Xcloud.id

Kementrian Lembaga: YLKI

  • Video: YLKI Dorong Produsen Cantumkan Informasi Lemak Trans di Produknya

    Video: YLKI Dorong Produsen Cantumkan Informasi Lemak Trans di Produknya

    Video: YLKI Dorong Produsen Cantumkan Informasi Lemak Trans di Produknya

  • Waspadai Lemak Trans pada Butter di Olahan MPASI

    Waspadai Lemak Trans pada Butter di Olahan MPASI

    Jakarta – Pemberian butter pada olahan MPASI perlu diperhatikan, sebab butter mengandung lemak trans yang jika banyak dikonsumsi dapat berpotensi penyakit di tubuh. Kemenkes dan YLKI pun mengimbau para orang tua agar lebih memperhatikan asupan untuk anak.

    (/)

  • YLKI Tolak PPN 12%: Pemerintah Kejar Pajak Orang Kaya, Bukan Rakyat Kecil – Page 3

    YLKI Tolak PPN 12%: Pemerintah Kejar Pajak Orang Kaya, Bukan Rakyat Kecil – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menolak rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12 persen yang direncanakan berlaku pada awal tahun 2025.

    Plt Ketua Pengurus Harian YLKI Indah Suksmaningsih menyebut, kenaikan PPN menjadi 12 persen akan memberi beban tambahan bagi masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi.

    “Jika PPN dipaksakan naik lagi menjadi 12 persen pada 2025, hal ini akan semakin memperburuk daya beli konsumen,” ujar Indah di Jakarta, Kamis (21/11).

    Menurutnya, kenaikan PPN menjadi 12 persen berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Menyusul, adanya potensi kebijakan pengampunan pajak atau Tax Amnesty Jilid III yang akan berlaku usai DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016.

    “Pemerintah seharusnya tak membebani konsumen dengan pajak yang tinggi, sementara pengemplang pajak justru tidak mendapatkan sanksi tegas. Pemerintah harusnya fokus pada peningkatan kepatuhan pajak di kalangan pengusaha kakap dan para pengemplang, agar beban pajak tidak jatuh lagi-lagi pada rakyat kecil,” tegasnya.

    Saat ini, masyarakat masih terbebani kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen pada April 2022 lalu. Dengan ini, kenaikan PPN tidak realistis untuk diterapkan pada tahun depan.

    Jika dipaksakan, lanjut Indah, masyarakat kemungkinan akan menunda atau bahkan membatalkan pembelian barang-barang yang dikenakan pajak tinggi. Seperti barang elektronik, pakaian, dan peralatan rumah tangga.

    “Dampaknya, dunia usaha dan industri pun akan terimbas, dengan penurunan penjualan yang berujung pada lesunya roda ekonomi,” ucapnya.

     

  • Ketika ASI Tak Memungkinkan, Susu Formula Bisa Jadi Pilihan Nutrisi Bayi

    Ketika ASI Tak Memungkinkan, Susu Formula Bisa Jadi Pilihan Nutrisi Bayi

    Jakarta –

    Semua pihak termasuk orang tua tentu menginginkan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif kepada bayi, khususnya usia 0-6 tahun. Namun, dalam kondisi tertentu, pemberian ASI eksklusif terkadang menemui sejumlah kendala sehingga membuat susu formula (sufor) dapat menjadi solusi.

    Dokter spesialis anak dr. Melani Rakhmi Mantu, Sp. A menjelaskan ada sejumlah kondisi yang membuat pemberian ASI menjadi tidak memungkinkan. Mulai dari meninggalnya ibu, tidak keluarnya ASI hingga penyakit yang memaksa ibu tidak dapat memberikan ASI.

    “Untuk 0-6 bulan rekomendasinya adalah ASI eksklusif. Namun tentunya ada kondisi-kondisi terkait. [seperti] Ibunya enggak ada, ibunya enggak bisa menyediakan ASI, ibunya jauh, ibunya sakit. Ada beberapa penyakit kronik infeksi tertentu yang tidak menganjurkan ibu untuk menyusui,” kata Melani dalam keterangan tertulis, Selasa (12/11/2024)

    Ia menilai kondisi tersebut membuat sufor menjadi solusi bagi bayi. Harapannya agar bayi tetap mendapat asupan nutrisi yang dapat membantunya terus tumbuh dan berkembang.

    “Pada saat itu, tentunya pilihan lain adalah pemberian susu formula,” ucap Melani.

    Menurutnya, para produsen telah memproduksi sufor sesuai dengan tahapan yang semestinya. Maka dari itu, sufor aman dikonsumsi oleh para bayi.

    “Namun tentunya saya percaya bahwa pabrik-pabrik, produsen susu formula sudah melalui seleksi, tentunya produksi susu formula sudah melalui beberapa tahap yang aman untuk 0-6 bulan,” tutur Melani.

    Senada, Penelitian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana juga menyampaikan pemberian ASI eksklusif adalah harapan semua orang tua. Selain itu, dipertegas melalui PP No. 28 Tahun 2024 tentang kesehatan.

    “Tujuannya adalah untuk melindungi hak ibu untuk memberikan ASI secara eksklusif,” ucap Niti.

    Namun, ia juga menjelaskan pemberian sufor tetap diperbolehkan selama ada kondisi tertentu atau indikasi medis tertentu. Hal itu sesuai Pasal 29 dalam PP No. 28 Tahun 2024 yang menyebutkan bayi dapat diberikan susu formula bayi jika pemberian ASI ataupun ASI dari donor tidak dimungkinkan, baik karena indikasi medis atau kondisi ibu terpisah dari bayi.

    “Tapi kalau seandainya ada indikasi medis yang seperti dikatakan. Ibunya meninggal, ibunya sakit atau mungkin alergi protein. yang diberikan ASI itu tidak nambah berat badannya dan harus diberi tambahan susu formula,” ungkap Niti.

    (akn/ega)

  • Fakta Indonesia minta Presiden Prabowo segera terapkan cukai MBDK

    Fakta Indonesia minta Presiden Prabowo segera terapkan cukai MBDK

    Sejumlah orang dari Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia melakukan aksi solidaritas terkait tarif cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK). ANTARA/HO-Fakta Indonesia/aa.

    Fakta Indonesia minta Presiden Prabowo segera terapkan cukai MBDK
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 10 November 2024 – 19:03 WIB

    Elshinta.com – Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia telah menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah segera menerapkan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK).  Surat yang bernomor 076/SK/FAKTA/XI/2024 itu dibuat pada Kamis (7/11) lalu yang berisi agar pemerintah mengendalikan minuman berpemanis kemasan yang mengakibatkan obesitas dan diabetes.

    “Melalui surat ini, kami menyampaikan dukungan penuh atas upaya Pak Presiden dalam mewujudkan visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 serta misi untuk mencapai Asta Cita terkait pembangunan SDM Indonesia,” kata Ketua Umum Fakta Indonesia, Ari Subagio dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Berdasarkan perkembangan terkini, kata dia, angka obesitas dan diabetes pada anak terus meningkat. Karena itu, diperlukan pengendalian MBDK melalui penerapan cukai pada produk-produk tersebut, mengacu pada praktik terbaik di beberapa negara yang telah menerapkan cukai MBDK guna mengendalikan obesitas dan diabetes.

    “Kami percaya bahwa kebijakan cukai MBDK merupakan langkah penting dalam melindungi generasi muda. Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” tuturnya.

    Fakta Indonesia bersama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Center for Indonesia Strategic Development Initiatives (CISDI) dan mitra-mitranya dari berbagai komunitas di Jakarta, Bogor, Bekasi, Surakarta, dan Yogyakarta serta Pusat Perilaku dan Promosi Kesehatan Universitas Gadjah Mada, telah melakukan upaya preventif terhadap dampak buruk MBDK.

    “Upaya kami mencakup sosialisasi kepada masyarakat dan kerja sama dengan Kantor Wilayah Bea Cukai. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun pola hidup sehat di masyarakat,” katanya.

    Melalui surat itu, dia berharap Presiden Prabowo mendukung kebijakan cukai MBDK yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), menurunkan prevalensi diabetes dan obesitas pada anak dan mengurangi beban biaya kesehatan yang ditanggung pemerintah.

    Studi terbaru dari CISDI menunjukkan bahwa peningkatan harga MBDK sebesar 20 persen berpotensi mengurangi konsumsi minuman berpemanis dan asupan gula harian rata-rata sebesar 5,4 gram untuk pria dan 4,09 gram untuk wanita. Berdasarkan perhitungan model ekonomi, penurunan konsumsi ini diperkirakan dapat mencegah 253.527 kasus kelebihan berat badan dan 502.576 kasus obesitas hingga tahun 2033.

    Karena itu, pihaknya bersama mitra mendukung penuh upaya pemerintah untuk segera menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Cukai MBDK dan aturan turunannya di tahun 2025.

    “Surat dukungan ini kami sampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap isu kesehatan, karena kesehatan adalah modal utama dalam membangun SDM yang unggul dan berdaya saing,” katanya.

    Dia berharap pencegahan penyakit tidak menular seperti obesitas dan diabetes menjadi prioritas utama dalam kepemimpinan Presiden Prabowo.

    Sumber : Antara

  • DKI bangun JPO Stasiun Tanjung Barat agar warga aman dan nyaman

    DKI bangun JPO Stasiun Tanjung Barat agar warga aman dan nyaman

    agar aman dan nyamanJakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI menegaskan, pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) di Stasiun Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan antara lain bertujuan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan warga dalam menggunakan fasilitas publik.

     

    “JPO yang dibangun ini semoga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat agar aman dan nyaman saat menggunakan fasilitas publik,” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono di peresmian JPO Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Senin.

     

    Heru mengatakan JPO ini dibangun dengan bantuan dari Sinar Mas dan proses selanjutnya akan dikelola oleh Dinas Bina Marga DKI.

    Tanpa merinci, berapa nilai bantuan yang dimaksud, Heru menekankan bahwa JPO ini untuk memudahkan masyarakat mendatangi pusat perbelanjaan AEON Mall Tanjung Barat, hingga menaiki transportasi umum di stasiun KRL maupun layanan non koridor (non BRT) Transjakarta.

     

    “Selain JPO Stasiun Tanjung Barat ini, Dinas Bina Marga DKI membangun kurang lebih empat JPO,” tambahnya.

     

    Adapun dana pembangunan JPO bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024.

    JPO yang dibangun didesain dengan nuansa modern serta mengusung kearifan lokal.

     

    Lokasi pembangunan empat JPO, yakni JPO PGC Cililitan di Jalan Dewi Sartika (Jakarta Timur) dengan panjang JPO kurang lebih 25 meter dan lebar tiga meter.

    Baca juga: Rusak berat, jembatan penyeberangan di Jaktim akan dibongkar

    JPO Sunter Barat di Jalan Danau Sunter Barat (Jakarta Utara) dengan panjang JPO kurang lebih 25,6 meter dan lebar tiga meter.

     

    Lalu JPO Mas Mansyur di Jalan KH Mas Mansyur (Jakarta Pusat) dengan panjang kurang lebih 39 meter dan lebar tiga meter.

    Terakhir JPO Dukuh di Jalan H Bokir Bin Dji’un atau Jalan Pondok Gede Raya (Jakarta Timur) dengan panjang kurang lebih 25 meter dam lebar tiga meter.

    Sebelumnya, ​​​​​​​Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun tujuh jembatan senilai Rp144-145 miliar pada 2024 untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat.

    Pembangunan jembatan itu dengan rincian tiga pembangunan jembatan di atas kali dengan anggaran sebesar Rp85 miliar dan empat jembatan penyeberangan orang (JPO) dengan anggaran sebesar Rp89 miliar.

    Baca juga: YLKI minta audit semua jembatan penyeberangan di Jakarta

    Rencananya, keempat JPO baru akan dibangun di Jalan Mas Mansyur, JPO Sunter Barat, JPO Dukuh dan JPO PGC.

    Lalu, beberapa opsi pembangunan jembatan di atas sungai antara lain Jembatan Widya Chandra, Jembatan Irigasi Sejajar (Banjir Kanal Timur) dan Jembatan Cipinang Besar.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • YLKI Temukan 15 Merek Garam di DKI dengan Kadar Yodium Tak Sesuai SNI

    YLKI Temukan 15 Merek Garam di DKI dengan Kadar Yodium Tak Sesuai SNI

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menemukan 15 merek garam di DKI Jakarta dengan kadar yodium kurang dari Standar Nasional Indonesia (SNI).

    Bidang Peneliti YLKI Niti Emiliana menyebut data ini didapat dari Survei Pengujian Kadar Yodium dan Analisa Label Kemasan pada Garam Konsumsi di DKI Jakarta. Survei tersebut dilakukan pada Agustus-Desember 2022.

    “Tujuan dilakukan survei mengetahui kadar yodium pada garam yang beredar di masyarakat dan mengetahui label kemasan produk garam, label halal, beryodium, kedaluwarsa, dan izin edar,” katanya, dikutip dari detikHealth, Sabtu (3/2).

    Survei YLKI mencakup 70 produk sebagai sampel. Mereka menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif serta comparative testing karena menggunakan berbagai macam merek produk garam.

    Wilayah DKI Jakarta yang disurvei, yakni Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Mayoritas jenis garam pada sampel berupa garam halus, yaitu sebesar 89 persen.

    Hasilnya, sekitar 8,6 persen produk garam yang beredar di DKI Jakarta tidak berlabel keterangan garam beryodium. Sedangkan 21,4 persen atau sebanyak 15 merek produk garam konsumsi punya kadar yodium di bawah SNI.

    “Temuan survei menunjukkan bahwa wilayah dengan produk garam yang tidak memenuhi SNI, yakni tertinggi berada di Jakarta Utara sebesar 33,33 persen,” tutur Niti, dikutip dari Antara.

    YLKI lantas mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tegas mengawasi produk garam yodium demi menjamin keamanan pangan. Ia menyebut ketegasan harus dilakukan, baik secara pencegahan alias pre market dan post market.

    Mereka juga meminta produsen melakukan proses pengawasan kontrol kualitas dengan mencantumkan nomor izin edar, tanggal kedaluwarsa, informasi nilai gizi, dan keterangan produk halal. Selain itu, produsen garam diminta memilih bahan baku terbaik.

    “Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 30 Tahun 2013 tentang kewajiban produsen mencantumkan label informasi nilai gizi pada kemasan pangan olahan dan Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan,” tutupnya.

    CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi untuk meminta tanggapan terkait temuan YLKI tersebut. Namun, yang bersangkutan belum merespons hingga berita ini tayang.

    (skt/pmg)

    [Gambas:Video CNN]