Kementrian Lembaga: TNI

  • Mendagri minta Pemkot Denpasar sosialisasikan pembebasan PBG bagi MBR

    Mendagri minta Pemkot Denpasar sosialisasikan pembebasan PBG bagi MBR

    masih banyak warga yang belum mengetahui kebijakan tersebut, termasuk memahami kriteria MBR. Jadi ada dua program. Program pertama untuk program pembangunan (rumah), sedang program kedua untuk renovasi rumah. Langkah (sosialisasi) ini perlu dilakukan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar menyosialisasikan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    “Mohonlah untuk PBG nol persen bagi MBR, BPHTB nol persen, PPN nol persen khusus MBR disosialisasikan, dijelaskan definisi MBR pada masyarakat, supaya mereka bisa tahu ada kemudahan itu,” kata Tito dalam keterangan kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

    Saat meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Denpasar, Bali, Senin, Mendagri menilai masih banyak warga yang belum mengetahui kebijakan tersebut, termasuk memahami kriteria MBR. Jadi ada dua program. Program pertama untuk program pembangunan (rumah), sedang program kedua untuk renovasi rumah.

    “Langkah (sosialisasi) ini perlu dilakukan agar kebijakan tersebut semakin banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan,” kata Mendagri setelah meninjau layanan MPP Kota Denpasar bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari.

    Menurut Mendagri, pemerintah pusat telah menyiapkan sejumlah kemudahan bagi masyarakat, khususnya MBR, untuk memiliki rumah melalui Program Tiga Juta Rumah. Ia menekankan bahwa program ini juga menyasar pegawai seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota TNI-Polri yang berpenghasilan rendah.

    Ia mengimbau Pemkot Denpasar mengecek apakah ada pegawai yang berpenghasilan rendah dan tidak memiliki rumah layak. Mendagri menceritakan pengalaman ketika mendapati stafnya memperoleh manfaat dari Program Tiga Juta Rumah.

    “Saya saja nggak tahu ada staf saya di Kemendagri dikasih beliau (Menteri PKP) ternyata anak buah saya, Pak, dia enggak punya rumah. Jadi rumahnya hanya kos-kosan 3 juta sebulan, kemudian dikasih program oleh beliau, program perumahan susun,” tuturnya.

    Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut sangat membantu MBR untuk memperoleh hunian dengan biaya yang lebih terjangkau. Dirinya menyadari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar tinggi sehingga dapat membantu merenovasi rumah masyarakat.

    “Tapi jangan lupa, bantu juga masyarakat, pegawai-pegawai rendahan, masyarakat UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), yang punya penghasilan, yang belum memiliki rumah sendiri,” kata Tito.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Panglima: Kondisi fisik dan psikis pasukan perdamaian Gaza harus baik

    Panglima: Kondisi fisik dan psikis pasukan perdamaian Gaza harus baik

    Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memastikan kondisi fisik dan psikis personel yang akan di kirim untuk jalankan misi perdamaian ke Gaza dalam kondisi baik.

    Hal tersebut dipastikan Agus melalui seleksi fisik dan psikologi prajurit yang masih berlangsung hingga saat ini.

    “Untuk rekrutmen pasukan, yang pertama adalah tes kesehatan. Tentunya memiliki kesehatan yang baik, kemudian juga fisik yang baik, psikologi juga,” kata Agus usai menjalani rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin.

    Agus menilai seleksi kesehatan dan psikis itu perlu dilakukan guna memastikan kondisi prajurit dalam keadaan layak untuk menjalankan misi kemanusiaan.

    Pihak Mabes TNI juga akan melihat pengalaman masing-masing personel di bidang operasi militer selain perang (OMSP) di dalam maupun luar negeri sebagai bahan pertimbangan untuk dikirim ke Gaza.

    Agus melanjutkan, para pasukan yang telah terseleksi nantinya akan bergabung dalam tiga brigade komposit yang akan dipimpin pejabat TNI Jenderal Bintang Tiga.

    Setiap brigade komposit itu terdiri dari tiga batalyon utama yakni Batalyon Kesehatan, Batalyon Zeni Konstruksi dan Batalyon Bantuan.

    Hingga saat ini, Agus memastikan proses seleksi di tingkat matra AD, AL dan AU masih berlangsung.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan TNI telah menyiapkan 20.000 prajurit untuk diturunkan dalam misi perdamaian di Gaza.

    “Kita maksimalkan 20.000 prajurit kita siapkan, tetapi spesifikasinya kepada kesehatan dan juga konstruksi,” kata Sjafrie di kantor Kementerian Pertahanan, Jumat (14/11).

    Sjafrie menjelaskan, penyiapan pasukan dalam jumlah besar itu dilakukan berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto.

    Nantinya, para pasukan itu akan menjalankan beberapa tugas kemanusiaan seperti memberikan layanan kesehatan kepada warga yang jadi korban perang hingga membangun infrastruktur untuk kebutuhan masyarakat setempat.

    “Pasukan yang akan datang itu sifatnya untuk menjaga perdamaian itu bisa berlangsung lebih lama menuju kepada perundingan politik,” tambah dia.

    Tidak hanya pengiriman pasukan, Sjafrie juga memastikan TNI AU akan terus memberikan bantuan rutin berupa logistik melalui metode airdrop, seperti yang telah dilakukan tahun ini.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Panglima TNI Siapkan Pasukan Perdamaian untuk Gaza, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang 3

    Panglima TNI Siapkan Pasukan Perdamaian untuk Gaza, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang 3

    Bisnis.com, JAKARTA – Panglima TNI Agus Subiyanto mempersiapkan pasukan kontingen penjaga perdamaian di Gaza, Palestina. Hal ini dia sampaikan setelah menggelar rapat tertutup bersama Menteri Pertahanan dan Komisi I DPR RI, Senin (24/11/2025).

    Pasukan perdamaian sudah memasuki tahap seleksi yang terdiri dari tes kesehatan, psikologi, jasmani. Setelah dinyatakan lulus, Agus akan mengirim tim pendahulu untuk memastikan situasi kondusif sehingga bisa mengirim pasukan lainnya.

    Agus menyebut, Jenderal Bintang 3 akan memimpin tiga brigade komposit yang terdiri dari beberapa batalyon.

    “Nanti di bawah Brigade Komposit itu terdiri dari: satu Batalyon Kesehatan, satu Batalyon Zeni Konstruksi, kemudian Batalyon Bantuan, dan ada lagi Bantuan Mekanis,” kata Agus.

    TNI juga mengirimkan helikopter, kemudian pesawat C-130 Hercules, dan dua Kapal Rumah Sakit dari Angkatan Laut lengkap dengan helikopter yang ada di pesawat (kapal) tersebut.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin tengah meningkatkan keamanan negara dengan menargetkan pembangunan 150 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan setiap tahunnya yang tersebar disetujui wilayah di Indonesia.

    Menhan juga telah menetapkan tiga Center of Gravity atau lokasi-lokasi strategis yang mendapatkan pengawalan ketat untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan pembangunan.

    “Yang pertama Jakarta sendiri kita amankan Jakarta itu dari 360 derajat. Baik dari pengamanan pantai, maupun pengamanan udara, serta pengamanan di darat kita lakukan. Kemudian Center of Gravity yang kedua adalah Aceh, sebab ini adalah bagian barat dari wilayah kita. Kemudian Center of Gravity ketiga adalah Papua,” tuturnya.

    Di Papua, katanya, menerapkan satu metode yang disebut Smart Approach yang terdiri antara Soft Approach, pendekatan teritorial, dan Hard Approach.

    Strategi ini guna menjaga kedaulatan negara sekaligus ancaman-ancaman taktis yang dapat mengganggu keamanan serta pembangunan di Papua

  • TNI kerahkan Hercules dan kapal rumah sakit untuk misi perdamaian Gaza

    TNI kerahkan Hercules dan kapal rumah sakit untuk misi perdamaian Gaza

    Unsur udara, kita menyiapkan helikopter, kemudian pesawat C-130 Hercules, dan kita siapkan dua Kapal Rumah Sakit dari Angkatan Laut lengkap dengan helikopter

    Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan TNI menyiapkan pesawat angkut Hercules C-130 dan kapal Republik Indonesia (KRI) rumah sakit untuk digunakan dalam misi perdamaian di Gaza, Palestina.

    “Unsur udara, kita menyiapkan helikopter, kemudian pesawat C-130 Hercules, dan kita siapkan dua Kapal Rumah Sakit dari Angkatan Laut lengkap dengan helikopter,” kata Agus usai menjalani rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR di gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Senin.

    Pengerahan pesawat Hercules diketahui untuk mengangkut logistik dan pasukan. Sedangkan kapal rumah sakit dikerahkan untuk membawa tenaga kesehatan sekaligus sebagai tempat untuk merawat warga sipil korban perang di Gaza.

    Tidak hanya kendaraan laut dan udara saja, Agus mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan pasukan perdamaian yang terdiri dari tiga brigade komposit.

    “Rencana nanti dipimpin oleh Jenderal Bintang Tiga,” kata Agus.

    Dia melanjutkan, setiap brigade komposit itu terdiri dari tiga batalyon utama yakni Batalyon Kesehatan, Batalyon Zeni Konstruksi dan Batalyon Bantuan.

    “Ada lagi Bantuan Mekanis,” tambah Agus.

    Agus melanjutkan, seluruh pasukan perdamaian itu akan dikirim setelah TNI mengirimkan tim aju terlebih dahulu ke wilayah Gaza.

    Pengiriman tim aju itu dilakukan agar TNI mengetahui gambaran situasi di Gaza dan lokasi yang tepat untuk pengiriman pasukan.

    Namun demikian, Agus tidak merinci kapan pasukan tersebut akan dikirim. Dia hanya memastikan Mabes TNI menunggu perintah dari pemerintah pusat dalam mengirim pasukan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Panglima TNI: Pasukan perdamaian ke Gaza dipimpin pejabat bintang tiga

    Panglima TNI: Pasukan perdamaian ke Gaza dipimpin pejabat bintang tiga

    “Untuk kontingen Pasukan Pemelihara Perdamaian sudah tahap seleksi. Kemudian rencana nanti dipimpin oleh Jenderal Bintang Tiga,”

    Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan pasukan perdamaian yang akan dikirim ke Gaza, Palestina akan dipimpin oleh pejabat TNI berpangkat bintang tiga.

    “Untuk kontingen Pasukan Pemelihara Perdamaian sudah tahap seleksi. Kemudian rencana nanti dipimpin oleh Jenderal Bintang Tiga,” kata Agus usai menjalani rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I di gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin.

    Dia sendiri tidak menjelaskan alasan khusus menunjuk pejabat bintang tiga untuk memimpin pasukan perdamaian ke Gaza.

    Agus melanjutkan, pasukan yang dipimpin oleh pejabat bintang tiga ini akan membawahi tiga brigade komposit.

    Setiap brigade komposit itu terdiri dari tiga batalyon utama yakni batalyon kesehatan, Batalyon Zeni Konstruksi dan Batalyon Bantuan.

    “Ada lagi Bantuan Mekanis,” kata Agus kepada awak media.

    Agus melanjutkan, seluruh pasukan perdamaian itu akan dikirim setelah TNI mengirimkan tim aju terlebih dahulu ke wilayah Gaza. Pengiriman tim aju itu dilakukan agar TNI mengetahui gambaran situasi di Gaza dan lokasi yang tepat untuk pengiriman pasukan.

    Namun demikian, Agus tidak merinci kapan pasukan tersebut akan dikirim. Dia hanya memastikan Mabes TNI menunggu perintah dari pemerintah pusat dalam mengirim pasukan.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan TNI telah menyiapkan 20.000 prajurit untuk diturunkan dalam misi perdamaian di Gaza.

    “Kita maksimalkan 20.000 prajurit kita siapkan, tetapi spesifikasinya kepada kesehatan dan juga konstruksi,” kata Sjafrie di kantor Kementerian Pertahanan, Jumat (14/11).

    Sjafrie menjelaskan, penyiapan pasukan dalam jumlah besar itu dilakukan berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto.

    Nantinya, para pasukan itu akan menjalankan beberapa tugas kemanusiaan seperti memberikan layanan kesehatan kepada warga yang jadi korban perang hingga membangun infrastruktur untuk kebutuhan masyarakat setempat.

    “Pasukan yang akan datang itu sifatnya untuk menjaga perdamaian itu bisa berlangsung lebih lama menuju kepada perundingan politik,” tambah dia.

    Tidak hanya pengiriman pasukan, Sjafrie juga memastikan TNI AU akan terus memberikan bantuan rutin berupa logistik melalui metode airdrop, seperti yang telah dilakukan tahun ini.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Akan Tambah Pengerahan TNI di Papua, Aceh, dan Jakarta
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 November 2025

    Pemerintah Akan Tambah Pengerahan TNI di Papua, Aceh, dan Jakarta Nasional 24 November 2025

    Pemerintah Akan Tambah Pengerahan TNI di Papua, Aceh, dan Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah berencana menambah pengerahan prajurit TNI untuk memperkuat pengamanan di tiga wilayah yang dikategorikan sebagai
    center of gravity
    atau titik berat nasional, yakni Jakarta, Aceh, dan Papua.
    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan, langkah ini diambil untuk memastikan
    stabilitas keamanan
    nasional seiring meningkatnya potensi ancaman yang dapat mengganggu kegiatan sosial, ekonomi, dan pembangunan.
    “Bahwa dalam rangka mendukung stabilitas nasional agar supaya pembangunan ini bisa berjalan aman dan lancar, kita telah menerima petunjuk-petunjuk dari Bapak Presiden,” ujar Sjafrie saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (24/11/2025).
    Sjafrie menjelaskan, Jakarta menjadi salah satu dari tiga
    center of gravity
    yang keamanan wilayahnya harus dijamin.
    Dia menegaskan bahwa pengamanan Jakarta akan dilakukan secara menyeluruh, baik untuk wilayah darat, laut, maupun udara.
    “Yang pertama Jakarta sendiri, kita amankan Jakarta itu dari 360 derajat. Baik dari pengamanan pantai, maupun pengamanan udara, serta pengamanan di darat kita lakukan,” ucap dia.
    Wilayah kedua yang menjadi prioritas adalah Aceh sebagai gerbang bagian barat Indonesia, sedangkan wilayah ketiga adalah Papua.
    Sjafrie menyampaikan, pemerintah akan menempatkan pasukan tambahan di Papua dengan metode
    smart approach
    , yaitu menggabungkan pendekatan teritorial (
    soft approach
    ) dengan operasi taktis (
    hard approach
    ).
    “Sehingga kita ingin merebut hati rakyat agar supaya mereka-mereka yang masih belum mempunyai satu kesamaan pemikiran terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita ajak untuk bersama-sama,” kata Sjafrie.
    Meski begitu, pensiunan jenderal TNI itu menegaskan bahwa kesiapsiagaan pertahanan tetap menjadi hal utama yang akan dijalankan oleh TNI.
    “Kita tidak ingin kedaulatan kita diinjak-injak oleh orang. Sehingga kita tetap harus bersiap siaga dan meneruskan kewaspadaan terhadap kemungkinan-kemungkinan ancaman taktis,” tutur dia.
    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menambahkan,  TNI telah menyiapkan langkah penguatan struktur pasukan untuk mendukung peningkatan pengamanan di kawasan prioritas, khususnya Papua dan Aceh.
    “Memang kita akan membentuk, membangun beberapa batalion. Karena kalau kita lihat, kita ada 514 kabupaten dan ada batalion yang ada kan hanya 100 sekian, jadi kita harapkan satu kabupaten satu batalion,” ujar Agus dalam wawancara terpisah di Gedung DPR RI.
    Selain batalion, TNI juga akan memperbanyak komando daerah militer (Kodam) di setiap wilayah.
    “Kodam tahun ini tambah dari 15 ditambah 6 kodam. Tahun 2026 kita akan nambah lagi sampai 37,” kata Agus.
    Ia melanjutkan, jumlah prajurit yang bertugas di Papua berasal dari satuan organik dan personel penugasan.
    Penempatan pasukan juga disertai pembangunan pos perbatasan untuk memastikan prajurit berada pada fasilitas yang layak.
    “Sekarang di perbatasan kita juga bangun pos-pos yang layak untuk prajurit yang bertugas mengamankan perbatasan karena rawan terhadap human trafficking, narkoba keluar masuk. Kita tempatkan batalion di situ. Satu batalion kalau penugasan ada 450 prajurit, kalau di perbatasan ada 7 batalion,” kata Agus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Eksklusif, Kepala BNN Suyudi Ario Seto Ungkap 3,3 Juta Warga Indonesia Terpapar Narkotika

    Eksklusif, Kepala BNN Suyudi Ario Seto Ungkap 3,3 Juta Warga Indonesia Terpapar Narkotika

    Persoalan narkotika bukan lagi hal sepele. Saat ini, menurut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, Komjen Polisi Suyudi Ario Seto, SIK, SH, MSi, sebanyak 3,3 juta warga Indonesia terpapar narkotika. Untuk mengatasinya, semua pihak harus bersinergi dan tidak bisa hanya mengandalkan BNN atau kepolisian saja.

    ***

    Semua pihak harus membuka mata dan telinga. Data prevalensi menunjukkan jumlah penyalahguna narkotika tidak main-main, yakni 1,73% dari populasi.

    “Sebaran narkotika ini sudah dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan dan memprihatinkan. Angkanya 1,73% atau setara dengan 3,3 juta dari populasi usia produktif 15–64 tahun dari jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 270 juta jiwa. Mayoritas penyalahguna berada pada usia 15–35 tahun. Perlu saya ungkap juga, 60% dari kasus yang muncul berawal dari lingkungan rumah, sekolah, kampus, dan pertemanan,” kata Suyudi Ario Seto.

    BNN memang menjadi ujung tombak pencegahan dan pemberantasan narkotika. Namun tugas berat ini tak bisa dikerjakan sendiri. Karena itu, kata Suyudi, pihaknya menggandeng kementerian terkait seperti Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan Tinggi, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Kementerian lainnya. “Kami sudah berjalan dengan program IKAN di 8 provinsi, dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Kami juga bekerja sama dengan UNODC (The United Nations Office on Drugs and Crime — lembaga PBB untuk penanggulangan narkotika),” paparnya.

    Anak-anak termasuk kelompok yang sangat rentan. Karena itu, kata Suyudi, BNN memberikan perhatian besar. “BNN fokus pada penanganan dan pencegahan narkotika untuk anak-anak. Kita semua harus bersinergi dan bergerak bersama. Jajaran pemerintahan harus bisa memberi contoh dan teladan. Penanganan narkotika tidak bisa diserahkan hanya kepada BNN atau polisi saja, semua harus peduli. Kalau ini kita glorifikasikan, insya Allah penanganan narkotika bisa berhasil,” ujarnya kepada Edy Suherli, Bambang Eros, dan Irfan Meidianto dari VOI saat menemuinya di kantor BNN RI, Cawang, Jakarta Timur, 17 November 2025.

    Anak-anak termasuk kelompok yang rentan terpapar narkotika, karena itu kata Kepala BNN Suyudi Ario Seto mereka harus dibentengi. (Foto: Bambang Eros VOI, DI: Raga Granada VOI)

    Bagaimana penanganan dan pencegahan narkotika yang dilakukan BNN?

    Di masa pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, BNN telah merumuskan sejumlah program. Salah satunya adalah mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengambil peran sebagai agen dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika. Kami berharap segenap elemen masyarakat memiliki kepedulian. Sebagaimana Asta Cita pada poin ketujuh tentang pemberantasan dan penanggulangan narkotika di Indonesia, BNN sangat concern terhadap pentingnya peran generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Kami berharap generasi muda kita benar-benar sehat, aktif, dan memiliki kekuatan demi menjaga kedaulatan bangsa ini dari bahaya narkotika.

    Selama ini berapa banyak korban yang terpapar narkotika?

    Berdasarkan data, prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah berada dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan dan memprihatinkan. Angkanya mencapai 1,73% atau setara dengan 3,3 juta dari populasi usia produktif 15–64 tahun dari total penduduk Indonesia yang lebih dari 270 juta jiwa. Mayoritas penyalahguna berada pada usia 15–35 tahun. Perlu saya ungkap juga bahwa 60% kasus bermula dari lingkungan rumah, sekolah, kampus, dan pertemanan.

    Untuk usia remaja, yaitu rentang 15–19 tahun, ditemukan sekitar 312.000 orang yang sudah terpapar narkotika. Dalam upaya pencegahan, kami menyiapkan beberapa program, di antaranya: IKAN (Integrasi Kurikulum Anti Narkotika), ANANDA (Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai dari Anak-anak), dan BERSINAR (Bersih Narkoba). Dari namanya sudah jelas bahwa kami sangat concern pada perlindungan anak-anak.

    Mengapa BNN fokus kepada anak-anak?

    Karena ini adalah kelompok usia yang paling rentan. Mereka selalu ingin tahu banyak hal, baik aspek positif maupun negatif. Dalam banyak kasus, korban terpapar narkotika karena pengaruh pertemanan di lingkungan rumah, sekolah, atau kampus. Anak-anak sering ditawari; awalnya hanya mencoba-coba, kemudian mulai ketagihan, dan akhirnya berlanjut. Banyak anak-anak kita yang sudah kecanduan. Karena itu, kami sangat concern terhadap kelompok usia ini.

    Anak-anak adalah aset negara yang harus kita jaga. Jika mereka sudah terpapar narkotika, maka seluruh bangsa akan menanggung akibatnya.

    Untuk melaksanakan program ANANDA dan BERSINAR, BNN berkolaborasi dengan pihak mana saja?

    BNN menjadi ujung tombak, tetapi kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami berkolaborasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan Tinggi, serta bekerja sama dengan pemerintah daerah. Kami sudah menjalankan program IKAN di 8 provinsi, mulai dari jenjang TK hingga perguruan tinggi. Kami juga bekerja sama dengan UNODC (The United Nations Office on Drugs and Crime — lembaga PBB untuk penanggulangan narkotika). Modul yang kami gunakan bersifat internasional dan diharapkan dapat masuk ke sekolah-sekolah sehingga anak-anak memahami apa itu narkotika, bahayanya, dampaknya, serta jenis-jenis narkotika baru yang berkembang saat ini—baik bentuk maupun modusnya yang semakin beragam.

    Soal modus dan bentuk narkotika yang beredar saat ini seperti apa?

    Para pengedar sangat canggih. Bentuk narkotika kini bisa berupa permen atau makanan ringan yang disukai anak-anak. Ada juga yang masuk melalui rokok elektrik; saat cairannya diisi ulang, ternyata mengandung narkotika. Narkotika sudah banyak beralih ke bentuk kimia dan sintetis.

    Bagaimana pengoptimalan peran orang tua untuk menanggulangi penyebaran narkotika?

    Melalui program IKAN, kami berharap orang tua dapat memahami modul yang diberikan kepada anak-anak. Mereka harus memahami apa itu narkotika, apa dampak dan bahayanya, jenis-jenisnya, serta ciri-cirinya. Orang tua harus berperan aktif, karena benteng utama penanggulangan narkotika berada di keluarga. Jangan sampai anak sudah terjerumus jauh, sementara orang tua tidak memahami tanda-tandanya. Setiap jenis narkotika berbeda dampaknya—ganja berbeda dengan sabu atau ekstasi. Ini yang harus dipahami para orang tua.

    Apa lagi program yang dilakukan BNN untuk penanggulangan narkotika?

    Kami memiliki program DESA BERSINAR (Desa Bersih Narkoba). Berbicara soal desa, ada dua struktur: mulai dari kepala desa hingga aparat terendah yaitu RT/RW, serta unsur karang taruna dan ibu-ibu PKK. Di sisi lain ada komunitas masyarakat yang juga melibatkan para orang tua. Semua harus bersinergi dan berjalan paralel. Jajaran pemerintahan harus memberikan contoh dan teladan. Penanggulangan narkotika tidak bisa diserahkan hanya kepada BNN atau polisi; semua harus peduli. Jika ini bisa kita glorifikasikan, insyaallah penanganan narkotika akan berhasil.

    Orang tua kata Kepala BNN Suyudi Ario Seto harus berperan aktif dalam penanggulangan narkotika, karena benteng utama penanggulangan narkotika berada di keluarga. (Foto: Bambang Eros VOI, DI: Raga Granada VOI)

    Bagaimana jika sudah dijaga sedemikian rupa, tapi masih bobol juga?

    Kalau upaya persuasif tidak menunjukkan hasil, dengan terpaksa harus dilakukan upaya pemberantasan dan rehabilitasi. Stigma negatif yang berkembang di masyarakat bahwa mereka yang kecanduan narkotika adalah aib, harus kita ubah. Jangan jadikan pecandu sebagai aib; mari kita rangkul mereka, ajak berobat dan rehabilitasi agar bisa sembuh. Jangan jadikan mereka masyarakat kelas dua, ditinggalkan, atau dianggap musuh. Jika itu terjadi, penanganan narkotika di Indonesia tidak akan pernah tuntas dan angka prevalensi akan terus naik.

    Menurut Anda, sejauh ini seperti apa awareness orang tua terhadap persoalan narkotika?

    Menurut saya, peran orang tua sejauh ini masih belum maksimal. Saya mengimbau kepada semua orang tua, guru, dosen, rektor, dan seluruh pemangku kepentingan untuk membuka mata dan telinga — jangan apatis terhadap persoalan narkotika. Ingat, narkotika sudah ada di sekeliling kita, tidak hanya di kota besar tetapi juga sudah merambah ke desa-desa, pesisir pantai, dan kawasan perkebunan.

    Kepada semua pihak, saya kembali menyerukan agar mengglorifikasikan pesan penanganan narkotika ini. Jangan berharap akan lahir generasi hebat jika kita tidak menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang anak-anak yang kelak menjadi penerus perjuangan bangsa.

    Mencegah lebih baik daripada mengobati. Sejauh mana program rehabilitasi dilakukan BNN?

    Upaya yang dilakukan BNN tidak bisa parsial—misalnya hanya pemberantasan atau hanya pencegahan. Semua upaya harus berjalan paralel, dari hulu hingga hilir. Selama ini kami melakukan kampanye, workshop, seminar, dan bekerja sama dengan media. Namun upaya ini belum cukup maksimal karena para bandar narkotika masih bisa masuk ke wilayah kita. Bentuk negara kita sebagai kepulauan menjadikan banyak pelabuhan kecil menjadi pintu masuk narkotika, sehingga makin banyak masyarakat yang terpapar. Karena itu, upaya rehabilitasi sangat penting dilakukan.

    Sebagaimana disampaikan Pak Presiden dalam pemusnahan barang bukti narkotika beberapa waktu lalu, beliau meminta agar upaya rehabilitasi diperkuat. Kami menyambut baik pernyataan Presiden tersebut, dan karena itu kami terus memperkuat fasilitas rehabilitasi yang ada. Saat ini BNN memiliki enam pusat rehabilitasi, antara lain di Lido (Bogor), Deli Serdang (Medan), Lampung, Makassar, dan beberapa daerah lainnya.

    Apa lagi upaya yang dilakukan BNN dalam rehabilitasi?

    Kami juga menggiatkan IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat) di desa-desa. Di sini, tokoh masyarakat dan tokoh agama dilibatkan sebagai agen penyembuh di tingkat awal. Jika kasus sudah sedikit lebih berat, kami arahkan ke IPWL (Intervensi Wajib Lapor) yang ada di puskesmas, klinik, klinik pratama BNNP/BNNK, dan rumah sakit yang mendapat rekomendasi Kemenkes. Di sana ada konselor dan dokter yang bertugas.

    Selain itu, BNN juga memiliki Rehabilitasi Keliling (RELING) di 10 provinsi, terutama di daerah yang kami anggap rawan seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan lainnya. Kami memiliki dokter dan konselor yang bisa melakukan asesmen di tempat. Jika kasusnya ringan, dapat dilakukan rawat jalan; jika berat, akan dirujuk ke balai rehabilitasi.

    Bagaimana dengan masyarakat yang berada di wilayah terpencil?

    Bagi masyarakat yang berada di perbatasan atau wilayah terpencil, kami membuka layanan telerehab, yaitu rehabilitasi jarak jauh menggunakan video call. Pengguna bisa berdiskusi dan berkonsultasi langsung dengan petugas kami.

    Apakah seluruh wilayah Indonesia sudah tercakup layanan BNN?

    Kalau seluruhnya, saya kira belum. Harapan kami, layanan rehabilitasi bisa tersedia di semua provinsi di Indonesia. RELING dan telerehab juga akan terus kami perkuat.

    Apakah pihak swasta juga bisa berkontribusi dalam rehabilitasi narkotika?

    Kami sangat terbuka terhadap pihak swasta yang ingin terlibat dalam rehabilitasi narkotika.

    Ada beberapa kasus orang sudah direhabilitasi namun kembali terpapar narkotika. Bagaimana penanganannya?

    Itu namanya relaps atau kambuh. Kami memiliki strategi untuk menangani kasus relaps ini. Kami bekerja sama dengan berbagai pihak. Misalnya, di wilayah Gayo Lues, Aceh, kami bekerja sama untuk mengarahkan para petani yang dulunya menanam ganja agar beralih menanam kopi Gayo. Kepala BNK Gayo Lues bekerja sama dengan pemerintah setempat. Kami juga menggandeng pihak swasta untuk mengelola kopi Gayo agar masyarakat lebih produktif. Secara ekonomi, memang hasilnya tidak setinggi ganja, tetapi dengan bertani kopi, mereka aman dan bisa tidur nyenyak.

    Apa lagi upaya yang dilakukan BNN?

    Belum lama ini kami melakukan penindakan serentak dari Sabang hingga Merauke bekerja sama dengan TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Lebih dari 1.290 orang berhasil diamankan, 350 orang di antaranya positif narkoba dan diarahkan untuk rehabilitasi. Kami juga menangkap 37 bandar narkoba yang kini diproses secara hukum.

    Dalam operasi tersebut, kami menyita banyak barang bukti, di antaranya di Kampung Bahari dan Kampung Ambon: lebih dari 100 kg sabu, ratusan kilogram ganja, uang hasil kejahatan sekitar Rp5 miliar, serta 17 pucuk senjata api. Mereka ini bukan pelaku kecil—mereka menggunakan drone dan alat penghitung uang. Karena itu, upaya BNN bukan hanya pemberantasan, tetapi juga pemulihan.

    Di Kampung Bahari, kami bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta dan BNNP setempat dengan mengutamakan pencegahan dan pemulihan, serta menggandeng tokoh agama untuk mengubah citra kampung narkoba menjadi kampung harapan yang BERSINAR. Upaya serupa juga dilakukan di daerah lain yang sedang berproses.

    Gurita bisnis narkoba nilainya sangat besar, bahkan triliunan rupiah. Apa lagi yang dilakukan BNN untuk menanggulanginya?

    Bisnis narkotika mungkin terlihat menjanjikan bagi orang-orang yang ingin mencari jalan pintas. Tapi ini merusak generasi—anak-anak bangsa yang menjadi penerus. Karena itu saya kembali menyerukan agar semua pihak peduli. Jangan sampai kita kalah dari bandar-bandar jahat itu.

    Kami melakukan berbagai upaya pencegahan dengan pendekatan kearifan lokal agar masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungannya. Anak-anak harus tetap kita lindungi karena mereka memiliki masa depan panjang. Semoga tidak ada lagi anak bangsa yang menjadi korban.

    Bagaimana dengan orang yang masuk lembaga pemasyarakatan karena narkoba, tetapi justru menjalankan bisnis narkoba dari dalam lapas?

    Ini juga menjadi perhatian kami bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Bapak Menteri Imipas sudah mengambil langkah tegas. Semestinya warga binaan bertobat, tetapi masih ada yang mencoba-coba. Jika sudah seperti itu, tidak ada pilihan lain selain tindakan tegas.

    Kami berterima kasih kepada Kementerian Imipas yang telah memindahkan warga binaan pelaku bisnis narkoba ke Lapas Nusakambangan dan menempatkannya di sel super ketat. Semoga ini memberikan efek jera bagi mereka dan pelaku lain.

    Apa pesan Anda untuk generasi muda, orang tua, dan para pemangku kepentingan agar pencegahan serta penanggulangan narkotika bisa maksimal?

    Pesan saya kepada masyarakat, khususnya generasi muda:

    Sadari betul bahaya narkotika yang bisa mengancam sejak dini. Jauhi tawaran dan ajakan narkotika. Bentuk narkotika sekarang sangat beragam: permen, makanan ringan, hingga rokok elektrik, jadi harus waspada.Untuk orang tua, guru, dan dosen, awasi anak-anak dan peserta didik. Perhatikan lingkungan mereka.Arahkan pada kegiatan positif dan produktif, seperti olahraga dan seni.

    Untuk terhindar dari narkotika, jagalah diri, jaga teman, dan jaga masa depan kalian. Rumah adalah benteng pertama dalam penanggulangan narkotika. Mari kita jaga bersama agar Indonesia benar-benar BERSINAR.

    PR kita memang masih besar. Apa pun yang kita lakukan akan bermanfaat. Tapi jika kita diam atau tidak peduli, itu sama saja membiarkan narkotika terus beredar. Sebagai Kepala BNN, saya terus mengimbau dan mengajak: tidak ada kata terlambat, mari terus berbuat dan berjuang.

    Untuk menjaga kesehatan Suyudi Ario Seto tak meninggalkan olahraga. Dengan olahraga teratur, kondisi fisiknya tetap sehat dan bugar. (Foto: Bambang Eros VOI, DI: Raga Granada VOI)

    Untuk menjaga kesehatan, Suyudi Ario Seto tidak pernah meninggalkan olahraga. Dengan olahraga teratur, kondisi fisiknya tetap sehat dan bugar. Apa saja olahraga yang dilakoninya? “Saya memilih olahraga yang mudah dilakukan, seperti treadmill, jalan keliling kompleks perumahan, kalau ada kesempatan berenang dan bersepeda,” katanya.

    Untuk sepeda, Suyudi menyukai jenis MTB alias mountain bike. “Soalnya MTB itu kan seru, masuk kampung ke luar kampung. Melalui jalanan desa yang udaranya masih bersih,” ujar pria kelahiran Pandeglang, Banten, 14 Juli 1973 ini.

    Kegiatan yang menyatu dengan alam memang sudah disukainya sejak belia. “Sejak sekolah dulu saya sudah suka naik gunung dan panjat tebing. Kalau sekarang sudah enggak sanggup. Badan sudah berat,” katanya sambil tertawa lepas. “Tapi kalau hiking masih oke,” tambahnya.

    Mengemudi motor trail juga menjadi kegemaran Suyudi. Sama seperti bersepeda MTB, rute yang dipilihnya pun masuk kampung keluar kampung. “Dengan motor trail, bisa melihat kehidupan masyarakat di kampung yang bersahaja. Waktu saya masih menjabat Kapolres, hampir setiap akhir pekan saya motoran,” lanjut mantan Kapolres Majalengka dan Kapolres Bogor ini.

    Yang menarik, kata Suyudi, aktivitas motor trail membuatnya lebih dekat dengan masyarakat. “Kalau naik motor itu komunitasnya sampai ke bawah, bahkan tukang ojek pun bisa nimbrung. Kita bisa bareng dengan masyarakat,” ujarnya.

    Di antara aktivitas bernuansa adventure itu, yang paling seru menurut Suyudi adalah panjat tebing. “Saya dan teman-teman kerap memanjat sampai ke Citatah, Purwakarta, dan Gunung Parang. Saya juga mendaki Gunung Salak dan Gunung Gede. Kegiatan seperti ini bukan sekadar menyalurkan hobi, tapi juga menguatkan pertemanan, kekompakan, dan kebersamaan,” katanya.

    Paling Seru Menjajal Daerah Baru

    Aktivitas seperti bersepeda atau mengendari motor trail, diakui Suyudi Ario Seto, memang melelahkan. Namun setelah itu badan jadi segar, sehat dan berkesan. (Foto: Bambang Eros VOI, DI: Raga Granada VOI)

    Satu hal yang dirasakan paling seru oleh Suyudi Ario Seto adalah ketika menjajal daerah baru. “Kenapa seru? Karena kita belum tahu rute dan track-nya. Jadi harus berhati-hati dan waspada agar tak terjadi kecelakaan. Serunya di sana,” ujar mantan Kapolda Banten ini.

    Uniknya, lanjutnya, teman-temannya akan heboh dan tertawa jika ada salah satu rombongan yang terjatuh. “Pokoknya momen itu ditunggu banget kalau ada yang jatuh. Pasti diketawain. Makanya harus hati-hati jangan sampai jatuh. Soalnya kalau ada yang jatuh, itu jadi hiburan buat yang lain,” katanya terkekeh.

    Diakui Suyudi, meski melelahkan, aktivitas berkendara motor trail ke daerah pedalaman justru membuatnya kembali segar. “Selesai aktivitas itu bikin fresh lagi. Dan kalau sudah begitu, hubungan dengan teman-teman makin dekat, sudah tidak ada jarak,” ujarnya.

    Kontrol Asupan Makanan

    Menjaga asupan makanan adalah cara yang dilakukan Suyudi Ario Seto menjaga kesehatannya. Kini ia mulai mengurangi asupan nasi yang diganti dengan beras porang. (Foto: Bambang Eros VOI, DI: Raga Granada VOI)

    Selain olahraga, Suyudi juga menjaga pola makan. “Yang penting adalah menjaga asupan makanan. Kalau saya pagi hari sarapan dengan dua butir telur ditambah saus cabai,” kata alumni Akpol 1994 ini.

    Menjelang siang, barulah ia makan besar. “Siang baru makan nasi porang. Untuk lauknya dua macam saja, ditambah sayur-sayuran. Malam juga begitu, tetapi sudah tidak pakai nasi,” ungkapnya.

    Dengan pola makan seperti itu, lanjut Suyudi, kondisi badan terasa lebih terjaga. “Insya Allah dengan pola seperti itu bisa menjaga kesehatan. Tetapi jangan lupa imbangi juga dengan workout atau aktivitas yang bisa membakar kalori seperti melatih otot kaki,” tambahnya, sembari berpesan untuk tidak memaksakan olahraga berat.

    Untuk menjaga kedekatan dengan keluarga, pada akhir pekan Suyudi selalu menyempatkan makan siang atau makan malam bersama anak dan istri. “Meski sibuk dengan berbagai kegiatan, harus menyempatkan minimal sekali untuk lunch atau dinner dengan anak dan istri,” katanya, yang juga aktif berkomunikasi lewat telepon pintar.

    Momen berkumpul itu digunakan untuk berbagi cerita dengan anak-anak yang mulai tumbuh besar dengan berbagai kegiatannya. “Kalau libur, kadang saya ajak anak mengikuti aktivitas saya. Biar mereka juga melihat dan merasakan kegiatan ayahnya. Sebaliknya, kalau anak-anak ada kegiatan atau pentas di sekolah, saya datangi. Mereka senang kalau ayahnya datang,” lanjut Suyudi Ario Seto.

    “Saya mengimbau kepada semua orang tua, guru, dosen, rektor, dan semua pemangku kepentingan untuk membuka mata dan telinga, jangan apatis dengan persoalan narkotika. Ingat, narkotika sudah ada di sekeliling kita—tidak hanya di kota besar, tetapi juga sudah merambah desa-desa, pesisir pantai, dan perkebunan,”

       

  • Mendagri Tito Minta Pemkot Denpasar Galakkan Sosialisasi Program Kemudahan Memiliki Rumah

    Mendagri Tito Minta Pemkot Denpasar Galakkan Sosialisasi Program Kemudahan Memiliki Rumah

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar menggalakkan sosialisasi kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan agar kebijakan tersebut semakin banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Arahan tersebut disampaikan Mendagri saat melakukan peninjauan langsung di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Denpasar, Bali, Senin (24/11/2025).

    Lebih lanjut, Mendagri mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan sejumlah kemudahan bagi masyarakat, khususnya MBR, untuk memiliki rumah melalui Program Tiga Juta Rumah. Dia menekankan bahwa program ini juga menyasar pegawai seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota TNI-Polri yang berpenghasilan rendah.

    “Jadi ada dua program. Program pertama untuk program pembangunan [rumah]. Yang kedua program untuk renovasi rumah,” ujar Mendagri.

    Tak sendirian, Tito melakukan kunjungan ke MPP Kota Denpasar bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari.

    Pada kesempatan tersebut, Tito juga mengimbau Pemkot Denpasar untuk mengecek apakah ada pegawai yang berpenghasilan rendah dan tidak memiliki rumah layak. Mendagri lalu menceritakan pengalaman ketika mendapati stafnya memperoleh manfaat dari Program Tiga Juta Rumah.

    “Saya aja eggak tahu staf saya di Kemendagri dikasih beliau (Menteri PKP) ternyata anak buah saya Pak, dia enggak punya rumah. Jadi rumahnya hanya kos-kosan 3 juta sebulan, kemudian dikasih program oleh beliau program perumahan susun,” tuturnya.

    Mendagri meminta Pemkot Denpasar memperluas edukasi kepada masyarakat terkait kebijakan pembebasan BPHTB dan PBG bagi MBR. Mendagri menilai masih banyak warga yang belum mengetahui kebijakan tersebut, termasuk memahami kriteria MBR.

    “Mohonlah untuk PBG nol persen bagi MBR, BPHTB nol persen, PPN nol persen khusus MBR disosialisasikan, [dijelaskan] definisi MBR pada masyarakat, supaya mereka bisa tahu ada kemudahan itu,” tegas Mendagri.

    Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut sangat membantu MBR untuk memperoleh hunian dengan biaya yang lebih terjangkau. Dirinya menyadari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar tinggi sehingga dapat membantu merenovasi rumah masyarakat.

    “Tapi jangan lupa, bantu juga masyarakat, pegawai-pegawai rendahan, masyarakat UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), yang punya penghasilan, yang belum memiliki rumah sendiri,” tandasnya.

  • Komisi IV DPR dorong penyesuaian anggaran pertanian demi swasembada

    Komisi IV DPR dorong penyesuaian anggaran pertanian demi swasembada

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menegaskan pentingnya penyesuaian anggaran pertanian secara presisi dan adaptif untuk memastikan seluruh program strategis berjalan efektif demi mempercepat terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan.

    “Kesesuaian antara anggaran dengan prioritas Presiden (Prabowo Subianto) mengenai swasembada pangan harus dipastikan benar-benar tecermin dalam program 2026 (Kementerian Pertanian),” kata Titiek saat membuka rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin.

    Titiek menegaskan pentingnya arah kebijakan pertanian yang lebih presisi untuk memastikan seluruh program strategis dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan produksi serta kesejahteraan petani Indonesia.

    Ia menilai berbagai program seperti pupuk bersubsidi, benih unggul, dan modernisasi alat serta mesin pertanian memerlukan kepastian anggaran yang kuat agar implementasinya di lapangan tidak mengalami hambatan.

    Menurutnya, tantangan teknis di sektor pertanian dinilai dapat diatasi apabila dukungan fiskal negara tetap terjaga, meskipun pemerintah saat ini menghadapi tekanan anggaran yang menuntut kebijakan efisiensi dalam pelaksanaannya.

    Titiek menjelaskan dinamika pelaksanaan anggaran 2025, termasuk kebijakan efisiensi dan blokir, memiliki pengaruh langsung terhadap output pertanian, sehingga perlu dikelola dengan perencanaan yang matang dan responsif.

    Meski menghadapi pembatasan anggaran, ia menekankan seluruh program penting seperti cetak sawah, optimasi lahan, benih, alsintan, dan pupuk harus tetap dievaluasi menyeluruh untuk memastikan perbaikan berkelanjutan di tahun berikutnya.

    Ia menyoroti kebutuhan mendesak untuk memperkuat sarana dan prasarana pertanian, infrastruktur pendukung, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki peran vital dalam mencapai target produksi nasional.

    Dia mengatakan pagu anggaran Kementerian Pertanian 2026 sebesar Rp40,145 triliun harus disusun dengan strategi adaptif yang mampu menjawab berbagai tantangan dan memastikan program prioritas berjalan lebih efektif.

    “Anggaran yang besar ini membutuhkan perencanaan prioritas, sinkronisasi data, kesiapan teknis, serta mitigasi risiko program agar dapat memberikan dampak nyata terhadap produksi pangan dan kesejahteraan petani,” ujarnya.

    Ia mengingatkan pentingnya kesesuaian antara anggaran dengan prioritas Presiden mengenai swasembada pangan, terutama pada sektor padi, jagung, irigasi, pembenihan, penyuluhan, dan penyediaan sarana produksi.

    “Melalui rapat kerja hari ini, Komisi IV DPR RI meminta Menteri Pertanian untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai pelaksanaan anggaran 2025 serta rencana kegiatan dan anggaran tahun 2026,” tutur Titiek.

    Dalam penyusunan rencana kegiatan, lanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta agar rencana kerja 2026 Kementerian Pertanian disusun berbasis prioritas nasional, kesiapan program dan efektivitas anggaran yang optimal, terukur dan berbasis hasil.

    “Kami juga menyampaikan apresiasi kepada TNI dan Polri atas sinergi dan dukungan konkret yang selama ini diberikan dalam mendukung peningkatan produksi pertanian, khususnya komunitas padi dan jagung,” beber Titiek.

    Ia menekankan kolaborasi lintas sektor seperti pendampingan petani, fasilitas kegiatan lapangan, serta pengamanan distribusi menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

    Ia menegaskan pula swasembada hanya dapat dicapai melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai pemerintah pusat, daerah, lembaga teknis, BUMN, pelaku usaha hingga petani agar manfaatnya dirasakan luas oleh masyarakat.

    “Komisi IV DPR RI memandang penguatan koordinasi semua unsur ini adalah kunci untuk mencapai target swasembada yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Titiek.

    Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pagu alokasi anggaran pertanian tahun 2026 sebesar Rp40,15 triliun, terdiri atas program ketersediaan akses konsumsi pangan berkualitas Rp23,81 triliun, nilai tambah daya saing industri Rp6,62 triliun, pendidikan dan pelatihan Rp747 miliar, dan dukungan manajemen Rp8,96 triliun.

    Mentan menyebutkan pada 2026 Kementerian Pertanian menargetkan produksi komoditas utama meliputi beras 34,77 juta ton; jagung 18 juta ton; aneka cabai 3,08 juta ton; bawang merah 2 juta ton; tebu 39,5 juta ton; kopi 786 ribu ton; kakao 633 ribu ton; kelapa 2,89 juta ton; daging sapi dan kerbau 514 ribu ton; serta daging ayam 4,34 juta ton.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi catat 33.484 pelanggaran selama tujuh hari Operasi Zebra Jaya

    Polisi catat 33.484 pelanggaran selama tujuh hari Operasi Zebra Jaya

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat sebanyak 33.484 pelanggaran yang terjadi selama tujuh hari pelaksanaan Operasi Zebra Jaya 2025.

    “Selama tujuh hari, ada 20.760 pelanggaran roda dua yang ter-capture kamera ETLE (Electronic Traffic Lawa Enforcement) dan 12.724 pelanggaran roda empat yang ter-capture kamera ETLE,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Namun, dia belum dapat merinci jumlah maupun jenis pelanggaran yang terekam oleh kamera ETLE tersebut.

    “Untuk roda dua, paling banyak pelanggaran tidak menggunakan helm SNI (Standar Nasional Indonesia), melawan arus, dan tidak menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB),” ujar Komarudin.

    Sedangkan untuk kendaraan roda empat, jenis pelanggaran yang paling banyak adalah tidak menggunakan sabuk pengaman dan berkendara sambil menggunakan ponsel.

    Seperti diketahui, Polda Metro Jaya menggelar Operasi Zebra dengan melibatkan 2.939 personel selama kurang lebih 14 hari, mulai dari 17 hingga 30 November 2025.

    “Operasi ini melibatkan 2.939 personel yang terdiri dari personel satgas daerah, satgas polres dengan dukungan penuh dari jajaran TNI, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), Dinas Perhubungan dan seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) lainnya,” kata Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono saat memimpin Apel Pasukan Operasi Zebra di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Jakarta, pada 17 November 2025.

    Dia menjelaskan Operasi Zebra Jaya bertujuan menurunkan pelanggaran, mengurangi kecelakaan, dan meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas.

    “Data yang cukup mengkhawatirkan, sepanjang Januari-Oktober 2025, terjadi 11.604 kecelakaan, menyebabkan 659 korban jiwa. Sementara pelanggaran lalu lintas mencapai 505.441 kasus, naik signifikan dibanding periode yang sama tahun 2024,” terang Dekananto.

    Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membeberkan sejumlah target dalam pelaksanaan Operasi Zebra Jaya 2025.

    “Seperti yang banyak sekali terjadi, melanggar traffic light (lampu lalu lintas), balap liar, pengemudi yang dibawa pengaruh alkohol, ini juga harus dilakukan. Tidak mungkin kita harus menunggu ETLE lagi. Ini langsung dilakukan tilang konvensional,” ungkap Komarudin setelah Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Jaya 2025 di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Jakarta, pada 17 November 2025.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.