Xcloud.id

Kementrian Lembaga: TVRI

  • Tinggal Sendirian, Lansia di Nunukan Ditemukan Membusuk Regional 27 September 2025

    Tinggal Sendirian, Lansia di Nunukan Ditemukan Membusuk Regional 27 September 2025

    Tinggal Sendirian, Lansia di Nunukan Ditemukan Membusuk
    Tim Redaksi
    NUNUKAN, KOMPAS.com
    – Seorang lansia bernama Andi Ismail Amal (75) ditemukan meninggal dunia dalam kondisi membusuk di rumahnya, Sabtu (27/9/2025).
    Kasi Humas Polres Nunukan, Ipda Sunarwan, mengatakan korban tinggal seorang diri di rumah dua lantai di Jalan Patimura (TVRI) RT 01, Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
    “Beliau ditemukan pertama kali oleh salah satu anaknya yang kebetulan datang berkunjung sekitar pukul 11.45 Wita tadi,” ujarnya melalui pesan tertulis.
    Anak korban, Andi Kurniawan Adil (41), mengaku curiga setelah beberapa kali mengetuk pintu tanpa jawaban. Ia kemudian mencium bau menyengat dari sela pintu rumah.
    “Anak korban memanjat ke lantai dua, lalu masuk ke dalam rumah. Dia turun ke kamar korban di lantai bawah. Ternyata ayahnya sudah meninggal dan kondisinya bengkak dan bau,” tutur Sunarwan.
    Keluarga lantas membawa jenazah ke rumah sakit untuk dibersihkan dan dimandikan sebelum dimakamkan. Dengan kondisi jasad yang membusuk, mereka tidak bisa lagi memandikan secara langsung di rumah.
    “Perkiraan korban sudah meninggal dunia sekitar tiga hari. Keluarga korban menyatakan, kematian almarhum adalah kematian wajar, karena korban menderita penyakit jantung,” tambah Sunarwan.
    Ia menyebut keluarga juga membuat surat penolakan visum maupun otopsi. Jenazah kemudian dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Selisun, Nunukan Selatan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jadwal dan Link Streaming Babak 32 Besar China Master 2025, Lima Wakil Indonesia Tampil

    Jadwal dan Link Streaming Babak 32 Besar China Master 2025, Lima Wakil Indonesia Tampil

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kejuaraan bulutangkis, China Master 2025 sudah mulai berlangsung hari ini, Selasa (16/9/2025).

    Babak pertama atau 32 besar jadi pembuka yang berlangsung di Shenzhen Arena, Shenzhen, Cina.

    Di babak ini, ada lima wakil Indonesia yang akan turun berlaga untuk mendapatkan tiket ke babak berikutnya.

    Lima wakil Indonesia yang bermain hari ini salah satunya adalah Putri Kusuma Wardani.

    Kemudian ada wakil lainnya di sektor ganda putri Lanny Tria Mayasari/Amallia Cahaya Pratiwi.

    Lalu untuk tiga wakil lain yang bakal berlaga di hari pertama ini berada di sektor ganda putra.

    Mereka adalah Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, dan Muhammad Rian Ardianto/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan.

    Untuk pecinta bulutangkis yang ingin menyaksikan perjuangan tim merah putih bisa langsung ke siaran langsung badminton di TVRI atau melalui aplikasi streaming Vidio.com.

    Berikut Jadwal Lima Wakil Indonesia di Babak 32 Besar China Master 2025.

    Lapangan 1

    WD: Liu Sheng Shu/Tan Ning (Cina) vs Lanny Tria Mayasari/Amallia Cahaya Pratiwi (Indonesia)

    Lapangan 2

    MD: Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani (Indonesia) vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang)

    Lapangan 3

    MD: Goh Sze Fei/Nur Izzuddin (Malaysia) vs Muhammad Rian Ardianto/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan (Indonesia)

    Lapangan TBA

    MD: Huang Di/Liu Yang (Cina) vs Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri (Indonesia)

    WS: Putri Kusuma Wardani (Indonesia) vs Chiu Pin-Chian (Cina Taipei)

    (Erfyansyah/fajar)

  • Akhmad Munir Resmi Umumkan Susunan Pengurus Lengkap PWI Pusat 2025–2030

    Akhmad Munir Resmi Umumkan Susunan Pengurus Lengkap PWI Pusat 2025–2030

    Jakarta (beritajatim.com)  – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, didampingi Ketua Dewan Kehormatan Atal S. Depari, secara resmi mengumumkan susunan lengkap pengurus PWI Pusat periode 2025–2030.

    Pengumuman tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi Pengurus PWI Pusat yang berlangsung di Hall Dewan Pers, Senin (15/9/2025).

    Akhmad Munir atau yang akrab disapa Cak Munir menegaskan bahwa kepengurusan kali ini merupakan bentuk “kabinet persatuan” yang diharapkan mampu memperkuat peran PWI dalam menghadapi tantangan disrupsi media.

    “Wartawan harus teguh dalam menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu, pengurus PWI akan hadir mendampingi seluruh anggota agar menjaga komitmen tersebut. Diharapkan dengan kepengurusan ini, PWI dapat turut membangun ekosistem pers nasional yang sehat, menghadirkan wartawan kompeten yang menyajikan informasi akurat dan benar,” ujar Cak Munir.

    Ia juga menganalogikan karya jurnalistik sebagai asupan bergizi bagi publik.

    “Dengan informasi yang sehat, masyarakat tentu akan lebih kuat dan cerdas, dibandingkan jika terus-menerus disuguhi hoaks dan disinformasi di tengah derasnya arus informasi digital,” tambahnya.

    Tokoh Pers Nasional Duduki Struktur Strategis

    Cak Munir, wartawan senior sekaligus Direktur Utama LKBN ANTARA, ini akan didampingi oleh Atal S. Depari sosok wartawan senior yang juga mantan Ketum PWI Pusat periode 2019-2023.

    Lalu Zulmansyah Sekedang, mantan Ketua Umum PWI versi KLB yang merupakan mantan Ketua PWI Riau dua periode menjabat sebagai Sekretaris Jenderal.

    Posisi Bendahara Umum dipercayakan kepada Marthen Selamet Susanto, Pemimpin Redaksi Koran Jakarta. Adapun Zulkifli Gani Ottoh, mantan Ketua PWI Bidang Organisasi kembali didaulat di posisi yang sama.

    Dewan Penasihat PWI Pusat akan dipimpin oleh Suryopratomo, mantan Pemimpin Redaksi Kompas dan Metro TV yang kini menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Singapura.

    Sementara itu, Ilham Bintang, pendiri Cek & Ricek dan pelopor jurnalisme infotainment serta mantan Ketua Dewan Kehormatan PWI, menempati posisi Wakil Ketua Dewan Penasihat.

    Posisi Sekretaris Dewan Penasihat diisi oleh Sasongko Tedjo, mantan Pemred Suara Merdeka, yang juga mantan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat.

    Jajaran anggota Dewan Penasihat terdiri dari tokoh-tokoh besar dengan latar belakang dan keahlian yang beragam.

    Hadir Karni Ilyas, jurnalis senior sekaligus pendiri Indonesia Lawyers Club. Tribuana Said, putra pendiri Harian Waspada Ani Idrus dan pendiri LPDS.

    Nama besar lain yang bergabung adalah Dahlan Iskan, pendiri Jawa Pos Group yang juga pernah menjabat sebagai Dirut PLN dan Menteri BUMN.

    Kehadiran jurnalis perempuan senior juga mewarnai Dewan Penasihat melalui Retno Pinasti, Pemimpin Redaksi SCTV dan Indosiar. Kemal Effendi Gani, Pemimpin Umum dan Pemred Majalah SWA. Asro Kamal Rokan, mantan Pemred Republika yang, kini menjabat Presiden ISWAMI.

    Struktur ini juga diperkuat oleh Agung Dharmajaya, Wakil Ketua Dewan Pers yang dikenal sebagai pakar regulasi media dan penyiaran.

    Sementara itu, Iman Brotoseno, Dirut TVRI sekaligus sutradara film, menambah warna dengan latar belakang pengurus PWI. Lalu ada Hendrasmo, Dirut RRI sekaligus doktor Ilmu Politik yang sebelumnya pernah berkarier di BBC.

    Sementara itu, Dewan Pakar dipimpin oleh Dhimam Abror, mantan Pemred Jawa Pos dan Bola, bersama Nurjaman Mochtar mantan pemred ANTV, sebagai Sekretaris.

    Hadir pula jurnalis muda seperti Alfito Deannova Pemred Detik.com mengisi posisi anggota Dewan Pakar serta Aiman Witjaksono sebagai Wakil Ketua Departemen Hukum & HAM.

    Dengan struktur yang solid dan representatif ini, PWI Pusat periode 2025–2030 diharapkan mampu menjadi jangkar stabilitas sekaligus motor inovasi dalam dunia pers nasional.

    Sinergi antara pengalaman panjang, keahlian khusus, serta semangat pembaruan menjadi fondasi utama dalam menjalankan amanah organisasi, demi terciptanya ekosistem media yang sehat, cerdas, dan berdaya saing di era digital.

    Berikut Susunan Lengkap Pengurus PWI Pusat Masa Bakti 2025-2030

    DEWAN PENASIHAT

    Ketua : Suryopratomo

    Wakil Ketua : Ilham Bintang

    Sekretaris : Sasongko Tedjo

    : Tribuana Said

    : Dahlan Iskan

    : Retno Pinasti

    : Kemal Effendi Gani

    : Asro Kamal Rokan

    : Agung Dharmajaya

    : Iman Brotoseno

    : Firdaus

    : Hendrasmo

    : Sutrimo

    : M.Noeh Hatumena

    : Imawan Mashuri

    : Basril Basyar

    DEWAN KEHORMATAN 

    Ketua : Atal S. Depari

    Wakil Ketua : Herbert Timbo Siahaan

    Sekretaris : Nurcholis MA Basyari

    Anggota : Banjar Chairuddin

    Diapari Sibatangkayu

    Helmi Burman

    Usman Kansong

    Zacky Antony

    Muhammad Syahrir

    DEWAN PAKAR 

    Ketua : Dhimam Abror

    Sekretaris : Nurjaman Mochtar

    Anggota

    : Wahyu Muryadi

    : Heddy Lugito

    : Eduard Depari

    : Effendi Ghazali

    : Sujiwo Tejo

    : Yulian Warman

    : Hidayat Arsani

    : Gories Mere

    : Alfito Deannova

    : Helena Rea

    : Syahdanur

    : Reva Deddy Utama

    : Raldi Doy

    : Muhammad Amru

    : Andrian Tuswandi

    : Rudi Hidayat

    : Edi Saputra Hasibuan

    Ketua Umum : Akhmad Munir 

    Bidang Organisasi

    Ketua : Zulkifli Gani Ottoh

    Wakil Ketua : Djoko Tetuko Abdul Latif

    Bidang Pembinaan Daerah

    Ketua : Mirza Zulhadi

    Wakil Ketua I : Novrizon Burman

    Wakil Ketua II : Sarjono

    Bidang Pendidikan

    Ketua : Agus Sudibyo

    Wakil Ketua I : Suprapto

    Wakil Ketua II : Zarman Syah

    Bidang Kerjasama dan Kemitraan

    Ketua : Ariawan

    Wakil Ketua I : Abdullah Sammy

    Wakil Ketua II : Kadirah

    Wakil Ketua III : Amy Atmanto

    Bidang Hubungan Luar Negeri

    Ketua : Irfan Junaidi

    Wakil Ketua : Budhiana Kartawijaya

    Bidang Multimedia dan IT

    Ketua : Hilman Hidayat

    Wakil Ketua I : Agus Salim Alwi Hamu

    Wakil Ketua II : Merdi Sofansyah

    Bidang Media & Penyiaran

    Ketua : Auri Jaya

    Wakil Ketua I : Danang Sanggabuana

    Wakil Ketua II : Dede Apriadi

    Bidang Pembelaan & Pembinaan Hukum

    Ketua : Anrico Pasaribu

    Wakil Ketua : Octap Riadi

    Sekretaris Jenderal : Zulmansyah Sekedang

    Wakil Sekretaris Jenderal I : Haryo Ristamaji

    Wakil Sekretaris Jenderal II : Iskandar Zulkarnain

    Bendahara Umum : Marthen Selamet Susanto

    Wakil Bendahara Umum I : Herlina Anis

    Wakil Bendahara Umum II : Sumber Rajasa Ginting

    KOMISI-KOMISI: 

    Komisi Pendidikan & Pelatihan

    Ketua : Jufri Alkatiri

    Wakil I : Anas Syahirul Alim

    Wakil II : Aldi Gultom

    Komisi Kompetensi Wartawan

    Ketua : Firdaus Komar

    Wakil : Ahmad Fauzi Chan

    Komisi Pemberdayaan Wartawan Perempuan

    Ketua : Henny Murniati

    Wakil : Ria Dewi

    Komisi Wartawan Olahraga (Siwo)

    Pembina : Mahfudin Nigara

    Wakil Pembina : Gungde Ariwangsa

    Ketua : Suryansyah

    Wakil Ketua I : Dede Isharrudin

    Wakil Ketua II : Erwin Muhammad

    Sekretaris : Wina Setyawatie

    Wakil Sekretaris : Rudi Sahwani

    Anggota

    : Husnie

    : Syahnan Rangkuti

    : Denni Risman

    DEPARTEMEN-DEPARTEMEN 

    Departemen Seni, Musik, Film, dan Budaya

    Ketua : Ramon Damora

    Wakil Ketua I : Eko Teguh

    Wakil Ketua II : Kunni Masrohanti

    Departemen TNI dan Polri

    Ketua : Jhonny Handjojo

    Wakil Ketua (Khusus Polri) : Musrifah

    Wakil Ketua (Khusus TNI) : Badar Subur

    Departemen Hukum & HAM

    Ketua : Baren Antonius Siagian

    Wakil Ketua I : Aiman Witjaksono

    Wakil Ketua II : Ardiansyah MZ Tanjung

    Wakil Ketua III : Eddy Iriawan

    Departemen Parlemen

    Ketua : Ade Chandra

    Departemen EKUIN

    Ketua : Heri Triyanto

    Wakil Ketua I: Yura Syahrul

    Wakil Ketua II : M. Sarwani

    Departemen Pangan dan Energi

    Ketua : Gaib Maruto Sigit

    Wakil Ketua I : M. Arifin Mukendar

    Wakil Ketua II : Rizal Afrizal

    Departemen Kajian & Litbang

    Ketua : Akhmad Sefudin

    Wakil Ketua I : Rukman Nawawi

    Wakil Ketua II : Jimmy Endey

    Departemen Humas

    Ketua : Hengki Lumban Toruan

    Wakil Jaringan Media : Akhmad Dani

    Wakil Jaringan Pewarta Foto : B Hersunu A.W

    Wakil Jaringan Media Sosial : Achmad Rizal

    DIREKTORAT

    Direktur Uji Kompetensi Wartawan (UKW) : Aat Surya Safaat

    Wakil Direktur : Eko Pamuji

    Direktur Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) : Marah Sakti Siregar

    Wakil Direktur : Nizwar

    Direktur Anugerah Adinegoro : Maria D. Andriana

    Wakil Direktur : Eko Suprihatno

    Direktur Anugerah Seni & Kebudayaan : Yusuf Susilo Hartono

    Direktur Konfederasi Wartawan ASEAN (CAJ) : Ahmed Kurnia Soeriawidjaja

    Wakil Direktur : Yono Hartono

    Direktur Anti Kekerasan Wartawan : Edison Siahaan

    Wakil Direktur : Supardi Hardy

    Direktur Satgas Anti Hoax : Insan Kamil

    Wakil Direktur I : Mercys Charles Loho

    Wakil Direktur II : Muhtadi Putra Nusa

    Direktur PWI Peduli : Yoyok Ajar

    Wakil Direktur : Samsir Hamajen

    Direktur Aset : Endang Werdiningsih

    Wakil Direktur : Rabiatun Drakel

    Direktur Pers Pancasila : Sihono HT

    Wakil Direktur : Mochtar Touwe

  • Adi Rahman Adiwoso, Bapak Satelit Indonesia yang Melawan Arus

    Adi Rahman Adiwoso, Bapak Satelit Indonesia yang Melawan Arus

    Orlando –

    Di tengah gemerlap teknologi satelit global, ada sosok yang diam-diam mengukir sejarah di Indonesia. Sosok tersebut adalah Adi Rahman Adiwoso, CEO PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN).

    Banyak orang yang menjulukinya sebagai ‘Bapak Satelit Indonesia’ karena perannya membangun konektivitas nasional melalui satelit, salah satunya Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sekaligus Ketua Dewan Pembina Asosiasi Antariksa Indonesia (ARIKSA), Rudiantara

    Namun pria berusia 72 tahun ini santai saja dengan julukan tersebut. “Saya cuma menikmati hidup saya,” ujarnya santai.

    Perjalanan Adi penuh keberanian melawan arus, dari menolak kewarganegaraan Amerika hingga mendirikan PSN di tengah ketiadaan regulasi. Ini kisahnya.

    Awal Karier di Negeri Paman Sam

    Adi memulai petualangannya di Purdue University, Amerika Serikat, mengambil jurusan Aeronautics dan Astronautics. Ia lulus dalam waktu singkat, hanya 5 semester. Ia kemudian magang di Hughes Aircraft Company pada 1974, perusahaan di balik satelit Palapa yang legendaris.

    “Waktu itu saya kedinginan di Amerika, tapi semangat belajar besar,” kenangnya.

    Kesempatan emas datang saat ia mendapat Hughes Fellowship, beasiswa yang memungkinkannya melanjutkan S2 di California Institute of Technology (Caltech). Sambil kuliah, ia bekerja 20 jam seminggu untuk membiayai hidup.

    “Saya suka kerja sampai jam 3 sore, bahkan lebih, karena bisa pakai komputer kantor sendirian. Zaman dulu kan nggak ada laptop,” ceritanya dengan tawa.

    CEO PSN Adi Rahman Adiwoso Foto: Adi Fida Rahman/detikINET

    Membangun Palapa: Menyatukan NKRI

    Pada 1975, Adi mendapat tugas memasang stasiun bumi Palapa di Indonesia. Ia berkeliling ke pelosok, dari Waingapu hingga Flores, di tengah minimnya infrastruktur.

    “Belum ada hotel, ATM, bawa tas penuh duit cash,” ujarnya.

    Pengalaman ini membuka matanya tentang betapa terbatasnya komunikasi di Indonesia saat itu.

    “Kalau mau telepon gubernur, pakai radio HF. Kadang nyambung, kadang nggak,” ungkapnya.

    Ketika satelit Palapa menyala, Adi menyaksikan momen bersejarah: seorang bupati di Waingapu terpukau melihat TVRI di layar 12 inch Sony Trinitron.

    “Saya baru sadar setelah 20 tahun, Palapa itu bukan sekadar satelit. Itu alat mempersatukan NKRI,” katanya.

    Saat itu, televisi dan radio nasional belum ada, dan kebijakan pusat bisa butuh berbulan-bulan sampai ke daerah.

    Unicorn Pertama Indonesia

    Adi Rahman Adiwoso usai peluncuran Satelit Nusantara Lima. Foto: Adi Fida Rahman/detikINET

    Setelah hampir 9 tahun di Amerika, Adi ditawari kewarganegaraan Amerika oleh Hughes Aircraft. Ia menolak. “Banyak orang pengen jadi warga Amerika, saya malah nggak kepengen,” ungkapnya. Di usia 28, ia memilih pulang ke Indonesia dengan semangat membangun. “Kalau gagal, saya bisa balik. Kalau berhasil, saya tinggal,” katanya kepada bosnya saat itu.

    Keputusan ini terbayar. Adi mendirikan PT RKN, startup yang membuat gerbang jalan tol pertama di Indonesia, mengalahkan kompetitor dari Perancis dan Jepang.

    “Anak Indonesia kalau dikasih kesempatan, pasti bisa. Yang kurang cuma keberanian,” tegasnya.

    Pada 1991, bersama Profesor Iskandar Alisjahbana, Adi mendirikan PSN, perusahaan satelit swasta pertama di Indonesia. Tantangannya besar: regulasi satelit saat itu hanya mengizinkan Telkom dan Indosat beroperasi. Dengan keberanian dan dukungan dari Presiden Soeharto serta Menteri BJ Habibie, PSN akhirnya mendapat izin, meski awalnya tak boleh melayani pasar dalam negeri.

    PSN melesat cepat. Pada 1995, perusahaan ini go public di Nasdaq, Amerika Serikat, dengan valuasi USD 1 miliar, menjadikannya unicorn pertama Indonesia.

    Namun, perjalanan tak selalu mulus. Krisis moneter 1997-1998 membuat PSN terlilit utang USD 650 juta. “Saat itu Rp 2.000 jadi Rp16.000 per dolar, babak belur,” kenang Adi.

    Tapi ia tak menyerah. Dengan strategi rekapitalisasi, PSN bangkit dan meluncurkan satelit Nusantara 1 pada 2014 hingga akhirnya pada 11 September 2025 melesatkan Satelit Nusantara Lima.

    Filosofi Hidup: Never Give Up

    Adi memegang filosofi ‘never give up’. Baginya, kegagalan adalah ‘sukses yang tertunda’.

    Meski dijuluki ‘Bapak Satelit Indonesia’, Adi tetap rendah hati. “Saya nggak peduli orang bilang apa. Saya cuma ingin bikin sesuatu yang bermanfaat,” ujarnya.

    Visi ini terlihat dari usahanya membangun bandar antariksa di Biak dan mendorong anak muda terjun ke bidang STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

    Kini, di usia 72 tahun, Adi tak berhenti bermimpi. Ia ingin Indonesia punya kedaulatan antariksa, dengan PSN sebagai pemimpin kapasitas satelit di Asia Pasifik.

    “Kalau elo mau jadi nomor satu, harus kerja keras. Indonesia punya potensi, tapi kita jangan jadi juara mediocrity,” pesannya.

    Kisah Adi adalah bukti bahwa keberanian, kerja keras, dan visi besar bisa mengubah wajah teknologi Indonesia. Apa pelajaran yang bisa kita ambil darinya untuk masa depan?

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Satelit Nusantara Lima Milik Indonesia Siap Meluncur 9 September”
    [Gambas:Video 20detik]
    (afr/fay)

  • Komisi VII dorong RUU RTRI masuk prioritas Prolegnas pada Tahun 2026

    Komisi VII dorong RUU RTRI masuk prioritas Prolegnas pada Tahun 2026

    Selama ini, RRI dan TVRI itu masih sangat bergantung kepada alokasi dana APBN, sehingga ketika alokasi APBN tidak memenuhi pendanaan operasional dari dua lembaga penyiaran publik tersebut akan mempengaruhi kinerja pelayanan publik

    Palembang (ANTARA) – Komisi VII DPR RI mendorong Rancangan Undang-Undang Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) masuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada Tahun 2026.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga saat kunjungan ke Kantor RRI Palembang, Jumat, mengatakan RUU RTRI itu sedang dalam tahapan pembahasan dan telah masuk ke dalam ke longlist Prolegnas.

    “Harapannya kita di tahun 2026, RUU RTRI ini dari longlist ke prioritas, setelah itu kemudian pimpinan DPR bisa menyerahkan ke komisi VII untuk dibahas lebih lanjut,” katanya.

    Ia menjelaskan RUU itu diharapkan menjadi dasar hukum untuk menggabungkan RRI dan TVRI dalam satu sistem penyiaran publik milik negara agar mereka mampu bersaing secara sehat dengan media-media swasta lainnya.

    Selama ini, RRI dan TVRI itu masih sangat bergantung kepada alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga ketika alokasi APBN tidak memenuhi pendanaan operasional dari dua lembaga penyiaran publik tersebut akan mempengaruhi kinerja pelayanan publik.

    “Ketergantungan terhadap APBN ini juga menjadi salah satu norma hukum yang nanti kita atur dalam Undang-Undang RTRI dalam rangka membuka ruang komersil secara besar, tetapi tidak juga mengabaikan independensinnya sebagai lembaga negara dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat,” jelasnya.

    RUU RTRI dirancang sebagai lanjutan dari revisi UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang saat ini tengah dibahas di Komisi I DPR RI.

    Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator dukung usulan penggabungan RRI-TVRI lewat RUU RTRI

    Legislator dukung usulan penggabungan RRI-TVRI lewat RUU RTRI

    Momentum itu yang kita godok lewat pembahasan RUU RTRI di Komisi VII DPR RI agar ke depan dengan membuka ruang komersial terhadap RRI dan TVRI dapat mengurangi beban APBN dan dapat berkompetisi secara sehat dengan media swasta

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia mendukung usulan penggabungan RRI dan TVRI menjadi satu lembaga penyiaran publik negara melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI).

    Dia mendukung pembahasan RUU RTRI dalam rangka memperbaiki pengaturan lembaga penyiaran publik (LPP). Ia meyakini bahwa itu penting, mengingat nilai historis media yang lahir di era perjuangan kemerdekaan dan berjasa sebagai alat perjuangan bangsa.

    “Lewat pembahasan RUU tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja serta mengatasi sejumlah kendala di tubuh RRI dan TVRI, misalnya pengelolaan organisasi, pengembangan sumber daya manusia, sumber pembiayaan, program siar dan pemancar isi siaran,” ucapnya dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Wacana penggabungan dua LPP ini telah lama mengemuka. Menurut Chusnunia, tujuannya ialah menciptakan ekosistem media negara yang lebih kuat, ramping, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

    Terlebih, imbuh dia, di era media berbasis digital, industri penyiaran lebih mudah mengontrol program layanannya dalam bentuk teks, audio, dan visual.

    “Momentum itu yang kita godok lewat pembahasan RUU RTRI di Komisi VII DPR RI agar ke depan dengan membuka ruang komersial terhadap RRI dan TVRI dapat mengurangi beban APBN dan dapat berkompetisi secara sehat dengan media swasta,” ujarnya.

    Selain itu, dia berharap lewat pembahasan RUU RTRI independensi media negara dapat lebih terjamin. Ia mengingatkan agar jangan sampai konvergensi justru menyeret media negara kembali menjadi corong kekuasaan.

    Sebagai media publik, Chusnunia menekankan, LPP TVRI dan RRI harus dijaga agar tetap netral, profesional, dan berada di atas semua kepentingan politik.

    Lebih lanjut legislator bidang perindustrian dan sarana publikasi ini menyebut, banyak kalangan berharap penggabungan kedua media itu dalam sebuah holding atau korporasi agar lebih efisien.

    “Gagasan penyatuan tersebut kini makin menggema dalam mendorong pembahasan RUU RTRI di Komisi VII DPR RI,” demikian Chusnunia.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Massa Tiba di Depan Gedung DPR RI, Mahasiswa Soraki DPR dan Polisi Megapolitan 9 September 2025

    Massa Tiba di Depan Gedung DPR RI, Mahasiswa Soraki DPR dan Polisi Megapolitan 9 September 2025

    Massa Tiba di Depan Gedung DPR RI, Mahasiswa Soraki DPR dan Polisi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam aksi bertajuk #RakyatTagihJanji tiba di depan gerbang utama Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025) siang.
    Massa aksi berasal dari Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
    Mereka datang dengan mengenakan almamater masing-masing setelah melakukan
    long march
    dari depan Gedung TVRI di Jalan Gerbang Pemuda sambil berorasi.
    Setibanya di depan gerbang DPR, Ketua BEM UI 2025, Atan, langsung menaiki mobil komando dan berorasi menggunakan pengeras suara. Ia menuding DPR tidak pernah sungguh-sungguh mendengarkan aspirasi rakyat.
    “Sorak
    huuu
    kepada mereka!” teriak Atan sambil menunjuk ke arah Gedung DPR. Seruan itu pun disambut riuh sorakan massa aksi.
    Atan juga menyinggung tindakan represif aparat kepolisian yang mewarnai gelombang aksi mahasiswa sejak Agustus lalu.
    Ia menyoroti jatuhnya korban jiwa akibat dugaan kekerasan aparat saat mengawal demonstrasi.
    “Sorak
    huuu
    kepada mereka yang berbaju cokelat di belakang!” katanya sambil menunjuk ke arah barisan polisi yang berjaga.
    Sorakan mahasiswa kemudian semakin memanas. Sejumlah massa meneriakkan kecaman langsung ke arah aparat.
    “Huuu! Pembunuh rakyat!” teriak mereka serentak.
    Sebelumnya, BEM UI telah mengumumkan rencana aksi pada 9 September 2025 bertajuk #RakyatTagihJanji.
    Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI 2025, Bima Surya, menyebutkan aksi ini diikuti sekitar 500 mahasiswa dari UI dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
    Massa menuntut pemerintah memenuhi 17+8 Tuntutan Rakyat yang sebelumnya telah melewati tenggat waktu pada Jumat (5/9/2025).
    Pantauan di lapangan, kondisi lalu lintas di kawasan Senayan terpantau padat. Antrean kendaraan mengular dari Jalan Gerbang Pemuda hingga Jalan Tentara Pelajar.
    Klakson kendaraan bersahut-sahutan karena laju terhambat. Meski demikian, arus lalu lintas masih bisa bergerak dengan pengaturan dari aparat kepolisian.
    Hingga pukul 14.50 WIB, massa aksi masih berorasi dan mengibarkan bendera di depan gerbang utama DPR RI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BEM Unpad serukan pemenuhan tuntutan 17+8

    BEM Unpad serukan pemenuhan tuntutan 17+8

    Jakarta (ANTARA) – Ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Padjadjaran (Unpad) bersama koalisi masyarakat sipil menggelar aksi di halaman depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jumat, menyerukan pemenuhan 17 tuntutan rakyat dan 8 agenda reformasi nasional (17+8).

    Tuntutan 17+8 merupakan rangkuman atas berbagai desakan yang beredar di media sosial sejak gelombang demonstrasi pada Kamis (28/8).

    Pemerintah diberi batas waktu hingga 5 September 2025 untuk memenuhi 17 poin tuntutan jangka pendek. Sementara itu, untuk delapan poin tuntutan lain, pemerintah diberi waktu satu tahun.

    Sebelum menggelar aksi damai, mereka berkumpul di gedung TVRI lalu melanjutkan berjalan kaki ke halaman depan gedung DPR RI.

    Massa yang mayoritas mengenakan almamater biru tua ini membawa sejumlah poster yang berisi desakan pemenuhan tuntutan itu. Mereka juga menggelar lapak baca dengan membawa sejumlah buku.

    Aksi kali ini dibalut dengan suasana santai, mereka mengibaratkan diri tengah piknik di depan Kompleks Parlemen. Menariknya, ketika membuka jas almamater, terlihat pakaian para mahasiswa berwarna merah muda atau yang sekarang dikenal sebagai “Brave Pink”.

    Warna hijau muda atau “Hero Green” tampak di beberapa perlengkapan piknik seperti alas duduk, hingga payung. Warna-warna tersebut melambangkan bentuk protes atas aksi yang terjadi beberapa hari ke belakang.

    Pewarta: Asep Firmansyah
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ratusan Mahasiswa UNPAD Kumpul di Depan TVRI, akan Kepung DPR Hari Ini

    Ratusan Mahasiswa UNPAD Kumpul di Depan TVRI, akan Kepung DPR Hari Ini

    GELORA.CO -Ratusan Mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Padjadjaran (UNPAD) berkumpul di depan Gedung TVRI, Senayan, Jakarta, pada Jumat siang 5 September 2025. 

    Pantauan RMOL di lokasi, mahasiswa UNPAD membentuk barisan dan mulai membentangkan spanduk protes untuk berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta. 

    Dalam aksinya, BEM UNPAD membawa aspirasi yang selaras dengan gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat. Mereka mengangkat tema “Menagih 17+8 Tuntutan Rakyat”. 

    Hingga berita ini diturunkan, mahasiswa mulai long march menuju gerbang DPR.

    Adapun, 17+8 Tuntutan Rakyat yakni:

    Tugas Presiden Prabowo Subianto:

    1. Gerakan ini menuntut Prabowo untuk menarik TNI dari pengamanan sipil dan memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran;

    2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus tewasnya Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun seluruh korban kekerasan aparat sepanjang demonstrasi 28-30 Agustus lalu dengan mandat yang jelas dan transparan.

    Tugas untuk DPR

    3. Gerakan ini menuntut DPR untuk membekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota Dewan, serta membatalkan rencana pemberian fasilitas baru termasuk tunjangan pensiun;

    4. Publikasikan transparansi anggaran mulai dari gaji, tunjangan rumah, fasilitas DPR, dan lainnya;

    5. Mendorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang bermasalah, termasuk meminta KPK untuk menyelidikinya.

    Tugas untuk Ketua Umum partai politik

    6. Para Ketua Umum partai politik harus memecah atau menjatuhkan sanksi tegas kepada para kader yang tidak etis dan telah memicu kemarahan publik;

    7. Mengumumkan komitmen partai untuk berpihak kepada rakyat di tengah situasi krisis;

    8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.

    Tugas Polri

    9. Gerakan ini mendesak Polri untuk membebaskan seluruh demonstran yang ditahan;

    10. Menghentikan tindakan kekerasan dan menaati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia;

    11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan, serta memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

    Tugas TNI

    12. TNI diminta untuk kembali ke barak dan menghentikan tindak kekerasan terhadap masyarakat sipil;

    13. Tegakkan disiplin internal agar prajurit tak mengambil alih tugas Polri;

    14. Berkomitmen untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

    Tugas Kementerian Sektor Ekonomi

    15. Gerakan ini menuntut pemastian upah layak bagi seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, ojek online, tenaga kesehatan, dan mitra ojek online) di seluruh Indonesia;

    16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan melindungi buruh kontrak;

    17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

    Tujuh belas tuntutan ini memiliki tenggat waktu hingga hari ini, 5 September 2025.

    Kemudian, Presiden Prabowo diminta agar mendengar dan merealisasikan 8 tuntutan rakyat yang diberi tenggat waktu hingga 1 tahun lamanya. 

    Tuntutan itu antara lain:

    1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran

    2. Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif

    3. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil

    4. Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor

    5. Reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis

    6. Kembalikan TNI ke barak tanpa pengecualian

    7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen

    8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.

  • Komisi VII DPR undang TVRI, RRI dan ANTARA rapat bahas rencana kerja-anggaran

    Komisi VII DPR undang TVRI, RRI dan ANTARA rapat bahas rencana kerja-anggaran

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI mengundang Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA untuk rapat kerja membahas rencana kerja dan anggaran tahun 2026.

    Rapat tersebut digelar di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, pukul 13.00 WIB. Rapat akan berlangsung di ruang rapat Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara I.

    Selain itu, Komisi I DPR RI mengundang Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk juga mengikuti rapat kerja dan anggaran tersebut.

    Pada awal September 2025, Komisi VII DPR RI menggelar sejumlah rapat dengan mitra-mitranya untuk membahas Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2026.

    Komisi VII DPR mempunyai mitra, yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Standardisasi Nasional, RRI, TVRI, dan ANTARA.

    Sebelumnya, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay pun mendorong agar anggaran bagi mitra-mitra komisinya itu bisa lebih besar sebab mitra-mitra Komisi VII DPR mendapatkan anggaran paling kecil dibandingkan mitra dari komisi-komisi lainnya.

    Menurut dia, anggaran optimal dibutuhkan agar kementerian dan lembaga bisa menjalankan programnya dengan maksimal.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.