaknya dapat melakukan revitalisasi penggilingan padi.
“Saya pikir yang lebih penting itu, pasarnya menjadi terjamin dengan baik dan yang kedua, kami bisa melakukan revitalisasi. Itu intinya,” tutur Sutarto.
Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah mendukung percepatan produksi petani melalui pemberian kredit usaha alat dan mesin pertanian (Alsintan) atau KUA dan kredit usaha rakyat (KUR) untuk para petani.
Total pemberian kredit, yang bekerja sama dengan bank-bank Himbara, untuk petani secara nasional mencapai Rp 300 triliun.
Amran juga mengungkapkan total subsidi bunga untuk kredit petani, yang disepakati pula oleh Bank Mandiri, BNI dan BRI, yakni sebesar 3%.
Perihal KUA petani, lanjut Amran, adalah bagian dari permohonan Perpadi ihwal bunga kredit agar disubsidi. Amran menegaskan kesepakatan ini disiapkan oleh pemerintah sebesar Rp 300 Triliun untuk seluruh Indonesia.
“Kita sudah sepakat dengan Mandiri, BRI, dan BNI, yang sudah tanda tangan bersama. Plafonnya Rp 2 miliar, bunganya 3% untuk kredit usaha alsintan. Ini lebih rendah lagi,” tegas Amran.
Sementara terkait KUR petani, Amran mengatakan pemerintah menyediakan kebijakan apabila pengajuan Rp 100 juta, maka diputuskan tanpa agunan.
“Kalau KUR petani, itu jika Rp 100 juta, tanpa agunan. Bunganya itu 6%,” tutur Amran.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk menaikkan harga gabah dan jagung. Hal ini dilakukan guna mendukung kesejahteraan para petani.
Mentan Amran menuturkan, instruksi tersebut merupakan bagian dari kebijakan strategis Presiden Prabowo yakni penyesuaian HPP untuk gabah dan jagung.
“Kami sungguh bahagia dan mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya mewakili petani Indonesia. Kebijakan ini merupakan wujud nyata keberpihakan Presiden terhadap kesejahteraan petani Indonesia,” ujarnya.
Secara lugas, Amran mengungkapkan harga gabah saat ini dinaikkan dari harga awal yakni Rp 6.000 menjadi Rp 6.500 per kilogram.
“Sedangkan HPP jagung meningkat dari Rp 5.000 menjadi Rp 5.500 per kilogram,” terang Amran.
“Dengan langkah dan upaya berpihak pada petani ini, kita optimistis dapat mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia secepat-cepatnya,” pungkasnya dalam menanggapi kenaikan HPP gabah.