Xcloud.id

Kementrian Lembaga: TNI

  • Prabowo Panggil Menhan hingga Kapolri ke Hambalang Bahas Tambang Ilegal

    Prabowo Panggil Menhan hingga Kapolri ke Hambalang Bahas Tambang Ilegal

    Prabowo Panggil Menhan hingga Kapolri ke Hambalang Bahas Tambang Ilegal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Minggu (23/11/2025).
    Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya membeberkan bahwa pertemuan itu berlangsung sejak siang hingga malam.
    Menurut Teddy, Prabowo dan para menteri membahas mengenai aktivitas
    tambang ilegal
    .
    “Hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan, penertiban kawasan pertambangan, konsekuensi hukum atas pelanggaran serta aktivitas ilegal di sektor kehutanan dan pertambangan, dan penanganan sejumlah kawasan ilegal yang sebelumnya sulit dijangkau oleh aparat,” ujar Teddy dalam akun Sekretariat Kabinet, Minggu malam.
    Teddy menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut, Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat
    Pasal 33 UUD 1945
    .
    Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri, mulai dari menteri bidang ekonomi hingga menteri bidang pertahanan.
    Ada pula kepala penegak hukum dan militer yang turut hadir. 
    Mereka yang hadir adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala BPKP Yusuf Ateh, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pelaku Penusukan Pemuda di Ciwastra Ditangkap, Motif Diduga Karena Cekcok di Jalan

    Pelaku Penusukan Pemuda di Ciwastra Ditangkap, Motif Diduga Karena Cekcok di Jalan

    Liputan6.com, Bandung – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Bandung menangkap pelaku penusukan terhadap seorang pemuda berinisial HSJ alias A yang tewas di kawasan Ciwastra, Kota Bandung, pada Jumat malam, 21 November 2025. Pelaku berinisial AP ditangkap tak lama setelah kejadian.

    Kepala Satreskrim Polrestabes Bandung, Kompol Anton, mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 21.30 WIB ketika pelaku dan korban tidak sengaja berpapasan di jalan saat sama-sama mengendarai sepeda motor.

    “Pelaku merasa kesal kepada korban karena pada saat mengendarai sepeda motor ketika dia belok arah, dia tidak memberikan lampu isyarat atau sen. Kemudian pelaku menegur korban dan terjadilah percekcokan mulut dan terjadi perkelahian,” ujar Anton saat konferensi pers di Kantor Satreskrim Polrestabes Bandung, Minggu (23/11/2025).

    Berdasarkan keterangan saksi dan hasil penyelidikan, korban sempat meminta maaf. Namun, pelaku disebut masih dalam pengaruh obat-obatan hingga tetap melanjutkan aksinya.

    “Korban sempat meminta maaf, tapi pelaku juga dalam pengaruh obat-obatan,” kata Anton.

    Pelaku kemudian mengeluarkan pisau yang dibawanya dan menusuk korban di bagian dada kiri hingga mengenai jantung.

    “Luka tusuk cuma satu, di dada menembus jantung. Dia selalu membawa itu, senjatanya. Pelaku tidak saling mengenal. Si korban tidak memberikan sen, dongkol dia. Kemudian cekcok terus dikejar sama pelaku,” jelasnya.

     

    Seorang anggota TNI menjadi korban penusukan di tempat hiburan malam kawasan Jakarta Selatan. Berawal dari adu argumen dengan pelaku, anggota TNI itu mendapat 13 tusukan di tubuhnya.

  • Besok, Polri Gelar Apel Kasatwil 2025 Dihadiri Seluruh Kapolres

    Besok, Polri Gelar Apel Kasatwil 2025 Dihadiri Seluruh Kapolres

    Besok, Polri Gelar Apel Kasatwil 2025 Dihadiri Seluruh Kapolres
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Polri akan menggelar Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) 2025 pada 24-26 November 2025 di Mako Pusat Latihan Korps Brimob Polri, Cikeas, Bogor.
    Sebanyak 607 pejabat kepolisian dari seluruh Indonesia dijadwalkan hadir, mulai dari pejabat utama Mabes
    Polri
    , para kapolda, karo ops, hingga seluruh kapolres.
    “Apel Kasatwil Polri ini diselenggarakan sebagai forum strategis untuk merumuskan langkah konkret dalam memperkuat profesionalisme Polri dan memastikan sinergi dengan arah kebijakan nasional,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam keterangannya, Minggu (23/11/2025).
    Selama tiga hari kegiatan, para peserta akan menerima paparan dari sejumlah narasumber lintas lembaga, mulai dari Menteri Hukum dan HAM, Panglima TNI, Kapolri, pejabat utama Mabes Polri, hingga Komisi Percepatan Reformasi Polri.
    Trunoyudo berharap kegiatan ini menjadikan Polri semakin siap menjalankan peran sebagai instrumen negara dalam menjaga stabilitas keamanan.
    Di lain sisi, Polri juga diharapkan menjadi mitra masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional.
    “Dengan adanya
    Apel Kasatwil 2025
    ini, Polri diharapkan dapat berperan optimal sebagai instrumen negara yang menjaga keamanan, sekaligus sebagai mitra masyarakat dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan,” lanjutnya.
    Lebih lanjut, Trunoyudo mengungkapkan kegiatan ini akan dihadiri perwakilan atase kepolisian dari sejumlah negara sahabat.
    Polri menilai kehadiran mereka menunjukkan adanya perhatian internasional terhadap upaya reformasi kepolisian di Indonesia.
    “Acara ini juga akan dihadiri sejumlah perwakilan Atase Kepolisian dari berbagai negara sahabat,” tutup Trunoyudo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahlil Mendadak Mau Tarik Izin Tambang Pasir Kuarsa ke Pusat, Mengapa?

    Bahlil Mendadak Mau Tarik Izin Tambang Pasir Kuarsa ke Pusat, Mengapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bakal mengembalikan kewenangan pemberian izin pertambangan pasir kuarsa kembali ke pemerintah pusat. Hal ini dilakukan tak lepas dari maraknya pertambangan ilegal pasir kuarsa, salah satunya di Bangka Belitung.

    Keputusan Bahlil itu diambil usai dirinya meninjau aktivitas tambang ilegal di Bangka Belitung. Peninjauan dilakukan bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin pada pekan lalu.

    Bahlil menyebut, dalam peninjauan tersebut, ditemukan adanya penyalahgunaan izin pasir kuarsa.

    “Sebagai langkah penertiban, saya akan menyiapkan aturan baru agar kewenangan perizinannya ditarik ke pemerintah pusat, guna memastikan pengelolaan sumber daya berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Bahlil melalui akun Instagram resminya, @bahlillahadalia, Minggu (23/11/2025).

    Asal tahu saja, izin tambang mineral, termasuk pasir kuarsa, memang merupakan kewenangan pemerintah pusat.

    Namun, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022, mendelegasikan sebagian kewenangan pemberian izin pertambangan mineral dan batu bara ke pemerintah daerah.

    Imbas maraknya tambang ilegal, kini Bahlil menyebut pemerintah pusat akan melakukan penataan ulang izin tambang agar izin tidak disalahgunakan.

    Pasir kuarsa sendiri merupakan mineral kritis. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 296.K/MB.01/MEM/B/2023 tentang Penetapan Jenis Komoditas Yang Tergolong Dalam Klasifikasi Mineral Kritis.

    Sebelumnya, Pemerintah, TNI dan Kejaksaan Agung berkolaborasi menindak tegas aksi penambangan ilegal yang merusak lingkungan serta merugikan negara hingga triliunan rupiah.

    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, Tim Penertiban Kawasan Hutan setelah mendapatkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, terus melanjutkan kegiatan menindak aksi perusakan lingkungan, terutama tambang ilegal yang mengeruk timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

    “Pada hari ini, kita menemukan kegiatan-kegiatan ilegal terhadap pelanggaran hukum yang akan kita tindak lanjuti,” katanya di sela-sela kunjungan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Rabu (19/11/2025).

    Menurutnya, pemerintah bakal tersus bersikap tegas menumpas pelaku tambang ilegal yang merusak lingkungan.

    “Saya kita dalam hal ini, negara tidak boleh kalah di dalam melaksanakan kegiatan ilegal dengan secara fisik, semua kegiatan ilegal sudah kita tutup secara geografi, tapi secara aturan dijelaskan Menteri ESDM,” kata Sjafrie.

  • GENTA Indonesia Peringatkan Risiko Korupsi dari Rekomendasi Pelepasan Aset EV Pertamina di Surabaya

    GENTA Indonesia Peringatkan Risiko Korupsi dari Rekomendasi Pelepasan Aset EV Pertamina di Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Aktivis ’98 yang tergabung dalam Gerakan Nasional Penyelamat Aset dan Anti-korupsi Indonesia (GENTA Indonesia) meluncurkan seruan aksi dan kajian strategis terkait penyelesaian sengketa lahan Eigendom Verponding (EV) Pertamina di Surabaya.

    Mereka menilai rekomendasi pelepasan aset negara menjadi hak milik (SHM) membawa risiko politik, hukum, dan korupsi yang sangat besar.

    Koordinator GENTA Indonesia, Trio Marpaung, menegaskan bahwa status lahan EV 1305 dan EV 1278 telah berubah menjadi aset negara sejak nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda melalui Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958.

    Menurutnya, sekalipun Pertamina lalai mengubah status lahan sesuai ketentuan modern pasca UUPA 1960, tanah tersebut tetap menjadi aset negara yang tidak otomatis dapat dimiliki warga.

    “Tanah tersebut tidak otomatis menjadi milik warga yang menduduki, melainkan harus menunggu keputusan negara untuk redistribusi,” tegasnya, Minggu (23/11/2025).

    Peringatan kepada Presiden Prabowo: Jangan Buka “Kotak Pandora”

    GENTA Indonesia meminta Presiden Prabowo Subianto agar tidak tergesa-gesa menanggapi desakan politik jangka pendek terkait penyelesaian sengketa EV.

    Trio Marpaung menyampaikan bahwa pemberian SHM kepada warga di atas aset Pertamina berpotensi membuka efek domino secara nasional.

    “Kami sangat menghargai niat baik Presiden untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat. Namun jika dilakukan secara gegabah, misalnya melalui skema hibah atau pemberian SHM gratis, akan memicu risiko hukum dan politik besar yang bisa menjatuhkan marwah Presiden,” ujar Trio.

    Ia menambahkan bahwa keputusan melepas aset Pertamina bisa menjadi preseden bagi jutaan hektare tanah milik PT KAI, PTPN, Pelindo, hingga TNI yang saat ini ditempati masyarakat.

    “Jika tanah Pertamina dilepas, seluruh pendudukan di tanah aset negara akan menuntut hal serupa. Presiden akan dicatat sejarah sebagai pemimpin yang meruntuhkan aset strategis negara. Tapi kami percaya Presiden tidak akan terjebak dalam hal ini,” lanjutnya.

    Risiko Kerugian Negara hingga Rp 267 Triliun

    Dalam kajian GENTA Indonesia, total luas lahan sengketa mencapai 534 hektare. Dengan asumsi nilai tanah Rp 50 juta per meter persegi, negara berpotensi mengalami kerugian fantastis mencapai Rp 267 triliun. Bahkan pada asumsi paling rendah, Rp 10 juta/m², potensi kerugian tetap berada di angka Rp 53,4 triliun.

    Trio Marpaung juga mengungkap adanya indikasi keterlibatan pengembang dan spekulan yang diduga ingin mengambil keuntungan besar melalui skema legalisasi massal SHM.

    “Kami mencermati bahwa kasus ini bukan hanya melibatkan warga miskin, tetapi juga pengembang yang mencoba menguasai tanah negara dengan harga murah. Kami mendesak aparat untuk menginvestigasi dugaan pejabat yang paling getol mendorong pelepasan SHM, namun justru memiliki properti di lokasi sengketa,” tegas Trio.

    Kritik untuk Wali Kota Surabaya

    GENTA Indonesia turut menyoroti peran aktif Wali Kota Surabaya dalam mendampingi warga. Mereka menilai sikap tersebut kontradiktif karena Pemerintah Kota Surabaya selama bertahun-tahun justru menghambat ribuan warga dalam menaikkan status Surat Ijo menjadi SHM.

    “Yang dilakukan Wali Kota Surabaya itu sungguh ironi. Surabaya satu-satunya daerah yang masih ngotot mempertahankan Surat Ijo. Jelas sekali ini tidak fair,” ujar Indra Agus, Sekjen Forum Aktivis ’98 Jatim.

    Keputusan RDP Dianggap Berbahaya

    Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan Komisi II DPR RI, Pemkot Surabaya, FATWA, BPN, dan Pertamina telah menghasilkan rekomendasi pelepasan hak, pembukaan blokir aset, dan delisting. Namun GENTA Indonesia menilai implementasi rekomendasi tersebut rawan menjadi ladang korupsi.

    “Jika aset negara dilepas tanpa filter ketat, ini bukan lagi soal risiko, tapi desain korupsi yang sempurna,” jelas Trio.

    GENTA Indonesia menguraikan tiga fase rawan korupsi: pra-pelepasan, proses pelepasan, dan pasca-pelepasan, yang disebut dapat dimanfaatkan spekulan dan oknum pejabat.

    Dasar Hukum yang Menguatkan Status Aset Negara

    GENTA Indonesia menegaskan bahwa lahan EV Pertamina merupakan aset negara berdasarkan tiga undang-undang:

    UU No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda.
    UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.
    UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

    Dengan demikian, pelepasan aset negara tanpa prosedur hukum yang benar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

    Empat Seruan GENTA Indonesia kepada Pemerintah

    Dalam pernyataannya, GENTA Indonesia menyampaikan empat tuntutan resmi:

    Presiden RI diminta menolak skema pelepasan SHM atas aset pertamina EV di Surabaya.
    KPK dan Kejaksaan Agung diminta melakukan investigasi mendalam terkait data warga penghuni lahan.
    Menolak praktik “serakahnomics” yang memanfaatkan warga untuk kepentingan pihak tertentu.
    Mendesak Presiden untuk menerbitkan Keppres skema HGB di atas HPL sebagai solusi legal tanpa mengorbankan aset negara.

    Trio menegaskan bahwa Presiden hanya perlu menjamin legalitas hunian, bukan memberikan hak kepemilikan atas aset negara.

    “Pemberian HGB atau Hak Pakai adalah solusi fundamental yang akan menyelamatkan martabat Presiden dari jerat hukum dan melindungi aset vital BUMN dari efek domino kerugian,” pungkasnya. (ted)

     

  • INDEF: 83,96% Publik Puji Putusan MK Larang Polisi Duduki Jabatan Sipil

    INDEF: 83,96% Publik Puji Putusan MK Larang Polisi Duduki Jabatan Sipil

    Bisnis.com, JAKARTA – Survei yang dilakukan Continuum INDEF menyebutkan 83,96% Publik menyampaikan sentimen positif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota polisi mengisi jabatan sipil atau rangkap jabatan.

    Metode survei menyasar sentimen publik di media sosial X sebanyak 8.165 perbincangan dan YouTube sebanyak 3.471 perbincangan. Survei menggunakan analisis eksposur perbincangan, analisis sentimen, dan analisis topik perbincangan. Waktu survei berlangsung 13-17 November 2025.

    Business Head Continuum INDEF, Arini Astari menjelaskan, dalam pelaksanaan survei telah menyingkirkan akun buzzer dan akun media sehingga sehingga memperoleh opini publik yang organik.

    “Dari sisi sentimen, ada 83,96% percakapan bernada positif terhadap putusan MK. Sementara 16,04% ini bernada negatif. Jadi ini menunjukkan publik secara umum mengapresiasi putusan ini terutama di tengah krisis kepercayaan terhadap kinerja pemerintah dan praktik rangkap jabatan yang dinilai merusak tata kelola birokrasi,” katanya dikutip akun YouTube INDEF, Minggu (23/11/2025).

    Arini menjelaskan, apresiasi publik tidak lepas dari banyaknya kasus rangkap jabatan di berbagai instansi. Selain itu, putusan MK sekaligus memperkuat supremasi sipil dan mendorong putusan segera dilaksanakan.

    Publik juga menilai putusan menekan angka konflik kepentingan di tubuh lembaga atau Kementerian pelat merah dan memperjelas batas antara fungsi penegakan hukum dan jabatan administratif.

    Pada sisi sentimen negatif, mengkritik bahwa putusan ini seharusnya diberlakukan untuk instansi lainnya, kemudian berpotensi memicu kecemburuan antar instansi, serta banyak masyarakat yang sudah jengah dengan praktik rangkap jabatan.

    “Publik sudah lama jengah melihat rangkap jabatan yang dianggap mengurangi kesempatan kerja bagi orang lain dan membuka peluang konflik kepentingan dan di sini perlu kita pahami bersama bahwa narasi kritis ini penting diberitakan bukan sebagai penolakan keputusan, tetapi sebagai dorongan agar reformasi tidak berhenti di satu institusi saja,” jelas Arini.

    Adapun publik mendesak agar rangkap jabatan juga tidak terjadi di TNI, KPK, DPR, dan BNN.

  • Grup 3 Kopassus terima hibah lahan 245,5 hektare di Dumai Riau

    Grup 3 Kopassus terima hibah lahan 245,5 hektare di Dumai Riau

    Dumai, Riau, (ANTARA) – Grup 3 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) menerima hibah lahan seluas 245,5 hektare untuk dibangun markas satuan tersebut di RT 11 Kelurahan Basilam, Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau.

    Komandan Grup 3 Kopassus Brigjen TNI Bram Pramudia mengatakan kehadiran satuannya di Dumai bukan sekedar membentuk satuan baru, melainkan juga bagian dari strategi pertahanan, menjaga kedaulatan negara, memperkuat sistem pertahanan nasional, serta membangun sinergisitas kokoh dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

    “Grup 3 Kopassus bertugas melaksanakan operasi khusus di wilayah Sumatera. Kehadiran kami di Dumai sebagai panggilan tugas sekaligus amanah untuk membangun hubungan harmonis, saling mendukung dan menjaga antara TNI dan masyarakat,” kata Brigjen Bram di Dumai, Minggu.

    Grup 3 Kopassus menerima lahan milik pengusaha Junaidi Zhang yang menghibahkannya ke negara. Penandatanganan hibah lahan langsung dilakukan Junaidi Zhang disaksikan juga oleh Wali Kota Dumai Paisal di kediaman dinas wali kota Jalan Putri Tujuh, Sabtu (22/11).

    Brigjen Bram Pramudia menyampaikan bahwa penandatanganan akte hibah Ini merupakan bentuk sinergisitas dan komitmen bersama untuk mendukung pembangunan satuan Kopassus dan kemajuan wilayah Kota Dumai.

    Menurutnya, kekuatan pertahanan tidak hanya terletak pada alat utama sistem pertahanan atau alutsista dan kemampuan tempur saja, namun juga pada kepercayaan dan dukungan rakyat.

    Oleh karena itu, Bram berkomitmen menjadikan Grup 3 Kopassus sebagai satuan yang adaptif, profesional, dan humanis, serta siap berkontribusi dalam pembangunan daerah, pembinaan teritorial, dan penanggulangan bencana.

    Sementara itu, Wali Kota Dumai Paisal menyampaikan rasa bangga karena ada warga dengan ikhlas menghibahkan tanah untuk pembangunan Markas Kopassus di Dumai. Setelah proses hibah rampung, pembangunan Mako Grup 3 Kopassus ini akan dimulai pada 2026 depan dengan pembiayaan dana pemerintah pusat.

    “Terimakasih atas keikhlasan memberikan tanahnya, tentu ini menjadi semangat dan bisa mendongkrak perekonomian daerah makin maju. Ini juga satu kebanggaan karena Dumai salah satu daerah yang terpilih,” ujar Paisal.

    Pemilik lahan dengan status surat keterangan ganti rugi (SKGR), Junaidi Zhang menjelaskan bahwa penyerahan dilakukan dua tahap, yakni 142 hektare di tahap pertama dan 103,5 hektare kedua. Lahan itu diperoleh dengan status SKGR tahun 2006.

    “Saya ikhlas dan senang bisa berbakti kepada negara melalui pemberian ini. Kondisi lahan sudah bersih dan siap untuk dilakukan proses pembangunan,” ujar Junaidi.

    Pewarta: Bayu Agustari Adha/Abdul Razak
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI pastikan penanganan dampak erupsi Semeru diperkuat

    TNI pastikan penanganan dampak erupsi Semeru diperkuat

    “TNI akan selalu hadir untuk rakyat, terutama dalam kondisi darurat seperti ini. Sejak erupsi terjadi, kami langsung bergerak membantu evakuasi, pengamanan jalur, dan memastikan bantuan sampai ke masyarakat,”

    Jakarta (ANTARA) – TNI memastikan upaya penanggulangan dampak erupsi Gunung Semeru di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur diperkuat melalui langkah cepat dan terkoordinasi bersama pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait lainnya.

    TNI Angkatan Darat melalui jajaran Korem 083/Baladhika Jaya dan Kodam V/Brawijaya telah turun langsung ke lapangan pada Sabtu (22/11) untuk memastikan penanganan darurat berjalan efektif, aman, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

    “TNI akan selalu hadir untuk rakyat, terutama dalam kondisi darurat seperti ini. Sejak erupsi terjadi, kami langsung bergerak membantu evakuasi, pengamanan jalur, dan memastikan bantuan sampai ke masyarakat,” ujar Danrem 083/Baladhika Jaya Kolonel Inf. Kohir sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Minggu.

    Dijelaskannya, peninjauan dimulai dari SD Negeri 04 Supiturang yang menjadi salah satu titik utama pengungsian warga. Di lokasi ini, unsur TNI bersama instansi lainnya memastikan ketersediaan layanan kesehatan, logistik harian, perlindungan kelompok rentan, serta kesiapan fasilitas pengungsian.

    Selain itu, personel di lapangan juga membantu pengamanan wilayah sekitar, mobilitas warga, dan penataan jalur evakuasi.

    Sebagai bentuk dukungan kemanusiaan, telah disalurkan 19 item bantuan kemanusiaan, mulai dari selimut, kebutuhan balita, pakaian anak, perlengkapan mandi, hingga sembako dan kebutuhan dasar lainnya.

    Selain mengecek lokasi pengungsian, rombongan juga meninjau wilayah terdampak di Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, salah satu kawasan dengan paparan material vulkanik paling berat.

    Kondisi rumah warga, sebaran material erupsi, kondisi jalur evakuasi, serta infrastruktur dasar menjadi fokus utama asesmen lapangan, sebagai dasar penguatan penanganan pasca-bencana oleh seluruh pemangku kepentingan.

    TNI menegaskan, penanganan bencana membutuhkan tindakan cepat, terukur, dan penuh empati. Keselamatan warga, kelancaran distribusi bantuan, serta stabilitas wilayah menjadi fokus utama di lapangan.

    Oleh sebab itu, unsur prajurit terus disiagakan mengingat dinamika aktivitas Gunung Semeru yang masih berada pada tingkat kewaspadaan tinggi.

    Di sisi lain, sinergisitas diyakini menjadi salah satu kunci utama keberhasilan penanganan bencana. Dalam hal ini, TNI bekerja berdampingan dengan BPBD, Polri, pemerintah daerah, relawan, dan berbagai elemen masyarakat untuk mempercepat pemulihan dan memastikan setiap langkah penanganan bencana dijalankan secara aman dan manusiawi.

    TNI berharap dengan kerja terkoordinasi dan dukungan penuh di lapangan, upaya penanggulangan dampak erupsi Semeru dapat berlangsung cepat, tepat, dan memberikan perlindungan terbaik bagi masyarakat Lumajang.

    Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya melaporkan Gunung Semeru meletus pada Rabu (19/11) pukul 16.00 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 2.000 meter di atas puncak.

    Gunung Semeru mengembuskan awan panas yang memiliki jarak luncur mencapai tujuh kilometer dari arah puncak dengan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara dan barat laut.

    Erupsi terekam di seismogram pos pemantauan gunung api di Lumajang memiliki amplitudo maksimum 40 milimeter dan durasi sekitar 16 menit 40 detik.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kompensasi emisi KKI, BI tanam 1.000 mangrove di Teluk Benoa Bali

    Kompensasi emisi KKI, BI tanam 1.000 mangrove di Teluk Benoa Bali

    Badung, Bali (ANTARA) – Bank Indonesia menanam 1.000 pohon mangrove di Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa, Badung, Bali, sebagai bagian kompensasi dari emisi yang dihasilkan penyelenggaraan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2025.

    Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti di Badung, Bali, Minggu, mengatakan pihaknya menghitung hasil emisi yang dihasilkan dari penyelenggaraan KKI 2025 pada 7-10 Agustus 2025 lalu mencapai 126 ton.

    Bank Sentral mengimbangi pengeluaran emisi dari KKI dengan melakukan penanaman pohon dan juga membeli kredit karbon di bursa karbon.

    “Ini baru 1.000 (mangrove) yang ditanam. Kalau tanam lagi itu mungkin akan susah cari tempat, jadi kami masuk juga untuk membeli kredit karbon. Kita kombinasikan,” kata Destry seusai menanam pohon mangrove di Teluk Benoa, Bali.

    Adapun dalam KKI 2025, BI menggelar business matching pembiayaan untuk menjembatani permodalan, yang mencapai Rp782 miliar atau naik 41 persen dibanding capaian tahun lalu sebesar Rp553 miliar.

    Upaya kompensasi emisi yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi, kata Destry, ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Selain kompensasi emisi dari kegiatan ekonomi, kata Destry, BI juga mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kredit untuk kegiatan ekonomi hijau.

    “Beberapa tahun terakhir, kita berpikir alam kita juga makin lama makin rusak, dan alam pasti akan marah, sehingga kita membuat kebijakan yang kita kaitkan dengan lingkungan. Jadi, buat bank yang menyalurkan kreditnya kepada sektor-sektor yang akan hijau, apakah itu untuk pembangunan perumahan dengan prinsip hijau, atau juga untuk misalnya mobil listrik, jadi sirkulasi terjaga,” kata dia.

    Destry mengatakan jajaran BI ke depan perlu terus menghitung emisi yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi dan mengompensasikan melalui program hijau, sehingga program-program BI selaras dengan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

    Sementara itu, Kepala Departemen Ekonomi-Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia Nita Anastuty mengatakan upaya kompensasi emisi ini merupakan salah satu inisiasi bank sentral untuk mendukung program pemerintah menuju. emisi nol bersih (net zero emission) tahun 2060.

    “Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekarang ini, langkah kecil ini, bisa membuat Indonesia lebih baik lagi, tentunya untuk generasi yang akan datang, dan mudah-mudahan ini juga langkah ini bisa diikuti oleh lembaga yang lain karena kita ingin semuanya bergerak bersama-sama, berkolaborasi,” kata Nita.

    Turut hadir dalam penanaman mangrove di Teluk Benoa, Bali, antara lain Kadis Lingkungan Hidup I Made Rentin mewakili Gubernur Provinsi Bali, Irdam IX/Udayana Brigjen TNI Subagyo, dan Dirpolairud Polda Bali Kombes Pol Nurodin.

    Pewarta: Indra Arief Pribadi
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Salurkan Program Gizi Keluarga Sehat, PLN dan TNI AU Bangun Dapur 2 SPPG di Lanud Atang Sendjaja

    Salurkan Program Gizi Keluarga Sehat, PLN dan TNI AU Bangun Dapur 2 SPPG di Lanud Atang Sendjaja

    Bogor: PT PLN (Persero) bersama Badan Gizi Nasional (BGN), dan TNI Angkatan Udara (AU) meresmikan bantuan fasilitas Dapur 2 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lanud Atang Sendjaja di Kabupaten Bogor pada Jumat (21/11).

    Bantuan tersebut merupakan dukungan PLN dalam mempercepat penanganan stunting dan pemenuhan gizi masyarakat lewat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Pemerintah.

    Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah PLN yang berhasil menjalin kolaborasi lintas lembaga dan telah mempercepat pembangunan Dapur SPPG tersebut.

    “Saya menyampaikan apresiasi kepada para pejuang merah putih TNI AU. Apalagi membangun SPPG ini betul-betul luar biasa pengorbanannya. Dan, tentu saja atas dukungan dari PLN,” kata Dadan.

    Lebih lanjut, dirinya menjelaskan efek domino program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN ini terhadap perputaran roda perekonomian wilayah setempat. Menurutnya, program ini telah memberikan manfaat menyeluruh mulai dari penyedia bahan baku dari sektor pertanian hingga para pekerja yang terlibat.

    “Terima kasih atas program TJSL ini. Menurut saya, ini adalah salah satu bentuk TJSL yang sangat produktif, karena tidak hanya melaksanakan tugas sosial, tetapi juga turut membangun ekonomi daerah,” ucap Dadan. 

    Melalui Program Gizi Keluarga Sehat, PLN tidak hanya menyalurkan bantuan pembangunan Dapur 2 SPPG Lanud Atang Sendjaja, tetapi juga melengkapinya dengan berbagai kebutuhan logistik, mulai dari peralatan masak, perlengkapan makan, hingga kendaraan operasional untuk pendistribusian makanan bergizi setiap harinya. Selain itu, operasional dapur ini turut melibatkan 47 tenaga kerja lokal yang telah lolos uji sertifikasi untuk memastikan kualitas pengelolaannya.

    Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Atang Sendjaja, Marsekal Pertama TNI Andy Ferdinand Picaulima mengucapkan rasa syukurnya atas bantuan TJSL PLN ini. Ia menjelaskan, sebelum akhirnya diresmikan, Dapur 2 SPPG Lanud Atang Sendjaja telah beroperasi selama satu bulan. Dalam periode itu, dapur ini telah menyalurkan lebih dari 3.900 porsi makanan bergizi setiap harinya untuk diberikan kepada anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

    “Angka ini merupakan bukti bahwa dapur ini tidak hanya sebuah bangunan, tetapi merupakan berkah bagi masyarakat yang ada. Kami belum berbicara tentang tenaga kerja di lingkungan ini yang sudah terserap. Jadi, kami sangat bersyukur dengan keberadaan dapur MBG, serta bantuan yang sangat luar biasa dari pihak PLN. Kami dapat menjadi cahaya bagi masyarakat yang berada di sekitar kami,” ujar Andy.

    Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan, inisiatif ini merupakan komitmen PLN dalam mendukung program prioritas nasional, khususnya percepatan penanganan stunting dan peningkatan gizi masyarakat. Melalui pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, upaya ini akan mendorong terbentuknya ekonomi sirkular di wilayah tersebut.

    “Lewat Program Gizi Keluarga Sehat, PLN bekerja sama dengan BGN dan TNI AU untuk memperluas kapasitas layanan pemenuhan gizi dengan membangun Dapur 2 SPPG Lanud Atang Sendjaja. Kita membangun ekonomi sirkular, petani lokal memasok bahan baku, peternak terlibat, warga membantu pengelolaan sampah dapur. Semuanya bergerak dalam satu ekosistem yang berkelanjutan,” ujar Darmawan.

    Darmawan melanjutkan, hadirnya Dapur SPPG tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat, bukan hanya bagi warga sekitar, namun juga masyarakat luas lewat program yang dijalankan  secara berkelanjutan.

    “PLN hadir bukan hanya untuk menerangi, tetapi juga menghidupkan. Mari kita rawat ekosistem ini bersama, agar program ini tidak berhenti di dapur semata, melainkan menjadi gerakan yang mampu menekan stunting, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat masa depan Indonesia,” pungkas Darmawan.

    Bogor: PT PLN (Persero) bersama Badan Gizi Nasional (BGN), dan TNI Angkatan Udara (AU) meresmikan bantuan fasilitas Dapur 2 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lanud Atang Sendjaja di Kabupaten Bogor pada Jumat (21/11).
     
    Bantuan tersebut merupakan dukungan PLN dalam mempercepat penanganan stunting dan pemenuhan gizi masyarakat lewat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Pemerintah.
     
    Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah PLN yang berhasil menjalin kolaborasi lintas lembaga dan telah mempercepat pembangunan Dapur SPPG tersebut.

    “Saya menyampaikan apresiasi kepada para pejuang merah putih TNI AU. Apalagi membangun SPPG ini betul-betul luar biasa pengorbanannya. Dan, tentu saja atas dukungan dari PLN,” kata Dadan.
     
    Lebih lanjut, dirinya menjelaskan efek domino program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN ini terhadap perputaran roda perekonomian wilayah setempat. Menurutnya, program ini telah memberikan manfaat menyeluruh mulai dari penyedia bahan baku dari sektor pertanian hingga para pekerja yang terlibat.
     
    “Terima kasih atas program TJSL ini. Menurut saya, ini adalah salah satu bentuk TJSL yang sangat produktif, karena tidak hanya melaksanakan tugas sosial, tetapi juga turut membangun ekonomi daerah,” ucap Dadan. 
     
    Melalui Program Gizi Keluarga Sehat, PLN tidak hanya menyalurkan bantuan pembangunan Dapur 2 SPPG Lanud Atang Sendjaja, tetapi juga melengkapinya dengan berbagai kebutuhan logistik, mulai dari peralatan masak, perlengkapan makan, hingga kendaraan operasional untuk pendistribusian makanan bergizi setiap harinya. Selain itu, operasional dapur ini turut melibatkan 47 tenaga kerja lokal yang telah lolos uji sertifikasi untuk memastikan kualitas pengelolaannya.
     
    Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Atang Sendjaja, Marsekal Pertama TNI Andy Ferdinand Picaulima mengucapkan rasa syukurnya atas bantuan TJSL PLN ini. Ia menjelaskan, sebelum akhirnya diresmikan, Dapur 2 SPPG Lanud Atang Sendjaja telah beroperasi selama satu bulan. Dalam periode itu, dapur ini telah menyalurkan lebih dari 3.900 porsi makanan bergizi setiap harinya untuk diberikan kepada anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
     
    “Angka ini merupakan bukti bahwa dapur ini tidak hanya sebuah bangunan, tetapi merupakan berkah bagi masyarakat yang ada. Kami belum berbicara tentang tenaga kerja di lingkungan ini yang sudah terserap. Jadi, kami sangat bersyukur dengan keberadaan dapur MBG, serta bantuan yang sangat luar biasa dari pihak PLN. Kami dapat menjadi cahaya bagi masyarakat yang berada di sekitar kami,” ujar Andy.
     
    Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan, inisiatif ini merupakan komitmen PLN dalam mendukung program prioritas nasional, khususnya percepatan penanganan stunting dan peningkatan gizi masyarakat. Melalui pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, upaya ini akan mendorong terbentuknya ekonomi sirkular di wilayah tersebut.
     
    “Lewat Program Gizi Keluarga Sehat, PLN bekerja sama dengan BGN dan TNI AU untuk memperluas kapasitas layanan pemenuhan gizi dengan membangun Dapur 2 SPPG Lanud Atang Sendjaja. Kita membangun ekonomi sirkular, petani lokal memasok bahan baku, peternak terlibat, warga membantu pengelolaan sampah dapur. Semuanya bergerak dalam satu ekosistem yang berkelanjutan,” ujar Darmawan.
     
    Darmawan melanjutkan, hadirnya Dapur SPPG tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat, bukan hanya bagi warga sekitar, namun juga masyarakat luas lewat program yang dijalankan  secara berkelanjutan.
     
    “PLN hadir bukan hanya untuk menerangi, tetapi juga menghidupkan. Mari kita rawat ekosistem ini bersama, agar program ini tidak berhenti di dapur semata, melainkan menjadi gerakan yang mampu menekan stunting, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat masa depan Indonesia,” pungkas Darmawan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (MMI)