Xcloud.id

Kementrian Lembaga: YLKI

  • Pemprov DKI diminta gelar pelatihan sanitasi dapur untuk keamanan MBG

    Pemprov DKI diminta gelar pelatihan sanitasi dapur untuk keamanan MBG

    Jakarta (ANTARA) – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menggelar pelatihan sanitasi dapur untuk keamanan penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Kami mendesak perlu ada pelatihan, standar dan jaminan baik dari higienis sanitasi sarana prasarana dapur,” kata Ketua YLKI Niti Emiliana di Jakarta, Kamis.

    Niti mengatakan YLKI mendorong perombakan sistem secara menyeluruh dari hulu hingga hilir (safe from fram to table) demi memastikan keamanan pangan.

    Kemudian, dia juga mendesak adanya audit standar dapur dan standar makanan MBG, sehingga dipastikan aman dan terjamin saat dikonsumsi oleh penerima.

    “Pemerintah wajib hadir dan bertanggung jawab terhadap setiap kasus atau kerugian yang dialami oleh penerima manfaat,” ucapnya.

    Terlebih, dia juga menyarankan agar untuk dilakukan penghentian sementara program MBG untuk menjamin evaluasi perbaikan secara sempurna dan menyeluruh.

    Menurut dia, jika tidak dilakukan evaluasi perbaikan secara serius dan komprehensif maka, MBG akan menjadi bom waktu bagi penerima manfaat lainnya dalam peningkatan angka pada kasus dugaan keracunan.

    “Konsumen penerima manfaat MBG berhak mendapat keamanan, kenyamanan dan keselamatan,” ucapnya.

    Diharapkan Badan Gizi Nasional (BGN) maupun pemerintah mampu menangani berbagai macam polemik untuk membuktikan indikator kesiapan pelaksanaan MBG.

    Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat beberapa kali kejadian dugaan keracunan akibat konsumsi menu program MBG di Jakarta.

    Terkait hal itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap dan mendoakan agar kasus keracunan MBG tak terjadi kembali ke depannya.

    Rincian kejadian dugaan keracunan tersebut antara lain kasus pertama terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pancoran Kalibata, Jakarta Selatan, pada 29 Agustus 2025.

    Tiga orang dilaporkan mengalami gejala ringan. Dari hasil uji laboratorium, makanan MBG positif mengandung mikrobiologi.

    Lalu, kasus kedua tercatat di SPPG Khusus Koja, Jakarta Utara, pada 8 September 2025. Sebanyak 14 orang terdampak, namun hingga kini belum ada hasil uji laboratorium yang memastikan penyebab keracunan.

    Terbarunya, tujuh siswa SMAN 15 Jakarta mengalami mual setelah menyantap MBG pada Selasa (23/9). Tiga di antaranya sempat dibawa ke rumah sakit.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dipanggil Kemendag, Gold’s Gym Ungkap Alasan Cabang Jakarta & Surabaya Tutup

    Dipanggil Kemendag, Gold’s Gym Ungkap Alasan Cabang Jakarta & Surabaya Tutup

    Jakarta –

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) memanggil PT Fit and Health Indonesia (Gold’s Gym) pada Kamis (11/9). Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Moga Simatupang, menjelaskan pemanggilan ini bertujuan untuk mendapatkan klarifikasi atas penutupan seluruh gerai Gold’s Gym di Jakarta dan Surabaya.

    “Kemendag menindaklanjuti pengaduan para anggota pusat kebugaran Gold’s Gym yang merasa dirugikan atas penutupan gerai secara mendadak, sehingga menyebabkan konsumen tidak lagi dapat menggunakan fasilitas kebugaran,” kata Moga dalam keterangannya, dikutip Minggu (14/9/2025).

    Moga juga menyoroti konsumen Gold’s Gym yang belum mendapatkan kompensasi atas penutupan tersebut, padahal mereka sudah membayar biaya keanggotaan.

    “Konsumen belum mendapatkan kompensasi apa pun akibat penghentian kegiatan dimaksud, padahal mereka sudah membayar biaya keanggotaan. Langkah ini (pemanggilan) diambil sebagai upaya meningkatkan perlindungan konsumen sebagai wujud kehadiran negara dalam melindungi konsumen Indonesia,” tegas Moga.

    Dalam pertemuan tersebut, hadir Kuasa Hukum PT Fit and Health Indonesia, Ghifar Hilmi. Ia menjelaskan bahwa awalnya manajemen hanya berencana menutup lima outlet di Jakarta sebagai bagian dari upaya penyehatan keuangan perusahaan dan tetap mempertahankan beberapa gerai lainnya.

    “Namun kemudian terjadi permasalahan internal perusahaan sehingga menyebabkan manajemen menutup 11 gerai yang berlokasi di Jakarta, Bekasi, dan Surabaya, yang ada di bawah manajemen PT Fit and Health Indonesia,” jelas Hilmi.

    Hilmi menambahkan, akibat penutupan tersebut para vendor yang memiliki kepentingan terhadap PT Fit and Health Indonesia saat ini mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

    “Apabila PKPU disetujui hakim, maka para anggota Gold’s Gym dan pihak lain yang memiliki piutang terhadap PT Fit and Health Indonesia dapat mendaftarkan kerugian yang dialami disertai bukti pendukung yang valid guna mendapatkan penggantian. Proses pengembalian dana konsumen akan dimulai setelah ada putusan hakim terkait PKPU tersebut,” lanjut Hilmi.

    Dalam pertemuan itu, disepakati agar manajemen PT Fit and Health Indonesia menguatkan komitmen menyelesaikan masalah dengan konsumen dan selalu memberikan informasi yang jelas agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

    Selain itu, disepakati pula komitmen penanganan pengaduan konsumen serta pengawasan barang beredar dan jasa secara sinergis, guna memastikan konsumen terlindungi dan pelaku usaha mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang perlindungan konsumen.

    Pertemuan ini dipimpin oleh Direktur Pemberdayaan Konsumen Ditjen PKTN, Endang Mulyadi, dan turut dihadiri perwakilan Kementerian Pariwisata, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan Forum Konsumen Berdaya Indonesia.

    (ada/rrd)

  • Buntut Penutupan Sepihak, Gold’s Gym Penuhi Panggilan Kemendag

    Buntut Penutupan Sepihak, Gold’s Gym Penuhi Panggilan Kemendag

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan pengelola Gold’s Gym, PT Fit and Health Indonesia, memenuhi panggilan Kementerian Perdagangan pada Kamis (11/9/2025), menyusul laporan penutupan sepihak seluruh gerai pusat kebugaran itu di Jakarta dan Surabaya yang menimbulkan kerugian konsumen.

    Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Moga Simatupang, menjelaskan pemanggilan ini dilakukan agar pengelola Gold’s Gym dapat memberikan klarifikasi. Hadir dalam pertemuan tersebut Kuasa Hukum PT Fit and Health Indonesia, Ghifar Hilmi.

    “Kemendag menindaklanjuti pengaduan para anggota pusat kebugaran Gold’s Gym yang merasa dirugikan atas penutupan gerai secara mendadak sehingga menyebabkan konsumen tidak lagi dapat menggunakan fasilitas kebugaran,” kata Moga dalam siaran pers, Jumat (12/9/2025).

    Moga menjelaskan bahwa para konsumen juga belum mendapatkan kompensasi apapun akibat penghentian kegiatan, meski telah membayar biaya keanggotaan.

    “Langkah ini diambil sebagai upaya meningkatkan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagai wujud kehadiran negara dalam melindungi konsumen Indonesia,” tambah Moga.

    Sementara itu, Ghifar Hilmi menjelaskan berbagai permasalahan yang menjadi penyebab manajemen menutup sejumlah gerai Gold’s Gym. Dia mengatakan manajemen mulanya hanya berencana menutup 5 outlet di Jakarta sebagai upaya penyehatan keuangan perusahaan dan akan tetap mempertahankan beberapa gerai lainnya.

    Namun, terjadi permasalahan internal yang kemudian membuat manajemen menutup 11 gerai di Jakarta, Bekasi, dan Surabaya. Gerai-gerai ini berada di bawah pengelolaan PT Fit and Health Indonesia.

    Hilmi menambahkan, para vendor yang memiliki kepentingan terhadap PT Fit and Health Indonesia saat ini mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat akibat penutupan ini.

    “Apabila PKPU disetujui hakim, maka para anggota Gold’s Gym dan pihak lain yang memiliki piutang terhadap PT Fit and Health Indonesia dapat mendaftarkan kerugian yang dialami, disertai bukti pendukung yang valid guna mendapatkan penggantian dari PT Fit and Health Indonesia. Dengan demikian proses pengembalian dana konsumen akan dimulai setelah ada putusan hakim terkait PKPU tersebut,” lanjut Hilmi.

    Pada pertemuan yang dipimpin oleh Direktur Pemberdayaan Konsumen Ditjen PKTN, Endang Mulyadi, tersebut, hadir pula perwakilan Kementerian Pariwisata, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan Forum Konsumen Berdaya Indonesia.

    Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan agar manajemen PT Fit and Health Indonesia menguatkan komitmen dalam menyelesaikan masalah dengan konsumen dan selalu memberikan informasi yang jelas agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

    Selain itu, disepakati pula komitmen penanganan pengaduan konsumen serta pengawasan barang beredar dan jasa secara sinergis untuk memastikan konsumen terlindungi dan pelaku usaha mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang perlindungan konsumen.

  • Harga Beras di 105 Kabupaten/Kota Akhirnya Turun – Page 3

    Harga Beras di 105 Kabupaten/Kota Akhirnya Turun – Page 3

    Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah menambah stok beras di pasaran dan memastikan harganya terjangkau.

    Ketua YLKI, Niti Emiliana, menanggapi klaim stok beras yang melimpah dari pemerintah. Menurut dia, dari sudut pandang konsumen, melimpahnya stok beras perlu bisa diakses oleh masyarakat di pasar.

    “Pada sisi konsumen, definisi stok beras melimpah seharusnya bukan hanya berada di hulu atau gudang saja, melainkan harus tersedia di pasaran yang mudah diakses oleh masyarakat dengan kualitas sesuai standar dan harga yang terjangkau,” tutur Niti dalam keterangan yang diterima Liputan6.com, Sabtu (6/9/2025).

    Dia juga menyoroti tingginya harga beras premium di toko ritel. Menurutnya, konsumen terkecoh karena beras yang tersedia di ritel modern bukan beras premium biasa, melainkan beras khusus. Sehingga harganya berkisar Rp 90.000–Rp 130.000 per 5 kilogram (kg).

    Kejadian serupa terjadi di pasar tradisional. Harga beras eceran disebut mengalami kenaikan, meski tidak setinggi pasar ritel modern. Dia berharap kenaikan harga segera diantisipasi agar tidak berkelanjutan.

    “YLKI meminta pemerintah terkait (Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan, Kepolisian) untuk mengusut tuntas proses distribusi dari hulu hingga hilir dan kekosongan beras premium dan medium di ritel,” tutur dia.

     

  • YLKI: Konsumen Minta Stok Beras Ditambah, Harga Harus Terjangkau – Page 3

    YLKI: Konsumen Minta Stok Beras Ditambah, Harga Harus Terjangkau – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah menambah stok beras di pasaran dan memastikan harganya terjangkau.

    Ketua YLKI, Niti Emiliana, menanggapi klaim stok beras yang melimpah dari pemerintah. Menurut dia, dari sudut pandang konsumen, melimpahnya stok beras perlu bisa diakses oleh masyarakat di pasar.

    “Pada sisi konsumen, definisi stok beras melimpah seharusnya bukan hanya berada di hulu atau gudang saja, melainkan harus tersedia di pasaran yang mudah diakses oleh masyarakat dengan kualitas sesuai standar dan harga yang terjangkau,” tutur Niti dalam keterangan yang diterima Liputan6.com, Sabtu (6/9/2025).

    Dia juga menyoroti tingginya harga beras premium di toko ritel. Menurutnya, konsumen terkecoh karena beras yang tersedia di ritel modern bukan beras premium biasa, melainkan beras khusus. Sehingga harganya berkisar Rp 90.000–Rp 130.000 per 5 kilogram (kg).

    Kejadian serupa terjadi di pasar tradisional. Harga beras eceran disebut mengalami kenaikan, meski tidak setinggi pasar ritel modern. Dia berharap kenaikan harga segera diantisipasi agar tidak berkelanjutan.

    “YLKI meminta pemerintah terkait (Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan, Kepolisian) untuk mengusut tuntas proses distribusi dari hulu hingga hilir dan kekosongan beras premium dan medium di ritel,” tutur dia.

     

  • Hari Pelanggan Nasional, Pertamina Diskon BBM Pertamax hingga Rp 20 Ribu – Page 3

    Hari Pelanggan Nasional, Pertamina Diskon BBM Pertamax hingga Rp 20 Ribu – Page 3

    Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra mengatakan bahwa kunjungan ini adalah bagian dari upaya menjaga kualitas layanan di SPBU.

    “Hari ini kami hadir langsung di SPBU untuk memastikan pelayanan berjalan dengan baik. Kami juga didampingi para Pengamat Energi serta Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk melihat bagaimana pelayanan diberikan kepada masyarakat. Kepercayaan publik adalah amanah besar yang harus terus kami jaga,” jelas Mars Ega.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua YLKI, Niti Emiliana, mengapresiasi langkah Pertamina Patra Niaga yang transparan dalam menunjukkan kualitas layanan.

    “Pertamina Patra Niaga pasti sudah memiliki standar pelayanan yang baik. Yang perlu diperhatikan adalah isu-isu yang beredar di masyarakat. Melalui kegiatan ini, isu-isu yang tidak terbukti bisa dipatahkan dengan adanya pembuktian uji, dan hal ini menjadi poin penting untuk edukasi publik. Karena itu, saya mengapresiasi kegiatan ini sebagai bagian dari peringatan Hari Pelanggan Nasional,” ujar Niti.

  • Peringati Hari Pelanggan Nasional, Direksi Pertamina Patra Niaga Tinjau Layanan SPBU MT Haryono – Page 3

    Peringati Hari Pelanggan Nasional, Direksi Pertamina Patra Niaga Tinjau Layanan SPBU MT Haryono – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional, jajaran Direksi Pertamina Patra Niaga bersama para Pengamat Energi melakukan tinjauan  layanan ke SPBU MT Haryono, Jakarta pada 4 September 2025 

    Rangkaian kunjungan tersebut meliputi peninjauan uji tera kualitas dan kuantitas BBM, pengecekan fasilitas swapping station untuk kendaraan listrik, hingga program penukaran minyak jelantah melalui UCollect Box yang tersedia di SPBU.

    Jajaran direksi berinteraksi langsung dengan pelanggan berupa edukasi tentang safety saat berada di SPBU, semisal bagaimana perilaku yang aman saat mengisi bahan bakar agar tidak berisiko. Tak hanya itu, rombongan turut menyapa langsung para pelanggan yang mengisi BBM di SPBU. Interaksi hangat ini menjadi wujud apresiasi sekaligus cara memaknai Hari Pelanggan Nasional 2025.

    Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra mengatakan bahwa kunjungan ini adalah bagian dari upaya menjaga kualitas layanan di SPBU.

    “Hari ini kami hadir langsung di SPBU untuk memastikan pelayanan berjalan dengan baik. Kami juga didampingi para Pengamat Energi serta Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk melihat bagaimana pelayanan diberikan kepada masyarakat. Kepercayaan publik adalah amanah besar yang harus terus kami jaga,” jelas Mars Ega.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua YLKI, Niti Emiliana, mengapresiasi langkah Pertamina Patra Niaga yang transparan dalam menunjukkan kualitas layanan.

    “Pertamina Patra Niaga pasti sudah memiliki standar pelayanan yang baik. Yang perlu diperhatikan adalah isu-isu yang beredar di masyarakat. Melalui kegiatan ini, isu-isu yang tidak terbukti bisa dipatahkan dengan adanya pembuktian uji, dan hal ini menjadi poin penting untuk edukasi publik. Karena itu, saya mengapresiasi kegiatan ini sebagai bagian dari peringatan Hari Pelanggan Nasional,” ujar Niti. 

    Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi Pertamina Patra Niaga untuk terus melayani dengan sepenuh hati, menghadirkan energi yang aman, andal, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

  • YLKI Minta PT KAI Abaikan Usul DPR Soal Gerbong Kereta Khusus Perokok – Page 3

    YLKI Minta PT KAI Abaikan Usul DPR Soal Gerbong Kereta Khusus Perokok – Page 3

    Adapun usulan kepada PT KAI (Persero) untuk menyiapkan gerbong khusus merokok, terutama KA jarak jauh diutarakan langsung oleh anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan. Ia menyebut usulan tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat.

    “Ini bisa menjadi solusi bagi penumpang yang bosan, karena jarak tempuh perjalanan yang bisa sampai berjam-jam. Di bus saja ada tempat merokoknya. Di kereta seharusnya juga bisa,” kata Nasim.

    Selain itu, Nasim juga menyoroti kinerja PT KAI pada semester I 2025 yang mencatat laba sebesar Rp 1,18 triliun. Di sisi lain, proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) masih membukukan kerugian hampir Rp 1 triliun.

    “PT KAI perlu menjelaskan strategi menyeimbangkan pencapaian laba dengan beban finansial dari proyek strategis yang masih merugi. Jangan sampai keuntungan dari bisnis inti tergerus untuk menutup kerugian proyek yang belum efisien,” pinta dia.

     

  • Prabowo Turun Tangan Sudahi Polemik Pemblokiran Rekening Nganggur PPATK

    Prabowo Turun Tangan Sudahi Polemik Pemblokiran Rekening Nganggur PPATK

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengakhiri polemik pemblokiran rekening nganggur atau dormant oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Keputusan PPATK membuka kembali rekening yang sebelumnya telah diblokir dilakukan tidak lama setelah sang kepala dipanggil menghadap presiden pada Rabu (30/7/2025).

    Ketua PPATK Ivan Yustiavandana terlihat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 17.00 WIB. Dia mengaku dipanggil Presiden untuk menghadiri rapat. Namun, dia tak mengungkap apa yang akan dibahas bersama dengan Kepala Negara. 

    Sekitar dua jam setelahnya, Ivan terlihat keluar setelah menyelesaikan rapat bersama dengan Presiden pada pukul 19.04 WIB. Namun, dia tetap tak mau membeberkan apa hasil pertemuannya dengan Prabowo. 

    Ivan hanya mengaku ada banyak hal yang dibahas dengan Presiden. Namun, dia mengarahkan agar pertanyaan terkait dengan rapat bersama Presiden sore ini disampaikan ke Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. 

    “Saya dipanggil Presiden, belum tahu agendanya,” ujar Ivan sembari berjalan masuk ke ruangan rapat, Rabu (30/7/2025). 

    Setelah pertemuan itu, PPATK mulai membuka kembali sejumlah rekening dormant atau tidak aktif yang sempat diblokir, menyusul keresahan masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut.

    Langkah pembukaan kembali rekening tersebut dilakukan setelah muncul keresahan di tengah masyarakat, terutama dari pihak-pihak yang terdampak.

    “Betul [pemblokiran rekening dormant sudah dibuka],” kata Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah kepada Bisnis, Kamis (31/7/2025).

    Langkah pembukaan kembali rekening tersebut dilakukan setelah muncul keresahan di tengah masyarakat, terutama dari pihak-pihak yang terdampak.

    Natsir sebelumnya menjelaskan terdapat jutaan rekening dormant yang datanya diterima dari perbankan. Dari jutaan rekening dormant yang ditemukan, lebih dari separuhnya sudah diaktifkan kembali.

    Tak hanya itu, lebih dari 140.000 rekening juga disebutkan telah diblokir oleh PPATK pada Mei 2025, berdasarkan data per Februari 2025. Dia bilang sebagian rekening memang sudah dibuka kembali dan sisanya akan direaktivasi apabila pemilik rekening melakukan konfirmasi. 

    Dia juga menyebut, rekening-rekening yang dibekukan itu tidak melakukan transaksi selama lebih dari 10 tahun dan mengendapkan dana mencapai Rp428,6 miliar. Selain tidak aktif, data pemilik rekening juga tidak diperbarui.

    Kebijakan Tuai Polemik

    Selain dari para nasabah, kebijakan pemblokiran rekening menuai sorotan dari sejumlah pemangku kepentingan. Pasalnya, kebijakan pemblokiran secara sepihak dinilai tidak tepat.

    Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo menyatakan publik baru-baru ini dikejutkan oleh langkah PPATK memblokir ribuan rekening nasabah yang tidak aktif selama 3 bulan. Menurutnya, hal ini memicu sentimen publik yang khawatir akan uangnya tidak aman.

    “Menyikapi hal tersebut berikut catatan YLKI, pertama YLKI meminta PPATK memberi informasi penjelasan yang clear kepada konsumen alasan pemblokiran tersebut dan langkah-langkah bagi konsumen yang terkena pemblokiran sehingga hak dasar konsumen atas informasi dapat dipenuhi oleh PPATK,” ujarnya.

    Kedua, YLKI meminta PPATK juga selektif dalam memblokir rekening karena menyoal keuangan sangat sensitif, apalagi jika rekening yang diblokir merupakan tabungan konsumen yang sengaja diendapkan untuk keperluan dan jangka waktu tertentu.

    Catatan ketiga, tambah Rio, atas pemblokiran tersebut PPATK perlu ada waktu pemberitahuan kepada konsumen sebelum diblokir, sehingga konsumen terinformasi dan bisa memitigasi soal tabungannya serta konsumen bisa menyanggah jika akun rekening tersebut aman dan tidak digunakan untuk perbuatan pidana apalagi menyangkut judi online

    “[Keempat] YLKI meminta pembukaan blokir rekening tidak mempersulit konsumen dan YLKI meminta PPATK menjamin uang konsumen tetap utuh dan aman tak kurang sepeser pun atas pemblokiran yang dilakukannya,” ujarnya.

    Ekonom Senior Didik J Rachbini protes terhadap kebijakan para pejabat publik yang dalam beberapa tahun terakhir tidak jelas dan sembarangan. Salah satunya soal pemblokiran rekening tak aktif atau dormant milik nasabah oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

    Didik menilai PPATK sudah sembarangan melakukan pemblokiran rekening yang tidak aktif tiga bulan lamanya.

    “Kebijakan buruk PPATK yang semau gue memblokir rekening tidak aktif selama tiga bulan dengan alasan untuk mencegah penyalahgunaannya untuk kriminal, pencucian uang, dan sebagainya,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (31/7/2025). 

    Menurutnya, aksi PPATK tersebut dianggap telah menyalahi tugas dan fungsi lembaga intelijen keuangan negara. Dia menjelaskan jika ada laporan transaksi keuangan yang mencurigakan (LTKM), maka PPATK bekerja sama dengan dan melaporkan kepada aparat hukum.  

    “PPATK bukan aparat hukum yang bisa bertindak sendiri lalu memblokir secara masif akun-akun yang dianggap terindikasi tersebut,” tutur ekonom senior INDEF tersebut. 

  • Pemblokiran Rekening Nganggur Dinilai Bikin Nasabah Waswas

    Pemblokiran Rekening Nganggur Dinilai Bikin Nasabah Waswas

    Jakarta –

    Rekening bank yang nganggur alias tidak dipakai bakal diblokir atau dihentikan sementara transaksinya. Rekening tersebut akan dinyatakan sebagai rekening dormant. Kebijakan ini akan dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Kebijakan dikritik keras Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Pemblokiran rekening dilakukan PPATK karena banyaknya rekening dormant yang dapat menjadi sarana pencucian uang dan juga berbagai kejahatan keuangan lainnya.

    YLKI menilai kebijakan ini memicu sentimen publik yang khawatir akan uangnya tidak aman. PPATK haruus memberi penjelasan menyeluruh dan bisa dipahami kepada masyarakat soal pemblokiran rekening tersebut.

    Masyarakat juga harus bisa mendapatkan informasi, sehingga bisa memitigasi soal tabungannya serta bisa menyanggah jika rekening tersebut aman dan tidak digunakan untuk perbuatan pidana apalagi menyangkut judi online.

    “YLKI meminta PPATK juga selektif dalam memblokir rekening karena menyoal keuangan sangat sensitif apalagi jika rekening yang diblokir merupakan tabungan konsumen yang sengaja diendapkan untuk keperluan dan jangka waktu tertentu,” kata Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo, dalam keterangannya, Selasa (29/7/2025).

    Selain itu jika ada permintaan pembukaan blokir rekening, PPATK tidak mempersulit nasabah. PPATK juga harus bisa menjamin uang nasabah tetap utuh, aman, dan tidak kurang sepeser pun atas pemblokiran yang dilakukan.

    PPATK juga disarankan untuk membuka hotline crisis center bagi konsumen yang ingin mencari informasi maupun melakukan pemulihan akun rekening Bank yang terkena blokir.

    Alasan PPATK Blokir Rekening

    Sementara itu, PPATK menyatakan sejauh ini sudah menemukan lebih dari 140 ribu rekening dormant hingga lebih dari 10 tahun dengan nilai Rp 428,61 miliar tanpa ada pembaruan data nasabah.

    Rekening semacam ini dinilai dapat membuka celah besar untuk praktik pencucian uang dan kejahatan lainnya. Hal ini juga dapat merugikan kepentingan masyarakat atau bahkan perekonomian Indonesia secara umum.

    Penggunaan rekening dormant ternyata tanpa diketahui pemiliknya bisa menjadi target kejahatan. Hal itu antara lain digunakan untuk menampung dana-dana hasil tindak pidana, jual beli rekening, peretasan, penggunaan nominee sebagai rekening penampungan, transaksi narkotika, korupsi, serta pidana lainnya.

    Tonton juga video “Rekening Nganggur 3 Bulan Bakal Diblokir?” di sini:

    (hal/hns)