Xcloud.id

Kementrian Lembaga: TNI

  • Bakamla RI perkuat kerja sama maritim dengan Coast Guard Yunani

    Bakamla RI perkuat kerja sama maritim dengan Coast Guard Yunani

    “MoU ini merupakan tindak lanjut dari Letter of Intens (LoI) yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada tahun 2018 silam,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya TNI Irvansyah menjalin kerja sama di bidang keamanan maritim dengan Bakamla Yunani atau Hellenic Coast Guard (HCG).

    Kerja sama itu terjadi ketika Irvansyah bertemu dengan The Commandant of the Hellenic Coast Guard is Vice Admiral Tryfon Kontizas di kantor Pusat HCG di Pireus, Yunani, Senin (24/11).

    Dalam siaran pers resmi Bakamla RI yang diterima di Jakarta, Selasa, dijelaskan ada beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan ini.

    Salah satunya nota kesepahaman kerja sama maritim atau Memorandum of Understanding (MoU) on maritime security and safety cooperation.

    “MoU ini merupakan tindak lanjut dari Letter of Intens (LoI) yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada tahun 2018 silam,” kata Irvansyah dalam siaran pers tersebut.

    Dia melanjutkan, kerja sama maritim yang telah terjalin antara Bakamla RI Coast Guard Yunani yakni di bidang pengawasan wilayah laut hingga latihan bersama.

    Dengan adanya MoU ini, Irvansyah berharap kerja sama yang telah terjalin antara Bakamla RI dan Bakamla Yunani dapat terus berjalan dengan erat.

    Tidak hanya itu, Irvansyah juga berharap MoU ini dapat mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Yunani.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menhan Targetkan Pembangunan 150 Batalion per Tahun Nasional 25 November 2025

    Menhan Targetkan Pembangunan 150 Batalion per Tahun Nasional 25 November 2025

    Menhan Targetkan Pembangunan 150 Batalion per Tahun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menargetkan pembangunan 150 batalion per tahun untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD).
    “Ini akan terus kita tingkatkan setiap tahunnya pada jumlah 150 batalion per tahun,” kata Sjafrie usai menghadiri rapat kerja (raker) tertutup dengan Komisi I DPR RI, Senin (25/11/2025).
    Penjelasan ini disampaikan Sjafrie saat berbicara soal penugasan
    TNI AD
    untuk menjaga kilang minyak milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
    Dalam hal ini, Sjafrie menekankan bahwa terdapat
    industri strategis
    —salah satunya kilang minyak BUMN—yang mempunyai pengaruh besar terhadap
    kedaulatan negara
    .
    Oleh karenanya, industri strategis itu memerlukan perhatian di sektor pertahanan.
    Dengan begitu, TNI dituntut memperkuat tiga matra, yakni AD, Angkatan Udara (AU), dan Angkatan Laut (AL).
    “Dari tahun 2025, kita sudah memulai pembangunan kekuatan ini. Di mana saat ini di tahun 2025, kita sudah memiliki 150 batalion Tentara Nasional Indonesia yang kita sebut Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan,” jelas dia.
    Menurut Sjafrie, pembangunan ini bukan untuk kebutuhan ambisi teritorial, tetapi demi menjaga keutuhan, pengamanan, dan menyelamatkan kepentingan nasional.
    “Serta menjaga industri strategis yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara. Sebagai contoh, kilang dan terminal Pertamina, ini juga bagian yang tidak terpisahkan dari gelar kekuatan kita,” tegas dia.
    Diberitakan sebelumnya, TNI menargetkan kekuatan pembangunan mulai dari ratusan batalion Angkatan Darat (AD), armada Angkatan Laut (AL), hingga puluhan satuan radar (Satrad) Angkatan Udara (AU).
    Pembangunan kekuatan TNI itu merupakan bagian dari implementasi Optimum Essential Force (OEF) yang menjadi amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, untuk mewujudkan postur pertahanan nasional yang adaptif dan modern.
    Hal tersebut menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) pada Rabu (29/10/2025).
    “Melalui Rakor ini, Kemenko Polkam memastikan arah pembangunan kekuatan TNI tahun 2025-2029 berjalan terpadu dan sejalan dengan kebijakan pertahanan nasional yang diamanatkan dalam RPJMN,” ujar Asdep Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kemenko Polkam Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo, dalam keterangannya, Jumat (31/10/2025).
    TNI AD memfokuskan penguatan pertahanan darat di wilayah perbatasan seperti Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur, serta menargetkan pembentukan 750 Batalyon Tempur (BTP) hingga 2029.
    Sementara itu, TNI AL berencana membentuk lima Komando Armada (Koarmada) dan lima belas Komando Daerah Maritim (Kodaeral), serta meningkatkan modernisasi sarana dan prasarana kapal baru yang berbasis teknologi informasi hingga 2029.
    Sedangkan TNI AU menargetkan pembentukan 33 Satrad hingga 2029 serta pengembangan Satuan Antariksa di bawah Kohanudnas untuk memperkuat sistem pertahanan udara nasional.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahlil Jelaskan Alasan Tarik Pemberian Izin Tambang Pasir Kuarsa dan Silika ke Pusat

    Bahlil Jelaskan Alasan Tarik Pemberian Izin Tambang Pasir Kuarsa dan Silika ke Pusat

    JAKARTA – Pemerintah pusat berencana menarik kembali kewenangan penerbitan izin tambang pasir kuarsa dari pemerintah daerah. Langkah ini disiapkan untuk memperbaiki tata kelola, mencegah penyalahgunaan izin, dan memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai aturan.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan salah satu hasil pembahasan dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang digelar Presiden RI bersama sejumlah menteri di Hambalang, Bogor, pada Minggu 23 November yang lalu.

    “Kami melakukan rapat terbatas dengan Pak Presiden membahas berbagai hal, terutama menyangkut dengan peningkatan ekonomi khususnya pada pengelolaan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan (Satgas PKH) untuk menegakkan kedaulatan negara atas sumber daya alam dengan cara mengembalikan kawasan hutan yang dikelola secara ilegal kepada negara yang meliputi di sektor perkebunan dan pertambangan,” ujar Bahlil, Senin, 24 November.

    Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi pelanggaran hukum dalam kegiatan pertambangan.

    “Saya sering juga turun terus ke lapangan. Memang tambang-tambang ilegal ada yang punya IUP, tapi nggak punya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Mereka melakukan penambangan liar dan itu semuanya akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada,” ujarnya.

    Dalam Ratas, pemerintah juga menyoroti dugaan praktik tidak sesuai izin oleh sejumlah penambang pasir kuarsa, termasuk temuan adanya timah yang dicampurkan dalam komoditas tersebut.

    “Penambang itu memegang izinnya pasir kuarsa tapi didalamnya adalah timah, maka kemarin ratas juga memutuskan bahwa untuk izin pasir kuarsa dan silika yang awalnya di daerah ditarik kembali ke pusat agar tata kelolanya dapat diaatur labih baik kembali,” ujar Bahlil.

    Dengan penarikan kewenangan ini, pemerintah pusat akan menata ulang dan mengevaluasi seluruh izin tambang pasir kuarsa untuk mencegah tumpang tindih dan penyalahgunaan izin, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

    Sebelumnya, Menteri ESDM bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin meninjau aktivitas tambang ilegal di Bangka Belitung terkait maraknya penambangan pasir kuarsa yang dinilai menyalahi aturan.

    Sebagai informasi, pasir kuarsa ditetapkan sebagai mineral kritis berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 296.K/MB.01/MEM/B/2023 tentang Penetapan Jenis Komoditas Yang Tergolong Dalam Klasifikasi Mineral Kritis.

  • Menhan Sjafrie Paparkan Penguatan Kekuatan TNI dalam Rapat dengan Komisi I DPR

    Menhan Sjafrie Paparkan Penguatan Kekuatan TNI dalam Rapat dengan Komisi I DPR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa pembahasan difokuskan pada penggunaan, pembinaan, dan pembangunan kekuatan TNI secara menyeluruh.

    Hal tersebut disampaikan Sjafrie ketika menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat, Senin (24/11).

    “Pertahanan negara adalah mutlak untuk menjaga kedaulatan negara, Republik Indonesia, dan menjaga stabilitas nasional untuk mendukung pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah,” ujar Sjafrie.

    Sjafrie juga menjelaskan, pembangunan kekuatan TNI perlu dilakukan secara optimal, termasuk penguatan TNI Angkatan Darat melalui penambahan batalyon guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat.

    Dia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk menyiapkan pasukan pemeliharaan perdamaian di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasukan ini akan difokuskan pada misi kemanusiaan serta rehabilitasi infrastruktur di daerah terdampak konflik.

    “Kami berharap kontrol sosial dari para wakil rakyat di Komisi I tetap berjalan intensif, serta memberikan kritik yang konstruktif kepada Kementerian Pertahanan dan TNI. Dengan begitu, setiap tugas yang diamanahkan kepada kami dapat dilaksanakan dengan baik disertai pengawasan yang efektif,” kata Sjafrie. (Pram/Fajar)

  • Menhan Instruksikan Personel TNI Jaga Kilang Minyak Pertamina

    Menhan Instruksikan Personel TNI Jaga Kilang Minyak Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA – Personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan diterjunkan untuk mengamankan kilang minyak dan terminal milik PT Pertamina (Persero). 

    Instruksi itu disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Menurutnya, Pertamina bagian dari instalasi strategis milik pemerintah dan pengamanan termasuk dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

    “Sebagai contoh, kilang dan terminal Pertamina, ini juga bagian yang tidak terpisahkan daripada gelar kekuatan kita.Tugas-tugas pengamanan instalasi strategis, khususnya yang dimiliki oleh Pertamina, ini juga bagian dari OMSP,” kata Sjafrie usai melaksanakan rapat tertutup dengan Komisi I DPR dan Panglima TNI di DPR, Senin (24/11/2025).

    Pengerahan pasukan dilakukan mulai Desember 2025 dengan menugaskan pasukan-pasukan dari TNI Angkatan Darat dan juga dipantau oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS).

    Upaya ini bertujuan untuk mengetahui sekaligus memitigasi ancaman bagi Pertamina maupun kedaulatan negara. Selain itu, Menhan tengah menggenjot pembangunan 150 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan per tahun, terhitung sejak 2025.

    “Ini tentunya tidak dimaksudkan untuk kebutuhan ambisi teritorial, tetapi semata-mata untuk menjaga keutuhan wilayah dan pengamanan serta menyelamatkan kepentingan nasional, serta menjaga industri strategis yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara,” ungkapnya.

    Menhan mengungkapkan telah menerapkan tiga Center of Gravity atau lokasi prioritas untuk dijaga pertahanannya. Hal ini guna menunjang kegiatan sosial, ekonomi, serta pembangunan

    “Yang pertama, Jakarta sendiri kita amankan. Jakarta itu dari 360 derajat. Baik dari pengamanan pantai, maupun pengamanan udara, serta pengamanan di darat kita lakukan.

    Kemudian Center of Gravity yang kedua adalah Aceh, sebab ini adalah bagian barat dari wilayah kita. Kemudian, Center of Gravity ketiga, adalah Papua,” ungkapnya.

    Di Papua, tim pengamanan menerapkan metode Smart Approach yang didalamnya terdiri Soft Approach, pendekatan teritorial, dan Hard Approach yaitu operasi taktis.

    Selain di dalam negeri, personel TNI dikerahkan untuk pengamanan luar negeri. Panglima TNI Agus Subiyanto mempersiapkan pasukan kontingen penjaga perdamaian di Gaza, Palestina

    Agus menyebut, Jenderal Bintang 3 akan memimpin tiga brigade komposit yang terdiri dari beberapa batalyon.

    “Nanti di bawah Brigade Komposit itu terdiri dari: satu Batalyon Kesehatan, satu Batalyon Zeni Konstruksi, kemudian Batalyon Bantuan, dan ada lagi Bantuan Mekanis,” kata Agus.

    TNI juga mengirimkan helikopter, kemudian pesawat C-130 Hercules, dan dua Kapal Rumah Sakit dari Angkatan Laut lengkap dengan helikopter yang ada di pesawat (kapal) tersebut.

  • Menhan Sebut TNI Bakal Awasi Kilang Pertamina Mulai Desember, Dipantau BAIS

    Menhan Sebut TNI Bakal Awasi Kilang Pertamina Mulai Desember, Dipantau BAIS

    Jakarta –

    Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, mengatakan TNI akan mengawasi kilang-kilang milik PT Pertamina (Persero). Menhan menyebut hal itu bagian dari tugas operasi militer selain perang (OMSP).

    Hal itu disampaikan Sjafrie usai Rapat Kerja yang digelar secara tertutup dengan Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025). Mulanya Sjafrie membahas soal penambahan kekuatan Batalyon Teritorial Pembangunan di sejumlah wilayah RI.

    “Menjaga industri strategis yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara. Sebagai contoh, kilang dan terminal Pertamina, ini juga bagian yang tidak terpisahkan daripada gelar kekuatan kita,” kata Sjafrie.

    Ia lantas menjelaskan maksud dari penjagaan kilang Pertamina itu. Sjafrie mengatakan penempatan prajurit di sana termasuk pengamanan instalasi strategis.

    “Tugas-tugas pengamanan instalasi strategis, khususnya yang dimiliki oleh Pertamina, ini juga bagian dari OMSP dan ada di dalam revisi Undang-Undang TNI yang 14 pasal itu,” kata Sjafrie.

    “Kita akan laksanakan ini terhitung mulai Desember, dengan menugaskan pasukan-pasukan dari TNI Angkatan Darat dan juga akan dipantau oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS),” ungkap Sjafrie.

    (dwr/azh)

  • TNI kirim tim aju untuk tentukan titik operasi misi perdamaian di Gaza

    TNI kirim tim aju untuk tentukan titik operasi misi perdamaian di Gaza

    “Kita akan kirim personel reccie (tim aju/pendahulu) ke sana, untuk pendahulu, untuk memastikan situasi kondisi di sana dan penempatan pasukan di sana,”

    Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyiapkan personel reccie atau “tim aju” untuk menentukan lokasi penempatan pasukan perdamaian dari TNI di Gaza, Palestina.

    “Kita akan kirim personel reccie (tim aju/pendahulu) ke sana, untuk pendahulu, untuk memastikan situasi kondisi di sana dan penempatan pasukan di sana,” kata Agus dalam jumpa pers usai menjalani rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR di gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Senin.

    Setelah lokasi telah ditentukan dan situasi dipastikan kondusif, Agus melanjutkan pihaknya baru akan mengirim pasukan perdamaian dalam jumlah besar beserta kendaraan laut dan udara milik TNI.

    Dia melanjutkan, pasukan perdamaian dalam jumlah besar itu dipimpin oleh pejabat jenderal bintang tiga yang akan membawahi tiga brigade komposit.

    Setiap brigade komposit itu terdiri dari tiga batalyon utama yakni batalyon kesehatan, Batalyon Zeni Konstruksi dan Batalyon Bantuan.

    “Ada lagi Bantuan Mekanis,” kata Agus kepada awak media.

    Untuk transportasi sendiri pihaknya akan mengerahkan pesawat angkut Hercules C-130 TNI AU dan KRI rumah sakit milik TNI AL.

    “Unsur udara, kita menyiapkan helikopter, kemudian pesawat C-130 Hercules, dan kita siapkan dua Kapal Rumah Sakit dari Angkatan Laut lengkap dengan helikopter,” kata Agus.

    Pengerahan pesawat Hercules diketahui untuk mengangkut logistik dan pasukan. Sedangkan kapal rumah sakit dikerahkan untuk membawa tenaga kesehatan sekaligus sebagai tempat untuk merawat warga sipil korban perang di Gaza.

    Namun demikian, Agus tidak merinci kapan pasukan tersebut akan dikirim. Dia hanya memastikan Mabes TNI menunggu perintah dari pemerintah pusat dalam mengirim pasukan.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan TNI telah menyiapkan 20.000 prajurit untuk diturunkan dalam misi perdamaian di Gaza.

    “Kita maksimalkan 20.000 prajurit kita siapkan, tetapi spesifikasinya kepada kesehatan dan juga konstruksi,” kata Sjafrie di kantor Kementerian Pertahanan, Jumat (14/11).

    Sjafrie menjelaskan, penyiapan pasukan dalam jumlah besar itu dilakukan berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto.

    Nantinya, para pasukan itu akan menjalankan beberapa tugas kemanusiaan seperti memberikan layanan kesehatan kepada warga yang jadi korban perang hingga membangun infrastruktur untuk kebutuhan masyarakat setempat.

    “Pasukan yang akan datang itu sifatnya untuk menjaga perdamaian itu bisa berlangsung lebih lama menuju kepada perundingan politik,” tambah dia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri minta Pemkot Denpasar sosialisasikan pembebasan PBG bagi MBR

    Mendagri minta Pemkot Denpasar sosialisasikan pembebasan PBG bagi MBR

    masih banyak warga yang belum mengetahui kebijakan tersebut, termasuk memahami kriteria MBR. Jadi ada dua program. Program pertama untuk program pembangunan (rumah), sedang program kedua untuk renovasi rumah. Langkah (sosialisasi) ini perlu dilakukan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar menyosialisasikan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    “Mohonlah untuk PBG nol persen bagi MBR, BPHTB nol persen, PPN nol persen khusus MBR disosialisasikan, dijelaskan definisi MBR pada masyarakat, supaya mereka bisa tahu ada kemudahan itu,” kata Tito dalam keterangan kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

    Saat meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Denpasar, Bali, Senin, Mendagri menilai masih banyak warga yang belum mengetahui kebijakan tersebut, termasuk memahami kriteria MBR. Jadi ada dua program. Program pertama untuk program pembangunan (rumah), sedang program kedua untuk renovasi rumah.

    “Langkah (sosialisasi) ini perlu dilakukan agar kebijakan tersebut semakin banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan,” kata Mendagri setelah meninjau layanan MPP Kota Denpasar bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari.

    Menurut Mendagri, pemerintah pusat telah menyiapkan sejumlah kemudahan bagi masyarakat, khususnya MBR, untuk memiliki rumah melalui Program Tiga Juta Rumah. Ia menekankan bahwa program ini juga menyasar pegawai seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota TNI-Polri yang berpenghasilan rendah.

    Ia mengimbau Pemkot Denpasar mengecek apakah ada pegawai yang berpenghasilan rendah dan tidak memiliki rumah layak. Mendagri menceritakan pengalaman ketika mendapati stafnya memperoleh manfaat dari Program Tiga Juta Rumah.

    “Saya saja nggak tahu ada staf saya di Kemendagri dikasih beliau (Menteri PKP) ternyata anak buah saya, Pak, dia enggak punya rumah. Jadi rumahnya hanya kos-kosan 3 juta sebulan, kemudian dikasih program oleh beliau, program perumahan susun,” tuturnya.

    Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut sangat membantu MBR untuk memperoleh hunian dengan biaya yang lebih terjangkau. Dirinya menyadari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar tinggi sehingga dapat membantu merenovasi rumah masyarakat.

    “Tapi jangan lupa, bantu juga masyarakat, pegawai-pegawai rendahan, masyarakat UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), yang punya penghasilan, yang belum memiliki rumah sendiri,” kata Tito.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI kirim tim aju untuk tentukan titik operasi misi perdamaian di Gaza

    Panglima: Kondisi fisik dan psikis pasukan perdamaian Gaza harus baik

    Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memastikan kondisi fisik dan psikis personel yang akan di kirim untuk jalankan misi perdamaian ke Gaza dalam kondisi baik.

    Hal tersebut dipastikan Agus melalui seleksi fisik dan psikologi prajurit yang masih berlangsung hingga saat ini.

    “Untuk rekrutmen pasukan, yang pertama adalah tes kesehatan. Tentunya memiliki kesehatan yang baik, kemudian juga fisik yang baik, psikologi juga,” kata Agus usai menjalani rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin.

    Agus menilai seleksi kesehatan dan psikis itu perlu dilakukan guna memastikan kondisi prajurit dalam keadaan layak untuk menjalankan misi kemanusiaan.

    Pihak Mabes TNI juga akan melihat pengalaman masing-masing personel di bidang operasi militer selain perang (OMSP) di dalam maupun luar negeri sebagai bahan pertimbangan untuk dikirim ke Gaza.

    Agus melanjutkan, para pasukan yang telah terseleksi nantinya akan bergabung dalam tiga brigade komposit yang akan dipimpin pejabat TNI Jenderal Bintang Tiga.

    Setiap brigade komposit itu terdiri dari tiga batalyon utama yakni Batalyon Kesehatan, Batalyon Zeni Konstruksi dan Batalyon Bantuan.

    Hingga saat ini, Agus memastikan proses seleksi di tingkat matra AD, AL dan AU masih berlangsung.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan TNI telah menyiapkan 20.000 prajurit untuk diturunkan dalam misi perdamaian di Gaza.

    “Kita maksimalkan 20.000 prajurit kita siapkan, tetapi spesifikasinya kepada kesehatan dan juga konstruksi,” kata Sjafrie di kantor Kementerian Pertahanan, Jumat (14/11).

    Sjafrie menjelaskan, penyiapan pasukan dalam jumlah besar itu dilakukan berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto.

    Nantinya, para pasukan itu akan menjalankan beberapa tugas kemanusiaan seperti memberikan layanan kesehatan kepada warga yang jadi korban perang hingga membangun infrastruktur untuk kebutuhan masyarakat setempat.

    “Pasukan yang akan datang itu sifatnya untuk menjaga perdamaian itu bisa berlangsung lebih lama menuju kepada perundingan politik,” tambah dia.

    Tidak hanya pengiriman pasukan, Sjafrie juga memastikan TNI AU akan terus memberikan bantuan rutin berupa logistik melalui metode airdrop, seperti yang telah dilakukan tahun ini.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Panglima TNI Siapkan Pasukan Perdamaian untuk Gaza, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang 3

    Panglima TNI Siapkan Pasukan Perdamaian untuk Gaza, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang 3

    Bisnis.com, JAKARTA – Panglima TNI Agus Subiyanto mempersiapkan pasukan kontingen penjaga perdamaian di Gaza, Palestina. Hal ini dia sampaikan setelah menggelar rapat tertutup bersama Menteri Pertahanan dan Komisi I DPR RI, Senin (24/11/2025).

    Pasukan perdamaian sudah memasuki tahap seleksi yang terdiri dari tes kesehatan, psikologi, jasmani. Setelah dinyatakan lulus, Agus akan mengirim tim pendahulu untuk memastikan situasi kondusif sehingga bisa mengirim pasukan lainnya.

    Agus menyebut, Jenderal Bintang 3 akan memimpin tiga brigade komposit yang terdiri dari beberapa batalyon.

    “Nanti di bawah Brigade Komposit itu terdiri dari: satu Batalyon Kesehatan, satu Batalyon Zeni Konstruksi, kemudian Batalyon Bantuan, dan ada lagi Bantuan Mekanis,” kata Agus.

    TNI juga mengirimkan helikopter, kemudian pesawat C-130 Hercules, dan dua Kapal Rumah Sakit dari Angkatan Laut lengkap dengan helikopter yang ada di pesawat (kapal) tersebut.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin tengah meningkatkan keamanan negara dengan menargetkan pembangunan 150 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan setiap tahunnya yang tersebar disetujui wilayah di Indonesia.

    Menhan juga telah menetapkan tiga Center of Gravity atau lokasi-lokasi strategis yang mendapatkan pengawalan ketat untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan pembangunan.

    “Yang pertama Jakarta sendiri kita amankan Jakarta itu dari 360 derajat. Baik dari pengamanan pantai, maupun pengamanan udara, serta pengamanan di darat kita lakukan. Kemudian Center of Gravity yang kedua adalah Aceh, sebab ini adalah bagian barat dari wilayah kita. Kemudian Center of Gravity ketiga adalah Papua,” tuturnya.

    Di Papua, katanya, menerapkan satu metode yang disebut Smart Approach yang terdiri antara Soft Approach, pendekatan teritorial, dan Hard Approach.

    Strategi ini guna menjaga kedaulatan negara sekaligus ancaman-ancaman taktis yang dapat mengganggu keamanan serta pembangunan di Papua