Xcloud.id

Kementrian Lembaga: TVRI

  • Hangatnya Pertemuan Prabowo dan Erdogan, Hujan-hujanan hingga Peluk Perpisahan

    Hangatnya Pertemuan Prabowo dan Erdogan, Hujan-hujanan hingga Peluk Perpisahan

    Hangatnya Pertemuan Prabowo dan Erdogan, Hujan-hujanan hingga Peluk Perpisahan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Beragam momen kehangatan tersaji dalam kunjungan
    Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan
    di Indonesia pada Selasa (11/2/2025) hingga Rabu (12/2/2025) kemarin.
    Tidak tanggung-tanggung, Presiden Prabowo Subianto sebagai tuan rumah turun langsung menyambut kedatangan Erdogan hingga mengantarnya saat pulang meninggalkan Indonesia.
    Prabowo pun menyebut Erdogan sebagai seorang sahabat dan saudara, serta memberikan cendera mata kepada Erdogan yang sudah lebih dari 20 tahun berkuasa di Turkiye.
    Bahkan, Prabowo menyambut Erdogan setibanya di landasan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (11/2/2025), meski cuaca saat itu sedang turun hujan.
    Hujan-hujanan menyambut Erdogan
    Prabowo menyambut langsung Erdogan dan istri, Emine Erdogan, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Selasa petang sekitar pukul 18.30 WIB.
    Aksi Prabowo ini boleh dikatakan jarang terjadi karena biasanya pemimpin negara disambut oleh menteri saat tiba di Indonesia.
    Prabowo bahkan rela hujan-hujanan guna menyambut Erdogan tepat ketika Erdogan menginjakkan kaki di Indonesia.
    Momen hangat pun terpampang karena Erdogan sebagai tamu justru memayungi Prabowo, sang tuan rumah, ketika ia berjalan dari pesawat menuju mobil yang akan mengantarnya ke penginapan.
    Pihak Istana mengungkap Presiden RI sangat dekat dengan Presiden Turkiye hingga rela kehujanan demi menyambut kedatangannya.
    “Presiden Prabowo sangat dekat dengan Presiden Erdogan,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, dalam keterangan tertulis, Selasa.
    Yusuf menyebut, langkah Prabowo menyambut kedatangan Erdogan di landasan Lanud Halim Perdanakusuma adalah bentuk penghormatan.
    Saking dekatnya mereka, Prabowo pun sampai masuk satu mobil untuk mengantar Erdogan ke tempat penginapannya di Indonesia.
    “Bahkan, Presiden Prabowo mengantar Presiden Erdogan dalam satu mobil menuju tempatnya bermalam,” kata dia.
    Disambut meriah
    Pada hari kedua kunjungan Erdogan ke Indonesia, Prabowo menyiapkan upacara kenegaraan di Istana Kepresidenan Bogor untuk menyambut orang nomor satu di Turkiye itu.
    Ketibaan Erdogan di Kompleks Istana Bogor pun disambut dengan meriah.
    Pasukan yang terdiri dari 75 orang penunggang kuda disertakan mengiring datangnya rangkaian kendaraan yang dinaiki Erdogan hingga menuju lokasi upacara.
    Setibanya Erdogan di sekitar halaman yang menjadi tempat acara, ribuan prajurit sudah siaga di halaman untuk hadiri upacara kenegaraan.
    Erdogan juga disambut ratusan anak-anak sekolah yang membawa bendera Indonesia dan Turkiye serta meneriakan ucapan selamat datang dalam bahasa Turkiye.
    Selain itu, Prabowo juga sudah berdiri di sisi halaman upacara untuk menyambut langsung Presiden Turkiye setelah keluar dari mobil.
    Upacara dimulai dengan 21 dentuman meriam dan dilanjutkan pemutaran lagu kebangsaan dari kedua negara.
    Setelahnya, Prabowo mengajak Erdogan melakukan inspeksi pasukan. Dengan gagah, mereka pun berkeliling lapangan mengitari pasukan yang sedang berbaris rapi.
    Sapaan sahabat
    Selepas upacara, Prabowo dan Erdogan melakukan perbincangan empat mata atau disebut tete-a-tete secara internal.
    Kemudian, barulah digelar pertemuan bilateral antara kedua kepala negara dan jajaran
    Dalam pertemuan bilateral itu, Prabowo menyapa Erdogan sebagai sahabat dan saudaranya.
    “Yang saya hormati dan yang saya muliakan. Sahabat saya, saudara saya, Presiden Republik Turkiye yang mulia, Saudara Recep Tayyip Erdogan, beserta seluruh delegasi dari Republik Turkiye yang saya hormati,” ujar Prabowo membuka pertemuan.
    Prabowo menyambut baik kunjungan Erdogan ke Indonesia dan menyebut kedatangan Erdogan sebagai sebuah kehormatan.
    Kepala Negara juga mengungkapkan, ini adalah tahun ke-75 hubungan diplomatik antara Indonesia dan Turkiye.
    Menurut Prabowo, hubungan batin kedua negara cukup dalam lantaran hubungan Indonesia dan Turkiye sudah berjalan cukup lama sejak masa Kekaisaran Usmani Ottoman.
    “Seharusnya saya yang terlebih dahulu datang dalam kunjungan resmi ke Turkiye karena Presiden Erdogan adalah dari segi pengabdian adalah senior, seorang presiden yang senior, tapi saya berterima kasih atas kedatangan Yang Mulia,” kata Prabowo.
    Pertemuan kedua pemimpin negara dilanjutkan dengan acara makan siang antara Erdogan dan Prabowo yang diikuti ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM).
    Menurut Yusuf, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hingga Presiden PKS Ahmad Syaikhu turut hadir dalam jamuan makan siang tersebut.
    “Iya betul. Bukan hanya Ketum Nasdem tetapi juga Para Ketum Partai Koalisi diundang Presiden Prabowo,” ucap Yusuf.
    Ketua umum partai politik pendukung pemerintahan Prabowo itu diundang dalam rangka menghormati Erdogan.
    Tukar cendera mata
    Kunjungan Erdogan dan Prabowo juga diisi dengan saling tukar cendera mata. Masing-masing pemimpin negara itu memberikan dua kenang-kenangan.
    Prabowo memberikan kenang-kenangan berupa senapan produksi Pindad dan sebuah keris.
    Dia menjelaskan bahwa senapan produksi Pindad itu asli dibuat oleh Indonesia.
    “Ini adalah produksi industri kami,” kata Prabowo kepada Erdogan.
    “Untuk saya?” tanya Erdogan kepada Prabowo.
    “Ya, ini untukmu,” ujar Prabowo.
    Senapan dimaksud yakni senjata SS2-V4A2 produksi Pindad berjenis Senapan Serbu Kaliber 5.56×45 MM. Senapan itu dibubuhi tulisan nama Erdogan sebagai Presiden Turkiye.
    Selain senapan, Prabowo juga memberikan keris bali gegodohan berwarna kuning emas kepada Erdogan.
    Sementara itu, Erdogan memberikan Prabowo dua cendera mata, yaitu sepasang vas berukuran kecil dan besar dengan warna putih dan bergambar bunga bernuansa ungu dan emas.
    Kenang-kenangan lainnya adalah sebuah karya seni dalam pigura bertuliskan puisi berbahasa Arab.
    Puisi itu berisi doa dan rasa syukur masyarakat Jawa kepada Sultan Abdulmecid Khan dan Muhammad Hasib Pasha, Gubernur Hijaz dan Syakh Al-Haram.
    “Puisi doa dan rasa syukur masyarakat Jawa kepada Sultan Abdulmecid Khan dan kepada Muhammad Hasib Pasha, Gubernur Hijaz dan Syakh Al-Haram, yang telah menjamin keamanan dan kedamaian tanah suci serta kesejahteraan umat dengan pemerintahannya yang adil,” demikian bunyi tulisan itu setelah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.
    Dalam kunjungan Erdogan ke Istana Bogor, tampak juga momen hangat kedua kepala negara saling berpegangan tangan sambil berjalan bersama.
    Momen itu terjadi saat Prabowo dan Erdogan selesai melakukan
    high level meeting
    dan sedang melihat cendera mata yang saling diberikan oleh kedua tokoh tersebut.
    Peluk hangat
    Setelah menjalani rangkaian pertemuan dengan Prabowo di Indonesia, Erdogan langsung meninggalkan Indonesia pada Rabu kemarin malam.
    Kepulangan Erdogan ini pun kembali diantar oleh Presiden RI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Pasukan bersenjata pun memberikan salam hormat senjata kepada Erdogan.
    Setibanya di Halim, Erdogan memeluk Prabowo beberapa detik saat turun dari mobil di depan karpet merah menuju tangga pesawat.
    Prabowo membalas pelukan itu dengan menepuk punggung Erdogan. Setelah berpelukan, Prabowo dan Erdogan berjalan di atas karpet merah menuju tangga pesawat.
    Respons Erdogan
    Di hadapan Prabowo, Erdogan mengucapkan terima kasih atas penyambutan yang luar biasa dari Indonesia.
    “Saya berterima kasih kepada Yang Mulia beserta seluruh jajaran atas penyambutan yang luar biasa ini,” kata Erdogan.
    Erdogan lantas menyebut bahwa Indonesia sebagai saudara dan negara sahabat. Ia menceritakan, terakhir kali mengunjungi Indonesia pada 2022 saat menghadiri ajang G20.
    Dalam kunjungannya kali ini, Erdogan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto.
    Kedatangannya ini juga dalam rangka memperingati 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara.
    Dalam kesempatan ini, Erdogan juga menyebut relasi sejarah antara Turkiye dan Indonesia sudah berlangsung sejak ratusan tahun silam.
    “Tahun ini kita memperingati 75 tahun hubungan diplomatik antara Turkiye dan Indonesia. Akan tetapi, hubungan sejarah kita telah lebih berlangsung sejak 400 tahun lamanya,” katanya.
    Adapun pertemuan ini membuahkan banyak perjanjian kerja sama dari berbagai aspek kehidupan, berikut daftarnya
    1. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Agama dan Kepala Bidang Urusan Agama Republik Turkiye Tentang Kerja Sama di Bidang Layanan Keagamaan dan Pendidikan Keagamaan
    2. Memorandum Kerja Sama antara Kementerian ESDM dan Kementerian ESDM Turkiye di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
    3. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan Tinggi antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI dan Dewan Pendidikan Tinggi Republik Turkiye
    4. Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Turkiye pada Kerja Sama bidang Kesehatan dan Ilmu Kedokteran
    5. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Strategis di Bidang Industri Pertahanan Antara Kementerian Pertahanan RI dan Sekretariat Industri Pertahanan Kepresidenan Republik Turkiye
    6. Memorandum Saling Pengertian Antara Kementerian Perdagangan RI dan Kementerian Perdagangan Republik Turkiye Tentang Peningkatan Kerja Sama di Bidang Perdagangan
    7. Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Turkiye tentang Kerja Sama di Bidang Pertanian
    8. Surat Pernyataan Kehendak Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Turkiye tentang Promosi dan Fasilitas Investasi
    9. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Industri dan Teknologi Republik Turkiye tentang Pembentukan Komite Bersama Untuk Kerja Sama Industri
    10. Perjanjian Joint Venture antara Republikorp dan Baykar Untuk Pembuatan Pabrik Drone di Indonesia
    11. Protokol Kerja Sama Antara Turkish Radio Television Corporation (TRT) dan Lembaga Penyiaran Publik Televisi RI (LPP TVRI) di Bidang Televisi
    12. Nota Kesepahaman Antara Turkish Radio Television Corporation (TRT) dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) di Bidang Radio
    13. Perjanjian Kerja Sama Antara Anadolu Ajansi (AA) dan Kantor Berita Antara Indonesia
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR sebut pembatalan PHK pegawai TVRI dan RRI langkah tepat

    Anggota DPR sebut pembatalan PHK pegawai TVRI dan RRI langkah tepat

    “Suara penyiar RRI yang viral saat bercerita kegundahan hatinya sepertinya didengar Presiden. Terima kasih Pak Presiden. Setahu saya sesungguhnya Presiden menyebut efisiensi ini bukan untuk menghilangkan atau mem-PHK karyawan, honorer, atau outsourci

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menilai bahwa keputusan pembatalan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI terhadap sejumlah pegawainya merupakan langkah yang tepat.

    Dia mengatakan bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 seharusnya dipahami seluruh jajaran pemerintah, karena efisiensi anggaran tidak termasuk belanja pegawai.

    “Senang mendengar bahwa karyawan TVRI dan RRI batal di-PHK, batal dirumahkan, dan tak ada gaji yang dikurangi. Tak terbayang jika mereka harus berhenti kerja beberapa pekan jelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri,” kata Bane di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

    Komisi VII DPR RI pada Rabu ini menggelar rapat dengan sejumlah lembaga penyiaran, yakni TVRI, RRI, hingga LKBN ANTARA, dan juga Badan Standarisasi Nasional (BSN) guna membahas restrukturisasi dari efisiensi anggaran sesuai kebijakan pemerintah.

    Dalam rapat itu, dibahas juga mengenai adanya PHK kepada sejumlah kontributor atau jurnalis lepas di TVRI dan RRI, karena hal itu disoroti publik. Terlebih lagi muncul unggahan di media sosial mengenai penyiar RRI yang “dirumahkan”.

    Lewat rapat tersebut, Bane menilai bahwa “suara” penyiar RRI itu berdampak baik.

    “Suara penyiar RRI yang viral saat bercerita kegundahan hatinya sepertinya didengar Presiden. Terima kasih Pak Presiden. Setahu saya sesungguhnya Presiden menyebut efisiensi ini bukan untuk menghilangkan atau mem-PHK karyawan, honorer, atau outsourcing,” kata dia.

    Di sisi lain, dia pun menyoroti komunikasi publik pemerintah yang terkesan baru merespons masalah setelah “viral” di masyarakat. Jika tak segera dibenahi, menurut dia, suatu permasalahan akan menumbuhkan keraguan publik pada kemampuan pemerintah.

    “Viralkan, pasti dibatalkan sepertinya jadi pilihan. Warung dilarang ecer LPG 3 Kg, protes viral, kebijakan pun batal. Rumahkan pegawai honorer, protes viral, kebijakan pun batal,” kata dia.

    Dia pun khawatir bahwa keraguan itu akan dirasakan oleh para pelaku usaha. Jika keraguan itu terjadi di dunia usaha, menurut dia, maka hal tersebut akan berdampak pada visi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dirut RRI: Tak Ada Lagi Pemotongan Gaji dan Honor Pegawai Akibat Efisiensi Anggaran – Page 3

    Dirut RRI: Tak Ada Lagi Pemotongan Gaji dan Honor Pegawai Akibat Efisiensi Anggaran – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Rapat Komisi VII DPR RI tak hanya menyepakati pembatalan pemecatan para kontributor TVRI dan RRI, rapat hari ini, Rabu (12/2/2025) juga menyepakati tidak ada lagi pemotongan honor para kontributornya dan mengambalikan honor seperti sedia kala.

    “Pemotongan gaji itu dikembalikan semuanya. Namanya honor ya. Karena kalau namanya kontributor, itu dibayar berdasarkan per item. Enggak ada (pemotongan honor lagi),” ujar Direktur Utama LPP RRI atau Dirut RRI Hendrasmo usai rapat bersama direksi Komisi VII, Rabu (12/2/2025).

    Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay juga memastikan tak ada lagi pemecatan pegawai dari TVRI dan RRI usai ada rekonstruksi anggaran 2025.

    Dia mengatakan, pembatalan PHK itu juga berlaku tak hanya bagi kontributor melainkan juga staf kebersihan dan keamanan.

    “Semua (tanpa terkecuali), semua pegawai yang ada, yang tadi disepakati, semuanya kembali (bekerja),” kata Saleh usai rapat bersama direksi TVRI dan RRI, Rabu (12/2/2025).

    Sebelumnya, Saleh menegaskan hasil rekontruski anggaran 2025 terkait efisiensi anggaran TVRI dan RRI, dipastikan tak ada pemecatan atau PHK pegawai dan juga pemotongan honor di dua media milik pemerintah itu.

    “Tidak ada pengurangan bahkan perumahan atau merumahkan kontributor daerahnya, bahkan pemotongan honor pun tidak boleh. Nah itu sudah disepakati dan sudah ditetapkan dalam keputusan rapat. h,” kata Saleh usai rapat Komisi bersama TVRI dan RRI, Rabu (12/2/2025).

    “Sehingga dengan demikian, berita-berita yang berkembang di media sosial bisa kita neutralisir dengan benar. Sehingga tidak ada kelihatan bahwa dampak efisiensi dari anggaran ini berdampak pada pengurangan karyawan,” sambung Saleh.

     

    TVRI dan RRI dipastikan batal melakukan pemecatan atau PHK terhadap para pegawainya. Keputusan ini diambil usai bertemu dengan Komisi VII DPR RI.

  • Komisi VII DPR Akan Kunjungi Daerah, Periksa Dugaan PHK Kontributor TVRI

    Komisi VII DPR Akan Kunjungi Daerah, Periksa Dugaan PHK Kontributor TVRI

    Komisi VII DPR Akan Kunjungi Daerah, Periksa Dugaan PHK Kontributor TVRI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Komisi VII DPR
    RI berencana melakukan kunjungan kerja (kunker) ke sejumlah daerah untuk menyelidiki dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap kontributor
    TVRI
    .
    Ketua Komisi VII, Saleh Partaonan Daulay menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan tidak ada pekerja yang menjadi korban dari kebijakan
    efisiensi anggaran
    .
    “Kami akan mengadakan kunjungan kerja spesifik ke media seperti TVRI, RRI, dan Antara,” kata Saleh dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
    “Ini sudah dijadwalkan sebelumnya, bukan karena isu ini saja,” ujarnya lagi.
    Adapun kunjungan tersebut akan dilakukan ke daerah-daerah tempat
    kontributor TVRI
    bekerja.
    “Kami akan datang ke daerah, tapi belum bisa kami umumkan lokasinya,” kata Saleh.
    Dia mengatakan, tujuan kunker itu untuk memastikan soal isu pemecatan yang dilakukan oleh TVRI.
    “Kami ingin mengecek, ada atau tidak PHK terhadap kontributor,” ujar Saleh.
    “Siapa pun orangnya, tidak boleh dipecat karena anggarannya sudah kembali dan Kementerian Keuangan sudah memperingatkan bahwa pekerja tidak boleh menjadi korban,” katanya lagi.
    Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Erna Sari Dewi menyoroti perihal anggaran yang sudah terekonstruksi untuk TVRI sebesar Rp 450 miliar.
    Dia menekankan bahwa anggaran tersebut harus diprioritaskan untuk membayar hak-hak kontributor yang selama ini mengalami kesulitan ekonomi.
    “Saya tidak suka
    lip service
    . Saya ingin tahu berapa jasa kontributor se-Indonesia yang digunakan TVRI dan berapa anggaran yang dialokasikan untuk membayar mereka. Saya sendiri mantan penyiar TVRI, saya tahu penderitaan mereka. Gaji mereka kecil, bahkan di bawah UMR dari dulu sampai sekarang,” ujar Erna.
    Dia mengungkapkan bahwa dulu seorang kontributor TVRI dibayar Rp 100.000 per berita, namun setelah kebijakan efisiensi, angka tersebut turun menjadi Rp 50.000.
    “Dapat apa? Bagi kita di ruangan ini, Rp 1 juta mungkin tidak berarti, tapi bagi mereka itu uang yang sangat berarti untuk memberi makan anak dan membayar pendidikan,” katanya.
    Erna menegaskan bahwa efisiensi anggaran seharusnya tidak hanya dipahami sebagai pemangkasan angka dalam tabel keuangan, tetapi juga harus memperhatikan efektivitas dan kesejahteraan pekerja.
    “Efisiensi bukan sekadar soal pemotongan anggaran, tetapi bagaimana pekerjaan bisa tetap berjalan secara efektif dan efisien. Jangan sampai semua hanya sekadar diketatkan tanpa solusi yang adil bagi pekerja,” ujar Erna.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo dan Erdogan Sepakati 13 Kerja Sama, Ini Daftarnya

    Prabowo dan Erdogan Sepakati 13 Kerja Sama, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengaku telah menyepakati sejumlah kerja sama setelah melaksanakan pertemuan High Level Strategic Council dengan Presiden Turki, Recep Tayyib Erdogan.

    Prabowo mengatakan bahwa dalam diskusi bersama Erdogan dan delegasi pertemuan berlangsung sangat intensif, dan produktif. Kedua Negara pun memiliki komitmen yang sama untuk memperkokoh kemitraan.

    Hal ini disampaikannya saat memberikan keterangan pers bersama Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdoğan usai melaksanakan pertemuan High Level Strategic Council di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu (12/2/2025).

    “Kemitraan ini adalah untuk kemakmuran rakyat kedua negara, dan juga untuk bekerja demi tatanan dunia baru yang lebih baik mengarah ke perdamaian dan stabilitas dunia,” ucapnya dalam forum itu.

    Prabowo memerinci bahwa dalam bidang ekonomi dan perdagangan kedua Negara berkomitmen untuk meningkatkan perdagangan dengan saling menguntungkan kedua negara juga mempercepat finalisasi kesepakatan CEPA.

    Prabowo dan Erdogan pun sepakat guna memperluas akses pasar bagi produk-produk kedua negara.

    Selain itu, dia melanjutkan bahwa Indonesia dan turki akan memperkuat kerja sama pertahanan dan keamanan. Termasuk pendidikan dan latihan bagi personel angkatan bersenjata kita, kerja sama intelejen, dan kontra terorisme. 

    “Kami sepakat untuk juga tingkatkan produksi bersama dan kerja sama di industri pertahanan di bidang kesehatan kami juga ingin tingkatkan kerja sama,” katanya. 

    Lalu, dia melanjutkan bahwa di bidang hubungan internasional, kedua negara menegaskan bahwa indonesia dan turki berpandangan tetap bahwa solusi perdamaian di Palestina, Suriah, dan Ukraina serta Rusia. Khususnya, Palestina melalui kemerdekaan dengan solusi dua negara atau two state solution. 

    “Saya sangat gembira bahwa kunjungan ini sangat produktif. Kunjungan presiden Erdogan adalah babak baru dalam kemitraan strategis kami dan akan menjadi momentum sejarah menuju 100 tahun kemitraan indonesia dan turki pada 2050,” pungkas Prabowo.

    Berikut 13 Kesepakatan Antara Pemerintah Indonesia dan Turki:

    1. Memorandum Saling Pengertian Antara Kementerian Agama dan Kepala Bidang Urusan Agama Republik Turki Tentang Kerja Sama Di Bidang Layanan Keagamaan dan Pendidikan Keagamaan.

    2. Memorandum Kerja Sama Antara Kementerian ESDM dan Kementerian ESDM Turki di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

    3. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan Tinggi Antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI dan Dewan Pendidikan Tinggi Republik Turki

    4. Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Turki pada Kerja Sama bidang Kesehatan dan Ilmu Kedokteran

    5. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Strategis di Bidang Industri Pertahanan Antara Kementerian Pertahanan RI dan Sekretariat Industri Pertahanan Kepresidenan Republik Turki

    6. Memorandum Saling Pengertian Antara Kementerian Perdagangan RI dan Kementerian Perdagangan Republik Turki Tentang Peningkatan Kerja Sama di Bidang Perdagangan

    7. Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Turki tentang Kerja Sama di Bidang Pertanian

    8. Surat Pernyataan Kehendak Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Turki tentang Promosi dan Fasilitas Investasi

    9. Memorandum Saling Pengertian Antara Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Industri dan Teknologi Republik Turki tentang Pembentukan Komite Bersama Untuk Kerja Sama Industri.

    10. Perjanjian Joint Venture Antara Republikorp dan Baykar Untuk Pembuatan Pabrik Drone Di Indonesia

    11. Protokol Kerja Sama Antara Turkish Radio Television Corporation (TRT) dan Lembaga Penyiaran Publik Televisi RI (LPP TVRI) di Bidang Televisi

    12. Nota Kesepahaman Antara Turkish Radio Television Corporation (TRT) dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) di Bidang Keradioan

    13. Perjanjian Kerja Sama Antara Anadolu Ajansi  (AA) dan Kantor Berita Antara Indonesia

  • Komisi VII tegaskan efisiensi anggaran tak boleh memecat pegawai

    Komisi VII tegaskan efisiensi anggaran tak boleh memecat pegawai

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah terhadap kementerian dan lembaga tidak boleh menimbulkan pemecatan terhadap para pegawainya, maupun pegawai honorer atau pegawai lepas.

    Permintaan itu disampaikan Komisi VII DPR RI ketika menggelar rapat dengar pendapat dengan LPP TVRI dan LPP RRI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, saat adanya isu pegawai yang dirumahkan imbas efisiensi. Para legislator yang membidangi sektor penyiaran itu pun meminta pegawai TVRI dan RRI yang dirumahkan, kembali bekerja dan berpenghasilan.

    “Jadi kalau ada nanti terjadi ‘perumahan’ pegawai, ini berarti Bapak melanggar kesepakatan,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty.

    Dia mengatakan bahwa restrukturisasi yang kembali menambah anggaran yang diblokir itu seharusnya tidak mengganggu anggaran belanja pegawai. Sehingga, kata dia, jangan sampai pemotongan anggaran dilakukan terhadap hal yang menyangkut kesejahteraan masyarakat secara umum.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan bahwa pemotongan anggaran dari kebijakan efisiensi itu justru bisa menjadi hikmah dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena efisiensi itu akan menimbulkan paradigma baru bahwa anggaran yang digunakan harus tepat sasaran.

    Menurut dia, pemerintah pun sudah menginstruksikan agar pemotongan anggaran dilakukan terhadap aspek-aspek tertentu, contohnya alat tulis kantor dan perjalanan dinas. Untuk itu, dia pun meminta agar pemotongan anggaran tetap berada di dalam koridor tersebut, bukan justru memotong anggaran belanja pegawai yang menimbulkan pemecatan.

    “Bahwa perjalanan Bapak-Bapak yang mungkin tadinya dikurangi, ya itu fungsi efisiensi, kita tahu efisiensi ada berbagai komponennya,” kata Lamhot.

    Sementara itu, Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno memastikan bahwa tidak akan lagi mengeluarkan kebijakan yang memutuskan hubungan kerja atau “merumahkan” pegawainya. Dia mengatakan hal itu akan disampaikan ke seluruh Kepala Stasiun TVRI daerah, agar para pegawainya bisa kembali bekerja dan berpenghasilan.

    Dia mengungkapkan bahwa ada sekitar 100 orang kontributor atau jurnalis lepas yang sempat “dirumahkan” karena efisiensi, dari total 402 orang kontributor yang dimiliki.

    “Memang ini hanya terjadi di daerah, kalau di pusat tidak ada. Kami tidak melakukan apapun terkait outsourcing, driver, satpam, tidak ada. Jadi memang adanya di daerah,” kata Iman.

    Senada dengan Iman, Direktur LPP RRI I Hendrasmo memastikan bahwa pihaknya memutuskan bakal meniadakan pemutusan hubungan kerja dengan para kontributornya. Dia pun meminta setiap kepala satuan kerja RRI agar lebih kreatif dalam menanggulangi pemangkasan anggaran.

    “Karena masih ada pos-pos yang bisa digunakan untuk membiayai kontributor, misalnya dari perjalanan dinas,” kata Hendrasmo.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • 5 "Bagaimana Bisa Negara Memberi Makan Anak-anak, Sementara Orangtuanya Kehilangan Pekerjaan?" Nasional

    5 "Bagaimana Bisa Negara Memberi Makan Anak-anak, Sementara Orangtuanya Kehilangan Pekerjaan?" Nasional

    “Bagaimana Bisa Negara Memberi Makan Anak-anak, Sementara Orangtuanya Kehilangan Pekerjaan?”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Komisi VII DPR RI
    menyoroti isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di
    TVRI
    dan
    RRI
    yang dikabarkan berdampak pada sekitar 1.000 pekerja media, termasuk kontributor, penyiar lepas, tenaga keamanan, serta tenaga teknis lainnya.
    Anggota Komisi VII dari Fraksi PDIP, Putra Nababan, mengkritisi kebijakan pemangkasan anggaran yang dinilai lebih dulu menyasar tenaga kerja ketimbang belanja lainnya.
    Ia mempertanyakan transparansi dari jajaran direksi kedua lembaga penyiaran publik tersebut.
    “Kami menyaksikan video viral dari seorang penyiar RRI di Ternate yang menyampaikan keluhan terkait PHK, dan video itu sudah ditonton hampir 1 juta orang. Namun, di hadapan kami, Direktur Utama mengatakan tidak ada PHK. Ini perlu diklarifikasi,” ujar Putra di DPR RI, Rabu (12/2/2025).
    Putra menegaskan bahwa tenaga kontributor dan pekerja harian seharusnya diprioritaskan dalam alokasi anggaran, bukan justru menjadi korban efisiensi.
    “Kami khawatir sebelum rekonstruksi dilakukan, direksi memprioritaskan pemangkasan di level bawah, sementara belanja lain tetap berjalan,” jelasnya.
    “Seharusnya pemotongan anggaran dimulai dari atas, bukan langsung ke tenaga kerja,” tegasnya.
    Ia juga mengkritik
    framing
    yang beredar di lapangan, di mana pemangkasan anggaran disebut-sebut akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
    “Jangan sampai masyarakat dipaksa memilih antara program MBG atau pekerjaan mereka. Ini mismanagement narasi. Bagaimana bisa negara memberi makan anak-anak, sementara orang tuanya kehilangan pekerjaan?” katanya.
    Menurut Putra, pekerja media di daerah memiliki militansi tinggi meskipun bekerja tanpa perlindungan asuransi.
    Oleh karena itu, ia meminta agar dalam proses rekonstruksi, TVRI dan RRI memastikan tidak ada PHK bagi tenaga kerja, baik yang berstatus tetap maupun tidak tetap.
    “Saya ngobrol sama mereka, kerja teman-teman kontributor, koresponden, itu militan dan tanpa asuransi. Itu kerja mereka, saya tahu persis,” tegas mantan pembawa berita itu.
    Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, turut menanggapi isu ini dengan meminta pihak TVRI dan RRI segera mengambil langkah konkret untuk menenangkan para pekerja yang cemas kehilangan pekerjaan.
    “Ini menjelang Ramadhan, bagaimana perasaan mereka yang terancam PHK? Kita ingin mereka bisa tetap fokus bekerja dan berkontribusi,” ujar Saleh.
    Ia meminta agar keputusan terkait tenaga kerja segera ditinjau kembali, mengingat banyak pekerja yang sudah merasa waswas dan “megap-megap” karena ketidakpastian status mereka.
    “Saya minta itu memang nanti secara internal, yang tadinya sudah megap-megap ini karena memang merasa siap-siap untuk keluar, itu langsung diberitahukan, kembalikan mereka. Ini menjelang Ramadhan, ngerti nggak?” ujarnya.
    “Menjelang Ramadhan itu, gimana pikiran mereka? Jadi mudah-mudahan pada saat Ramadhan ini mereka tetap bisa fokus bekerja untuk mengembangkan dan berkontribusi,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • IJTI Menyayangkan Pemangkasan Anggaran TVRI dan RRI

    IJTI Menyayangkan Pemangkasan Anggaran TVRI dan RRI

    loading…

    Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Herik Kurniawan. Foto/Dok SindoNews

    JAKARTA – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia ( IJTI ) menyayangkan atau menyesalkan keputusan pemangkasan anggaran Lembaga Penyiaran Publik TVRI dan RRI. IJTI merespons kabar TVRI dan RRI telah merumahkan para kontributor dan pegawai kontrak di berbagai daerah sebagai dampak dari kebijakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran di kementerian/lembaga.

    “IJTI menyesalkan keputusan pemangkasan anggaran TVRI dan RRI. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan mencerahkan publik di tengah maraknya disinformasi dan hoaks,” kata Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Herik Kurniawan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/2/2025).

    Dia mengatakan, pemotongan anggaran ini berisiko melemahkan fungsi edukasi dan pelayanan informasi bagi masyarakat. IJTI juga menyayangkan dirumahkannya para kontributor daerah.

    “Jurnalis-jurnalis di daerah, memiliki peran penting dalam menyampaikan realitas kehidupan masyarakat dan isu-isu strategis di daerah. Dirumahkannya para kontributor akan membuat isu-isu penting di daerah semakin terpinggirkan dan membuat pemberitaan semakin berorientasi Jakarta,” katanya.

    Lebih lanjut dia mengatakan, dirumahkannya para kontributor dan pegawai kontrak di berbagai daerah tidak hanya merugikan individu yang terdampak tetapi juga memperburuk kondisi ekonomi keluarga mereka di tengah kelesuan ekonomi.

    IJTI menilai bahwa memangkas anggaran bukanlah solusi yang tepat dalam membangun lembaga penyiaran publik yang kredibel dan independen. “Di tengah perang informasi dan upaya kita bersama untuk memperkuat kemandirian dan harga diri bangsa, penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas jurnalisme di TVRI dan RRI justru harus menjadi prioritas, agar kedua lembaga penyiaran publik tersebut tetap mampu bersaing dan memberikan informasi berkualitas bagi masyarakat,” ujarnya.

    IJTI mendukung upaya penataan ulang TVRI dan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang profesional, independen, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dia menuturkan, penataan tersebut harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan menjunjung tinggi kebebasan pers serta standar jurnalistik yang berkualitas.

    “Dengan ini, IJTI mendesak pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan pemangkasan anggaran tersebut dan mencari solusi yang lebih bijak guna memastikan keberlangsungan TVRI dan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang berkualitas, mencerdaskan dan menjadi kebanggaan bangsa,” pungkasnya.

    (rca)

  • 10 Kontributor TVRI Bengkulu Kuliahkan Adiknya dari Honor, tetapi Sekarang Bingung Regional

    10 Kontributor TVRI Bengkulu Kuliahkan Adiknya dari Honor, tetapi Sekarang Bingung Regional

    Kontributor TVRI Bengkulu Kuliahkan Adiknya dari Honor, tetapi Sekarang Bingung
    Tim Redaksi
    BENGKULU, KOMPAS.com
    –
    Abdi Wijaya Pranata
    , kontributor
    TVRI Bengkulu
    , adalah seorang wartawan yang giat bertugas di pos kriminal, menjadikannya gesit bergerak dari pos kepolisian, kejaksaan, hingga rumah sakit.
    Ia sudah mengetahui bahwa TVRI melakukan efisiensi yang berimbas pada pendapatannya.
    Di TVRI Bengkulu, mujurnya, tidak ada kebijakan merumahkan para kontributor, hanya pengurangan jumlah berita dan honor.
    “Dahulu saat belum efisiensi, saya bisa per bulan terima honor berita Rp 3 juta. Namun, karena efisiensi, saya terima honor hanya Rp 400.000 per bulan. Kebijakan baru, honor berita jadi Rp 25.000. Seminggu empat berita. Itu pengumuman baru sore kemarin saya terima,” ujar Aab, sapaan akrabnya, saat ditemui
    Kompas.com
    di sela-sela liputannya, Rabu (12/2/2025).
    Meskipun pendapatan bulanannya merosot tajam, Aab menyatakan tetap bertahan di TVRI Bengkulu menunggu kondisi membaik.
    “Saya sudah tiga tahun di TVRI Bengkulu. Bekerja di TVRI saya bangga, menjadikan saya mandiri. Kabar efisiensi memang mengejutkan kami,” jelasnya.
    Dahulu, sebelum bergabung di TVRI, Aab hidup dengan orangtua angkatnya yang bekerja di bengkel dan pembuatan papan bunga.
    “Saat sebelum di TVRI, saya masih bergantung pada orangtua angkat. Di TVRI, saya bisa mandiri. Namun, imbas efisiensi sepertinya saya kembali bergantung pada orangtua angkat, bantu di bengkel dan buat papan bunga,” jelasnya.
    Tiga tahun di TVRI Bengkulu, Aab mengaku bangga bisa hidup mandiri hingga menguliahkan adiknya yang menempuh pendidikan S-1 di Universitas Bengkulu.
    “Saat ini adik saya semester VIII sudah skripsi, saya kuliahkan dia dari hasil kerja di TVRI. Namun, kalau terkena efisiensi, saya tidak tahu bagaimana nasib kuliah adik saya,” ujarnya.
    Selama ini, Aab menceritakan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ia mengandalkan pendapatan dari kerja di bengkel dan pembuatan papan bunga.
    Selanjutnya, seluruh honor kontributor TVRI Bengkulu ia berikan pada adiknya untuk biaya kuliah.
    “Dengan imbas efisiensi, semua seperti berantakan. Kuliah adik saya terancam,” keluhnya.
    Ia juga mengisahkan, ada beberapa teman kontributor TVRI Bengkulu yang baru beberapa bulan bergabung, memiliki semangat tinggi, tetapi harus kandas akibat efisiensi.
    “Ada kontributor muda yang baru bergabung di TVRI. Saking semangat bekerja, mereka beli peralatan kerja secara kredit, namun efisiensi menyebabkan mereka tak mampu bayar cicilan kredit peralatan kerja,” kisahnya.
    Menurut Aab, ia akan sekuatnya bertahan di TVRI Bengkulu serta berharap perubahan nasib para kontributor kembali normal.
    “Kami berharap kebijakan pemerintah segera berpihak pada nasib kami,” demikian Aab.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PKB Minta TVRI dan RRI Jamin Nasib Pegawai Terdampak PHK Akibat Efisiensi – Page 3

    PKB Minta TVRI dan RRI Jamin Nasib Pegawai Terdampak PHK Akibat Efisiensi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) dikabarkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada sebagian kontributor daerah mereka akibat kebijakan efisiensi. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB Eva Monalisa menyatakan dukungannya terhadap pegawai kontributor RRI dan TVRI yang terdampak.

    “Kami memahami bahwa efisiensi anggaran adalah kebijakan pemerintah Presiden Prabowo yang harus dilakukan. Tapi kami meminta agar hak-hak kontributor tetap terjamin. Kami meminta ada kepastian kompensasi yang layak bagi kontributor yang terkena PHK baik dalam bentuk pesangon, program bantuan, atau peluang kerja di sektor lain,” kata Eva dalam keterangan diterima, Selasa (11/2/2025).

    Eva mengamini, PHK karyawan merupakan hal yang diperbolehkan oleh undang-undang. Kendati demikian PHK harus dilakukan dengan pertimbangan manusiawi, contohnya adakan semacam Latihan keterampilan bidang lain agar bisa menjalani proses transisi.

    “Kontributor yang terdampak PHK dapat menerima pelatihan atau program transisi sehingga memiliki kesempatan untuk beralih ke pekerjaan lain dalam industri penyiaran atau sektor terkait,” saran Eva.

    Selama ini, lanjut Eva, kontributor adalah bagian penting dalam keberlangsungan RRI dan TVRI dalam penyebaran informasi ke berbagai daerah di Indonesia. Meski kontributor berstatus tenaga lepas yang berbeda dengan aparatur sipil negara (ASN), maka hal itu menjadi rentan terkena efisiensi ketika terjadi situasi pemangkasan anggaran.

    “Sebagai tenaga lepas, kontributor memang tidak berstatus ASN tapi mereka memainkan peran vital dalam memproduksi berita, peliputan di daerah,” tegas Eva.