Xcloud.id

Kementrian Lembaga: YLKI

  • FKBI: Pertamina harus tertibkan oknum ganggu distribusi BBM Sumatera

    FKBI: Pertamina harus tertibkan oknum ganggu distribusi BBM Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menilai Pertamina bersama pemerintah daerah harus menertibkan oknum yang mengganggu kelancaran distribusi BBM pascabanjir yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera.

    “Bahkan PT Pertamina, Pemda, dan lain-lain harus mengupayakan penertiban oknum tertentu yang mendistorsi distribusi BBM, sehingga menyebabkan harga BBM lebih mahal,” kata Tulus dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Ia menegaskan keberadaan BBM dan gas elpiji sangat mendesak, baik untuk sarana transportasi maupun kebutuhan domestik rumah tangga.

    Oleh karena itu, menurut dia, distribusi energi harus dijaga agar tidak dimanfaatkan pihak-pihak yang merugikan masyarakat.

    Selain itu, Tulus yang pernah menjabat Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) 2020-2025 itu mengimbau masyarakat agar membeli BBM dalam jumlah wajar dan tidak melakukan penimbunan.

    “Masyarakat juga sebaiknya membeli BBM dalam jumlah yang wajar, jangan menimbun agar konsumen yang lain bisa membeli BBM juga,” ujar dia.

    Di sisi lain, ia juga mengapresiasi percepatan rekonstruksi infrastruktur listrik oleh PT PLN (Persero) yang telah mencapai 99 persen.

    Pemulihan jaringan listrik dinilai krusial untuk menunjang kebutuhan dasar masyarakat serta sarana umum seperti rumah sakit, SPBU, telekomunikasi dan sarana ibadah.

    Tulus memberikan apresiasi atas langkah PLN dan Pertamina yang telah melakukan rekonstruksi infrastruktur listrik serta mempercepat distribusi BBM dan LPG di daerah-daerah terdampak banjir di Sumatera.

    Ia mengatakan pekerjaan rekonstruksi jaringan listrik di tengah kondisi bencana tidak mudah, sebab berkaitan langsung dengan aspek keamanan, keselamatan, dan memiliki tingkat risiko yang tinggi.

    Tulus menegaskan percepatan pemulihan infrastruktur listrik dan energi merupakan langkah strategis yang harus terus dijaga agar masyarakat segera kembali beraktivitas normal pascabencana.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • LG Pasang Jurus Kualitas Tanpa Kompromi di Indonesia

    LG Pasang Jurus Kualitas Tanpa Kompromi di Indonesia

    Jakarta –

    LG Electronics Indonesia menegaskan fokus barunya pada peningkatan kualitas produk dan layanan melalui strategi “kualitas tanpa kompromi”. Pendekatan ini menjadi langkah penting perusahaan dalam memperkuat kepercayaan konsumen Indonesia, sekaligus memastikan setiap perangkat LG memenuhi standar global sejak tahap pengembangan hingga layanan purna jual.

    Dalam keterangan resminya, Ha Sang-chul, President of LG Electronics Indonesia, menekankan bahwa konsistensi kualitas menjadi fondasi utama yang terus dijaga perusahaan. “Dengan semangat Uncompromising Quality Control, kami menerapkan infrastruktur dan standar global LG di seluruh dunia untuk memastikan setiap produk yang hadir di Indonesia memiliki kualitas terbaik,” ujarnya dikutip dari keterangan resmi.

    Salah satu pilar strategi ini adalah keberadaan pusat Riset dan Pengembangan (R&D) LG di Indonesia yang mulai beroperasi sejak 2023. Fasilitas tersebut melakukan pengembangan dan pengujian berbagai teknologi layar premium seperti OLED, QNED, hingga Ultra HD.

    Setiap prototipe menjalani serangkaian uji ketat, termasuk peningkatan kualitas gambar, kecerahan, reproduksi warna, simulasi penggunaan jangka panjang, uji suhu dan kelembapan ekstrem, serta tes ketahanan benturan.

    Seluruh proses ini dirancang agar produk LG tetap andal dalam iklim tropis Indonesia. Di samping itu, setiap perangkat wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan persyaratan ramah lingkungan sebelum dipasarkan.

    Di lini manufaktur, LG mengoperasikan fasilitas produksi di Tangerang dan Cibitung untuk perangkat rumah tangga, commercial display, serta AC. Kedua pabrik menerapkan LG Korean Quality Control System, standar kendali mutu global yang digunakan di seluruh fasilitas LG dunia.

    Setiap unit produk diuji berlapis mengacu pada standar ISO 9001 dan regulasi keselamatan internasional. Selain mendeteksi cacat, tim Quality Control juga melakukan analisis akar masalah dan menerapkan langkah-langkah pencegahan agar gangguan yang sama tidak terulang. Pengendalian kualitas bahkan diterapkan pada proses pengiriman agar produk tetap prima saat sampai ke tangan konsumen.

    Ha Sang-chul, President of LG Electronics Indonesia (tengah) Foto: LG Indonesia

    Komitmen kualitas LG turut diwujudkan melalui layanan purna jual yang kini mencakup lebih dari 190 pusat layanan resmi di seluruh Indonesia. Dukungan ini diperkuat dengan unit layanan bergerak, hotline 24 jam, serta akses digital melalui WhatsApp Call. Program layanan Evening Service menjadi salah satu inovasi yang banyak mendapat respons positif karena memungkinkan teknisi datang pada sore hingga malam hari, menyesuaikan jadwal para pengguna di kota besar yang umumnya padat.

    Untuk memenuhi kebutuhan instalasi dan perawatan AC komersial, LG juga mengoperasikan LG HVAC Academy, pusat pelatihan teknisi yang memberikan pembekalan komprehensif mulai dari dasar refrigerasi hingga penguasaan teknologi terkini.

    Langkah LG mendapat apresiasi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Ketua Umum YLKI, Niti Emiliana, menyampaikan bahwa konsumen saat ini semakin mengutamakan nilai jangka panjang dan memerlukan bukti nyata dari konsistensi kualitas serta layanan yang akuntabel.

    “Perusahaan harus membuktikan kualitas konsisten, layanan akuntabel, dan komunikasi transparan agar kepercayaan benar-benar terbangun,” ujarnya.

    Ha Sang-chul menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa strategi kualitas tanpa kompromi yang diterapkan LG bukan hanya soal pertumbuhan bisnis, tetapi juga kontribusi terhadap industri dan konsumen Indonesia. Ia menyebut bahwa pendekatan menyeluruh dari pengembangan hingga layanan purna jual merupakan cara perusahaan menjaga kepercayaan yang telah diberikan masyarakat Indonesia.

    (afr/afr)

  • YLKI Soroti Ketimpangan Pasokan BBM, Desak Pemerintah Benahi Distribusi Nasional

    YLKI Soroti Ketimpangan Pasokan BBM, Desak Pemerintah Benahi Distribusi Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengingatkan agar pemerintah dan badan usaha (BU) melakukan distribusi BBM lebih merata, baik untuk SPBU milik Pertamina maupun swasta.

    Hal ini merespons fenomena antrean yang mengular di SPBU BP-AKR milik PT Aneka Petroindo Raya (APR) di Surabaya, Jawa Timur. Antrean yang mengular itu tak lepas dari stok BBM di SPBU swasta yang kini baru terisi di SPBU BP.

    Di satu sisi, warga Surabaya disebut was-was dengan isu kualitas Pertalite besutan Pertamina.

    Sekretaris Jenderal YLKI Rio Priambodo mengatakan, fenomena antrean di SPBU BP setelah pasokan BBM-nya kembali normal menunjukkan adanya ketimpangan pasokan di lapangan yang berdampak langsung pada konsumen.

    “Dari sisi YLKI, kami menilai kondisi ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan badan usaha terkait agar distribusi BBM lebih merata, baik untuk SPBU milik Pertamina maupun swasta,” ucap Rio kepada Bisnis, Minggu (9/11/2025).

    YLKI pun mendorong agar koordinasi antara pemerintah, BPH Migas, dan seluruh badan usaha penyedia BBM diperkuat. Hal ini diperlukan agar mekanisme distribusi dan transparansi stok lebih baik. 

    Untuk diketahui, kekosongan stok BBM di SPBU swasta terjadi sejak akhir Agustus 2025 lalu. Menyikapi hal ini, pemerintah mendorong pengusaha SPBU swasta membeli base fuel dari Pertamina dengan skema business to business (B2B).

    Sebab, Pertamina masih memiliki kuota impor. Di sisi lain, jatah impor BBM untuk SPBU swasta telah habis untuk 2025 ini.

    Belakangan, baru BP yang sepakat membeli base fuel sebanyak 100.000 barel dari Pertamina, sementara Shell dan Vivo masih dalam tahap negosiasi.

    BP-AKR pun mengumumkan BBM jenis BP 92 kini telah kembali tersedia di seluruh jaringan SPBU BP di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat, serta secara bertahap akan tersedia di Jawa Timur. 

    Presiden Direktur BP-AKR Vanda Laura mengatakan, kerja sama Pertamina terlaksana setelah seluruh aspek tata kelola yang mencakup kepatuhan (compliance), kesesuaian spesifikasi dan standar kualitas, serta aspek komersial telah terpenuhi.  

    Menurutnya, atas dukungan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan dilakukan melalui proses kolaboratif dengan PT Pertamina Patra Niaga, maka pengadaan base fuel impor dapat terlaksana dengan baik dan normalisasi pasokan bagi masyarakat terwujud. 

    “BP-AKR kembali menghadirkan bahan bakar berkualitas BP 92 dengan teknologi ACTIVE untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung mobilitas masyarakat. Prioritas kami jelas, BP 92 kembali tersedia dan kualitas produk yang dihadirkan konsisten terjaga. Fokus mutu ini bagian dari komitmen jangka panjang kami membangun layanan energi yang terpercaya di Indonesia,” ucap Vanda melalui keterangan resmi, Jumat (31/10/2025). 

    BP-AKR menegaskan bahwa pasokan base fuel telah melalui uji kualitas dengan pengawasan surveyor independen yang terpercaya, untuk memastikan pasokan yang diterima telah sesuai dengan spesifikasi dan standar kualitas pemerintah Indonesia serta internasional. 

    Terpisah, Kementerian ESDM menyebut sejumlah badan usaha SPBU swasta, seperti Vivo dan Shell, hingga saat ini masih melakukan negosiasi pembelian base fuel dari Pertamina.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Laode Sulaeman mengatakan, negosiasi yang mengalami progres cukup maju adalah Vivo. Dia menyebut, Vivo hampir mendekati kesepakatan. 

    Namun, dia belum dapat memberikan informasi perincian terkait volume dan target pembelian oleh Vivo.  

    “Kemarin memang kami mendapatkan info bahwa Vivo sudah mendekati, akan ada lagi jadi kita tunggu aja ya,” kata Laode saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (7/11/2025). 

    Laode menegaskan bahwa SPBU swasta lainnya, seperti Shell, masih dalam tahap negosiasi dengan Pertamina. Shell disebut meminta bertemu dengan Laode dalam proses negosiasi ini. 

    Kendati demikian, dia tak memberikan penjelasan terkait apa saja pertimbangan Shell saat ini.  

    “[Shell] masih berproses, Shell tadi baru menghubungi saya, mau ketemu dulu dengan saya, saya bilang oke,” tuturnya. 

  • Upaya Pertamina Hadapi Kasus Pertalite di Jatim jadi Bentuk Pertanggungjawaban Positif

    Upaya Pertamina Hadapi Kasus Pertalite di Jatim jadi Bentuk Pertanggungjawaban Positif

    JAKARTA – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai berbagai upaya yang dilakukan Pertamina untuk menghadapi maraknya motor “brebet” atau mogok setelah mengisi bahan bakar minyak (BBM) pertalite di Jawa Timur (Jatim) merupakan hal positif dan sudah selayaknya dilakukan.

    “Tentu positif. Dan hal tersebut memang harus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban investigasi di lapangan,” kata Ketua Umum YLKI Niti Emiliana di Jakarta, Sabtu.

    Berbagai upaya positif Pertamina tersebut, lanjutnya, antara lain dengan melakukan uji laboratorium terhadap produk pertalite, terutama yang berasal dari Terminal BBM Tuban dan Terminal BBM Surabaya, yang diduga menyebabkan keluhan konsumen tersebut.

    Selain itu, upaya Pertamina dengan membuka 17 titik posko pengaduan yang ditempatkan di sekitar SPBU yang dicurigai bermasalah.

    Namun demikian ia mengatakan berharap Pertamina transparan kepada konsumen mengenai hasil uji laboratorium tersebut harus terbuka dan diinformasikan kepada publik.

    “Konsumen yang benar-benar mengalami kerugian dalam insiden ini juga harus mendapatkan kompensasi ganti rugi terhadap dampak tersebut,” katanya, melalui sambungan telepon.

    Untuk mencegah kejadian berulang di masa mendatang, Niti menekankan pentingnya pengawasan yang harus dilakukan secara berkala dalam bentuk pencegahan, bukan hanya sebatas mencari bukti ketika permasalahan terjadi.

    Menurut dia, yang juga tak kalah penting, Pertamina harus menindak tegas SPBU jika terbukti melakukan pelanggaran serta perbaikan secara menyeluruh untuk meningkatkan kualitas dan kepercayaan konsumen.

    Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur Agus Muttaqin menilai positif inisiatif Pertamina yang membuka 17 posko pengaduan pemilik motor rusak setelah mengisi pertalite.

    Pembukaan posko merupakan pelaksanaan dari Perpres Nomor 76 Tahun 2013 tentang Sistem Pengaduan Pelayanan Publik.

    “Sudah betul, segera dibentuk tim complaint handling. Ini bisa meredam sekaligus solusi cepat menangani permasalahan di masyarakat,” ujar dia dalam keterangannya.

    Meski begitu ia mengingatkan, Pertamina harus benar-benar mengganti kerugian tanpa syarat dalam menangani komplain konsumen pertalite.

    “Pertamina harus bertanggung jawab menggunakan prinsip strick-liability, dengan memberi kompensasi atas kerugian material konsumen,” ujar dia.

    Sedangkan terkait investigasi, ia mengatakan Ombudsman RI Jawa Timur juga mendesak pembentukan tim independen, beranggotakan kelembagaan yang memiliki kewenangan sesuai kewenangan perundang-undangan, juga dari kalangan akademisi-profesional yang memiliki kompetensi/keahlian di bidang energi untuk mengusut kasus tersebut.

    Sebelumnya, Pertamina telah mengambil langkah cepat guna menyikapi maraknya motor “brebet” setelah mengisi Pertalite di beberapa SPBU di Jawa Timur, antara lain melakukan uji laboratorium, membuka posko-posko pengaduan, dan melakukan investigasi terkait kasus tersebut.

    Selain itu, Pertamina juga memastikan penyaluran produk BBM tetap berjalan lancar agar pemenuhan kebutuhan energi masyarakat tidak terganggu.

  • YLKI Buka-bukaan soal Sanksi Polemik Sumber Mata Air Aqua

    YLKI Buka-bukaan soal Sanksi Polemik Sumber Mata Air Aqua

    Bisnis.com, JAKARTA – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menegaskan bagi para pelaku usaha untuk mengimplementasikan klaim-klaim yang diiklankan kepada masyarakat. Dalam polemik Aqua dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, YLKI menjelaskan peluang sanksi hukuman yang dapat disangkakan kepada produsen.

    Menurut Ketua YLKI Niti Emiliana, polemik yang terjadi belakangan ini disebabkan pelaku usaha yang tidak transparan dalam memberikan informasi dan klaim iklan yang tidak sesuai. Jika dugaan masalah sumber mata air Aqua terbukti bersalah, maka melanggar UU Perlindungan Konsumen.

    “Jika terbukti bersalah, maka bisa dikenakan Pasal 8f UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar,” kata Niti kepada Bisnis dalam keterangan tertulis, Selasa (28/10/2025).

    Dia menyampaikan dalam UU perlindungan konsumen, pelaku usaha dilarang menjual produk yang tidak sesuai dengan kondisi pada label dan iklan. Dengan demikian, dia menilai iklan yang disampaikan PT Tirta Investama itu diduga melanggar hak konsumen atas informasi yang benar dan jujur.

    Bukan itu saja, dia mengimbau kepada pelaku usaha lainnya untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi kepada publik dan menyertakan klaim yang sesuai. 

    Pasalnya, pelaku usaha diwajibkan bertanggung jawab terhadap informasi klaim yang dijanjikan. Dia menjelaskan hal ini termasuk dalam itikad baik dalam berbisnis. Niti juga berharap agar pemerintah melakukan audit untuk meninjau ulang dari aspek klaim yang dijanjikan.

    “YLKI mendorong adanya audit dan pemerintah untuk peninjauan ulang terkait perizinan usaha dan perolehan air tersebut dari sisi klaim dan dampak lingkungan,” jelasnya.

    Polemik Aqua vs Dedi Mulyadi 

    Sebelumnya, polemik ini bermula ketika Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menyinggung soal sumber air produk air minum dalam kemasan (AMDK) Aqua.

    Dalam sebuah video yang beredar di media sosial menampilkan Dedi sedang berkunjung ke pabrik Aqua di Subang, Jawa Barat. Dia mempertanyakan sumber air Aqua yang ternyata berasal dari sumur dengan kedalaman lebih dari 100 meter.

    “Dalam pemikiran saya bahwa ini airnya adalah air mata air, kemudian dimanfaatkan, kan namanya air pegunungan,” ujarnya. 

    Manajemen Aqua menjelaskan bahwa air Aqua berasal dari 19 sumber air pegunungan yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap sumber air dipilih melalui proses seleksi ketat yang melibatkan 9 kriteria ilmiah, 5 tahapan evaluasi, minimal 1 tahun penelitian.

    Proses ini dilakukan oleh tim ahli dari berbagai disiplin ilmu seperti geologi, hidrogeologi, geofisika, dan mikrobiologi. Aqua hanya menggunakan air dari akuifer dalam (kedalaman 60–140 meter), bukan dari air permukaan atau air tanah dangkal.

    Terkait sumber air dari aktivitas pengeboran, perusahaan menegaskan bahwa air yang digunakan berasal dari akuifer dalam yang merupakan bagian dari sistem hidrogeologi pegunungan. 

    “Air ini terlindungi secara alami dan telah melalui proses seleksi serta kajian ilmiah oleh para ahli dari UGM dan Unpad. Sebagian titik sumber juga bersifat self-flowing [mengalir alami],” ungkap manajemen Aqua dalam pernyataan tertulisnya.

  • KPK Sudah Lama Tahu Dugaan Mark Up Proyek Whoosh hingga Kaki Agus Pambagio Diinjak Wantimpres!

    KPK Sudah Lama Tahu Dugaan Mark Up Proyek Whoosh hingga Kaki Agus Pambagio Diinjak Wantimpres!

    GELORA.CO –  Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengetahui dugaan mark up proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh jauh sebelum dia koar-koar di akun YouTubenya.

    “Wong yang saya laporkan itu, KPK sudah tahu. Karena sebelum saya ngomong, sudah ramai duluan, kan? Saya cuma ngomong karena sudah ramai saja,” kata Mahfud MD di Kompleks Sasana Hinggil Dwi Abad, Alun-alun Selatan, Yogyakarta, Minggu (26/10/2025).

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menambahkan bahwa pihak yang seharusnya dimintai keterangan adalah mereka yang lebih dulu berbicara dan memiliki bukti kuat terkait proyek itu. Namun dia tidak menyebut siapa yang dia maksud itu.

    “Mestinya KPK manggil orang yang ngomong sebelumnya, itu kan banyak banget, yang punya data, dan pelaku. Kalau saya tuh kan pencatat aja,” tutur Mahfud MD.

    Siap dipanggil KPK

    Mahfud MD menegaskan kesiapannya jika KPK memanggil dirinya untuk memberikan keterangan terkait dugaan penggelembungan anggaran proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, Whoosh warisan Joko Widodo alias Jokowi itu.

    Kendati, Mahfud menilai dirinya tidak perlu melapor secara resmi ke KPK karena, menurutnya, lembaga antirasuah tersebut telah lebih dahulu mengetahui adanya dugaan penyimpangan anggaran.

    “Iya, saya siap dipanggil. Kalau dipanggil, saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor, ngapain, buang-buang waktu juga,” tegasnya. 

    Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas seruan KPK yang meminta dirinya membuat laporan resmi terkait dugaan korupsi proyek Whoosh.

    Pun, Mahfud menegaskan tidak ada aturan hukum yang mengharuskan masyarakat untuk melapor ke KPK, begitu pula KPK tidak memiliki dasar untuk memaksa seseorang melapor. “Enggak berhak dia (KPK) mendorong. Laporan itu, enggak ada kewajiban orang melapor,” kata Mahfud.

    Orang pertama yang ungkap dugaan mark up Whoosh

    Nama Agus Pambagio dan Anthony Budiawan menjadi perbincangan seusai keduanya membongkar dugaan adanya mark up dalam proyek whoosh itu.

    Kedua tokoh tersebut juga disebut Eks Menkopolhukam Mahfud MD menjadi sosok pertama yang harus diperiksa oleh KPK dalam dugaan mark up proyek Whoosh.

    Sosok Agus Pambagio, dikenal sebagai pengamat kebijakan publik sekaligus pakar transportasi. Dia kerap memberikan pandangan tajam mengenai kebijakan pemerintah, khususnya sektor infrastruktur, transportasi dan pelayanan publik.

    Memulai kariernya di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sejak awal tahun 2000-an, Agus aktif memberi masukan dalam penyusunan kebijakan dan undang-undang. 

    Ia menempuh pendidikan di Institut Teknologi Tekstil Bandung dan lulus pada tahun 1984. Selain itu, Agus juga pernah terlibat dalam sejumlah posisi strategis di Kementerian Perdagangan serta di lembaga swasta dan BUMN.

    Dalam pengakuannya, Agus Pambagio mengaku pernah menolak usulan dari Jokowi mengenai proyek Whoosh.

    Agus Pambagio menyinggung bahwa Jokowi yakin proyek Whoosh tidak akan merugi, namun menurutnya, proyek ini tak layak dilanjutkan dan berpeluang merugi.

    Selain Agus Pambagio, sosok yang menjadi perbincangan adalah Anthony Budiawan. Dia menyinggung dugaan mark up proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut.

    Anthony Budiawan adalah magister bidang ekonomi bisnis di Universitas Erasmus di Belanda.  Anthony memiliki keahlian dalam bidang pengembangan ekonomi, pengembangan bisnis, keuangan, rantai pasokan, analisis sistem, dan pendidikan.

    Pria ini memulai karier akademik awalnya di Insitut Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII) pada tahun 1989 hingga 1990. Jabatan terakhirnya adalah asisten direktur urusan akademik.

    Ia juga merupakan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie hingga tahun 2015.  Adapun pada Pilpres 2024 Anthony menjadi salah satu dari tujuh ahli yang dihadirkan tim pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam sengketa pilpres.

    Dalam sidang sengketa, Anthony menyebut perpanjangan pemberian bansos yang dilakukan oleh Jokowi telah melanggar konstitusi.

    Kaki Agus Pambagio diinjak Wantimpres

    Analis Senior Kebijakan Publik, Agus Pambagio menyebut mantan Presiden Jokowi sangat ngotot menjalankan megaproyek Kereta Whoosh yang belakangan bikin gaduh lantaran meninggalkan utang jumbo bagi pemerintahan Prabowo Subianto.

    Bahwa ada 2019, Agus menemui Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat (Jabar). Kala itu, Agus memaparkan bahwa proyek KCJB tidak feasible. Mendengar itu, Jokowi buru-buru membantah paparan Agus.

    “Pak Presiden (Jokowi) waktu itu memberikan penjelasan, proyek ini (KCJB) tidak akan rugi. Pasti memberikan kebaikan buat bangsa. Karena teknologinya tinggi, dan seterusnya,” kata Agus dalam sebuah wawancara.

    Masih menurut Agus, Jokowi bahkan cukup yakin bahwa operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak akan merugi di kemudian hari. Meski studi kelayakan dari proyek yang digarap dan diutangi China itu, menyebut tidak feasible.

    Mendengar pernyataan proyek KCJB tak feasible, kata Agus, respons Jokowi hanya tersenyum. Namun tetap keukeuh agar proyek tersebut jalan terus. 

    “Tipikal beliau (Jokowi) kan gitu, senyum. Enggak ada yang aneh-aneh sih. Pokoknya harus jalan,” kata Agus.

    Saat Agus ingin mengejar Jokowi dengan sejumlah pertanyaan yang terkait proyek KCJB, seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) memberikan kode lewat injakan kaki. Intinya tak mau Agus bertanya lebih dalam kepada Jokowi.

    “Saya kan mau tanya lagi, saya dicolek, diinjak sama Pak Wantimpres. Ya sudah saya diam. Mungkin teman-teman yang lain mungkin banyak yang mau bertanya,” jelasnya.

    Sayangnya Agus tak menyebut nama Wantimpres yang mencoleknya agar tak terlalu banyak bertanya soal Kereta Whoosh.  Dalam pertemuan itu, Agus mengungkap, Jokowi mengaku bahwa proyek KCJB yang semula bakal digarap Jepang, kemudian bergeser ke China, merupakan idenya.

    Artinya, sejak awal, Jokowi memang ingin menggandeng China (Tiongkok), meski belum ada feasibility study-nya.  Sementara Jepang lebih dulu mengajukan proposal penawaran dan telah menyerahkan feasibility study (FS). “Tadinya Jepang merangkul UI dan UGM melakukan FS itu.  

    Bisa jadi karena Jokowi lebih nyaman bekerja sama dengan China yang loyal menyokong pemerintahannya. Selama 2 periode Jokowi, dikenal dekat dengan China.

    Utang Whoosh

    Asal tahu saja, keputusan Jokowi menunjuk China untuk menggarap KCJB justru menimbulkan masalah baru. Karena harganya menjadi lebih tinggi. Termasuk bunga utang yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih mahal.

    Untuk proyek KCJB itu, China menetapkan biaya US$7,26 miliar atau setara Rp119,79 triliun (asumsi kurs Rp16.500/US$). Angka itu tersebut pembengkakan biaya (cost overrun) US$1,21 miliar (Rp19,96 triliun) dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai US$6,05 miliar (Rp99,82 triliun).

    Masalahnya, biaya pembangunan KCJB berasal dari duit utangan dari China Development Bank (CDB) dengan bunga utang mencapai 3,3 persen dan tenor hingga 45 tahun. Akan beda cerita jika Jepang yang menggarap proyek tersebut. Karena biayanya lebih murah. Memang duitnya dari utang, tapi bunganya lebih ringan. 

    Untuk melunasi utang proyek KCJB warisan Jokowi ini, pemerintah harus setor Rp2 triliun. Alhasil, keuangan PT KAI (Persero), PT Wijaya Karya (Persero/WIKA) Tbk, PT Jasa Marga (Persero/JSMR) Tbk dan PTPN VIII harus menanggung kerugian setiap tahunnya.

  • Fakta-fakta Kasus Air Minum Kemasan AQUA

    Fakta-fakta Kasus Air Minum Kemasan AQUA

    Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang melakukan sidak ke sumber air dalam kemasan (AMDK) AQUA semakin viral karena Dedi terkejut bahwa perusahaan air minum ini memproduksi air dari air tanah. Padahal dalam kemasan tertulis adalah air pegunungan.

    Peristiwa ini mengundang berbagai macam pertanyaan, sebab perusahaan AQUA melakukan pertambangan air di sekitar daerah yang banyak penduduknya. Dedi sempat mengatakan saat AQUA mengambil air dari tanah, maka yang mengalami kesulitan air adalah masyarakat di sekitar pabrik air minum AQUA.

    Berikut fakta-fakta Kasus Air AQUA:

    1. Tambang Air Minum

    Untuk mendapatkan komoditas berharga seperti emas, perak, nikel dan air, maka biasanya perusahaan akan melakukan aktivitas tambang. Menurut KBBI, tambang adalah melakukan aktivitas pengambilan bahan dari dalam bumi.

    Air menjadi komoditas yang berharga bagi hidup manusia. Dulu air minum kemasan dijual murah, tetapi kini air minum kemasan di daerah tertentu hampir sama mahalnya dengan bahan bakar minyak.

    2. Mata Air Sama dengan Air Tanah?

    Dedi mempertanyakan sumber air Aqua yang ternyata berasal dari sumur dengan kedalaman lebih dari 100 meter. Dia heran lantaran menurut pemahamannya sumber air produk AMDK berasal dari air permukaan.

    “Dalam pemikiran saya bahwa ini airnya adalah air mata air, kemudian dimanfaatkan, kan namanya air pegunungan,” ujarnya.

    Merespons ramainya isu tersebut, Aqua memberikan klarifikasi bahwa air Aqua berasal dari 19 sumber air pegunungan yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap sumber air dipilih melalui proses seleksi ketat yang melibatkan 9 kriteria ilmiah, 5 tahapan evaluasi, minimal 1 tahun penelitian.

    3. Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan sidak ke banyak pabrik, termasuk Aqua di Subang bertujun untuk melihat aktivitas industri yang harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar.

    Dedi menegaskan bahwa kehadiran industri seharusnya menjadi sumber kesejahteraan, bukan menjadi beban bagi masyarakat sekitar. Baginya, perusahaan jangan sampai menyebabkan dampak negative apalagi menyebabkan masyarakat di sekitar pabrik air menjadi kekurangan air

    “Kalau ada pabrik, maka pabriknya harus memberikan rasa nyaman bagi lingkungannya. Warganya harus bekerja, lahir anak-anak dengan pendidikan yang baik, sehingga mereka bisa menjadi kelas menengah, jadi manajer di perusahaan, jadi dirut dari perusahaan, jadi direktur. Ini yang saya inginkan,” katanya, Jumat (24/10/2025).

    Menurutnya kesejahteraan masyarakat bisa dicapai yakni dengan pengelolaan pajak yang adil dan berpihak kepada daerah tempat industri tersebut beroperasi. Dengan pendapatan dari pajak perusahaan, harus diprioritaskan untuk menyejahterakan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar industri

    4. Perpamsi Bela Perusahaan Aqua

    Meskipun sudah muncul bukti bahwa Aqua mengambil menambang air dari tanah, tetapi beberapa pengamat air membela perusahaan Aqua. Pengamat ini menyebutkan bahwa air dari tanah berasal dari gunung.

    Tenaga Ahli Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Muhammad Sirod pun menyampaikan saat ini tidak ada aturan khusus untuk syarat sumber air minum. Hal yang penting, kata Sirod, air yang akan menjadi AMDK wajib lolos SNI, BPOM, dan sertifikasi halal.

    Selain SNI air mineral, Badan Standardisasi Nasional (BSN) juga telah menetapkan SNI yang termasuk dalam kategori AMDK yaitu SNI 6242:2015 Air mineral alami; SNI 6241:2015 Air demineral; SNI 7812:2013 Air minum embun. Sirod menekankan bahwa pada dasarnya air sumur yang terhubung dengan pegunungan, memiliki kualitas yang sama dengan air pegunungan.

    “Sebenarnya beberapa air sumur dan air tanah yang terkoneksi ke gunung, itu kurang lebih kualitas dan mutunya sama. Namun, memang perlu diriset kandungannya [aspek fisika, kimia, dan mikrobiologi]” ungkapnya.

    5. YLKI Minta Perusahaan Jujur

    Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendorong produsen Aqua, PT Tirta Investama, untuk bertanggung jawab atas klaim yang dijanjikan terkait sumber air. Ketua YLKI Niti Emiliana menilai dalam hal ini pelaku usaha tidak transparan dengan memberikan informasi dan klaim iklan yang tidak sesuai.

    “Dalam UU perlindungan konsumen, hal ini masuk dalam perbuatan yang dilarang oleh pelaku yaitu karena memproduksi dan memperdagangkan tidak sesuai dan kondisi sebagaimana yang dinyatakan oleh label dan iklan,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (24/10/2025). 

    Selain itu, Niti melihat hal tersebut juga melanggar hak konsumen atas informasi yang benar jelas dan jujur.  Untuk itu, Niti mendorong pelaku usaha seharusnya bertanggungjawab atas informasi klaim yang dijanjikan karena ini masuk ke dalam itikad baik dalam berbisnis. 

    “YLKI mendorong adanya audit dan pemerintah untuk peninjauan ulang terkait perizinan usaha dan perolehan air tersebut,” tambahnya.

    6. Klarifikasi Aqua

    Perusahaan Aqua menegaskan bahwa pihaknya tidak menggunakan air dari sumur bor biasa. Aqua menyatakan bahwa air yang digunakan berasal dari akuifer dalam yang merupakan bagian dari sistem hidrogeologi pegunungan.

    “Air ini terlindungi secara alami dan telah melalui proses seleksi serta kajian ilmiah oleh para ahli dari UGM dan Unpad. Sebagian titik sumber juga bersifat self-flowing [mengalir alami],” ungkap manajemen Aqua dalam pernyataan tertulisnya.

    Tak hanya itu, manajemen menekankan bahwa air yang digunakan Aqua berasal dari lapisan dalam yang tidak bersinggungan dengan air permukaan yang digunakan masyarakat. Proses pengambilan air dilakukan sesuai izin pemerintah dan diawasi secara berkala oleh pemerintah daerah dan pusat melalui Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    7. Aturan Pengambilan Sumber Air AMDK

    Pakar Tata Kelola Air Universitas Indonesia (UI) Firdaus Ali menegaskan bahwa tidak ada aturan yang secara spesifik mengatur asal sumber air minum. Namun, perusahaan wajib transparan mengenai asalnya.

    “Sumber atau asalnya tidak diatur. Hanya perusahaan AMDK harus jujur menyatakan dari mana asalnya,” kata Firdaus kepada Bisnis, Kamis (23/10/2025).

    Apakah air yang dijual tersebut berasal dari air permukaan, air tanah (terutama air tanah dalam) atau bersumber dari mata air yang biasanya dari pegunungan sebagaimana klaim yang diberikan oleh sejumlah perusahaan.

    Berbeda dengan air itu sendiri, yang telah diatur soal kualitas dan keamanannya melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk air minum dalam kemasan (AMDK), yakni SNI 3553:2015:Air Mineral. Termasuk ketentuan soal aspek kualitas fisika, kimia, dan mikrobiologi yang terkandung dalam AMDK.

    8. BPKN Bakal Panggil Aqua

    Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) bakal melakukan panggilan terhadap PT Tirta Investama selaku produsen Aqua untuk memberikan klarifikasi mengenai sumber produk air minum dalam kemasan (AMDK) yang digunakan perseroan.

    Ketua BPKN Mufti Mubarok menyatakan bahwa undangan telah dilayangkan kepada manajemen Aqua pada Selasa (28/10/2025) bertempat di Kantor BPKN RI, Jakarta Pusat.

    “Hari Selasa besok mereka datang ke BPKN, dan BPKN akan turun gunung ke sejumlah sumber AMDK termasuk Aqua,” kata Mufti kepada Bisnis, Minggu (26/10/2025).

    Dia memaparkan bahwa undangan klarifikasi itu ditujukan kepada beberapa jajaran manajemen Aqua, antara lain perwakilan direksi, penasihat hukum, ahli air dan hidrogeologi, hingga manajer perizinan.

    Mufti mengatakan pihaknya perlu untuk meminta keterangan resmi dari Aqua, seiring fungsinya untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam hal perlindungan konsumen.

    Apabila klaim bahwa produksi air minum dalam kemasan (AMDK) Aqua berasal dari sumur bor benar, dia menilai hal tersebut akan bertolak belakang dengan iklan perseroan selama ini, yang menyebut sumber air berasal dari pegunungan. Dia memastikan bahwa langkah ini bukan untuk menjatuhkan reputasi perusahaan manapun, tetapi untuk menjaga kepercayaan publik dan perlindungan konsumen nasional.

    Adapun, dalam laman resminya, Aqua telah memberikan tanggapan atas dugaan yang menyebutkan bahwa produk Aqua berasal dari sumur bor biasa. Manajemen Aqua menyatakan bahwa produk mereka menggunakan air dari akuifer dalam yang merupakan bagian dari sistem hidrogeologi pegunungan. (Annasa Rizki Kamalina, Afiffah Rahmah Nurdifa, Reyhan Fernando Fajahrihza, Wisnu Wage Pamungkas)

  • Etanol Dicampur ke BBM, YLKI Tuntut Bahlil Transparan

    Etanol Dicampur ke BBM, YLKI Tuntut Bahlil Transparan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kebijakan pemerintah mencampur etanol dalam bahan bakar minyak (BBM) dinilai sebagai langkah menuju transisi energi bersih menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat terkait keamanan mesin, harga, dan kesiapan infrastruktur.

    Pemerintah tengah menyiapkan peta jalan penggunaan etanol 10% dalam BBM jenis bensin (E10). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa program ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada impor serta menciptakan lapangan kerja baru.

    “Tujuannya apa? Kita mengurangi impor. Dan etanol ini didapatkan dari singkong atau dari tebu. Dan ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi daerah, dan sekaligus pemerintahan,” ujar Bahlil Lahadalia dalam acara Investor Daily Summit 2025, dikutip pada Sabtu (25/10/2025).

    Dalam program edukasi konsumen YLKI, yang rutin disiarkan setiap Selasa pagi melalui RPK 96.30 FM, hadir Agus Sujatno, dan Tri Yuswidjajanto Zaenuri, untuk membahas topik ini secara mendalam.

    Ahli bahan bakar dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Tri Yuswidjajanto Zaenuri mengatakan penggunaan etanol dalam BBM sudah umum di berbagai negara. Di Amerika Serikat dan Eropa sudah lama digunakan E10, di Thailand bahkan E20, India E27, dan Brasil mencapai E85.

    Namun, ia menilai produksi etanol di Indonesia masih jauh dari cukup.

    “Kalau mau E10 secara nasional, kita butuh sekitar 3,8 miliar liter etanol per tahun. Saat ini baru sekitar 100 ribu liter dari satu pabrik di Sidoarjo,” jelasnya.

  • Menanti Solusi Kelangkaan Stok BBM SPBU Swasta: Beli Base Fuel Pertamina hingga Tambahan Kuota Impor

    Menanti Solusi Kelangkaan Stok BBM SPBU Swasta: Beli Base Fuel Pertamina hingga Tambahan Kuota Impor

    Bisnis.com, JAKARTA — Kelangkaan stok bahan bakar minyak (BBM) di SPBU swasta masih berlanjut di pekan terakhir Oktober 2025. 

    Adapun, sejak akhir Agustus 2025, terjadi kelangkaan stok BBM di SPBU swasta seperti Shell, BP, hingga Vivo. Hal ini lantaran kuota impor BBM mereka sudah habis terpakai sebelum akhir tahun.

    Pemerintah melalui Kementerian ESDM pun memberi solusi dengan meminta mereka membeli BBM murni atau base fuel dari Pertamina. Pasalnya, Pertamina masih memiliki kuota impor BBM yang belum terpakai.

    Terkait kelanjutan negosiasi pasokan BBM antara Pertamina dan SPBU swasta, Bahlil menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing pihak. 

    “Untuk B2B [business-to-business/B2B] silakan diatur dengan Pertamina. Andaikan crude-nya sudah masuk, BBM-nya sudah masuk, belum diambil oleh swasta saya yakin ya Pertamina enggak akan mungkin rugi karena pasti kebutuhan itu habis karena impornya itu kan kita enggak nambah dan saya yakin dan percaya bahwa mereka biarkan kita kasih waktu untuk B2B,” ujarnya. 

    Merespons kelangkaan BBM di SPBU Swasta, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengingatkan bahwa konsumen berhak untuk mendapat BBM dengan kualitas dan kuantitas sesuai standar.

    Bahkan, stok bensin di SPBU Shell habis total. Sementara itu, stok BBM di SPBU BP dan Vivo diproyeksi habis total pada Oktober ini.

    Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo mengatakan, pada dasarnya, konsumen tidak mau tahu mengenai proses bisnis di belakangnya. Dia menekankan hal terpenting bagi konsumen adalah ketersediaan dan keterjangkauan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai regulator maupun penengah harus memegang prinsip tersebut.

    “Kami sebagai konsumen juga berhak BBM yang standar baik secara kualitas maupun kuantitas. Lagi-lagi, pemerintah yang harus memastikan itu agar semua BBM yang dibeli konsumen memenuhi standar,” ucap Rio kepada Bisnis, Senin (6/10/2025).

    Dia mengatakan, tahun ini harus menjadi pelajaran betul bagi pemerintah bahwa ada dua persoalan. Pertama, soal gonjang-ganjing kualitas BBM Pertamax. Kedua, kekosongan stok BBM di SPBU swasta. 

    YLKI pun meminta pemerintah membenahi tata kelola BBM dari hulu hingga hilir agar hak konsumen tidak dikorbankan dan kepercayaan konsumen tergerus.

    Opsi Beli Base Fuel dari Pertamina

    Sebelumnya, terkait polemik kelangkaan stok SPBU swasta, Bahlil mengklaim sudah ada SPBU swasta telah sepakat membeli BBM murni atau base fuel dari PT Pertamina Patra Niaga.

    Hal tersebut dia sampaikan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/10/2025) sore. Namun, Bahlil tak membocorkan BU swasta mana yang telah melakukan perjanjian secara business to business (B2B) itu.

    “B2B antara Pertamina dengan swasta, mereka lagi kolaborasi. Yang menurut saya dapat laporan, sudah beberapa yang sudah melakukan perjanjian,” kata Bahlil.

    Sayangnya, SPBU swasta belum menyambut hangat penawaran opsi tersebut. Mereka mempertimbangkan banyak hal, salah satunya kandungan etanol dalam BBM murni milik Pertamina. 

    Merespons hal tersebut, Pemerintah membuka opsi mekanisme negosiasi yang baru untuk memastikan proses negosiasi antara PT Pertamina (Persero) dan SPBU swasta terkait mekanisme pasokan BBM base fuel terus berjalan positif dan segera mencapai kesepakatan.

    “Itu kan dirut Pertamina sudah umumkan Jumat kemarin, jadi kita lihat bagaimana negosiasi mereka,” ujar Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yuliot Tanjung kepada wartawan beberapa waktu lalu.

    Yuliot menegaskan bahwa sebagian besar poin pembahasan antara Pertamina dan operator SPBU swasta telah mencapai titik temu. Hanya beberapa hal teknis yang masih perlu dirapikan sebelum perjanjian bisa segera dieksekusi.

    “Jadi saya cek lagi poin-poin apa yang belum sepakat, itu akan ada berapa poin kesepakatan dari lima, sebagian besar sudah berarti sudah bisa segera eksekusi,” jelasnya.

    Tambahan Kuota Impor BBM Tahun Depan

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan sinyal penambahan kuota impor BBM untuk badan usaha SPBU pada 2026 hanya sebesar 10% atau sama dengan tambahan kuota tahun ini untuk setiap perusahaan. 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya saat ini masih membuka berbagai opsi dan masukan sebelum nantinya diputuskan terkait pemberian kuota impor BBM tersebut. 

    “Sampai saat ini, pikiran saya masih begitu, terkecuali kalau ada yang agak sedikit gimana-gimana, kita pikirkan lah ya,” kata Bahlil kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10/2025). 

    Dia pun menerangkan bahwa pemerintah memberikan kuota berdasarkan berbagai pertimbangan, termasuk regulasi dan neraca perdagangan. 

    Tahun ini, kuota impor yang diberikan kepada semua badan usaha, baik BUMN maupun swasta, diberikan 110% atau bertambah 10% dibandingkan dengan 2024. 

    Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa pemberian kuota impor BBM tahun depan akan diberlakukan sama bagi seluruh perusahaan. Namun, dia menegaskan bahwa perusahaan swasta juga memiliki kewajiban untuk menaati aturan pemerintah. 

    “Saya katakan bahwa pemerintah enggak boleh zalim pada pengusaha, tapi pengusaha juga jangan ngatur pemerintah,” imbuhnya

  • YLKI Minta Aqua Tanggung Jawab atas Klaim Sumber Air

    YLKI Minta Aqua Tanggung Jawab atas Klaim Sumber Air

    Bisnis.com, JAKARTA — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendorong produsen Aqua, PT Tirta Investama, untuk bertanggung jawab atas klaim yang dijanjikan terkait sumber air.

    Ketua YLKI Niti Emiliana menilai dalam hal ini pelaku usaha tidak transparan dengan memberikan informasi dan klaim iklan yang tidak sesuai.

    “Dalam UU perlindungan konsumen, hal ini masuk dalam perbuatan yang dilarang oleh pelaku yaitu karena memproduksi dan memperdagangkan tidak sesuai dan kondisi sebagaimana yang dinyatakan oleh label dan iklan,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (24/10/2025). 

    Selain itu, Niti melihat hal tersebut juga melanggar hak konsumen atas informasi yang benar jelas dan jujur

    Untuk itu, Niti mendorong pelaku usaha seharusnya bertanggungjawab atas informasi klaim yang dijanjikan karena ini masuk ke dalam itikad baik dalam berbisnis. 

    “YLKI mendorong adanya audit dan pemerintah untuk peninjauan ulang terkait perizinan usaha dan perolehan air tersebut,” tambahnya. 

    Sebelumnya, pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menyinggung soal sumber air produk air minum dalam kemasan (AMDK) Aqua mendapat sorotan publik. 

    Dalam sebuah cuplikan video yang menampilkan kunjungannya ke pabrik Aqua di Subang, Jawa Barat, Dedi mempertanyakan sumber air Aqua yang ternyata berasal dari sumur dengan kedalaman lebih dari 100 meter. Dia heran lantaran menurut pemahamannya sumber air produk AMDK berasal dari air permukaan. 

    “Dalam pemikiran saya bahwa ini airnya adalah air mata air, kemudian dimanfaatkan, kan namanya air pegunungan,” ujarnya. 

    Merespons ramainya isu tersebut, Aqua memberikan klarifikasi bahwa air Aqua berasal dari 19 sumber air pegunungan yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap sumber air dipilih melalui proses seleksi ketat yang melibatkan 9 kriteria ilmiah, 5 tahapan evaluasi, minimal 1 tahun penelitian.

    Proses ini dilakukan oleh tim ahli dari berbagai disiplin ilmu seperti geologi, hidrogeologi, geofisika, dan mikrobiologi. Aqua hanya menggunakan air dari akuifer dalam (kedalaman 60–140 meter), bukan dari air permukaan atau air tanah dangkal.

    Perusahaan juga menegaskan tidak menggunakan air dari sumur bor biasa. Aqua menyatakan bahwa air yang digunakan berasal dari akuifer dalam yang merupakan bagian dari sistem hidrogeologi pegunungan. 

    “Air ini terlindungi secara alami dan telah melalui proses seleksi serta kajian ilmiah oleh para ahli dari UGM dan Unpad. Sebagian titik sumber juga bersifat self-flowing [mengalir alami],” ungkap manajemen Aqua dalam pernyataan tertulisnya.