Xcloud.id

Kementrian Lembaga: TVRI

  • Kebijakan Efisiensi Prabowo: TVRI dan RRI Rumahkan Kontributor

    Kebijakan Efisiensi Prabowo: TVRI dan RRI Rumahkan Kontributor

    Jakarta (beritajatim.com) – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menuai polemik.

    Salah satu imbasnya adalah pemutusan hubungan kerja terhadap 15 kontributor TVRI Sulawesi Tengah (Sulteng). Keputusan ini memicu kritik tajam dari berbagai organisasi pers yang tergabung dalam Rumah Jurnalis.

    Ketua AJI Palu, Agung Sumandjaya, menilai langkah perampingan tenaga kontributor TVRI Sulteng sangat memprihatinkan. “Seharusnya lembaga penyiaran publik yang berfungsi untuk menyediakan informasi kepada masyarakat tidak menjadi sasaran efisiensi anggaran, apalagi jika menyangkut gaji para jurnalis,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Senin (10/2/2025) dilansir suara.com jaringan beritajatim.com.

    Efisiensi Anggaran Dinilai Berdampak Pada Hak Ekonomi Jurnalis
    Agung juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang lebih difokuskan untuk mendukung program unggulan Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Menurutnya, kebijakan tersebut tidak seharusnya mengorbankan kesejahteraan jurnalis yang bekerja sebagai kontributor.

    “Kalau orang tuanya tidak mendapat penghasilan, bagaimana anak-anak mereka bisa mendapatkan makanan bergizi? Ini sangat ironis,” tegasnya.

    Kebebasan Pers Dikhawatirkan Tercederai
    Mitha Meinansi, Koordinator Divisi Hukum dan Advokasi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulteng, menyatakan bahwa kebijakan pemerintah ini secara tidak langsung mencederai marwah kemerdekaan pers.

    “Sangat tidak adil jika lembaga seperti TVRI dan RRI terkena dampak efisiensi anggaran, sementara lembaga seperti DPR RI tidak merasakan dampaknya. Kebebasan pers bisa terancam karena jurnalis tidak lagi bisa bekerja sesuai dengan amanat UU Nomor 40 Tahun 1999,” ujarnya dengan nada tegas

    Direktur Utama TVRI Bantah PHK Massal
    Menanggapi kabar tersebut, Direktur Utama TVRI, Iman Brotoseno, membantah adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terhadap karyawan TVRI. “Mana bisa ASN di-PHK?” katanya dalam keterangan resmi.

    Menurut Iman, penghentian pemakaian jasa kontributor bersifat sementara dan merupakan kebijakan masing-masing TVRI Daerah. “Kontributor itu sifatnya freelance, kalau beritanya ditayangkan, baru dibayar dari anggaran daerah,” jelasnya dikutip dari antara..

    Ia juga menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tidak menyentuh ASN-PNS atau PPPK. Namun, ada pekerja outsourcing seperti satpam, cleaning service, dan pengemudi yang terkena dampak. “Meski begitu, kru produksi tetap aman dari kebijakan ini,” tambahnya.

    RRI Ikut Merasakan Dampaknya
    Selain TVRI, RRI juga melakukan pengurangan tenaga kontrak secara massal di seluruh Indonesia. Bahkan, akun Instagram resmi @RRI_Semarang mengumumkan penonaktifan sementara pemancar AM 801 Khz dan FM 88,2 Mhz mulai 10 Februari 2025, dengan pendengar dialihkan ke kanal streaming RRI Digital.

    Dengan kondisi ini, koalisi pers berharap pemerintah mempertimbangkan ulang kebijakan efisiensi anggaran yang dapat merugikan sektor informasi publik. “Kami minta pemerintah mengedepankan kebijakan yang tidak mematikan semangat jurnalis dalam memberikan informasi yang berkualitas kepada masyarakat,” pungkas Agung Sumandjaya. (ted)

    Pernyataan Sikap

    Koalisi organisasi pers Sulteng yang tergabung dalam Rumah Jurnalis dan terdiri dari IJTI Sulteng, AJI Palu, PFI Palu dan AMSI Sulteng menyatakan sikap:

    1. Mendesak Pemerintah mengkaji kembali kebijakan efisiensi anggaran khusus bagi gaji para jurnalis berstatus kontributor, penyiar maupun pegawai kontrak lainnya di lembaga penyiaran publik;

    2. Mendorong agar lembaga penyiaran publik di daerah membuka ruang dialog guna mewujudkan keadilan serta menunjang pemenuhan hak-hak pekerja;

    3. Meminta agar hak-hak para pekerja kontributor, penyiar maupun pegawai kontrak yang dirumahkan diselesaikan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan;

    4. Meminta agar efisiensi anggaran tidak diterapkan secara diskriminatif pada lembaga penyiaran publik, sehingga hak jurnalis untuk menjalankan tugas jurnalistik dan mewujudkan kebebasan pers tetap terlindungi;

    5. Menuntut Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk lebih transparan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran, agar tidak merugikan pekerja di sektor vital seperti jurnalisme dan penyiaran publik;

    6. Mengajak seluruh elemen pers di Indonesia untuk bersolidaritas dan bersuara menolak kebijakan yang melemahkan keberlanjutan kerja jurnalistik di lembaga penyiaran publik;

    5. Mendorong Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers untuk ikut serta dalam upaya perlindungan jurnalis serta memastikan kebijakan efisiensi tidak bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers;

    6. Jika tuntutan ini tidak diindahkan, Koalisi Organisasi Pers Sulteng akan menggalang aksi solidaritas dan langkah advokasi lebih lanjut guna memperjuangkan hak-hak jurnalis dan pekerja di lembaga penyiaran publik.

     

  • 4 Cerita Ketabahan Kontributor TVRI Dirumahkan karena Efisiensi Anggaran Regional

    4 Cerita Ketabahan Kontributor TVRI Dirumahkan karena Efisiensi Anggaran Regional

    Cerita Ketabahan Kontributor TVRI Dirumahkan karena Efisiensi Anggaran
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
    Sebuah video yang beredar di berbagai media sosial, termasuk platform X, memperlihatkan momen haru seorang ayah berpamitan dengan keluarganya karena hari terakhir bekerja di TVRI Yogyakarta.
    Sosok dalam video itu adalah Yusuf Adhitya Putratama, warga Purwosari, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, DI Yogyakarta.
    Dalam video berdurasi 1 menit 26 detik, Adhit – sapaan akrabnya – terlihat berpamitan dengan istri dan anak-anaknya. Mengenakan baju berlogo TVRI, ia memeluk sang istri dengan penuh haru.
    “Disyukuri pasti ada keindahan, tenang saja,” ujar Adhit dalam video yang dikutip pada Senin (10/2/2025).
    Tak hanya dengan keluarganya, Adhit juga berpamitan dengan rekan-rekannya di kantor TVRI Yogyakarta yang berlokasi di Jalan Magelang.
    Bahkan, ia menyempatkan diri bertemu dengan penjaga kantin dan beberapa kolega lainnya.
    Kabar mengenai pemutusan kerja ini diterima Adhit beberapa hari sebelum
    Hari Pers Nasional
    .
    Ia mendapatkan pesan undangan dari kantornya yang berkaitan dengan kebijakan baru pemerintah.
    Dalam undangan tersebut, disebutkan bahwa keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
    “Saat itu hati saya ‘mak deg’, ada apa ini? Apalagi terkait efisiensi, sebagai pekerja paling bawah, saya langsung berpikir, apakah saya akan diberhentikan?” ujar Adhit saat ditemui di rumahnya.
    Tiga hari sebelum Hari Pers Nasional, tepatnya pada Kamis (6/2/2025), Adhit berangkat kerja mengenakan seragam kebanggaannya berwarna biru.
    Ia sudah mengetahui bahwa hari itu akan menjadi hari terakhirnya bekerja di TVRI Yogyakarta, karena kebijakan pemangkasan anggaran.
    “Semuanya kontributor dirumahkan, tidak tahu sampai kapan, pasrah saja,” ucapnya.
    Keputusan itu juga mengejutkan istrinya.
    Namun, dengan tenang, Adhit mencoba menenangkan sang istri dan meyakinkannya bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Tuhan.
    “Saat berpamitan dengan istri, dia kaget dan sedih. Tapi diberi pemahaman tentang rencana Tuhan ke depan,” katanya.
    Seminggu sebelum diberhentikan, Adhit masih menjalani tugasnya sebagai jurnalis.
    Salah satu liputan yang paling berkesan baginya adalah saat melaporkan insiden belasan wisatawan yang terseret ombak di Pantai Drini.
    Dalam kondisi minim sinyal, ia tetap berusaha mengirimkan laporan ke kantor dengan cepat. Momen itu menjadi salah satu pengalaman tak terlupakan selama tujuh tahun bekerja di lembaga penyiaran milik negara tersebut.
    Setelah tak lagi bekerja sebagai jurnalis di TVRI, Adhit berencana mengembangkan usaha kuliner dan media sosial yang sebelumnya sudah menjadi cadangan pemasukan bagi keluarganya.
    “Semoga ke depan bisa berkembang dan bisa untuk sekolah anak-anak. Yang terpenting, Allah pasti memberikan ganti lebih baik,” ujar bapak dua anak ini penuh harap.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menggali Tantangan dan Peluang Jurnalisme di Era Digital

    Menggali Tantangan dan Peluang Jurnalisme di Era Digital

    PIKIRAN RAKYAT – Hari Pers Nasional (HPN) menjadi momen penting yang diperingati setiap tahun untuk menghargai kontribusi besar dunia pers dalam menjaga demokrasi, informasi, dan hak masyarakat.

    Di tengah tantangan era digital yang terus berkembang, peran pers semakin relevan, baik dalam menyediakan informasi yang akurat maupun dalam mengawal kebebasan berekspresi.

    Dalam rangka memperingati HPN 2025, Panitia HPN Riau menyelenggarakan Sarasehan Nasional Media Massa dengan tema bertajuk Preservasi Jurnalisme Sebagai Pilar Demokrasi Digital.

    Sarasehan ini dihadiri oleh pembicara-pembicara terkemuka di dunia pers Indonesia, antara lain Agus Sudibyo, Ketua Dewan Pengawas TVRI; Nurjaman Mochtar, Sekretaris Dewan Pakar PWI Pusat; Dhimam Abror, Ketua Dewan Pakar PWI Pusat; dan Hilman Hidayat, Ketua PWI Jawa Barat.

    Diskusi dipandu oleh Djoko Tetuko, Ketua Dewan Kehormatan PWI Jatim di salah satu hotel di Pekanbaru, Sabtu 8 Februari 2025.

    Selain pembicara hadir pula tokoh pers nasional seperti Tribuana Said, Ilham Bintang, Atal S. Depari, Asro Kamal Rokan, Dar Edi Yoga, Musrifah dan lainnya.

    Acara ini berlangsung dengan menghadirkan sejumlah tokoh penting di dunia jurnalisme untuk membahas tantangan dan peluang jurnalisme dalam menghadapi disrupsi digital yang semakin pesat.

    Masa depan jurnalisme di era digital

    Ketua PWI Jawa Barat Hilman Hidayat mengungkapkan kekhawatirannya terkait masa depan jurnalisme di era digital.

    Dia menegaskan dalam kondisi saat ini, banyak media online yang menghadapi serangan siber, dari berbagai pihak yang tidak terpikirkan sebelumnya.

    “Tugas kita merawat marwah dari jurnalisme apakah jurnalisme di era digital masih cerah atau makin suram? Tapi jika melihat data yang saya kumpulkan kok makin suram,” ujar Hilman.

    Berdasarkan pengalaman, kata dia, sebanyak 40 ribu konten kreator dan wartawan yang memproduksi 15 ribu berita per hari. Telah banyak yang mendapat serangan dari hacker.

    “Ada hal yang membahayakan kita untuk membangun paham jurnalisme. Paham jurnalisme yakni menyebarkan informasi berdasarkan data dan fakta secara objektif. Sementara dari pengalaman kami ada ribuan berita yang di-hack oleh pihak-pihak tertentu dalam sebulan, serangan terhadap media online bisa mencapai ratusan mulai dari kepala desa sampai yang berseragam,” ujarnya.

    Belanja iklan di Indonesia

    Sementara itu, Agus Sudibyo, Ketua Dewan Pengawas TVRI dan mantan anggota Dewan Pers, dalam pemaparannya mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai belanja iklan di Indonesia pada 2024 yang diperkirakan mencapai Rp107,291 triliun, dengan dominasi iklan digital sebesar 44,1%.

    “Data belanja iklan Indonesia 2024 total Rp 107.291 triliun dimana iklan digital sebesar 44,1%, media online 17,3%, televisi 15,5%, media sosial 11,6%, retail media network 7,2%, dan media cetak 4,3%,” ujar Agus Sudibyo dalam pemaparannya.

    Ia juga mencatat perusahaan besar seperti Google dan Facebook menguasai 75-80% dari total belanja iklan digital nasional, sementara media nasional hanya memperoleh sisanya.

    “Di tengah fenomena ini, kita perlu mempertanyakan, ke mana arah jurnalisme pers? Sementara saya yakin meskipun tantangannya besar, kebutuhan akan informasi berkualitas dan bertanggung jawab justru semakin besar,” ujar Agus.

    Agus melanjutkan dengan membahas konsekuensi dari fenomena ini di mana Google dan Facebook menguasai sekitar 75-80% dari total belanja iklan digital nasional, semakin menunjukkan bahwa media sosial dan platform digital menjadi kekuatan utama dalam perekonomian iklan di Indonesia, yang secara tidak langsung telah menantang eksistensi media mainstream.

    Di balik fenomena tersebut, Agus juga menyoroti sebuah hal yang lebih mendalam, yaitu kebutuhan masyarakat terhadap informasi berkualitas dan bertanggung jawab yang semakin besar.

    Meskipun media sosial terus berkembang dan semakin mendominasi, Agus menegaskan bahwa media sosial tidak dapat sepenuhnya menggantikan fungsi media tradisional dalam menyediakan informasi yang akurat dan terverifikasi.

    Agus pun memperingatkan tentang fenomena berita hoaks yang marak di media sosial, yang sering kali memecah belah masyarakat dan merusak integritas demokrasi.

    “Tentu, kita tidak perlu terlalu khawatir karena di tengah disrupsi ini, tetap ada kebutuhan yang kuat akan informasi berkualitas dan jurnalisme yang bertanggung jawab. Media sosial tidak bisa sepenuhnya menggantikan kebutuhan masyarakat akan informasi yang mendalam dan berbasis fakta. Secara global, ada kekhawatiran yang sama, yakni media sosial justru semakin memperburuk perpecahan di antara masyarakat, baik dalam hal agama, dan politik,” ujar Agus.

    Agus juga menyinggung pentingnya model distribusi konten yang adaptif. Ia menegaskan bahwa saat ini sangat tidak masuk akal jika ada media yang tidak menggunakan media sosial sebagai saluran distribusi konten.

    Media sosial menjadi platform penting untuk menjangkau audiens yang lebih luas, dan media tradisional harus mampu memanfaatkan media sosial sebagai alat distribusi yang efektif tanpa kehilangan kualitas dan integritas informasi.

    Imperialisme digital

    Terakhir, Agus menutup komentarnya dengan menyinggung fenomena yang disebutnya sebagai ‘imperialisme digital’ yang menggambarkan dominasi beberapa perusahaan teknologi besar dalam menguasai pasar digital global.

    “Digitalisasi adalah fenomena global yang dihadapi semua negara, tetapi surplus dari hasil digitalisasi ini hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan besar, terutama yang berasal dari satu atau dua negara saja,” katanya.

    Secara keseluruhan, Agus Sudibyo menegaskan bahwa meskipun media tradisional menghadapi tantangan berat di tengah disrupsi digital, jurnalisme yang berbasis pada etika, kualitas, dan tanggung jawab tetap memiliki peran yang tak tergantikan.

    Oleh karena itu, industri media harus terus beradaptasi dengan perubahan teknologi dan dinamika pasar, tetapi tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar jurnalisme yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat.

    Era kecerdasan buatan

    Nurjaman Mochtar, Sekretaris Dewan Pakar PWI Pusat, membahas peran jurnalis di era kecerdasan buatan (AI).

    Menurut Nurjaman, 80% sumber berita konvensional kini berasal dari media sosial, dan semakin banyak instansi yang membuat konten berita sendiri melalui portal dan media sosial mereka.

    Ke depan perusahaan atau instansi sumber berita akan membuat konten masing-masing serta menyimpannya di portal dan sosial media masing-masing, sebab dengan AI membuat narasi atau video berita bukan hal yang sulit lagi.

    “Peran media mainstream ke depannya jangan-jangan hanya berfokus pada verifikasi konten dan pertanggungjawaban terhadap Dewan Pers,” ujar Nurjaman yang juga pernah Ketua Forum Pemred.

    Tantangan ini, menurutnya, menuntut wartawan untuk lebih kritis dan adaptif terhadap perubahan teknologi.

    Dhimam Abror, Ketua Dewan Pakar PWI Pusat, menekankan pentingnya preservasi jurnalisme sebagai sarana untuk memperkuat demokrasi.

    Menurut Dhimam, ruang digital saat ini telah menjadi tempat yang sangat strategis untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi, terutama dalam memberikan informasi yang mendorong masyarakat untuk berpikir kritis.

    Dhimam juga mengungkapkan bahwa media baru, yang lebih interaktif dan mudah diakses, telah membuka ruang bagi lebih banyak partisipasi masyarakat dalam proses komunikasi dan pemberitaan. Oleh karena itu, media harus tetap mempertahankan independensinya, akuntabilitas, dan keberagaman dalam menyampaikan informasi.

    “Ruang digital kini memungkinkan masyarakat untuk berpikir lebih kritis terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi, terutama dalam ranah politik. Tetapi, kita harus memastikan kualitas informasi yang beredar tetap terjaga,” ujar Dhimam.

    Menurut Dhimam, media baru yang lebih interaktif membuka peluang bagi masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses demokrasi, tetapi hanya jika media tetap menjaga prinsip independensi dan keberagaman dalam menyampaikan informasi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • TVRI tingkatkan kualitas cegah korupsi untuk wujudkan zona integritas

    TVRI tingkatkan kualitas cegah korupsi untuk wujudkan zona integritas

    pada tahun 2023, TVRI mendapat skor 65,2 kemudian pada tahun 2024 meningkat menjadi 74,91

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) sungguh-sungguh bertekad untuk meningkatkan kualitas pencegahan korupsi dalam rangka mewujudkan zona integritas.

    “Berdasarkan hasil penilaian SPI (Survei Penilaian Integritas) Nasional Tahun 2024, TVRI telah menunjukkan upaya yang signifikan meski kami menyadari masih banyak yang harus diperbaiki,” kata Direktur Utama LPP TVRI, Iman Brotoseno dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, menanggapi hasil SPI Nasional 2024 yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Iman menjelaskan TVRI akan senantiasa terbuka dan berupaya maksimal dalam memperbaiki kualitas pencegahan korupsi.

    “Dapat dilihat dari peningkatan skor SPI yang terus diraih setiap tahunnya yang menunjukkan progres nyata dan keseriusan TVRI dalam mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari praktik korupsi,” ucapnya.

    Dia menambahkan pada tahun 2023, TVRI mendapat skor 65,2 kemudian pada tahun 2024 meningkat menjadi 74,91.

    “Sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP), TVRI berkomitmen untuk menjaga integritas dengan membangun Zona Integritas yang ditargetkan tercapai tahun ini, serta menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan,” ucapnya.

    Sementara itu, menanggapi hasil SPI Nasional 2024, pengamat kebijakan publik dan korupsi dari Institute Development of Policy And Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro mengapresiasi hasil yang dicapai TVRI.

    “TVRI terbukti memiliki progres yang sangat baik dalam pencegahan korupsi seperti hasil SPI 2024 tersebut yang dinilai memuaskan dan meningkat ini bukti direksi TVRI mampu bekerja optimal pada aspek tertib keuangan dan administrasi,” ucap Riko.

    Sebelumnya KPK telah merampungkan SPI 2024 dan berdasarkan survei tersebut Indeks Integritas Nasional (IIN) 2024 mengalami kenaikan menjadi 71,53 poin.

    “Hasil daripada SPI untuk tahun 2024 ini, IIN berada di angka 71,53. Angka ini mengalami kenaikan 0,56 poin dari tahun sebelumnya (2023), di mana tahun sebelumnya adalah 70,97,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (22/1).

    Setyo menerangkan SPI adalah instrumen untuk mengukur upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengukur integritasnya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • 8 Februari 1949: Mengenang RM Soebandi, Sang Dokter Pejuang Kemerdekaan RI

    8 Februari 1949: Mengenang RM Soebandi, Sang Dokter Pejuang Kemerdekaan RI

    Liputan6.com, Yogyakarta – Raden Mas (RM) Soebandi atau Letkol dr. RM Soebandi merupakan seorang dokter sekaligus pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia gugur di usia muda pada 8 Februari 1948.

    RM Soebandi lahir di Lumajang pada 17 Agustus 1917. Setelah lulus dari Holland Inlandsche School (HIS), ia melanjutkan pendidikan ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) kemudian Algemeene Middelbare School (AMS).

    Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat SMA, RM Soebandi melanjutkan pendidikan ke lembaga pendidikan tinggi bidang kesehatan dan kedokteran Nederlandsch Indische Artsen School (NIAS) dan Ika-Daigaku. Dari sanalah ia mendapat pengetahuan dan menjadi seorang dokter.

    RM Soebandi adalah sosok penting di era Agresi Militer I dan Agresi Militer II. Pada masa perjuangan, ia berjasa di sektor medis dengan mengobati para pejuang kemerdekaan yang terluka.

    Letkol dr. RM Soebandi menjabat sebagai kepala RS DKT Jember yang pertama ketika baru didirikan pada 1946. Ia gugur di usia 31 tahun karena diberondong peluru oleh Belanda dalam sebuah penyergapan di Desa Karang Kedawung, Jember.

    Saat kejadian, ada sejumlah saksi mata peristiwa tersebut. Sayangnya, mereka tak mengetahui posisi jenazah Soebandi yang dibawa pihak kolonial Belanda.

    Hal ini membuat proses pencarian jenazah RM Soebandi membutuhkan waktu panjang. Jasadnya baru ditemukan dan dievakuasi 13 bulan kemudian, yakni pada 23 Maret 1950. 
Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Patrang, Kabupaten Jember, pada 23 Maret 1950. Untuk mengenang jasa-jasanya, nama RM Soebandi diabadikan menjadi nama sebuah jalan di Kabupaten Jember, nama rumah sakit, dan nama perguruan tinggi.

    Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi berlokasi di Jalan DR. Soebandi No.124, Krajan, Patrang, Kabupaten Jember, Jawi Timur. Sementara itu, perguruan Stikes dr. Soebandi telah berubah nama menjadi Universitas dr. Soebandi.

    Perjuangan RM Soebandi juga diabadikan dalam film dokumenter berjudul Jalan Sunyi dr. Soebandi. Film ini ditayangkan di TVRI Nasional pada 13 Mei 2022. Kisahnya diambil dari buku biografi berjudul ‘Letkol dr. RM. Soebandi, Jejak Kepahlawanan Dokter Pejuang’ yang ditulis Gandhi Wasono M bersama Priyo Suwarno.

    Penulis: Resla

  • Publikom Gama Serukan Kedaulatan Komunikasi di Era Prabowo-Gibran

    Publikom Gama Serukan Kedaulatan Komunikasi di Era Prabowo-Gibran

    Jakarta (beritajatim.com) – Di tengah derasnya arus digitalisasi, Indonesia menghadapi paradoks besar: menjadi bangsa yang terkoneksi, tetapi kehilangan kendali atas ruang komunikasinya sendiri. Seperti kapal besar yang mesinnya dikendalikan pihak asing, mayoritas interaksi digital masyarakat kini bergantung pada platform global – dari media sosial hingga kecerdasan buatan.

    Dalam menghadapi tantangan ini, Paguyuban Alumni Ilmu Komunikasi UGM (Publikom Gama) menyerukan perlunya “kedaulatan komunikasi” sebagai tameng utama Indonesia di era Prabowo-Gibran. Rekomendasi strategis ini disampaikan langsung ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan diterima oleh Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria di kantornya di Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

    Ketua Umum Publikom Gama, Agus Sudibyo, menegaskan bahwa tanpa kedaulatan komunikasi, demokrasi Indonesia ibarat rumah tanpa pagar – rentan disusupi kepentingan asing.

    “Jagat komunikasi yang bermartabat dan beretika harus menjadi prioritas utama. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton di tanah sendiri,” kata Agus.

    Menurutnya, arus informasi dan komunikasi harus berpijak pada nilai-nilai demokrasi, good governance, serta etika publik. Oleh karena itu, Publikom Gama menekankan pentingnya penerapan hukum positif Indonesia seperti UU Pers, UU Penyiaran, UU Perlindungan Data Pribadi, serta Perpres Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (Publisher Right) guna melindungi ekosistem media dan informasi nasional.

    Publikom Gama juga menyoroti kedaulatan digital sebagai elemen krusial bagi masa depan ekonomi Indonesia. Jika tidak dikelola dengan baik, Indonesia hanya akan menjadi ladang eksploitasi digital bagi raksasa teknologi global.

    “Kita harus memastikan arus data nasional tetap berada dalam kendali kita. Infrastruktur digital seperti pusat data, jaringan internet, dan teknologi komunikasi harus dikuasai secara mandiri,” jelas Agus Sudibyo, yang juga Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI.

    Regulasi yang mengatasi monopoli dalam industri media, informasi, dan teknologi juga dinilai penting agar ekonomi digital Indonesia dapat berkembang tanpa ketergantungan berlebihan pada korporasi asing. Langkah ini sejalan dengan visi Indonesia Maju 2045 yang menargetkan Indonesia menjadi pemain utama di sektor teknologi global.

    Sementara itu, dalam menghadapi revolusi kecerdasan buatan (AI), Publikom Gama mengingatkan bahwa teknologi ini bisa menjadi alat pembebasan atau justru menjadi belenggu baru.

    “AI adalah pedang bermata dua. Tanpa literasi yang memadai, kita bisa terjebak dalam jerat algoritma yang mengancam privasi, menyebarkan hoaks, hingga melumpuhkan industri kreatif lokal,” kata Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Publikom Gama, Imam Wahyudi, yang – bersama lima kolega lainnya – ikut hadir dalam pertemuan dengan Wamen Nezar Patria.

    Publikom Gama b

    Sebagai solusinya, lanjut Imam Wahyudi, Publikom Gama mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan panduan AI yang praktis dan aplikatif bagi mahasiswa, wartawan, peneliti, dan kreator konten. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya menjadi konsumen pasif teknologi global, tetapi juga pencipta inovasi digital yang mandiri.

    Era digital adalah medan perang baru, dan Indonesia tidak boleh hanya menjadi pion dalam permainan teknologi global. Terkait itu, Publikom Gama menyerukan langkah konkret untuk memastikan kedaulatan komunikasi dan digital benar-benar menjadi pilar utama pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Jika data adalah minyak baru, maka kedaulatan komunikasi adalah kunci untuk menjaga energi bangsa tetap menyala. Kita tidak boleh menyerahkan kendali masa depan kita kepada pihak luar,” ujar Imam Wahyudi, jurnalis senior yang mantan anggota Dewan Pers ini.

    Agus Sudibyo menambahkan, rekomendasi strategis yang diserahkan Publikom Gama merupakan hasil serial workshop yang diselenggarakan pada November-Desember 2024. Dalam workshop – daring maupun luring – tersebut, para anggota Publikom Gama yang memiliki latar belakang berbeda menyampaikan pemikiran dan usulannya masing-masing.

    Pemikiran dan usulan berdasarkan kompetensi dan pengalaman para alumni itu kemudian didiskusikan bersama, lalu dirangkum dalam tujuh poin rekomendasi untuk disampaikan ke Pemerintah c.q. Kabinet Merah Putih dan DPR RI periode 2024-2029.

    “Kami ingin memastikan Indonesia memiliki regulasi dan kebijakan yang mampu mengantisipasi tantangan di era digital, melindungi kepentingan nasional, serta menjaga ekosistem komunikasi yang sehat dan demokratis,” kata Agus Sudibyo.

    Nezar Patria menyambut baik rekomendasi ini. Ia menyatakan, Kementerian Komdigi akan menelaahnya lebih lanjut untuk diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional.

    “Masukan dari akademisi dan praktisi seperti Publikom Gama sangat berharga dalam membangun regulasi yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan publik,” ujar Nezar.

    Menurut Wamen Komdigi, masukan Publikom Gama datang di saat yang tepat, di kala Pemerintah memang sedang konsen dengan isu kedaulatan digital.

    “Komdigi akan memperhatikan benar masukan Publikom, dan meminta Publikom untuk selalu siap bekerja sama dengan Pemerintah terkait isu kedaulatan komunikasi,” pungkas Nezar Patria. [beq]

  • Cuaca Ekstrem Terjang Oro-Oro Ombo Kota Batu, Kandang Ternak Warga Ambruk-Pohon Tumbang Tutupi Jalan

    Cuaca Ekstrem Terjang Oro-Oro Ombo Kota Batu, Kandang Ternak Warga Ambruk-Pohon Tumbang Tutupi Jalan

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Dya Ayu

    TRIBUNJATIM.COM, BATU – Cuaca ekstrem yang terjadi di Kota Batu pada Kamis (30/1/2025), mengakibatkan banyak pohon tumbang. 

    Setelah pohon tumbang di Area Pasar Laron Alun-alun Kota Batu menyebabkan 5 stand pedagang rusak, dan di Makam Umum Ngaglik hingga mengakibatkan beberapa makam rusak, pohon tumbang juga terjadi di Oro-oro Ombo Kecamatan Batu.

    Kejadian pertama di Dusun Dresel, Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu.

    Angin kencang yang melanda Wilayah Kota Batu itu mengakibatkan pohon Waru dengan diameter  50 centimeter dan tinggi 10 meter tumbang.

    “Iya menimpa rumah bagian dapur dan kamar mandi milik Pak Iksan Azhari. Sejak pagi tadi memang anginnya kencang dan hujan. Tidak tahunya pohonnya tumbang dan langsung menimpa rumah ini tadi,” kata warga setempat, Bambang, Kamis (30/1/2025).

    Kejadian kedua pohon tumbang di Desa Oro-oro Ombo terjadi di Jalan Raya Oro-oro Ombo. Pohon jenis galitus dengan diameter 120 centimeter dan tinggi 15 meter tumbang.

    “Pohonnya jatuh dan menutup jalan. Tiba-tiba mak bruk gitu tadi. Untung tidak ada pengguna jalan yang tertimpa. Cuma menimpa kabel saja,” ujar warga setempat, Mutinah.

    Kejadian ketiga akibat cuaca ekstrem di Kota Batu di Desa Oro-oro Ombo terjadi di Jalan TVRI Dusun Dresel.

    Hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang mengakibatkan atap kandang sapi milik Juwono mengalami ambruk dengan dimensi panjang 6 meter dan lebar 12 meter.

    “Saat ini hewan ternak sudah diungsikan ke tempat yang aman,” singkat Juwono

  • Donny Yoesgiantoro: Badan Publik yang Tidak Informatif Paling Banyak dari BUMN – Page 3

    Donny Yoesgiantoro: Badan Publik yang Tidak Informatif Paling Banyak dari BUMN – Page 3

    Berkaca pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, dari hasil monev KI Pusat apakah ada keterbukaan informasi dari KPU dan Bawaslu?

    Jadi begini, waktu tahun 2023, KPU kami beri peringkat pertama pada waktu monev. Saya waktu itu dengan Mbak Titi Anggraini dari Perludem juga ditanya, Bapak itu kok ngasih KPU itu informatif, padahal kelakuannya kayak gitu?

    Saya bilang begini, Mbak ini ibaratnya dosen, murid itu pintar, tapi setelah jadi insinyur setelah jadi doktorandus dia itu berperkara atau dia itu asusila dan sebagainya, itu kan dosennya enggak boleh disalahin dong, saya bilang begitu.

    Artinya, saya itu sudah lihat dari Self-Assessment Questionnaire tadi, wah canggih betul dia, isinya bagus semua, kita lihat bagus semua, terus gimana? Kita kasih dong nilai 100, itu 80%. Pada waktu kita uji publik, eh Ketua KPU-nya datang. Sama saya kan kenal dekat.

    Dia datang dan presentasinya bagus, ya kasih nilai bagus juga gitu kan. Seperti mahasiswa dikasih ujian nilainya bagus, wawancara bagus, setelah jadi insinyur, setelah jadi dokter keluar dia kena asusila, lah masa dosennya disalahkan, kan enggak boleh begitu dong, ya kan?

    Saya mengatakan kita ini hanya melihat kalau mobil itu ada STNK-nya, ada BPKB-nya, BPKB-nya tidak kedaluwarsa. Kemudian ada SIM, STNK dan BPKB, kemudian dia itu tidak pernah ada asuransinya, kalau naik motor itu ada pentilnya. Kalau semuanya sudah bagus, ya sudah. Tapi begitu kita lihat motornya itu untuk nyopet, masa kita salah?

    Itu bukan wilayah KI Pusat lagi?

    Itu urusan lembaga lain. Jadi kita ini di Indonesia jangan ada lembaga yang superbody, harus ada sendiri-sendiri begitu. Itu urusan polisi, lembaga kepolisian kalau nyopet.

    Kalau hubungan KI Pusat dengan lembaga atau organisasi pers bagaimana?

    Satu, dia sama-sama lembaga non-structural, seperti Dewan Pers, dan Dewan Pers itu sama-sama koordinasinya di Kementerian Komdigi. Jadi ada di Komdigi karena kami belum independen, belum total independen, seperti KPU kan dia independen. Kalau kami kan masih ke Komdigi karena sekretaris kami itu masih eselon II.

    Jadi gampang melihat lembaga non-struktural itu, dia itu sudah mandiri atau tidak lihat sekjennya, kalau sekjennya eselon satu berarti dia sudah mandiri. Seperti KPU, KPK, Bawaslu dan dia punya anggaran sendiri. Kalau anggaran kami dikasih anggaran, tapi harus koordinasi dengan Komdigi.

    Soal Dewan Pers, kami juga mengatakan kepada Dewan Pers, kan ada beberapa organisasi wartawan, ada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), ada AJI gitu kan, urusannya kan ke wartawan. Kami mengatakan bahwa kalau kami, informasi-informasi itu tidak harus dibuka semuanya, ada informasi yang memang boleh ditutup di undang-undang kami.

    Kalau undang-undangnya mungkin Undang-Undang Pers, kami tidak mau masuk ke sana, dia akan mengatakan jangan dihalang-halangi dong kalau wartawan itu mau cari berita, ya silakan saja. Tapi di undang-undang kami boleh dikecualikan walaupun sifatnya ketat dan terbatas.

    Kita biasanya dengan AJI, dengan Dewan Pers dan PWI sudah membuat MoU. Kami mengatakan kami ada beberapa kerja sama dengan mereka bagaimana kalau misalnya wartawan ingin mengajukan permohonan informasi, boleh juga. Jadi wartawan sebagai pribadi maupun sebagai institusi boleh.

    Kalau yang meminta informasi publik itu adalah person, misalnya seorang karyawan, apakah itu juga dibolehkan?

    Boleh. Jadi seperti kami pernah menyelesaikan, ini kebetulan kasusnya sudah selesai, ada dosen bersengketa dengan universitasnya. Jadi katakanlah seorang dosen universitas, ini negeri ya karena PTN, kita tidak boleh masuk di PTS, perguruan tinggi swasta enggak boleh.

    Misalnya dosen UI atau dosen Gadjah Mada atau dosen Undip dia merasa jenjang jabatan akademisnya itu enggak naik-naik. Dia nberpikir, kalau enggak naik-naik jabatan ini jangan-jangan saya dimainkan di level dekanat, dekannya. Dia boleh minta permohonan, tolong dong saya minta dokumen penilaian jenjang jabatan akademis, kok saya enggak naik-naik.

    Begitu dikasih dibilang pula, kamu enggak naik jabatan karena penilaiannya jelek. Lho, saya pengen dong siapa yang menilai saya jelek? Enggak boleh gitu kan, itu kan masuk ke ranah pribadi kan enggak boleh dibuka. Kalau dibuka nanti diancam lagi yang menilai, itu ada seperti itu.

    Jadi akhirnya kita mediasi, mediasinya gagal. Karena mediasi gagal kita masukkan lagi ke ajudikasi non-litigasi. Jadi boleh karyawan meminta informasi publik, kalau karyawan SCTV enggak bisa karena SCTV swasta. Tapi kalau di RRI, TVRI boleh karena dia pakai APBN. Kalau swasta kan duitnya sendiri.

    Bagaimana cara KI Pusat merangkul Generasi Millenial dan Gen-Z untuk juga ikut mengawasi keterbukaan informasi ini?

    Strateginya ya saya dekatin dulu Menteri Pemuda dan Olahraga, itu kan termasuk Gen-Z juga dia. Badannya gede, besar, tinggi besar, tetapi termasuk Milenial kan? Kita sangat akrab dan Kemenpora kemarin nomor satu.

    Ya kita lakukan pendekatan, mereka bagus juga karena apa? Karena sesmennya juga bagus, sesmennya itu orang lama dan menterinya manut sama sesmen. Ini penting karena kadang-kadang pimpinan badan publik itu dia mengatakan kadang-kadang gini, itu enggak penting itu keterbukaan informasi.

    Sehebat apa pun sesmen kalau menterinya sudah ngomong begitu susah. Nah ini kebetulan koordinasinya bagus, bagus sekali, komunikasinya bagus. Dari kepala bironya, kepala biro biasanya PPID dari Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi.

    Atasan PPID itu pejabat administratif tertinggi di kementerian, biasanya sekjen, bisa sekjen, sestama, corporate secretary, pimpinan badan publik, atasan, atasan PPID, pimpinan badan publik, ini semuanya bagus. Nah, kita dekatin saja lewat itu karena Milenial tadi. Kita sering ada event-event dengan Pak Menteri, Pak Menterinya anak muda.

    Kedua, kita cari lagi mana ini yang kira-kira anak-anak muda yang suka. Kemudian kita dengan Pak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata. Jadi itu adalah strategi kita, karena apa? Karena kita enggak bisa langsung, lihat saja undang-undang kita, membuat standar pelayanan informasi publik, menyelesaikan sengketa informasi publik.

    Jadi kita ke publiknya lewat badan publik. Jadi seperti tadi saya sampaikan, walaupun guyon Komisi Informasi Pusat itu tidak dikenal KIP ya, KI Pusat, lebih dikenal Kartu Indonesia Pintar betul, karena apa? Karena banyak masyarakat yang belum kenal Komisi Informasi karena tidak pernah dilakukan literasi.

    Ada literasi digital, ada literasi, ada rasio elektrifikasi. Tapi literasi keterbukaan informasi publik di masyarakat tidak ada, yang ada adalah literasi indeks keterbukaan informasi publik, itu yang disasar selalu di badan publik, pemerintah provinsi.

    Saya itu tidak tahu publik yang sudah terliterasi itu enggak tahu. Berapa persen publik yang sudah tahu keterbukaan informasi publik tidak pernah tahu, ini yang menjadi PR pemerintah sebenarnya.

    Ini yang harus pemerintah lihat bahwa publik itu harus dicerahkan juga. Ada keterbukaan informasi publik, ada lembaga yang namanya Komisi Informasi Pusat atau KI Pusat, dia punya di daerah juga, ada undang-undangnya, ada peraturan pemerintahnya.

     

  • Mengenang Emilia Contessa Sang Legenda Musik “Singa Panggung Asia”

    Mengenang Emilia Contessa Sang Legenda Musik “Singa Panggung Asia”

    JABAR EKSPRES – Dunia hiburan Tanah Air harus kehilangan kembali seorang penyanyi terkenal di era 1970an, Emilia Contessa yang dikabarkan meninggal dunia pada Senin (27/1) di Banyuwangi, Jawa Timur.

    Emilia Contessa menghembuskan nafas terakhirnya di usia 67 tahun disebabkan oleh gagal jantung akut.

    Ibunda dari penyanyi Denada ini meninggal sekitar pukul 18.00 WIB setelah sempat dirawat di RSUD Blambangan, Banyuwangi.

    BACA JUGA: 50 Link Twibbon Tahun Baru Imlek 2025 Gong Xi Fa Cai, Cocok Dibagikan ke WA, IG, FB, dan X

    Mengenang Sosok Emilia Contessa di Panggung Hiburan 

    Emilia lahir di Banyuwangi, Jawa Tiimur pada 27 Desember 1957 dengan nama asli Nur Indah Citra Sukma Hati. Ia merupakan putri sulung dari pasangan Hasan Ali dan RA Susiani.

    Emilia sudah menunjukan bakatnya dari sejak kecil di bidang tarik suara hingga membawanya berkarier sebagai seorang penyanyi di Kota Surabaya.

    Bahkan, ia juga sempat berkarier di Singapura setelah di ajak oleh pencari bakat Lee Kuan Yew yang terpukau dengan bakat menyanyinya.

    BACA JUGA: Rekomendasi Aplikasi Investasi Penghasil Uang Saham Terbaik Versi OJK Tahun 2025

    Setelah berkiprah satu tahun di Singapura, Emilia kembali ke Indonesia dan berkarier di Jakarta dengan nama baru yaitu Emilia Contessa.

    Pertama kali ia diperkenalkan lewat TV melalui acara hiburan di TVRI dan sejak saat itu karier Emilia melejit.

    Kualitas suara dan penampilan panggungnya saat itu sangat memukau sehingga membuat Emilia dijuluki sebagai “Singa Panggung Asia” oleh majalah Asia Week. Bahkan, tidak hanya Asia Week saja, majalah New York Time juga menobatkan dirinya sebagai satu dari lima artis terpopuler di dunia.

    BACA JUGA: Kawasan Puncak Bogor Diguyur Hujan Deras, Polisi Imbau Pengendara untuk Hati-Hati

    Kiprah Emiilia tidak hanya bersinar di Tanar Air saja namun ia terkenal ke kancah Internasional. Ia selalu tampi di berbagai negara mulai dari Eropa hingga Amerika.

    Beberapa lagu hits yang dipopulerkan Emilia selama masa kejayaannya antara lain, Penasaran, Kehancuran, Layu Sebelum Berkembang, Angin Malam, Angin Malam, Angin November, Flamboyan, Biarlah Sendiri, Bunga Mawar, Melati, Rindu, hingga Bunga Anggrek.

  • Sosok Wanita Diisukan Dekat dengan Ruben Onsu, 4 Bulan Ceraikan Sarwendah, Ivan Gunawan Bereaksi

    Sosok Wanita Diisukan Dekat dengan Ruben Onsu, 4 Bulan Ceraikan Sarwendah, Ivan Gunawan Bereaksi

    TRIBUNJATIM.COM – Ruben Onsu diisukan dekat dengan sosok wanita setelah menduda empat bulan.

    Presenter kondang ini diketahui telah bercerai dari Sarwendah pada 24 September 2024.

    Kini, kisah cinta Ruben Onsu menjadi perbincangan setelah beredar rumor go public dengan Desy Ratnasari.

    Sebagai sahabat, Ivan Gunawan turut buka suara atas hal ini.

    Hal ini terungkap kala Ivan Gunawan bertukar kado.

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Baru-baru ini, Ruben dan Desy terlihat bersama-sama menghadiri acara fashion show milik desainer Ivan Gunawan.

    Dikutip dari tayangan video YouTube dNEWS STAR, Senin (20/1/2025), keduanya bersama-sama memberikan ucapan selamat kepada Ivan.

    Desy yang kala itu mengenakan dress hijau emerald tampak sering bersebelahan dengan Ruben.

    Lalu saat ditemui awak media, mantan suami Sarwendah itu akhirnya buka suara terkait kabar dekat dengan Desy.

    Ayah dua anak itu menyebut, hanya bersahabat dekat dengan mantan kekasih Irwan Mussry itu.

    “Ya sahabatan aja,” tegas Ruben.

    Disinggung soal tukar kado, Ruben menyebut itu hal yang biasa.

    “Kasih kado pas lagi ulang tahun aja, kalau nggak ya nggak lah,” tukasnya.

    Lantas saat disinggung perihal go publik, kakak Jordy Onsu itu malah bercanda.

    “Ah ada-ada aja,” ucap Ruben sembari menghindar.

    Sementara itu, Ivan Gunawan yang saat itu menggelar acara sempat menyambut kedatangan Desy dan Ruben.

    Dari sorot mata Ivan, tampak dirinya merasa bahagia dengan kedatangan sang sahabat di pagelarannya yang bertajuk ‘Garis Poetih Raya Festival 2025’.

    Ia pun mengaku Ruben akhirnya menyempatkan hadir di event-nya.

    Lantaran diakuinya, sang presenter itu jarang mau menghadiri undangan fashion show-nya selama ini.

    “Terharu deh, lu kan jarang dateng,” ucapnya di hadapan Ruben dan Desy.

    Momen Ruben dan Desy selama even berlangsung pun sempat menyita perhatian tamu undangan yang hadir.

    Terlebih para artis yang hadir, ikut megunggah foto bersama Ruben dan Desy.

    Sebut saja pedangdut Iis Dahlia, juga membagikan foto selfie bersama di tengah event berlangsung.

    Postingan itu dibagikan lewat akun Instagram Story pribadinya, @isdadahlia.

    Iis Dahlia membagikan momen bersama Ruben Onsu dan Desy (Instagram)

    Pada kesempatan lain, Ivan juga sempat disinggung terkait kabar Ruben dan Desy sudah pacaran.

    Ia pun mengaku kaget bahkan baru mendengar kabar tersebut dari wartawan.

    “Gue kemarin ada acara di PIM, tahu-tahu ada wartawan nanyain gue. Lu (Ruben) pacaran sama Desy Ratnasari?” ujar Ivan Gunawan dalam program Brownis yang dikutip dari YouTube Trans TV Official.

    Enggan menjawab Ivan, Ruben memilih diam.

    Bahkan ia berkelak untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi apapun.

    Dirinya malah meminta Ivan bertanya langsung pada Desy.

    “Apa sih lo? Lo tanya dianya, udah tanya dia belum?” ucap Ruben.

    Ruben Onsu (Instagram @ruben_onsu)

    Setelah didesak Ivan berkali-kali, Ruben Onsu pun akhirnya buka suara. 

    Namun ia masih enggan memberikan klarifikasi perihal kabar hubungan asmaranya kini.

    Ia malah menjelaskan soal momen tukar kadonya dengan Desy.

    “Desy (ulang tahun) Desember. Dia dari ulang tahun umroh terus jalan-jalan. Nah, baru itu (punya kesempatan) gue ketemu. Ngerti gak?” pungkas Ruben Onsu.

    Seperti diketahui, Onsu belum lama ini memamerkan kedekatan dengan Desy pada awal Januari 2025.

    “Lo ada ape sama Desy Ratnasari?” kata Ivan Gunawan.

    Alih-alih memberikan klarifikasi, Ruben Onsu mulanya sempat salah tingkah menahan malu.

    Sosok Desy Ratnasari

    Hj. Desy ratnasari, M. Si, M. Psi atau yang akrab dengan nama Desy Ratnasari merupakan seorang artis yang juga seorang politisi.

    Desy Ratnasari lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 12 Desember 1973.

    Desy Ratnasari merupakan putri pasangan HM Syaminan dan Mulyanah yang menghabiskan masa kecilnya di Kota Sukabumi.

    Lulus dari SMA Negeri 3 Sukabumi tepatnya pada tahun 1992, Desy Ratnasari memilih merantau ke Jakarta untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

    Pada tahun 1999, Desy Ratnasari sempat menikah dengan Ir. Trenady Pramudya.

    Namun pernikahan pertama Desy ini hanya seumur jagung.

    Tahun 2000 Desy Ratnasary dan Ir. Trenady Pramudya resmi bercerai.

    Tahun 2001, tepatnya pada tanggal 19 Desember, Desy kembali menikah dengan seorang pengusaha yakni Sammy hamzah.

    Dari pernikahannya ini, Desy Ratnasari dikaruniai seorang anak bernama Nasywa Nathania Hamzah.

    Lagi-lagi Desy harus menjadi seorang janda setelah bercerai pada 16 Maret 2003.

    Perjalanan Karier

    Diusianya yang saat itu masih 14 tahun, Desy Ratnasari memulai kariernya didunia hiburan.

    Saat itu, Desy Ratnasari menjajal dunia model dengan mengikuti ajang pemilihan Gadis Sampul tahun 1987.

    Desy Ratnasari berhasil menjadi runner up sekaligus mengungguli rekan-rekan seangkatannya yang kini juga menjadi artis papan atas.

    Salah satunya adalah Bella Saphira.

    Setahun setelah itu, Desy Ratnasari mendapatkan tawaran akting dalam serial ‘Jendela Rumah Kita’.

    Sinetron yang tayang di TVRI ini rupanya membuka peluang dan juga keberuntungan Desy Ratnasari.

    Sukses dengan dunia akting, Desy Ratnasari menjajal dunia tarik suara.

    Lagu Desy Ratnsari yang cukup fenomenal adalah Tenda Biru ciptaan musisi Wahyu WHL.

    Desy Ratnasari (www.kkbox.com)

    Selain dunia keartisan, Desy Ratnasari juga sempat berkecimpung didunia pendidikan.

    Tepatnya pada tahun 2012, Desy Ratnasari mulai menjadi dosen honorer Fakultas Psikology di Atmajaya.

    Tahun 2013, Desy Ratnasari terjun ke dunia politik dan bergabung menjadi kader Partai Amanat Nasional (PAN).

    Tahun 2014, Desy Ratnasari berhasil terpilih menjadi anggota DPR-RI periode 2014-2019. 

    Pendidikan

    TK Aisyiyah Bustanul Athfal Sukabumi, tahun 1980
    SDN Cikole 1 Sukabumi, tahun 1986
    SMPN 2 Sukabumi, tahun 1989
    SMAN 3 Sukabumi, tahun 1992
    S1 Psikologi, UNIKA Atma Jaya Jakarta, tahun 2002
    S2 Psikologi Terapan, Universitas Indonesia, Jakarta, tahun 2005
    S2 Profesi Psikologi UNIKA Atma Jaya Jakarta , tahun 2010

    Penghargaan

    Juara II GADIS Sampul 1988
    1992 Best actress, readers choice Tabloid Citra 30th TVRI Anniv. (LTB)
    1993 Most Wanted Actress, readers choice Tabloid Nyata (Jawa Pos)
    1994 Leading actress nominee, drama FSI (Buku Harian)
    1995 Leading actress nominee, drama FSI (Saat Memberi Saat Menerima)
    1996 – Kaset Emas Anugrah HDX Award – Best Selling album (Tenda Biru)
    Platinum Incetec Malaysia (Tenda Biru)
    Favorite Actress Vista TV
    1997 – Bintang Favorit LUX
    Most Wanted Artist of the Year “ KISS, Indosiar
    Vidia Trophy for best supporting role, drama FSI (Bukan Perempuan Biasa)
    1997 – Favorite TV Star, Panasonic Award
    1998 – supporting role actress nominee, drama FSI (Kado Istimewa)
    1998 – Favorite Sinetron Actress, YESS!! Magazine – Aneka Magazine Award
    1999 – Favorite TV Drama Actress, Panasonic Award (Cinta)
    Favorite TV Star 1999, Panasonic Award
    Aktris Terheboh for the year 3rd anniv. KISS, Indosiar
    2001 – Nominasi AMI Sharp Award, Kategori Penyanyi Pop Wanita Terbaik (Menyesal)
    Nominasi SCTV Awards, Kategori Aktris Ngetop 2003 “Cinta Tiada Akhir”
    Nominasi SCTV Awards, Kategori Aktris Ngetop 2005 “Malin Kundang”
    Nominasi Panasonic Awards ” Artis Terfavorit 2006 ”
    2008 – Duta Larasita
    Nominasi Panasonic Gobel Awards “Pembawa Acara Talkshow Terfavorit 2010”
    2012 – Duta Badak Jawa

    —– 

    Berita Jatim dan berita seleb lainnya.