Xcloud.id

Kementrian Lembaga: TVRI

  • Seorang pria tewas tersetrum saat pasang baja ringan di Depok

    Seorang pria tewas tersetrum saat pasang baja ringan di Depok

    akibat kejadian tersebut korban tersetrum dan  terjatuh

    Jakarta (ANTARA) – Seorang pria berinisial S (32) meninggal dunia usai tersetrum saat memasang rangka atap baja ringan di Jalan Studio Alam TVRI No.37, RT 001, RW 006 pada Senin (10/3).

    “Awal kejadian menurut keterangan saksi kejadian terjadi saat korban akan memasang rangka atap baja ringan yang panjangnya empat meter namun baja ringan tersebut menempel di kabel listrik tegangan tinggi yang ada di lokasi,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya, Selasa.

    Ade Ary menjelaskan akibat kejadian tersebut korban tersetrum dan terjatuh.

    “Kemudian melihat korban terjatuh dan masih hidup, saksi membawa korban ke Rumah Sakit Hasanah Graha Afiah (HGA),” katanya.

    Sesampai di RS. HGA, korban langsung mendapatkan penanganan medis namun korban dinyatakan meninggal dunia.

    “Korban dinyatakan meninggal dunia dengan luka bakar di telapak tangan dan pergelangan kaki akibat tersetrum dan luka memar di kepala akibat terjatuh,” ucap Ade Ary.

    Selanjutnya pihak keluarga datang untuk melihat jasad korban dan menerima peristiwa kecelakaan kerja tersebut. Pihak keluarga juga tidak ingin dilakukan autopsi dengan memberikan surat pernyataan.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • 46 Titik Banjir Jakarta, Bekasi, Depok Hari Ini, Korban Butuh Pertolongan

    46 Titik Banjir Jakarta, Bekasi, Depok Hari Ini, Korban Butuh Pertolongan

    PIKIRAN RAKYAT – Daftar titik banjir Jakarta, Bekasi, dan Depok hari ini, Selasa 4 Maret 2025 bisa menjadi acuan mitigasi yang dilakukan pemerintah dan pihak terkait. Para korban sedang membutuhkan pertolongan bahan makanan dan lainnya.

    Total terdapat 46 titik di ibu kota Jakarta dan dua kabupaten/kota di Jawa Tengah. Air masih menggenangi wilayah tersebut sehingga masyarakat membutuhkan pertolongan. Upaya mitigasi dan evakuasi bisa dilakukan berbagai pihak agar banjir cepat surut, warga terbebas dari penyakit serta bisa segera memulihkan keadaan.

    11 titik banjir di Jakarta hari ini Jakarta Barat
    (a) Daerah Rawa Buaya, Cengkareng
    (b) Jalan Daan Mogot
    (c) Jalan perjuangan, sisi tol Kebon Jeruk
    (d) Pasar Puri Kembangan arah Panti Sosial Kedoya
    (e) Daerah Rawajati
    (f) Jalan Arjuna, sisi tol Kebon Jeruk arah RCTI Jakarta Pusat
    (a) Jalan Gunung Sahari Jakarta Selatan
    (a) Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak
    (b) Daerah Pejaten Timur, Pasar Minggu Jakarta Timur
    (a) Jalan Balai Rakyat Gedong, Pasar Rebo
    (b) Daerah Cililitan, Kramat Jati

    Karawang Jadi Langganan Banjir, Dedi Mulyadi Janji Bangun 1.000 Rumah Panggung

    Kemensos Kucurkan Rp2,09 Miliar Bantu Warga Terdampak Banjir di Jakarta, Bekasi, dan Bogor

    20 titik banjir Bekasi hari ini Kecamatan Bekasi Timur
    (a) Gang Mawar RT 8 RW 3
    (b) Gang Semar RT 4 RW 4
    (c) Kampung Lengkak RT 04 RW 8 Kecamatan Bekasi Utara
    (a) Kampung Lebak, Kel. Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Selatan
    (b) Perumahan Bumi Satria Kencana
    (c) Perumahan Jaka Kencana
    (d) Perumahan Depnaker Kecamatan Medan Satria
    (a) RT 1, 8 dan 9 RW 03 Kelurahan Kali Baru Kecamatan Jatiasih
    (b) Bumi Nasio Indah
    (c) Perum Jatiluhur
    (d) Perum Graha Indah
    (e) Perum Buana
    (f) Perum Pondok Gede Permai
    (g) Perumahan Villa Jati Rasa Jalan Merpati blok c. 10/nomor 15 Kecamatan Pondok Gede
    (a) Perumahan Taman Bougenville Fajar
    (b) Komplek Dosen IKIP
    (c) Perum Jatibening Permai Kecamatan Rawalumbu
    (a) Perumahan Taman Narogong Indah
    (b) Jembatan II Rawalumbu
    (c) Kemang Pratama

    Banjir Bekasi dan Jakarta, TNI Sampai Kerahkan Pasukan Khusus Bantu Evakuasi Warga

    UPDATE Banjir Bekasi: Ratusan Rumah di 7 Kecamatan Terendam, Aktivitas Warga Lumpuh

    15 titik banjir Depok hari ini Jalan Kampung Kapling, Pancoran Mas: Banjir setinggi 120 cm. Jalan Utan Jaya, Citayam: Banjir setinggi 50 cm. Masjid Jamie Darut Taqwa, Limo: Banjir setinggi 50 cm. Masjid Mampang Prapatan: Banjir sekitar 30 cm. Jalan Pramuka 2, Mampang: Banjir sekitar 30 cm. Tirtajaya, Sukmajaya: Banjir sekitar 70 cm. Perumahan Sukmajaya Permata: Banjir sekitar 70 cm. Gang Janur, Cilodong: Banjir sekitar 30 cm. Jalan Raya Grogol: Banjir sekitar 15 cm. Tanah Baru: Banjir sekitar 15 cm. Jalan Raya Sawangan: Banjir sekitar 50 cm. Kebon Duren, Kalimulya: Banjir sekitar 30 cm. Kompleks Hankam, Kelapa Dua: Banjir sekitar 30 cm. Jalan H. Mustofa, Pasir Gunung Selatan, Kelapa Dua, Cimanggis: Banjir sekitar 50 cm. Setu Studio Alam TVRI, Kalibaru: Banjir sekitar 50 cm.

    Demikian daftar 15 titik banjir di Jakarta, Depok, dan Bekasi hari ini, Selasa 4 Maret 2025. Banyak warga membutuhkan evakuasi dan mitigasi yang tepat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kisah Iptu Umbaran Wibowo, Intelsus Polri yang Belasan Tahun Menyamar Jadi Wartawan

    Kisah Iptu Umbaran Wibowo, Intelsus Polri yang Belasan Tahun Menyamar Jadi Wartawan

    loading…

    Masih ingat Iptu Umbaran Wibowo? Intelsus Polri yang viral di media sosial karena menyamar menjadi wartawan kemudian dilantik menjadi Kapolsek Kradenan, Polres Blora. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Masih ingat Iptu Umbaran Wibowo? Intelsus Polri yang viral di media sosial karena menyamar menjadi wartawan kemudian dilantik menjadi Kapolsek Kradenan, Polres Blora.

    Kisahnya tentu membikin kaget kalangan media massa di Tanah Air dan masyarakat luas. Umbaran ternyata selama 14 tahun menjadi jurnalis televisi tepatnya kontributor TVRI Jawa Tengah untuk wilayah Pati.

    Usai upacara serah terima jabatan (Sertijab), Senin, 12 Desember 2022, Kabid Humas Polda Jateng saat itu Kombes Pol Muhammad Iqbal Alqudusy menuturkan Umbaran bukan pegawai tetap TVRI.

    Pada Januari 2021, penugasan Umbaran selesai dan dipindah menjadi organik Polres Blora. “Sebagai Kanit Intel di Polres Blora. Selanjutnya diangkat sebagai Wakapolsek Blora,” ujar Iqbal, Rabu (14/12/2022).

    Kariernya terus menanjak hingga akhirnya pada 12 Desember 2022 Iptu Umbaran dilantik menjadi Kapolsek Kradenan.

    Direktur Utama TVRI Iman Brotoseno mengaku tidak tahu Umbaran adalah seorang Intelsus. “Tidak tahu kita (Iptu Umbaran adalah Intelsus),” ucap Iman, Kamis (15/12/2022).

    Dia mengatakan, TVRI memang tidak terlalu ketat dalam menyeleksi pegawai untuk menjadi kontributor. Hal itulah yang menyebabkan Iptu Umbaran bisa berkarier menjadi wartawan TVRI.

    “Tidak seketat ketika melamar jadi pegawai tetap. Jadi kita tidak melakukan cek background segala. Sepanjang dia punya kemampuan menyumbang berita sesuai tugas lapangan. Bisa saja masuk jadi kontributor. Mereka juga tidak hadir setiap hari di kantor. Umumnya kontributor itu freelance dan pekerja lepas. Ada yang juga punya pekerjaan lain,” ungkap Iman.

    Atas kejadian ini, pihaknya bakal menyeleksi ketat sesuai aturan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999. “Ini memang jadi catatan kami agar ke depan jauh lebih berhati-hati, terutama TVRI daerah dalam melakukan rekrutmen agar tidak menyalahi aturan,” ujarnya.

    Tak Sah Jadi Anggota PWISementara, Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK PWI) Pusat memutuskan memberhentian keanggotaan Iptu Umbaran. Keputusan itu diambil dalam rapat DK PWI khusus membahas kasus Iptu Umbaran di Jakarta, Kamis (15/12/2022).

    “Keputusan tersebut didasarkan atas temuan pelanggaran yang dilakukan Iptu Umbara pertama-tama pada Kode Etik Jurnalistik. Selanjutnya Peraturan Dasar PWI dan Kode Perilaku Wartawan sehingga yang bersangkutan tidak layak dan memenuhi syarat serta tidak sah menjadi anggota PWI,” bunyi keterangan tertulis DK PWI, Kamis (15/12/2022).

    Keputusan itu disampaikan Ketua DK PWI Ilham Bintang didampingi Sekretaris Sasongko Tedjo dalam rapat DK PWI khusus membahas kasus Iptu Umbaran di Jakarta, Kamis (15/12/2022).

    (jon)

  • RDP Komisi VII DPR dengan LKBN Antara, LPP TVRI dan LPP RRI

    RDP Komisi VII DPR dengan LKBN Antara, LPP TVRI dan LPP RRI

    Rabu, 12 Februari 2025 13:42 WIB

    Dirut Perum LKBN Antara Akhmad Munir (kedua kanan) bersama Dirut LPP TVRI Iman Brotoseno (kedua kiri), Dirut LPP RRI I Hendrasmo (kiri) dan Sekretaris Utama Badan Standarisasi Nasional (BSN) Donny Purnomo (kanan) menyampaikan paparan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). Rapat tersebut membahas program kerja dan efisiensi belanja tahun anggaran 2025. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa.

    Dirut Perum LKBN Antara Akhmad Munir (kedua kanan) bersama Dirut LPP TVRI Iman Brotoseno (kedua kiri), Dirut LPP RRI I Hendrasmo (kiri) dan Sekretaris Utama Badan Standarisasi Nasional (BSN) Donny Purnomo (kanan) menyampaikan paparan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). Rapat tersebut membahas program kerja dan efisiensi belanja tahun anggaran 2025. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa.

  • Rahayu Saraswati sebut Indonesia harus punya kantor berita `flagship`

    Rahayu Saraswati sebut Indonesia harus punya kantor berita `flagship`

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (25/2/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

    Rahayu Saraswati sebut Indonesia harus punya kantor berita `flagship`
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 16:13 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan bahwa Republik Indonesia harus memiliki kantor berita yang menjadi unggulan atau flagship sebagai acuan utama sumber informasi. Saat ini, Indonesia memiliki tiga media massa resmi dari negara, yakni TVRI, RRI, dan ANTARA, yang juga menjadi mitra dari Komisi VII DPR RI. Menurut dia, kantor berita flagship Indonesia tidak perlu hanya cukup satu saja.

    “Amerika ada dua yang besar, ada Fox News dan CNN. Kita ini perlu untuk adanya suara resmilah bisa dikatakan, yang dipercaya, yang diandalkan, yang menjadi acuan utama,” kata Rahayu saat diwawancarai ANTARA di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Komisi VII DPR RI yang membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi ini berharap bahwa Indonesia memiliki kantor berita sekelas BBC (Inggris), ABC (Australia), dan NHK (Jepang) yang menjadi corong informasi tentang negara-negara tersebut.

    Selain itu, menurut dia, butuh kantor berita unggulan untuk melawan maraknya berita-berita hoaks. Keberadaanya diperlukan agar komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat menjadi lebih baik.

    “Perlu ada bantuan untuk bisa memastikan, kebijakan-kebijakan itu, kegiatan, mereka itu tersampaikan dengan baik. Itu sosialisasinyalah. Oleh karena itu, bagian dari tugas negara, dan harusnya kalau media itu menjadi sarana komunikasinya negara,” kata dia.

    Di samping itu, menurut dia, kehadiran kantor berita bisa membantu pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui promosi-promosi yang disiarkan. Indonesia, kata dia, punya produk-produk lokal yang bisa dibanggakan dan perlu diketahui oleh negara-negara lain.

    Komisi VII DPR RI, menurut dia, sudah memiliki Rancangan Undang-Undang tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia. Namun, pihaknya masih merumuskan terkait dengan bentuk yang akan dihasilkan melalui RUU tersebut.

    “Kita juga masih belum tahu bentuknya, nanti ujungnya akan seperti apa. Akan tetapi, visinya yang saya tangkap dan sepertinya juga disepakati oleh teman-teman di komisi walaupun dia mitra dari komisi lain, bahwa kita ini perlu ada flagship-nya,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Rahayu Saraswati sebut Indonesia harus punya kantor berita “flagship”

    Rahayu Saraswati sebut Indonesia harus punya kantor berita “flagship”

    Komisi VII DPR RI berharap bahwa Indonesia memiliki kantor berita sekelas BBC (Inggris), ABC (Australia), dan NHK (Jepang).

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan bahwa Republik Indonesia harus memiliki kantor berita yang menjadi unggulan atau flagship sebagai acuan utama sumber informasi.

    Saat ini, Indonesia memiliki tiga media massa resmi dari negara, yakni TVRI, RRI, dan ANTARA, yang juga menjadi mitra dari Komisi VII DPR RI. Menurut dia, kantor berita flagship Indonesia tidak perlu hanya cukup satu saja.

    “Amerika ada dua yang besar, ada Fox News dan CNN. Kita ini perlu untuk adanya suara resmilah bisa dikatakan, yang dipercaya, yang diandalkan, yang menjadi acuan utama,” kata Rahayu saat diwawancarai ANTARA di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Komisi VII DPR RI yang membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi ini berharap bahwa Indonesia memiliki kantor berita sekelas BBC (Inggris), ABC (Australia), dan NHK (Jepang) yang menjadi corong informasi tentang negara-negara tersebut.

    Selain itu, menurut dia, butuh kantor berita unggulan untuk melawan maraknya berita-berita hoaks. Keberadaanya diperlukan agar komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat menjadi lebih baik.

    “Perlu ada bantuan untuk bisa memastikan, kebijakan-kebijakan itu, kegiatan, mereka itu tersampaikan dengan baik. Itu sosialisasinyalah. Oleh karena itu, bagian dari tugas negara, dan harusnya kalau media itu menjadi sarana komunikasinya negara,” kata dia.

    Di samping itu, menurut dia, kehadiran kantor berita bisa membantu pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui promosi-promosi yang disiarkan.

    Indonesia, kata dia, punya produk-produk lokal yang bisa dibanggakan dan perlu diketahui oleh negara-negara lain.

    Komisi VII DPR RI, menurut dia, sudah memiliki Rancangan Undang-Undang tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia. Namun, pihaknya masih merumuskan terkait dengan bentuk yang akan dihasilkan melalui RUU tersebut.

    “Kita juga masih belum tahu bentuknya, nanti ujungnya akan seperti apa. Akan tetapi, visinya yang saya tangkap dan sepertinya juga disepakati oleh teman-teman di komisi walaupun dia mitra dari komisi lain, bahwa kita ini perlu ada flagship-nya,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi VII dalami hasil kunjungan kerja spesifik ke TVRI-RRI-ANTARA

    Komisi VII dalami hasil kunjungan kerja spesifik ke TVRI-RRI-ANTARA

    hasil keterangan yang disampaikan oleh pegawai-pegawai dari tiga lembaga tersebut menjalankan hasil rapat dengar pendapat di Jakarta karena tidak ada yang di-PHK maupun dirumahkan

    Medan (ANTARA) – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan mendalami hasil kunjungan kerja spesifik yang melakukan peninjauan ke Lembaga Penyiaran TVRI, RRI dan Perum LKBN ANTARA.

    Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Daulay mengatakan bahwa hasil rapat kerja spesifik tersebut terlebih dahulu akan dikonsolidasikan, mengingat kunjungan kerja dilakukan di tiga provinsi.

    “Tentu nanti pada saat kita rapat ini akan dikonsolidasikan. Ini-kan ada tiga provinsi yang dikunjungi, nanti ketiga provinsi ini akan ditanya satu-satu bagaimana hasilnya,” ujar Saleh Daulay pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI di Sumut, di Medan, Rabu.

    Dari hasil konsolidasi tersebut, dia mengatakan jika masih menemukan keluhan dari kebijakan efisiensi anggaran, maka tidak menutup kemungkinan akan kembali menggelar rapat dengar pendapat dengan tiga lembaga tersebut.

    Namun, kata dia, jika tidak menemukan keluhan, maka kebijakan efisiensi anggaran di tiga lembaga tersebut dapat berjalan lancar sehingga persoalan itu dianggap selesai.

    “Sehingga kesimpulan rapat yang sudah pernah diambil DPR itu bisa dijalankan dengan baik. Tidak ada kendala apapun,” kata dia.

    Kendati demikian, Ketua Tim kunjungan kerja spesifik di Sumut itu menegaskan akan meningkatkan pengawasan serta melakukan berbagai upaya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari kebijakan pemerintah pusat tersebut.

    “Efisiensi tetap berjalan dalam konteks menyukseskan program pemerintah, tetapi sampai mengorbankan karyawan,” katanya.

    Dalam kunjungan di Sumut, Daulay yang didampingi sejumlah Anggota Komisi VII lainnya berkesempatan untuk berdialog langsung dengan pegawai dari tiga lembaga tersebut.

    Dia menyebut bahwa hasil keterangan yang disampaikan oleh pegawai-pegawai dari tiga lembaga tersebut menjalankan hasil rapat dengar pendapat di Jakarta karena tidak ada yang di-PHK maupun dirumahkan.

    “Harapan kami ini terjadi di seluruh Indonesia.Jadi kalau terjadi di seluruh Indonesia, persoalan efisiensi dengan merumahkan karyawan tidak ada,” ujarnya.

    Dalam kunjungan tersebut juga Saleh Daulay didampingi sejumlah Anggota Komisi VII DPR RI lainnya seperti Bane Raja Manalu, Eric Hermawan Rycko Menoza (anggota) dan Rahmawati, Jamal Mirdad, Erna Sari Dewi, Achmad Daeng Sere, Kaisar Au Hanifah, dan Dina Lorenza Audria.

    Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi VII DPR RI soroti efisiensi anggaran dan kinerja LKBN ANTARA

    Komisi VII DPR RI soroti efisiensi anggaran dan kinerja LKBN ANTARA

    Keberadaan LKBN ANTARA sebagai lembaga penyedia informasi utama itu sangat strategis. ANTARA memiliki kredibilitas tinggi di luar negeri dan menjadi sumber informasi utama bagi media nasional dan daerah serta internasional

    Pontianak (ANTARA) – Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Kalimantan Barat, yang juga Wakil Ketua Komisi VII, Chusnunia Chalim, menyoroti kinerja Perum LKBN ANTARA yang dinilai telah menunjukkan efisiensi serta kesesuaian antara anggaran dan realisasi.

    “Keberadaan LKBN ANTARA sebagai lembaga penyedia informasi utama itu sangat strategis. ANTARA memiliki kredibilitas tinggi di luar negeri dan menjadi sumber informasi utama bagi media nasional dan daerah serta internasional,” kata Chusnunia di Pontianak, Rabu.

    Dalam pertemuan dengan perwakilan LKBN ANTARA, TVRI, dan RRI itu, Chusnunia menekankan pentingnya peran LKBN ANTARA di tengah dinamika industri media yang sarat kepentingan, karena itu ANTARA harus tetap menjaga standar informasi negara yang berkualitas

    Sejak 2021, capaian realisasi anggaran LKBN ANTARA terus meningkat dan stabil hingga 2023. Rata-rata capaian sepanjang periode tersebut mencapai 97,3 persen, menunjukkan efisiensi dan perencanaan anggaran yang baik. Beberapa produk layanan umum (PSO) yang mencapai target meliputi Teks Hardnews, Berita TV Feature, Berita TV Hardnews, Infografis, Photostory, dan Podcast.

    Namun, beberapa produk masih menghadapi tantangan dalam pencapaian target, seperti Teks Artikel, yang hanya mencapai 82,41 persen dari target dengan kekurangan 299 unit, serta Berita Foto, yang mencapai 97,31 persen dengan defisit 484 unit.

    Chusnunia menilai hal ini sebagai ruang perbaikan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi jurnalistik ANTARA. “Ketidakterserapan anggaran yang hanya 0,45 persen menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran sudah cukup efisien. Namun, kita tetap perlu melihat faktor eksternal yang bisa mempengaruhi pencapaian target di beberapa produk,” katanya.

    Pada tahun 2025, LKBN ANTARA tidak mengalami pemangkasan anggaran dan tetap menargetkan pendapatan sebesar Rp547,99 miliar, termasuk penugasan PSO sebesar Rp184,62 miliar.

    “Komisi VII DPR RI menilai bahwa efisiensi yang dicapai selama ini harus tetap dijaga dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia,” kata Chusnunia yang didampingi anggota Komisi VII lainnya, antara lain Maria Lestari, Samuel JD Wattimena, Novita Hardini, Mujakkir Zuhri, Zulkarnaini Ampon, Arjuna Sakir, Eva Monalisa, Izzuddin Alqassam Kasuba dan Iman Adinugraha.

    Di tempat yang sama, Kepala Perum LKBN ANTARA Biro Kalbar, Helti Marini Sipayung menjelaskan bahwa sejauh ini Perum LKBN ANTARA Biro Kalbar telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, yang hal itu dapat dilihat dari berbagai target yang terus tercapai setiap tahunnya.

    “Setiap tahunnya, ANTARA Biro Kalbar terus memproduksi berita teks dalam program Public Service Obligation yang bekerjasama dengan Kemekomdigi RI, yakni pada tahun 2023 produksi berita yang dibuat sebanyak 2.866, tahun 2024 sebanyak 2.836 dan tahun 2025 dengan target produksi berita sebanyak 2.700 dengan tiga orang pewarta teks,” kata Rini.

    Berita-berita PSO tersebut disebarluaskan baik melalui website biro dan antaranews, media sosial dan bekerjasama dengan sejumlah media cetak, online dan TV yang ada di Kalbar.

    “Untuk target pendapatan biro setiap tahunnya juga terus tercapai, dan ini tentu menjadi bentuk keseriusan kita untuk menjalankan kewajiban ANTARA sebagai lembaga kantor berita milik negara di Kalbar,” tuturnya.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi VII minta efisiensi anggaran tidak kurangi kualitas siaran

    Komisi VII minta efisiensi anggaran tidak kurangi kualitas siaran

    Medan (ANTARA) – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Erna Sari Dewi mengatakan kebijakan efisiensi yang merupakan instruksi pemerintah pusat tidak mengurangi kualitas pada program siaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, RRI dan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA.

    “Dengan efisiensi ini tidak boleh mengurangi kualitas,” ujar Erna Sari Dewi dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII Ke Sumatera Utara, di Medan, Rabu.

    Menurutnya, LPP TVRI, LPP dan Perum LKBN Antara berperan penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat hingga ke pelosok daerah di seluruh Indonesia.

    “Kita pahami lembaga-lembaga itu bisa mengakses yang memberikan informasi-informasi kepada masyarakat di pelosok, di desa yang tidak mendapatkan informasi dari siaran lain,” kata dia.

    Oleh karena itu, Erna meminta kepada lembaga-lembaga tersebut untuk terus berinovasi dan meningkatkan kreativitas sehingga kualitas program yang selama ini dilaksanakan dapat terus terjaga.

    “Saya pikir program-program yang menyentuh kerakyatan itu sebenarnya harus bisa dipertahankan. Nah ini butuh kreativitas dari lembaga dengan keadaan seperti ini,” sebut dia.

    Kunjungan kerja spesifik yang dipimpin Saleh Partaonan Daulay ini merupakan komitmen Komisi VII terkait hasil rapat dengar pendapat dengan LPP TVRI, LPP RRI dan Perum LKBN ANTARA yang telah dilaksanakan di Kompleks Parlemen, Jakarta.

    “Kunjungan ini merupakan komitmen Komisi VII yang ingin melakukan peninjauan langsung terkait hasil rapat dengar pendapat kami dengan Dirut LPP TVRI, LPP RRI dan Perum LKBN ANTARA terkait beberapa isu besar yang kemarin sempat mencuat dipermukaan,” sebut dia.

    Sebelumnya, Saleh Partaonan Daulay yang juga menjabat Ketua Komisi VII DPR RI ini menyebut kunjungan kerja spesifik di Sumatera Utara guna memastikan tidak adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tiga lembaga tersebut.

    “Tujuan kunjungan kami untuk memastikan bahwa tidak ada yang dirumahkan dari dampak efisiensi anggaran di TVRI, RRI dan ANTARA,” ujar Saleh Daulay.

    Menurutnya, efisiensi anggaran yang merupakan kebijakan pemerintah pusat menjadi tantangan bagi tiga lembaga tersebut yang harus dihadapi tanpa ada pihak yang dirugikan.

    Saleh meminta kepada tiga lembaga tersebut untuk memastikan agar tidak ada pemotongan honor karyawan dari dampak efisiensi anggaran itu.

    “Mereka juga harus bekerja seperti biasa seperti sebelum adanya efisiensi anggaran,” kata dia.

    Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi VII: LPP perkuat pemberitaan program strategis pemerintah

    Komisi VII: LPP perkuat pemberitaan program strategis pemerintah

    Pontianak (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI, Arjuna Sakir menegaskan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) seperti TVRI, RRI, dan Perum LKBN Antara agar memperkuat pemberitaan terkait program strategis pemerintah.

    “Beberapa program yang menjadi fokus utama meliputi penanganan stunting, pengembangan food estate, program Makanan Bergizi Gratis (MBG), serta kebijakan lain yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Arjuna Sakir saat pertemuan bersama perwakilan TVRI, RRI dan LKBN Antara di kantor TVRI Kalimantan Barat, Rabu.

    Dalam pertemuan tersebut, anggota dewan menekankan pentingnya peran lembaga penyiaran dalam menyebarluaskan informasi yang akurat dan edukatif kepada masyarakat, terutama mengenai program-program pemerintah yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

    Pihaknya berharap TVRI, RRI, dan LKBN Antara dapat berperan lebih aktif dalam menyosialisasikan program strategis pemerintah. Misalnya, penanganan stunting yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Barat.

    “Dengan penyebaran informasi yang masif dan berkelanjutan, masyarakat bisa lebih memahami pentingnya gizi seimbang untuk anak-anak,” tuturnya.

    Selain itu, food estate sebagai salah satu program ketahanan pangan nasional juga perlu mendapat sorotan lebih luas. Menurut anggota dewan, masyarakat perlu mengetahui bagaimana program ini dikembangkan dan manfaatnya dalam menjaga stabilitas pangan di Indonesia.

    Dalam kesempatan yang sama, Komisi VII juga menyoroti program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dicanangkan pemerintah. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan nutrisi harian.

    “Media memiliki peran strategis dalam mengawal dan menyebarluaskan informasi terkait kebijakan pemerintah. Dengan pemberitaan yang tepat dan berimbang, masyarakat dapat memahami kebijakan tersebut serta bagaimana mereka bisa merasakan manfaatnya,” kata Arjuna.

    Komisi VII DPR RI juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga penyiaran agar dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi publik dengan lebih maksimal.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025