Kementrian Lembaga: TNI

  • Prabowo pimpin evaluasi nasional Koperasi Merah Putih di Mabes TNI

    Prabowo pimpin evaluasi nasional Koperasi Merah Putih di Mabes TNI

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi rakyat saat memimpin langsung evaluasi percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Markas Besar TNI, Jakarta, Selasa.

    Dikutip melalui unggahan Instagram @sekretariat.kabinet di Jakarta, Selasa, kehadiran Presiden menunjukkan bahwa agenda Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bukan sekadar program pendukung, melainkan strategi nasional untuk membangun kemandirian.

    “Acara tersebut menjadi ajang konsolidasi besar antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan TNI untuk meninjau capaian pembangunan KDKMP di seluruh Indonesia,” tulis keterangan tersebut.

    Evaluasi terpadu ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa fasilitas koperasi dapat diselesaikan tepat waktu dan berfungsi optimal bagi masyarakat.

    Melalui KDKMP, pemerintah mendorong terbentuknya pusat distribusi kebutuhan pokok yang andal di tingkat desa dan kelurahan, sekaligus menjadi ruang pemberdayaan ekonomi lokal dan pemerataan layanan dasar.

    Presiden juga menegaskan bahwa kolaborasi pemerintah, TNI, dan pemerintah daerah adalah kunci agar setiap Koperasi Merah Putih dapat beroperasi secara profesional dan memberi manfaat langsung bagi rakyat.

    Pemerintah menargetkan KDKMP menjadi fondasi baru ekonomi kerakyatan yang menopang ketahanan dan kesejahteraan nasional dalam jangka panjang.

    Program ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem distribusi pangan dan kebutuhan pokok yang lebih stabil, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Video Cekcok TNI-Polri di Kutai Barat Viral, Dipicu Isu Bandar Narkoba Dilepas

    Video Cekcok TNI-Polri di Kutai Barat Viral, Dipicu Isu Bandar Narkoba Dilepas

    Liputan6.com, Kutai Barat – Sebuah video yang memperlihatkan cekcok antara anggota TNI dan kepolisian di sebuah ruang rapat viral di media sosial sejak Senin (24/11/2025). Ketegangan itu terjadi saat pembahasan penindakan enam orang yang sebelumnya diamankan anggota TNI sebagai terduga penyalahguna narkoba.

    Video ini kemudian memicu spekulasi bahwa ‘bandar narkoba dibebaskan’, yang akhirnya memaksa pihak aparat menggelar konferensi pers bersama.

    Usai video itu meluas, Polres Kutai Barat bersama Kodim 0912/Kubar, Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kutai Barat, Kejaksaan Negeri Kutai Barat, Kasub Denpom, dan tokoh adat menggelar konferensi pers gabungan untuk meredam spekulasi publik dan menjelaskan duduk perkara.

    Mewakili Kapolres Kutai Barat, Wakapolres Kompol Subari, menegaskan bahwa tidak benar ada pembebasan bandar narkoba sebagaimana ramai disebut dalam narasi video. Ia menjelaskan bahwa enam orang yang diamankan statusnya adalah korban penyalahgunaan narkotika dan sudah dilimpahkan ke BNK untuk proses lebih lanjut sebelum assessment di BNN.

    “Penanganan kasus narkoba harus transparan dan sesuai prosedur, karena kita tidak ingin ada upaya kriminalisasi maupun pembiaran,” tegas Subari, Selasa (25/11/2025).

    Wakapolres memaparkan bahwa langkah penanganan terhadap enam orang tersebut dilakukan secara humanis sejak awal. Pemeriksaan kesehatan, pendokumentasian kondisi fisik, hingga tes urine dilakukan dan seluruh hasil menunjukkan positif methamphetamine. Proses kemudian dilanjutkan dengan pendalaman keterangan, pemeriksaan barang bukti, serta gelar perkara yang melibatkan berbagai unsur.

    “Kami tidak menutup-nutupi apa pun. Semua proses kami lakukan dengan melibatkan berbagai unsur agar tidak ada keraguan publik,” ujarnya.

    Gelar perkara tersebut dihadiri oleh unsur Kodim 0912/Kubar, termasuk Perwira Seksi Intelijen dan personel yang pertama kali menyerahkan para terduga. Kehadiran mereka memastikan keterangan awal disampaikan lengkap dan seluruh proses berjalan transparan serta sesuai prosedur.

    Wakapolres juga menegaskan bahwa setiap tahapan penanganan wajib mengikuti rambu hukum, termasuk ketentuan penggeledahan dalam Pasal 32–37 KUHAP, aturan penyitaan dalam Pasal 38–40 KUHAP, serta Pasal 112 dan 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait kepemilikan dan ruang rehabilitasi penyalahguna.

    Dari hasil gelar perkara yang melibatkan BNN Kabupaten, BNK, kejaksaan, tokoh adat, dan unsur Kodim, penyidik menyimpulkan bahwa syarat formil dan materiil tertentu belum terpenuhi untuk meningkatkan perkara ke tahap penyidikan. Karena itu, para terduga diarahkan menjalani asesmen di BNN Kabupaten Kutai Barat dan BNNP Kaltim sebagai bentuk penanganan hukum yang dianggap lebih tepat dan humanis.

     

  • 100 Penarik Becak Lansia Mojokerto Terima Bantuan Becak Listrik dari Presiden Prabowo

    100 Penarik Becak Lansia Mojokerto Terima Bantuan Becak Listrik dari Presiden Prabowo

    Mojokerto (beritajatim.com) -Sebanyak 100 penarik becak lanjut usia (lansia) di Kabupaten Mojokerto menerima bantuan becak listrik (betrik) dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

    Penyerahan dilakukan di Pendopo Graha Maja Tama (GMT) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto bekerja sama dengan Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), Selasa (25/11/2025).

    Wakil Ketua Umum GSN, Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa becak listrik tersebut merupakan rancangan pribadi Presiden Prabowo. Bahkan sejak sebelum menjabat sebagai Presiden ke 8, Presiden Prabowo telah menggambar sendiri desain becak listrik yang kini disebut sebagai yang pertama di dunia.

    “Pabriknya tidak bisa cepat memproduksi karena ini barang baru. Dulu kami pesan ke PT LEN, sekarang juga ke PT LEN dan PT Pindad. Pindad itu biasanya bikin senjata, peluru, mortir, sekarang harus bikin sebagian becak listrik. Jadi memang tidak bisa cepat,” ungkapnya.

    Secara nasional, hingga saat ini telah terealisasi 2.312 unit dan ditargetkan mencapai 5.000 unit pada akhir 2025. Sementara itu, untuk total pesanan yang diajukan Presiden Prabowo kepada PT Pindad sendiri mencapai 10.000 unit, ditambah 1.000 unit di PT LEN, namun yang baru selesai sekitar 1.800-an unit.

    “Seluruh becak listrik ini diberikan gratis tanpa kewajiban apapun kepada penerima. Penerima tidak ada kewajiban. Ini untuk mereka yang tidak punya becak dan biasanya menyewa, terutama becak ontel. Kita kasih gratis dan seluruh pengadaan becak listrik ini bukan berasal dari APBN, melainkan menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto,” jelasnya.

    Becak listrik tersebut mampu menempuh jarak 22 kilometer dengan waktu pengisian daya sekitar 3 jam. Nanik menyebut, nilainya setara dengan satu unit motor Nmax, yaitu sekitar Rp22 juta. Menurut Nanik, pendapatan penarik becak dapat meningkat hingga tiga sampai empat kali lipat karena operasional lebih cepat dan efisien.

    Penyerahan becak listrik kepada lansia di Mojokerto

    “Pemerintah daerah, bersama kepolisian dan TNI, dilibatkan dalam pengawasan serta penanganan teknis jika terjadi kerusakan. Ke depan, fitur becak listrik akan terus disempurnakan, termasuk sistem kontrol dan pengawasan,” tegasnya.

    “Atas nama Pemerintah Kabupaten Mojokerto, kami mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui Yayasan GSN. Di Kabupaten Mojokerto ada sekitar 1.200 tukang becak maupun bentor, dan alhamdulillah hari ini kita mendapatkan 100 becak listrik,” ujar Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra.

    Gus Barra (sapaan akrab, red) juga berpesan agar para penarik becak merawat fasilitas tersebut dengan baik serta memahami cara penggunaan dan pengisian daya. Ia menegaskan bahwa perhatian Presiden Prabowo terhadap masyarakat kecil, termasuk penarik becak dan anak-anak Indonesia, menjadikannya sosok pemimpin yang dicintai masyarakat.

    “Ini becak listrik, jadi tidak pakai bensin atau solar. Tinggal cas saja, tapi harus tahu kapan dilepas dan kapan diisi. Kalau ditancapkan terus, baterainya yang rusak. Ini ramah lingkungan, tanpa polusi. Terima kasih sebesar-sebesarnya kepada Bapak Prabowo Subianto yang telah memberikan banyak perhatian pada masyarakat miskin Indonesia, anak-anak Indonesia sehingga menjadi presiden yang dicintai masyarakat Indonesia,” pungkasnya. [tin/suf]

  • 5 Fakta Terkait Bencana Tanah Longsor di Banjarnegara, 16 Orang Masih Hilang

    5 Fakta Terkait Bencana Tanah Longsor di Banjarnegara, 16 Orang Masih Hilang

    Tim search and rescue (SAR) gabungan memperpanjang operasi pencarian korban bencana tanah longsor di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah (Jateng) selama tiga hari.

    Kepala Kantor Semarang Budiono mengatakan. keputusan perpanjangan waktu dilakukan setelah seluruh unsur melakukan rapat evaluasi di Pendopo Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Sabtu 22 November 2025.

    “Hari ketujuh ini merupakan hari evaluasi SAR. Evaluasi memutuskan untuk menambah waktu tiga hari lagi untuk upaya evakuasi korban,” ujar Budiono, melansir Antara, Sabtu 22 November 2025.

    Menurut dia, kondisi cuaca yang relatif mendukung berkat modifikasi cuaca membuat pencarian dapat dilakukan optimal.

    Budiono mengatakan, pada hari kedelapan operasi, Minggu (23/11), pencarian tetap akan dilakukan di sektor A, B, dan C dengan fokus pada titik-titik yang dicurigai berdasarkan informasi anjing pelacak K-9, pihak keluarga, serta analisis tim SAR.

    “Besok Minggu 23 November 2025 pencarian akan fokus pada sektor A dan C yang merupakan lokasi ditemukannya banyak korban. Sektor B juga akan ditangani secara intensif karena waktu penambahan hanya tiga hari,” terang dia.

    Budiono mengharapkan kondisi cuaca pada hari Minggu (23/11) mendukung pelaksanaan operasi dan seluruh alat berat bisa berfungsi maksimal, sehingga semua korban dapat ditemukan.

    “Semoga dukungan dari Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan seluruh pihak membuat relawan tetap mampu bekerja maksimal, karena misi ini adalah misi kemanusiaan,” jelas dia.

    Sementara itu, Komandan Satgas Penanganan Bencana Longsor Situkung Letkol Czi Teguh Prasetyanto mengatakan operasi pencarian hari kedelapan akan dioptimalkan dengan tambahan alat berat berkapasitas besar.

    Menurut dia, tumpukan material longsor yang tinggi menjadi hambatan utama, sehingga membutuhkan alat dengan daya garuk lebih kuat.

    “Operasi besok Minggu 23 November 2025 akan kita optimalkan dengan penambahan tiga alat berat PC 200 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO ). Dengan dukungan cuaca baik, harapannya semakin banyak korban dapat ditemukan,” kata Dandim 0704/Banjarnegara itu.

    Ia mengatakan, operasi pencarian hari ketujuh, Sabtu (22/11/2025) menemukan dua korban, sehingga total korban teridentifikasi menjadi 12 orang dan dua berupa bagian tubuh.

    “Dengan demikian, masih terdapat 16 korban yang belum ditemukan dari total 28 orang yang dilaporkan hilang,” ucap Teguh.

    Dia memastikan seluruh unsur gabungan yang terdiri atas TNI, Polri, Basarnas, sukarelawan, dan pemerintah daerah, akan memaksimalkan perpanjangan waktu operasi tersebut.

    “Kami terus berupaya agar seluruh korban dapat ditemukan dan dievakuasi,” tandas Teguh.

     

  • Temuan Bandara Tanpa Pengawasan di Morowali, Negara ini sudah Rusak 10 Tahun Terakhir

    Temuan Bandara Tanpa Pengawasan di Morowali, Negara ini sudah Rusak 10 Tahun Terakhir

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penulis Bambang Mulyono menyorot tajam terkait hadirnya Bandara di Morowali.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Bambang menyebut ada hal yang janggal dari hadirnya bandara ini.

    Menurutnya Bandara yang disebut-sebut milik PT IMIP adalah bandara yang hadir tanpa ada pengawasan.

    “Bandara PT IMIP : Bandara tanpa adanya pengawasan dari otoritas negara….,” tulisnya dikutip Selasa (25/11/2025).

    Karena adanya kejanggalan tersebut, ia menyebut negara ini sudah rusak selama 10 tahun terakhir.

    “Negara ini udah dirusak 10 tahun terakhir ini…,” tuturnya.

    Sebelumnya, Peneliti Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS), Edna Caroline menyebut ada beberapa temuan terkait Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), yang beroperasi di era mantan Presiden Joko Widodo pada 2019.

    Tidak hanya itu, ia menyebut ini bukanlah sesuatu atau isu baru melainkan bagian dari “kebocoran” sektor tambang yang sudah disorot sejak Pilpres 2014.

    “Kalau kita merujuk lagi 2014, Pak Prabowo waktu kampanye sudah ngomong bocor, bocor, bocor. Nah, salah satu yang dinilai banyak kebocoran itu tambang ilegal,” kata Edna lewat kanal Youtube Forum Keadilan TV.

    Lebih jauh, Edna menuturkan ada perintah dari Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI menggelar latihan di daerah-daerah dekat tambang ilegal.

    Yang di antaranya ada Bangka Belitung dan Morowali.

    Namun yang lebih mengejutkan justru temuan di Morowali.

    “Morowali itu kan luas banget. 4.000 hektare kawasan industri itu ternyata mereka punya bandara yang tidak ada otoritas Indonesia. Yang berarti orang dan barang bisa keluar masuk tanpa diawasi. Tertutup. Infonya aparat keamanan saja tuh nggak bisa masuk,” ungkapnya.

  • Pertamina sambut baik TNI jaga kilang minyak mulai Desember

    Pertamina sambut baik TNI jaga kilang minyak mulai Desember

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina Persero menyambut baik TNI yang ditugaskan untuk menjaga kilang milik Pertamina mulai Desember, sebagaimana yang dinyatakan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    “Kami menyambut baik sebagai upaya sinergi bersama pengamanan internal Pertamina,” ucap VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

    Baron menyampaikan kilang dan fasilitas Pertamina merupakan aset strategis yang menyangkut kepentingan negara dan hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, sinergi bersama pengamanan fasilitas Pertamina merupakan langkah yang positif.

    “(Sinergi ini) penguatan berlapis untuk menjamin keberlangsungan operasi fasilitas vital negara,” kata Baron.

    Diwartakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memastikan TNI turun tangan untuk menjaga industri strategis nasional, salah satunya kilang milik Pertamina.

    Sjafrie menjelaskan, penjagaan instalasi strategis ini dilakukan guna memastikan ragam aset industri milik pemerintah dalam keadaan aman dan berfungsi dengan baik.

    Selain itu, Sjafrie menilai TNI berhak menjaga instalasi strategis negara karena memiliki landasan hukum yang sah.

    “Tugas-tugas pengamanan instalasi strategis, khususnya yang dimiliki oleh Pertamina, ini juga bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan ada di dalam revisi Undang-Undang TNI yang 14 pasal itu,” ujar Sjafrie.

    Sjafrie melanjutkan, pengamanan industri strategis itu menjadi salah satu tugas dari Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) yang saat ini tengah dibangun oleh TNI di seluruh wilayah.

    Sejauh ini, tercatat sudah ada lebih dari 100 BTP yang telah terbangun di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan BTP bertambah 150 per tahunnya.

    Dengan penjagaan tersebut, Sjafrie yakin ragam industri strategis, seperti Pertamina ini akan bekerja secara maksimal sehingga memberikan dampak baik untuk kemakmuran masyarakat dan kedaulatan negara.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BLT Kesra Rp900.000 Cair November-Desember 2025, Cek Daftar Penerimanya

    BLT Kesra Rp900.000 Cair November-Desember 2025, Cek Daftar Penerimanya

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Kemensos telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Sosial atau BLT Kesra Rp900.000 bagi 27,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan penyaluran BLT sementara atau BLT Kesra telah disalurkan kepada total 27,3 juta KPM per Jumat (21/11/2025)

    “Progres penyaluran BLT Kesra (Kesejahteraan Rakyat) total 27.335.477 KPM sudah disalurkan,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya dikutip Minggu.

    Gus Ipul menjelaskan penyaluran BLT Kesra itu dilakukan melalui Himbara dan PT Pos Indonesia. Rinciannya, Bank Mandiri telah menyalurkan kepada 4.022.294 KPM; BNI 5.147.530 KPM; BRI; 5.390.733 KPM; dan BSI 489.698 KPM.

    Kemudian PT Pos Indonesia telah menyalurkan kepada 12.285.222 KPM.

    Cek Daftar Penerima BLT Kesra Rp900.000

    Anda dapat melakukan pengecekan status penerima BLT Kesra melalui situs resmi Kemensos sebagai berikut:

    Buka situs resmi https://cekbansos.kemensos.go.id/
    Pilih wilayah: Pilih provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan tempat tinggal.
    Masukkan nama lengkap seperti nama sesuai KTP
    Ketikkan kode captcha: Masukkan empat huruf kode yang tertera.
    Klik “Cari Data”: Tunggu sistem memproses data.
    Lihat hasilnya: Status penerima manfaat akan ditampilkan sesuai wilayah dan nama yang dimasukkan.

    Syarat Menjadi Penerima BLT Kesra Rp900.000

    Bagi masyarakat yang ingin mendapat BLT Kesra, wajib terdaftar sebagai penerima manfaat bantuan sosial (bansos).

    Sayangnya tak semua masyarakat bisa mendaftarkan diri karena harus lulus validasi dari Kementerian Sosial.

    Berikut ini syarat mendaftar sebagai penerima bansos:

    Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang sah
    Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE) Kemensos
    Masuk kategori keluarga miskin atau rentan miskin
    Tidak sedang menerima bantuan serupa dari program pemerintah lainnya
    Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri

    Kemudian cara mendaftarkan diri menjadi penerima bansos yakni:

    Unduh aplikasi Cek Bansos di ponsel anda
    Buat akun baru dengan mengisi data sesuai dengan KTP dan KK
    Unggah dokumen yang dibutuhkan, seperti foto foto KTP dan swafoto memegang KTP
    Setelah itu, login ke aplikasi Cek Bansos dengan akun yang sudah terverifikasi
    Pilih menu “Daftar Usulan”, lalu isi data diri lengkap
    Pilih jenis bantuan yang sesuai, misalnya Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)
    Tunggu proses verifikasi oleh petugas Dinas Sosial. Apabila berhasil maka anda akan otomatis terdaftar sebagai penerima manfaat.

  • Kasus Penculikan-Pembunuhan Kacab BRI, 3 Prajurit TNI Dijerat Pasal Berlapis

    Kasus Penculikan-Pembunuhan Kacab BRI, 3 Prajurit TNI Dijerat Pasal Berlapis

    Bisnis.com, JAKARTA — TNI mengungkap tiga tersangka dari oknum prajurit TNI di kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank BRI MIP dijerat dengan pasal berlapis.

    Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Kolonel Inf Donny Pramono mengatakan pasal yang dipersangkakan terhadap tiga prajurit ini berkaitan dengan penculikan hingga pembunuhan berencana.

    “Pasal yang dipersangkakan terhadap para tersangka dari unsur TNI mengacu pada ketentuan KUHP, yaitu Pasal 340 jo 338 KUHP dan/atau Pasal 328 KUHP dan/atau Pasal 333 ayat (3) KUHP dan/atau Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP,” ujar Donny dalam keterangan tertulis, Selasa (25/7/2025).

    Dia menambahkan saat ini pihaknya masih melengkapi berkas perkara sebelum menyidangkan tiga tersangka yakni Serka M Nasir (MN), Serka Franky Yari (FY) alias Pace dan Kopda Feri Herianto (FH).

    Bersamaan dengan itu, Pomdam Jaya juga masih menunggu penetapan barang bukti dari penyidik Polda Metro Jaya sebelum melimpahkan Serka Nasir Cs ke pengadilan.

    “Setelah semuanya lengkap, berkas akan segera dilimpahkan ke Oditurat Militer II-07 Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut,” Imbuhnya.

    Di lain sisi, Donny memastikan bahwa pihaknya bakal menangani perkara pembunuhan ini secara transparan dan profesional sesuai hukum yang berlaku.

    “Perlu saya sampaikan juga bahwa seluruh prosesnya ditangani secara profesional sesuai hukum yang berlaku dan transparan,” pungkasnya.

  • TNI jelaskan tugas komandan pasukan pemelihara perdamaian Gaza

    TNI jelaskan tugas komandan pasukan pemelihara perdamaian Gaza

    “Komandan akan bermarkas di wilayah operasi sesuai struktur misi PBB, namun pola pengerahan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan, keamanan, dan keputusan PBB,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menjelaskan ragam tugas yang harus dijalankan komandan pasukan pemelihara perdamaian di Gaza.

    Freddy mengatakan, tugas utama komandan yang akan dijabat perwira tinggi bintang tiga ini yakni mengendalikan seluruh jalannya operasi dari mulai pergerakan personel, logistik hingga diplomasi internasional.

    Kepada ANTARA ketika dihubungi di Jakarta, Selasa, Freddy menjabarkan beberapa tugas yang harus dijalankan Komandan Pasukan Pemelihara Perdamaian di Gaza, mengendalikan operasi seluruh elemen di tiga brigade komposit, mengatur koordinasi dengan PBB, negara-negara kontributor pasukan, serta otoritas setempat, memastikan keselamatan personel dan efektivitas misi kemanusiaan dan menjaga netralitas dan mematuhi mandat PBB.

    Freddy menambahkan, nantinya komandan pasukan akan bertugas di wilayah Gaza bersama dengan personel.

    “Komandan akan bermarkas di wilayah operasi sesuai struktur misi PBB, namun pola pengerahan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan, keamanan, dan keputusan PBB,” jelas Freddy

    Hingga saat ini, Mabes TNI telah mengantongi beberapa nama perwira tinggi bintang tiga yang menjadi kandidat Komandan Pasukan Pemelihara Perdamaian di Gaza.

    Namun demikian, Freddy enggan merinci siapa saja nama calon komandan dan dari mana asal matra ataupun kesatuannya.

    “TNI telah menyiapkan beberapa nama kandidat, namun penetapan resmi Komandan Pasukan Pemelihara Perdamaian masih menunggu keputusan pemerintah dan PBB,” jelas Freddy.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Banjir Rendam Aia Gadang Barat Sumbar, 150 KK Dievakuasi

    Banjir Rendam Aia Gadang Barat Sumbar, 150 KK Dievakuasi

    SIMPANG EMPAT – Lebih dari 150 Kepala Keluarga (KK) di Nagari (Desa) Aia Gadang Barat, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, terdampak banjir luapan air Sungai Batang Pasaman sejak Senin 24 November malam sampai Selasa pagi

    “Pada Senin malam kedalaman air mencapai 1 sampai 1,5 meter di Jorong Pasir Bintungan dan Labuah Luruih. Lebih 150 KK terdampak. Tim gabungan sudah turun ke lokasi memberikan pertolongan,” kata Penjabat (Pj) Wali Nagari Aia Gadang Barat Khairil Ikhwan, dikutip Antara Selasa, 25 November.

    Camat Pasaman Andre Affandi pada Selasa pagi mengatakan pada Senin (23/11) tengah malam telah dilakukan evakuasi sebanyak 40 KK ke tempat yang lebih aman, dengan menggunakan perahu karena debet air yang tinggi.

    “Semua tim bergerak pada malam tadi. Wakil Bupati M.Ihpan, Sekda Doddy San Ismail, BPBD, Polri, TNI, tim BPBD, dan lainnya, langsung turun ke lapangan memberikan bantuan,” katanya.

    Menurutnya, luapan air Sungai Batang Pasaman disebabkan oleh tingginya curah hujan yang melanda daerah itu sejak Senin pagi.

    Saat ini Selasa (25/11) pagi genangan air di dalam rumah warga sudah berkurang sekitar 20 centimeter, tetapi ketinggian air masih 90-100 centimeter di luar rumah.

    “Arus lalu lintas masih terganggu dan pagi ini jalan belum bisa ditempuh kendaraan karena badan jalan masih tergenang air,” katanya.

    Dia menjelaskan pada hari ini akan ada pendirian dapur umum di area Kantor Wali Nagari Aia Gadang Barat untuk didistribusikan logistik ke warga terdampak, mendirikan pos kesehatan oleh pihak puskesmas guna pencegahan penyakit diare dan penyakit kulit serta penyakit menular lain .

    “Kota tetap memberikan imbauan kepada warga karena cuaca ekstrem dan selalu siaga terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam,” katanya.