Xcloud.id

Kementrian Lembaga: TNI

  • Banjir Rendam Aia Gadang Barat Sumbar, 150 KK Dievakuasi

    Banjir Rendam Aia Gadang Barat Sumbar, 150 KK Dievakuasi

    SIMPANG EMPAT – Lebih dari 150 Kepala Keluarga (KK) di Nagari (Desa) Aia Gadang Barat, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, terdampak banjir luapan air Sungai Batang Pasaman sejak Senin 24 November malam sampai Selasa pagi

    “Pada Senin malam kedalaman air mencapai 1 sampai 1,5 meter di Jorong Pasir Bintungan dan Labuah Luruih. Lebih 150 KK terdampak. Tim gabungan sudah turun ke lokasi memberikan pertolongan,” kata Penjabat (Pj) Wali Nagari Aia Gadang Barat Khairil Ikhwan, dikutip Antara Selasa, 25 November.

    Camat Pasaman Andre Affandi pada Selasa pagi mengatakan pada Senin (23/11) tengah malam telah dilakukan evakuasi sebanyak 40 KK ke tempat yang lebih aman, dengan menggunakan perahu karena debet air yang tinggi.

    “Semua tim bergerak pada malam tadi. Wakil Bupati M.Ihpan, Sekda Doddy San Ismail, BPBD, Polri, TNI, tim BPBD, dan lainnya, langsung turun ke lapangan memberikan bantuan,” katanya.

    Menurutnya, luapan air Sungai Batang Pasaman disebabkan oleh tingginya curah hujan yang melanda daerah itu sejak Senin pagi.

    Saat ini Selasa (25/11) pagi genangan air di dalam rumah warga sudah berkurang sekitar 20 centimeter, tetapi ketinggian air masih 90-100 centimeter di luar rumah.

    “Arus lalu lintas masih terganggu dan pagi ini jalan belum bisa ditempuh kendaraan karena badan jalan masih tergenang air,” katanya.

    Dia menjelaskan pada hari ini akan ada pendirian dapur umum di area Kantor Wali Nagari Aia Gadang Barat untuk didistribusikan logistik ke warga terdampak, mendirikan pos kesehatan oleh pihak puskesmas guna pencegahan penyakit diare dan penyakit kulit serta penyakit menular lain .

    “Kota tetap memberikan imbauan kepada warga karena cuaca ekstrem dan selalu siaga terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam,” katanya.

  • TNI jelaskan alasan tunjuk pati bintang tiga pimpin pasukan perdamaian

    TNI jelaskan alasan tunjuk pati bintang tiga pimpin pasukan perdamaian

    “Penunjukan perwira tinggi bintang tiga didasarkan karena beberapa alasan, salah satunya skala operasi yang besar, melibatkan tiga brigade komposit,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menjelaskan alasan mengapa Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menunjuk perwira tinggi (Pati) bintang tiga menjadi Komandan Pasukan Pemelihara Perdamaian di Gaza.

    “Penunjukan perwira tinggi bintang tiga didasarkan karena beberapa alasan, salah satunya skala operasi yang besar, melibatkan tiga brigade komposit,” kata Freddy saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Menurut Freddy, pati bintang tiga minimal sudah memiliki pengalaman memimpin operasi gabungan sehingga dapat dengan mudah menakhodai tiga brigade komposit yang terdiri dari lintas matra.

    Alasan lain, lanjut Freddy, yakni misi di Gaza merupakan bagian dari operasi militer selain perang (OMSP) yang erat kaitannya dengan misi kemanusiaan.

    “Kompleksitas tugas yang meliputi aspek kemanusiaan, rekonstruksi, kesehatan, dan perlindungan warga,” kata Freddy.

    Terakhir, alasan TNI menunjuk pejabat bintang tiga agar memudahkan koordinasi dengan pihak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan ragam elemen tingkat internasional.

    Koordinasi tingkat internasional ini dinilai Freddy sangat diperlukan demi menunjang keberhasilan misi perdamaian yang dilakukan TNI di Gaza.

    Hingga saat ini, Mabes TNI telah mengantongi beberapa nama perwira tinggi bintang tiga yang menjadi kandidat Komandan Pasukan Pemelihara Perdamaian di Gaza.

    Namun demikian, Freddy enggan merinci siapa saja nama calon komandan dan dari mana asal matra ataupun kesatuannya.

    “TNI telah menyiapkan beberapa nama kandidat, namun penetapan resmi Komandan Pasukan Pemelihara Perdamaian masih menunggu keputusan pemerintah dan PBB,” jelas Freddy.

    Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan pasukan perdamaian yang akan dikirim ke Gaza, Palestina akan dipimpin oleh pejabat TNI berpangkat bintang tiga.

    “Untuk kontingen Pasukan Pemelihara Perdamaian sudah tahap seleksi. Kemudian rencana nanti dipimpin oleh Jenderal Bintang Tiga,” kata Agus usai menjalani rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I di gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (24/11).

    Dia sendiri tidak menjelaskan alasan khusus menunjuk pejabat bintang tiga untuk memimpin pasukan perdamaian ke Gaza.

    Agus melanjutkan, pasukan yang dipimpin oleh pejabat bintang tiga ini akan membawahi tiga brigade komposit.

    Setiap brigade komposit itu terdiri dari tiga batalyon utama yakni batalyon kesehatan, Batalyon Zeni Konstruksi dan Batalyon Bantuan.

    “Ada lagi Bantuan Mekanis,” kata Agus kepada awak media.

    Agus melanjutkan, seluruh pasukan perdamaian itu akan dikirim setelah TNI mengirimkan tim aju terlebih dahulu ke wilayah Gaza. Pengiriman tim aju itu dilakukan agar TNI mengetahui gambaran situasi di Gaza dan lokasi yang tepat untuk pengiriman pasukan.

    Namun demikian, Agus tidak merinci kapan pasukan tersebut akan dikirim. Dia hanya memastikan Mabes TNI menunggu perintah dari pemerintah pusat dalam mengirim pasukan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI: Empat kriteria wajib dimiliki Komandan Pasukan Perdamaian Gaza

    TNI: Empat kriteria wajib dimiliki Komandan Pasukan Perdamaian Gaza

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan Komandan Pasukan Pemelihara Perdamaian yang akan dikirim ke Gaza harus memiliki empat kriteria khusus.

    Kepada ANTARA saat dihubungi di Jakarta, Selasa, Freddy mengatakan kriteria pertama yang harus dimiliki yakni pengalaman operasi gabungan TNI.

    Pengalaman ini, kata Freddy, harus dimiliki karena nantinya operasi pemelihara perdamaian akan melibatkan tiga brigade komposit yang terdiri dari pasukan gabungan lintas matra.

    “Syarat selanjutnya pengalaman penugasan internasional atau pendidikan luar negeri, pemahaman mengenai operasi pemeliharaan perdamaian,” ujar Freddy.

    Dengan pengalaman penugasan di tingkat internasional terkhusus di bidang misi perdamaian, Freddy yakin sosok komandan tersebut akan lebih mudah menjalankan operasi dan koordinasi di Gaza.

    Terakhir, syarat yang harus dimiliki calon Komandan Pasukan Pemelihara Perdamaian di Gaza adalah memiliki kemampuan melakukan diplomasi militer.

    “Syarat ke empat kemampuan diplomasi militer dan komunikasi strategis,” kata Freddy.

    Hingga saat ini, Mabes TNI telah mengantongi beberapa nama perwira tinggi bintang tiga yang akan ditunjuk jadi Komandan Pasukan Pemelihara Perdamaian di Gaza.

    Namun demikian, Freddy enggan merinci siapa saja nama calon komandan dan dari mana asal matra ataupun kesatuannya.

    “TNI telah menyiapkan beberapa nama kandidat, namun penetapan resmi Komandan Pasukan Pemelihara Perdamaian masih menunggu keputusan pemerintah dan PBB,” ujar Freddy.

    Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan pasukan perdamaian yang akan dikirim ke Gaza, Palestina akan dipimpin oleh pejabat TNI berpangkat bintang tiga.

    “Untuk kontingen Pasukan Pemelihara Perdamaian sudah tahap seleksi. Kemudian rencana nanti dipimpin oleh Jenderal Bintang Tiga,” kata Agus usai menjalani rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I di gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (24/11).

    Dia sendiri tidak menjelaskan alasan khusus menunjuk pejabat bintang tiga untuk memimpin pasukan perdamaian ke Gaza.

    Agus melanjutkan, pasukan yang dipimpin oleh pejabat bintang tiga ini akan membawahi tiga brigade komposit.

    Setiap brigade komposit itu terdiri dari tiga batalyon utama yakni batalyon kesehatan, Batalyon Zeni Konstruksi dan Batalyon Bantuan.

    “Ada lagi bantuan mekanis,” kata Agus kepada awak media.

    Agus melanjutkan, seluruh pasukan perdamaian itu akan dikirim setelah TNI mengirimkan tim aju terlebih dahulu ke wilayah Gaza. Pengiriman tim aju itu dilakukan agar TNI mengetahui gambaran situasi di Gaza dan lokasi yang tepat untuk pengiriman pasukan.

    Namun demikian, Agus tidak merinci kapan pasukan tersebut akan dikirim. Dia hanya memastikan Mabes TNI menunggu perintah dari pemerintah pusat dalam mengirim pasukan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI jelaskan alasan tunjuk pati bintang tiga pimpin pasukan perdamaian

    TNI kantongi nama kandidat calon Komandan Pasukan Perdamaian Gaza

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan pihaknya sudah mengantongi beberapa nama perwira bintang tiga yang akan menjadi Komandan Pasukan Pemelihara Perdamaian di Gaza.

    “TNI telah menyiapkan beberapa nama kandidat, namun penetapan resmi Komandan Pasukan Pemelihara Perdamaian masih menunggu keputusan pemerintah dan PBB,” kata Freddy kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Freddy pun tidak menjelaskan dari mana asal matra perwira tinggi yang menjadi calon pemimpin pasukan perdamaian TNI di Gaza.

    “Yang jelas, komandan akan berasal dari perwira tinggi bintang tiga yang memiliki pengalaman memadai dalam operasi gabungan dan operasi multilateralisme,” jelas Freddy.

    Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan pasukan perdamaian yang akan dikirim ke Gaza, Palestina dipimpin oleh pejabat TNI berpangkat bintang tiga.

    “Untuk kontingen Pasukan Pemelihara Perdamaian sudah tahap seleksi. Kemudian rencana nanti dipimpin oleh jenderal bintang tiga,” kata Agus usai menjalani rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I di gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (24/11).

    Dia sendiri tidak menjelaskan alasan khusus menunjuk pejabat bintang tiga untuk memimpin pasukan perdamaian ke Gaza.

    Agus melanjutkan, pasukan yang dipimpin oleh pejabat bintang tiga ini akan membawahi tiga brigade komposit.

    Setiap brigade komposit itu terdiri dari tiga batalyon utama yakni batalyon kesehatan, Batalyon Zeni Konstruksi dan Batalyon Bantuan.

    “Ada lagi bantuan mekanis,” kata Agus kepada awak media.

    Agus mengatakan seluruh pasukan perdamaian itu akan dikirim setelah TNI mengirimkan tim aju terlebih dahulu ke wilayah Gaza. Pengiriman tim aju itu dilakukan agar TNI mengetahui gambaran situasi di Gaza dan lokasi yang tepat untuk pengiriman pasukan.

    Namun demikian, Agus tidak merinci kapan pasukan tersebut akan dikirim. Dia hanya memastikan Mabes TNI menunggu perintah dari pemerintah pusat dalam mengirim pasukan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR setujui RUU Pengelolaan Ruang Udara disahkan jadi undang-undang

    DPR setujui RUU Pengelolaan Ruang Udara disahkan jadi undang-undang

    Jakarta (ANTARA) – Rapat Paripurna Ke-9 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara untuk disahkan menjadi undang-undang, setelah pembahasannya rampung panitia khusus beberapa waktu lalu.

    Persetujuan itu dilakukan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, setelah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanyakan kepada para anggota DPR RI yang hadir. Seluruh fraksi partai politik pun menyetujui RUU itu untuk menjadi undang-undang.

    “Apakah dapat disetujui menjadi undang-undang?” kata Dasco yang dijawab setuju.

    Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pengelolaan Ruang Udara Endipat Wijaya mengatakan RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara yang terdiri atas delapan Bab dan 63 Pasal telah disepakati pemerintah dan DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang dengan sejumlah penyempurnaan substansi redaksional tercermin dalam rincian Daftar Inventaris Masalah (DIM).

    Secara keseluruhan, menurut dia, jumlah DIM RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara ada sebanyak 581 DIM, terdiri atas 353 DIM batang tubuh, 205 DIM penjelasan, dan 23 DIM yang merupakan DIM usulan baru dari fraksi DPR RI maupun pemerintah.

    Menurut dia, terdapat delapan substansi baru yang diatur dalam RUU Pengelolaan Ruang Udara tersebut.

    Pertama, RUU ini menegaskan bahwa masyarakat berperan dalam pengelolaan ruang udara antara lain melalui penyampaian pendapat terkait kegiatan yang berdampak penting pada lingkungan serta menjaga ketertiban keselamatan dan keamanan pemanfaatan ruang udara.

    Kedua, pemanfaatan ruang udara yang dilaksanakan untuk kepentingan perekonomian, sosial dan budaya dalam meningkatkan pariwisata dan rekreasi, mendukung pendidikan, meningkatkan pembinaan olahraga dirgantara, pengembangan teknologi keudaraan, informasi dan komunikasi serta teknologi lainnya.

    Ketiga, RUU ini menegaskan pelaksanaan penguasaan dan pengembangan teknologi melalui kerja sama tingkat nasional dan internasional.

    Keempat, penetapan status kawasan udara yang perlu memerhatikan penerbangan sipil. Hal ini merupakan penerapan prinsip flexible use airspace, yaitu konsep yang menawarkan solusi dimana ruang udara tidak lagi secara kaku, melainkan digunakan secara bersama secara fleksibel.

    Kelima, RUU ini mengatur mekanisme penindakan pelanggaran wilayah udara kedaulatan negara Republik Indonesia, mengingat dinamika ancaman dan intensitas pergerakan udara yang semakin kompleks, dan membutuhkan landasan hukum yang kuat spesifik dan terintegrasi dalam UU tentang Pengelolaan Ruang Udara.

    Keenam, pengaturan terhadap riset dan perguruan tinggi asing yang datang ke Indonesia mewajibkan untuk harus bermitra dengan penyelenggara penelitian dan pengembangan dalam negeri serta mengikutsertakan peneliti Indonesia.

    Ketujuh, RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara menegaskan penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil melakukan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan RUU ini juga memperjelas peran penyidik perwira TNI AU dalam melakukan penyidikan terhadap kawasan udara terlarang, kawasan udara terbatas yang ditetapkan untuk instalasi militer, hingga area aktivitas militer.

    Kedelapan, RUU ini juga menetapkan pemidanaan atas pelanggaran yang dilakukan atas wilayah Indonesia guna memberikan efek jera dan menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran wilayah udara di Indonesia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 16 Orang Masih Hilang, Pencarian Difokuskan di Sektor C

    16 Orang Masih Hilang, Pencarian Difokuskan di Sektor C

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Basarnas menyampaikan bahwa Selasa, 25 November 2025, menandai hari ke-10 operasi pencarian 16 warga yang masih hilang akibat bencana tanah longsor di Dusun Kalibening, Desa Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah.

    Longsor yang terjadi pada malam 15 November 2025 ini telah menewaskan 12 orang yang tertimbun material longsor, sementara 16 korban lainnya belum terdeteksi. Kejadian ini juga menyebabkan 87 orang mengungsi dan 31 unit rumah tertimbun total.

    Menurut Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, hari ini adalah hari ke-10 sekaligus hari terakhir operasi SAR.

    “Fokus operasi di sektor C, yaitu bagian paling bawah atau ‘lidah longsoran’ yang memiliki ketebalan material lebih dari 10 meter hingga 25 meter di beberapa titik,” kata Abdul Muhari.

    Data BNPB per 25 November 2025 pukul 07.00 WIB, operasi ini melibatkan 900 personel gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, relawan, dan instansi terkait.

    Selain itu ada 25 unit alat berat, alat pendukung seperti alton untuk mengurai material longsor, serta tiga unit anjing pelacak (K9) untuk mendeteksi keberadaan korban di area seluas 10 hektare.

    “Pengurasan air juga terus dilakukan melalui pembuatan sodetan, sementara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama TNI AU melaksanakan operasi modifikasi cuaca (OMC) guna mencegah hujan di area bencana, sehingga proses pencarian dapat berlangsung lebih aman dan efektif,” katanya.

     

  • 9 Ini 3 Provinsi "Center of Gravity" yang Bakal Ditambahkan Prajurit TNI Nasional

    9 Ini 3 Provinsi "Center of Gravity" yang Bakal Ditambahkan Prajurit TNI Nasional

    Ini 3 Provinsi “Center of Gravity” yang Bakal Ditambahkan Prajurit TNI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penambahan prajurit TNI rencananya akan dilakukan terhadap tiga provinsi yang disebut sebagai titik berat nasional atau
    center of gravity
    .
    Prajurit
    TNI
    rencananya akan ditambahkan di
    Jakarta
    ,
    Aceh
    , dan
    Papua
    sebagai bentuk penguatan
    pengamanan
    di wilayah tersebut.
    Menteri
    Pertahanan
    (
    Menhan
    )
    Sjafrie Sjamsoeddin
    menjelaskan, meningkatkan potensi keamanan yang mengancam stabilitas keamanan menjadi alasan
    penambahan prajurit TNI
    di tiga provinsi itu.
    “Bahwa dalam rangka mendukung stabilitas nasional agar supaya pembangunan ini bisa berjalan aman dan lancar, kita telah menerima petunjuk-petunjuk dari Bapak Presiden,” ujar Sjafrie di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/11/2025).
    Sjafrie melanjutkan, Jakarta menjadi salah satu provinsi yang harus dijamin keamanannya, karena merupakan pusat pemerintahan.
    Pengamanan salah satu
    center of gravity
    itu akan meliputi wilayah darat, laut, dan udara dari Jakarta.
    “Kita amankan Jakarta itu dari 360 derajat. Baik dari pengamanan pantai, maupun pengamanan udara, serta pengamanan di darat kita lakukan,” ujar Sjafrie.
    Setelah itu, pengamanan juga akan dilakukan di Aceh yang merupakan gerbang paling barat dari Indonesia.
    Sedangkan untuk di Papua, pemerintah akan menempatkan pasukan tambahan dengan metode smart approach, yaitu menggabungkan pendekatan teritorial (
    soft approach
    ) dengan operasi taktis (
    hard approach
    ).
    “Sehingga kita ingin merebut hati rakyat agar supaya mereka-mereka yang masih belum mempunyai satu kesamaan pemikiran terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita ajak untuk bersama-sama,” ujar Sjafrie.
    Kesiapsiagaan pertahanan, kata Sjafrie, tetap menjadi hal utama bagi TNI dalam menjaga kedaulatan Indonesia.
    “Kita tidak ingin kedaulatan kita diinjak-injak oleh orang. Sehingga kita tetap harus bersiap siaga dan meneruskan kewaspadaan terhadap kemungkinan-kemungkinan ancaman taktis,” ujar Sjafrie.
    Dalam kesempatan yang sama,
    Panglima TNI
    Jenderal
    Agus Subiyanto
    mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah penguatan struktur pasukan untuk mendukung peningkatan pengamanan di kawasan prioritas.
    Salah satunya dengan pembangunan batalion yang diharapkannya ada di setiap kabupaten/kota.
    “Memang kita akan membentuk, membangun beberapa batalion. Karena kalau kita lihat, kita ada 514 kabupaten dan ada batalion yang ada kan hanya 100 sekian, jadi kita harapkan satu kabupaten satu batalion,” ujar Agus.
    TNI, kata Agus, uga akan memperbanyak komando daerah militer (kodam) di setiap wilayah. Targetnya, pada 2026 sudah terdapat 37 kodam.
    Sedangkan untuk di Papua, jumlah prajurit yang bertugas berasal dari satuan organik dan personel penugasan.
    Penempatan pasukan juga disertai pembangunan pos perbatasan untuk memastikan prajurit berada pada fasilitas yang layak.
    “Sekarang di perbatasan kita juga bangun pos-pos yang layak untuk prajurit yang bertugas mengamankan perbatasan karena rawan terhadap human trafficking, narkoba keluar masuk. Kita tempatkan batalion di situ. Satu batalion kalau penugasan ada 450 prajurit, kalau di perbatasan ada 7 batalion,” jelas Agus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aset Asabri Tembus Rp 49,8 Triliun dan Ekuitas Hampir Pulih

    Aset Asabri Tembus Rp 49,8 Triliun dan Ekuitas Hampir Pulih

    Liputan6.com, Jakarta – PT Asabri (Persero) terus menunjukkan kinerja positif dalam pengelolaan asuransi sosial bagi Prajurit TNI, Anggota Polri, serta ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri. Selama empat tahun terakhir, perusahaan mencatat pertumbuhan total aset rata-rata 12,54% (CAGR).

    Aset Asabri meningkat dari Rp 31,07 triliun pada 2020 menjadi Rp 49,85 triliun pada 2024. Lonjakan aset ini menegaskan penguatan fundamental keuangan dan upaya menjaga kepercayaan stakeholder dalam mewujudkan visi sebagai pengelola asuransi sosial yang tepercaya, profesional, dan peduli kesejahteraan peserta.

    Pemulihan kinerja Asabri juga terlihat dari pergerakan ekuitas yang terus membaik. Pada 2020, ekuitas perusahaan tercatat minus Rp 13,30 triliun. Namun pada 2024, posisinya menyusut drastis menjadi minus Rp 906,74 miliar. Perubahan signifikan ini menunjukkan upaya perbaikan yang konsisten dan berkelanjutan dalam memperkuat fondasi keuangan perusahaan.

    “Peningkatan aset ini bukan hanya mencerminkan keberhasilan, tetapi juga wujud nyata komitmen Asabri sebagai pelindung kesejahteraan sosial bagi Prajurit TNI, Anggota Polri, dan ASN,” ujar Direktur Utama Asabri Jeffry Haryadi dalam keterangan tertulis, Selasa (25/11/2025) 

    Ia menegaskan seluruh langkah strategis perusahaan selalu berorientasi pada kepentingan peserta.

     

  • Semeru Berstatus Awas, Penambangan Pasir di Lumjang Dilarang Sementara

    Semeru Berstatus Awas, Penambangan Pasir di Lumjang Dilarang Sementara

    LUMAJANG – Semua aktivitas penambangan pasir yang berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dihentikan sementara saat Gunung Semeru berstatus Level IV atau Awas.

    “Pemerintah Kabupaten Lumajang mengambil langkah tegas menyusul peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Semeru,” kata Bupati Lumajang Indah Amperawati dilansir ANTARA, Senin, 24 November.

    Keputusan itu dituangkan dalam Surat Edaran Bupati Lumajang Nomor 500.10.2.3/1/427.14/2025 yang menegaskan pemilik izin usaha penambangan dan pekerja tambang agar menghentikan kegiatan sampai kondisi aman.

    “Demi keselamatan warga dan mencegah risiko bencana susulan, seluruh aktivitas penambangan pasir di aliran Sungai Besuk Kobokan serta wilayah berhulu di Semeru dihentikan sementara,” tuturnya.

    Ia mengatakan Gunung Semeru berstatus Awas, sehingga Pemkab Lumajang melarang aktivitas penambangan karena seluruh pengawasan dilakukan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kapolri, sehingga keselamatan masyarakat tetap utama.

    Sementara itu, Sekretaris Daerah Lumajang Agus Triyono mengatakan pemkab berkoordinasi dengan PVMBG, BPBD, TNI-Polri, dan pemangku kepentingan lain untuk memastikan keputusan berbasis data dan analisis ilmiah.

    “Penambangan akan dibuka kembali setelah kondisi Semeru dinyatakan aman oleh pihak berwenang,” katanya.

    Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lumajang Hindam Adri Abadan mengatakan pihaknya bersama BPBD, TNI–Polri, aparat desa, dan relawan terus melakukan respons cepat dan langkah penanganan di lapangan untuk menjaga keselamatan warga pascaerupsi Gunung Semeru.

    “Petugas gabungan melakukan pengamanan wilayah yang berpotensi menjadi jalur luncuran awan panas, termasuk melakukan penyekatan terhadap warga yang mencoba beraktivitas di daerah aliran sungai (DAS) Regoyo dan area Pos Pantau Besuk Kobokan,” ujarnya.

    Ia menjelaskan Satpol PP dan tim gabungan secara aktif melakukan patroli dan penjagaan lalu lintas di sekitar Jembatan Besuk Kobokan, salah satu jalur vital yang berdekatan dengan wilayah rawan luncuran awan panas.

  • Isi Rapat Tertutup Menhan-TNI di DPR: Tentara Jaga Kilang hingga Soal Gaza Nasional 25 November 2025

    Isi Rapat Tertutup Menhan-TNI di DPR: Tentara Jaga Kilang hingga Soal Gaza Nasional 25 November 2025

    Isi Rapat Tertutup Menhan-TNI di DPR: Tentara Jaga Kilang hingga Soal Gaza
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan isi rapat tertutup yang digelar di Komisi I DPR, Senin (24/11/2025) kemarin, yakni soal rencana TNI menjaga kilang minyak hingga soal pengiriman TNI ke Gaza Palestina.
    Komisi I
    DPR RI
    menggelar rapat kerja tertutup bersama
    Menteri Pertahanan
    (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kemarin.
    Rapat yang berlangsung beberapa jam itu membahas sejumlah agenda pertahanan nasional, mulai dari pembangunan kekuatan TNI, penugasan pengamanan kilang minyak milik BUMN, hingga rencana
    pengiriman pasukan
    perdamaian ke Gaza dan stabilitas keamanan di Aceh serta Papua.
    Rapat ini turut dihadiri Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa; Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksdya TNI Erwin S Aldedharma; serta Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M Tonny Harjono.
    Usai rapat, Sjafrie menyampaikan bahwa pemerintah memutuskan untuk menugaskan TNI Angkatan Darat menjaga seluruh kilang minyak milik BUMN.
    Kebijakan pengamanan infrastruktur di sektor industri strategis tersebut diambil karena potensi ancaman yang datang bisa mempengaruhi kedaulatan negara.
    “Sebagai contoh, kilang dan terminal, ini juga bagian yang tidak terpisahkan dari gelar kekuatan kita,” ujar Sjafrie.
    Penugasan ini akan dimulai Desember 2025 dan menjadi bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sesuai Pasal 14 revisi Undang-Undang TNI.
    Sjafrie menambahkan bahwa Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI juga akan ikut mengawasi dan memantau, untuk mengidentifikasi potensi ancaman sejak dini.
    “Kita akan laksanakan ini terhitung mulai Desember, dengan menugaskan pasukan-pasukan dari TNI Angkatan Darat dan juga akan dipantau oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS),” kata dia.
    Sjafrie menegaskan bahwa penjagaan kilang minyak tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari pembangunan kekuatan pertahanan untuk menjaga stabilitas nasional.
    Hingga November 2025, pemerintah telah membentuk 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan.
    Jumlah tersebut akan terus ditingkatkan dengan target 150 batalion baru setiap tahun. “Ini tentunya tidak dimaksudkan untuk kebutuhan ambisi teritorial, tetapi semata-mata untuk menjaga keutuhan wilayah dan pengamanan serta menyelamatkan kepentingan nasional, serta menjaga industri strategis yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara,” tutur Sjafrie.
    Pemerintah melihat bahwa 514 kabupaten di Indonesia memerlukan dukungan keamanan agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan tanpa gangguan.
    Isu internasional turut menjadi bagian dari rapat tertutup tersebut.
    Pemerintah memutuskan untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
    Sjafrie menjelaskan bahwa pasukan Indonesia akan difokuskan pada operasi kemanusiaan dan rehabilitasi infrastruktur yang rusak akibat konflik.
    “Tetapi spesifikasi penugasan akan kita berdayakan untuk kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan dan juga rehabilitasi dari konstruksi-konstruksi yang telah mengalami kerusakan,” ujar Sjafrie.
    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan, kontingen perdamaian akan dipimpin seorang perwira tinggi bintang tiga.
    Susunan pasukan akan terdiri atas tiga brigade komposit, yakni Batalion Kesehatan, Zeni Konstruksi, dan Batalion Bantuan.
    Unsur udara dan laut juga akan diperkuat dengan helikopter, pesawat C-130 Hercules, dan dua kapal rumah sakit milik Angkatan Laut.
    Sebelum pemberangkatan pasukan, TNI akan terlebih dahulu mengirim personel recce atau pengintai untuk memastikan kondisi lapangan.
    “Apabila sudah ada kejelasan, kita akan kirim
    personel recce
    ke sana, untuk pendahulu, untuk memastikan situasi kondisi di sana dan penempatan pasukan di sana,” kata Agus.
    Rapat juga menyepakati strategi penguatan keamanan di tiga wilayah yang dianggap sebagai
    center of gravity
    atau titik berat pertahanan nasional, yakni Jakarta, Aceh, dan Papua.
    Pemerintah menilai bahwa stabilitas sosial dan ekonomi memerlukan dukungan keamanan yang memadai.
    “Bahwa dalam rangka mendukung stabilitas nasional agar supaya pembangunan ini bisa berjalan aman dan lancar, kita telah menerima petunjuk-petunjuk dari Bapak Presiden,” ucap Sjafrie.
    Jakarta sebagai ibu kota negara, kata Sjafrie, akan diamankan secara menyeluruh dari seluruh sisi, yakni darat, laut, dan udara.
    “Yang pertama Jakarta sendiri, kita amankan Jakarta itu dari 360 derajat. Baik dari pengamanan pantai, maupun pengamanan udara, serta pengamanan di darat kita lakukan,” kata Sjafrie.
    Sedangkan Aceh menjadi salah satu prioritas peningkatan pengamanan karena menjadi titik penting di barat Indonesia.
    Sementara itu, Papua tetap dianggap menjadi kawasan paling rawan dan memerlukan penanganan berbeda.
    Menurut Sjafrie, pemerintah bersama TNI akan menerapkan metode yang dia sebut
    smart approach
    , yakni menggabungkan pendekatan teritorial atau soft approach dan kesiapsiagaan operasi taktis atau
    hard approach
    .
    “Sehingga kita ingin merebut hati rakyat agar supaya mereka-mereka yang masih belum mempunyai satu kesamaan pemikiran terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita ajak untuk bersama-sama,” ujar Sjafrie.
    Meski begitu, pensiunan jenderal TNI itu menegaskan bahwa kesiapsiagaan pertahanan tetap menjadi hal utama yang akan dijalankan oleh TNI.
    “Kita tidak ingin kedaulatan kita diinjak-injak oleh orang. Sehingga kita tetap harus bersiap siaga dan meneruskan kewaspadaan terhadap kemungkinan-kemungkinan ancaman taktis,” tutur dia.
    Panglima TNI menambahkan bahwa penetapan tiga wilayah tersebut sebagai
    center of gravity
    karena mempertimbangkan peningkatan eskalasi potensi ancaman.
    “Ya, eskalasi ancaman. Ya lebih tinggi,” kata Agus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.