Xcloud.id

Kementrian Lembaga: TNI

  • Gus Irfan Lantik Pejabat Kemenhaj, Harun Al-Rasyid Didapuk Jadi Dirjen Nasional 26 November 2025

    Gus Irfan Lantik Pejabat Kemenhaj, Harun Al-Rasyid Didapuk Jadi Dirjen Nasional 26 November 2025

    Gus Irfan Lantik Pejabat Kemenhaj, Harun Al-Rasyid Didapuk Jadi Dirjen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) melantik jajaran pejabat struktural Kementerian Haji dan Umrah, di Masjid Al Ikhlas, Kementerian Haji dan Umrah RI, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2025).
    Dari pengamatan Kompas.com, prosesi pelantikan berlangsung khidmat karena digelar di dalam masjid, Gus Irfan lalu memandu sumpah atau janji yang diikuti oleh para pejabat.
    “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruhnya demi Dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” demikian para pejabat membacakan sumpahnya, Rabu.
    Para pejabat Kemenhaj RI yang dilantik hari ini berjanji akan menjalankan tugas dan jabatan mereka dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.
    “Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab,” lanjut mereka.
    “Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindari diri dari perbuatan tercela,” sambung sumpah tersebut.
    Setelah mengucapkan sumpah, para pejabat menandatangani berita acara pengucapan sumpah jabatan di hadapan Gus Irfan dan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Azhar Simanjuntak.
    Salah satu pejabat eselon I yang dilantik adalah mantan “Raja” OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Al-Rasyid yang didapuk sebagai Direktur Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah
    Kementerian Haji dan Umrah
    .
    Dari eselon I, pejabat yang dilantik itu terdiri dari seorang sekretaris jenderal, empat orang direktur jenderal, satu orang inspektur jenderal, dan satu orang staf ahli.
    Berikut nama-nama pejabat Eselon I Kementerian Haji dan Umrah yang baru dilantik:
    1. Teguh Dwi Nugroho sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah
    2. Puji Raharjo sebagai Direktur Jenderal Bina Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah
    3. Laksamana Pertama TNI (purn) Ian Heriyawan sebagai Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umrah
    4. Reinard Zainal Efendi sebagai Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah
    5. Harun Ar-Rasyid sebagai Direktur Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah
    6. Mayor Jenderal TNI (purn) Dendi Suryadi sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umrah
    7. Ramadhan Harisman sebagai Staf Ahli Bidang Manajemen dan Transformasi Layanan Publik Haji dan Umrah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penggunaan Alat Terlarang Bikin Nelayan Pati dan Rembang Geger, TNI Polri Turun Tangan

    Penggunaan Alat Terlarang Bikin Nelayan Pati dan Rembang Geger, TNI Polri Turun Tangan

    Liputan6.com, Jakarta Situasi antara nelayan di pantai utara (pantura) mencakup Kabupaten Pati hingga Kabupaten Rembang Jawa Tengah, memanas. Pemicu ketegangan para nelayan karena penggunaan alat garuk dan cotok dalam menangkap ikan.

    Nelayan layur Rembang nekat menggunakan kedua alat tangkap yang dilarang itu, hingga memicu protes dari Pati.

    Kasat Polairud Polres Pati Kompol Hendrik menjelaskan, penggunaan alat tangkap cotok dan garuk sudah diatur dalam Perda No. 8/2002 dan Permen KP 36/2023.

    “Kepatuhan alat tangkap adalah syarat mutlak menjaga keberlanjutan perairan dan keseimbangan ekonomi nelayan. Karena itu, tidak ada alasan untuk melanggar kedua aturan tegas tersebut,” tegas Hendrik di hadapan nelayan Rembang dan Pati, Rabu (26/11/2025).

    Untuk meredam konflik berkepanjangan di laut, para nelayan dari Pati dan Rembang dikumpulkan dalam rembuk besar yang dimediasi oleh jajaran Satuan Polisi Air dan Udara (Polairud) Polresta Pati.

    Dari pantauan Liputan6.com di lokasi rembuk besar yang digelar di Pati, sempat memanas sejak awal pertemuan dibuka. Perdebatan dan perang argumen nelayan dua wilayah ini terjadi.

    Meski situasi pertemuan memanas, namun jalannya forum tersebut tetap kondusif dengan kawalan ketat aparat Polresta Pati dan TNI.

    Tidak hanya itu, rembuk besar nelayan Pati dan Rembang sebagai langkah penting mendinginkan situasi di laut, juga dimediasi Kasat Polairud Polresta Pati Kompol Hendrik Irawan.

    Selain itu juga dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jateng dan Rembang, aparat Pos TNI AL Juwana, Polairud Rembang, ABK 1016 Ditpolairud dan Bhabinkamtibmas. Koordinator nelayan dari enam wilayah pesisir Pati juga diundang.

    Di awal rembuk tersebut, perwakilan nelayan Rembang, Eko Santoso mengakui adanya penggunaan alat garuk oleh rekan sesama nelayan di sekitar perairan Pulau Gede.

    Atas kenekatan penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang itu, Eko pun menyampaikan permintaan maaf kepada nelayan Pati.

    Di pihak lain, perwakilan nelayan Tunggul Sari dan Pecangaan Pati menyoroti bahwa larangan alat garuk sebenarnya sudah jelas dalam kesepakatan lokal.

    Karena itu, mereka meminta semua pihak disiplin agar kejadian kejar-kejaran saat melaut tidak berulang kembali.

    Para nelayan Pati juga mengusulkan pemasangan acir sebagai batas Benowo–Puncel. Kebijakan ini guna menghindari kesalahpahaman zona yang berpotensi memicu konflik.

    Nelayan Pati juga mendesak aparat terkait untuk segera memperbaiki keberadaan lampu kelop di wilayah Rembang yang selama ini tak berfungsi.

    Dalam rembuk itu, perwakilan Bumirejo Pati juga mempersilakan nelayan Rembang masuk wilayah perairan Pati, asalkan mereka menggunakan alat tangkap ikan ramah lingkungan.

    Setelah ketegangan adu argumen mereda dalam pertemuan itu, perwakilan nelayan dari berbagai wilayah pesisir Pati dan Rembang pun menemukan kesepakatan.

    Mereka juga mendesak pemerintah ada sinkronisasi aturan antar kabupaten, agar batas ruang tangkap ikan di laut semakin jelas.

    Nelayan kedua kabupaten ini juga meminta forum rembuk diadakan berkala untuk menjaga komunikasi dan mencegah salah paham di laut.

    Hendrik mengakui bahwa penegasan batas laut memang sangat krusial. Tentunya agar patroli, pengawasan dan aktivitas melaut berjalan tertib.

    “Dengan harapan agar kearifan lokal tetap terjaga dan konflik antar nelayan di laut tidak terulang,” tukas Hendrik.

    Forum rembuk besar ditutup dengan komitmen bersama antara nelayan Pati dan Rembang untuk menghentikan penggunaan garuk dan cotok.

  • Infografis Mereka yang Diberi Rehabilitasi oleh Prabowo

    Infografis Mereka yang Diberi Rehabilitasi oleh Prabowo

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan hak rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi beserta dua mantan jajaran direksi lainnya.

    Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers Bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 25 November 2025.

    Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan, keputusan Presiden ini melalui proses yang cermat. Proses ini diawali dari aspirasi yang diterima oleh DPR RI, yang kemudian ditindaklanjuti dengan kajian oleh Kementerian Hukum.

    “Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh beliau (Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco), jadi selama ini DPR menjalankan fungsinya sebagai tempat untuk masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi. Selain DPR juga, kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum juga menerima banyak aspirasi segala sesuatu yang berkenaan dengan kasus-kasus yang terjadi,” ujar Prasetyo dikutip dari laman resmi Setneg www.setneg.go.id, Selasa 25 November 2025.

    Namun ini bukan kali pertama Prabowo memberikan rehabilitasi oleh Prabowo. Sebelumnya, Prabowo memberikan rehabilitasi kepada dua guru asal Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan yaitu Drs. Abdul Muis dan Drs. Rasnal, M.Pd.

    Prabowo memutuskan memulihkan nama baik dua guru tersebut setelah menerima aspirasi masyarakat dan berbagai pihak.

    Keputusan tersebut diambil langsung sesaat setelah Prabowo mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta Timur pada Kamis 13 November 2025, usai kunjungan kenegaraan ke Australia.

    “Barusan saja Bapak Presiden sudah menandatangani surat rehabilitasi kepada Pak Rasnal dan Pak Abdul Muis, guru SMA yang dari Luwu Utara,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta Timur pada Kamis 13 November 2025.

    Lantas, siapa saja mereka yang diberikan rehabilitasi oleh Prabowo? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

  • 2 Rumah Hanyut, Ribuan Orang Mengungsi

    2 Rumah Hanyut, Ribuan Orang Mengungsi

    Liputan6.com, Padang – Hujan deras yang melanda Sumatera Barat satu minggu terakhir memicu banjir, banjir bandang, longsor, dan pohon tumbang di sejumlah wilayah Kota Padang.

    Banjir yang melanda Kota Padang pada Senin (24/11/2025) dan Selasa (25/11/2025) mengakibatkan setidaknya 27.433 warga dievakuasi akibat bencana yang melanda hampir seluruh kecamatan tersebut.

    Kepala Pelaksana BPBD Padang, Hendri Zulviton, menyebut intensitas hujan ekstrem berlangsung lama dan menyebabkan debit air sungai meningkat tajam.

    “Ketinggian air sempat mencapai 200 centimeter berdasarkan pantauan Water Level EWS Banjir di Gunung Nago pada pukul 01.20 WIB,” ujarnya, Rabu (26/11/2025).

    Saat ini banjir di Kecamatan Koto Tangah, Padang Barat, Pauh, Lubuk Begalung, Kuranji, Nanggalo, Padang Selatan, dan Padang Timur sudah surut meski hujan masih mengguyur hingga Rabu sore.

    BPBD mencatat sejumlah kerusakan, di antaranya dua rumah hanyut, 61 rumah rusak sedang, dan 17 rumah rusak ringan. Selain itu, dua titik longsor dan dua petak lahan pertanian juga mengalami kerusakan berat.

    “Warga yang terdampak langsung kami evakuasi ke tempat aman. Saat ini total pengungsi mencapai lebih dari 27 ribu jiwa atau sekitar 10.837 kepala keluarga,” kata Hendri.

    Pengungsian tersebar di berbagai posko darurat yang dibuka bersama pemerintah kelurahan, TNI, Polri, dan relawan.

    Petugas juga dikerahkan untuk membersihkan material longsor, mengevakuasi warga yang rumahnya terendam, serta menyingkirkan pohon tumbang yang menghambat akses jalan. Di beberapa kawasan, petugas harus menggunakan perahu akibat tingginya genangan air.

    Hendri juga mengimbau warga tetap waspada terhadap potensi banjir susulan mengingat kondisi cuaca belum sepenuhnya stabil.

    “Prioritas kami saat ini adalah keselamatan warga dan distribusi bantuan ke posko-posko pengungsian,” ujarnya.

     

  • TNI AD kerahkan ragam satuan untuk evakuasi korban banjir di Sibolga

    TNI AD kerahkan ragam satuan untuk evakuasi korban banjir di Sibolga

    “Kami mengerahkan personel dari berbagai satuan, termasuk unsur kesehatan, Zeni, hingga perbekalan dan angkutan, untuk membantu evakuasi korban, pencarian korban hilang, penyediaan posko darurat dan dapur umum, serta pengamanan wilayah terdampak,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Kolonel (Inf) Donny Pramono mengatakan TNI AD telah mengerahkan personel dari ragam satuan untuk menjalankan proses evakuasi korban banjir di Sibolga, Sumatera Utara.

    “Kami mengerahkan personel dari berbagai satuan, termasuk unsur kesehatan, Zeni, hingga perbekalan dan angkutan, untuk membantu evakuasi korban, pencarian korban hilang, penyediaan posko darurat dan dapur umum, serta pengamanan wilayah terdampak,” kata Donny kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Pasukan dari beragam satuan itu, kata Donny hingga saat ini masih berada di lokasi bersama dengan instansi terkait seperti BPBD dan pemerintah daerah setempat.

    Mereka melakukan beberapa upaya, mulai membuka posko layanan kesehatan, posko evakuasi dan pemberian bantuan logistik untuk korban.

    TNI AD sendiri, kata Donny, mengerahkan kendaraan alat berat untuk membuka akses jalan menuju lokasi banjir yang sebelumnya tertutup timbunan longsor.

    “Kendaraan pendukung juga dipersiapkan untuk membantu pembukaan akses jalan dan distribusi bantuan, sesuai dengan prosedur tanggap darurat,” kata dia.

    Donny melanjutkan seluruh operasi kemanusiaan itu dikoordinasikan langsung oleh Kodam I/Bukit Barisan selaku pemegang komando wilayah.

    Donny memastikan proses evakuasi yang dilakukan TNI AD akan terus berlangsung demi memastikan seluruh keselamatan warga di wilayah Sibolga.

    “Kami mohon seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti instruksi resmi dari aparat dan pemerintah daerah. TNI AD berkomitmen untuk terus mendampingi proses tanggap darurat ini sampai kondisi kembali kondusif,” kata dia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 5 Orang yang Diberi Rehabilitasi oleh Prabowo, Mulai Guru hingga Eks Dirut ASDP

    5 Orang yang Diberi Rehabilitasi oleh Prabowo, Mulai Guru hingga Eks Dirut ASDP

    Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada dua guru asal Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yaitu Drs. Abdul Muis dan Drs. Rasnal, M.Pd. Prabowo memutuskan memulihkan nama baik dua guru tersebut setelah menerima aspirasi masyarakat dan berbagai pihak.

    Keputusan tersebut diambil langsung sesaat setelah Prabowo mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta Timur pada Kamis 13 November 2025, usai kunjungan kenegaraan ke Australia.

    “Barusan saja Bapak Presiden sudah menandatangani surat rehabilitasi kepada Pak Rasnal dan Pak Abdul Muis, guru SMA yang dari Luwu Utara,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta Timur pada Kamis 13 November 2025.

    Dia menjelaskan bahwa kedua guru tersebut sebelumnya diantar oleh masyarakat ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah itu, DPR RI memfasilitasi pertemuan dua guru tersebut dengan Prabowo.

    Dengan diterbitkannya surat rehabilitasi tersebut, pemerintah memulihkan nama baik, harkat, martabat, serta hak-hak kedua guru yang selama ini terimbas persoalan hukum.

    “Dengan diberikannya rehabilitasi, dipulihkan nama baik, harkat martabat, serta hak-hak kedua guru ini. Semoga berkah, demikian,” tutur Dasco.

    Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa keputusan Prabowo tersebut merupakan hasil dari koordinasi intensif antara berbagai pihak selama satu pekan terakhir. Menurut dia, pemerintah mendengarkan permohonan resmi yang masuk baik dari masyarakat maupun lembaga legislatif.

    “Kemudian beliau (Presiden) mengambil keputusan untuk menggunakan hak beliau sebagai Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada dua orang guru dari SMA 1 Luwu Utara,” ucap Prasetyo.

    Dia menegaskan bahwa keputusan Prabowo tersebut merupakan wujud nyata penghargaan terhadap dedikasi para guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang harus diperhatikan, dihormati, dan dilindungi oleh negara.

    Prasetyo menekankan pemerintah selalu mengedepankan upaya untuk mencari penyelesaian yang terbaik dan berkeadilan bagi semua pihak dalam setiap persoalan atau dinamika yang terjadi.

    “Bagaimanapun guru adalah pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa yang harus kita perhatikan, harus kita hormati, dan juga harus kita lindungi. Bahwa ada masalah-masalah atau dinamika-dinamika, kita menghendaki penyelesaian yang terbaik,” tutur dia.

    Prasetyo pun berharap keputusan Prabowo memulihkan nama baik dua guru tersebut membawa rasa keadilan bagi semua pihak. Khususnya, dunia pendidikan di Indonesia.

    “Semoga keputusan ini dapat memberikan rasa keadilan bagi kedua guru yang kita hormati, dan juga kepada masyarakat serta lingkungan pendidikan, tidak hanya di Luwu Utara tapi juga di seluruh Sulawesi Selatan maupun di seluruh Indonesia,” pungkas Prasetyo.

     

  • 10 Polemik Bandara Tanpa Perangkat Negara di Morowali, Korpasgat Turun Tangan ke Lokasi Nasional

    10 Polemik Bandara Tanpa Perangkat Negara di Morowali, Korpasgat Turun Tangan ke Lokasi Nasional

    Polemik Bandara Tanpa Perangkat Negara di Morowali, Korpasgat Turun Tangan ke Lokasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Markas Besar (Mabes) Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat) untuk mengamankan bandara di Morowali, Sulawesi Tengah.
    Langkah ini diambil usai pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut ada bandara tidak mempunyai perangkat negara di
    Morowali
    .
    “
    TNI
    bersikap aktif dan responsif terhadap arahan
    Menhan
    , TNI telah menyiapkan pasukan dari Korpasgat yang ditugaskan dalam pengamanan bandara (tersebut) sebagai salah satu objek vital nasional,” kata Kapuspen Mabes TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah, saat dikonfirmasi, Rabu (26/11/2025).
    Freddy memastikan bahwa TNI mendukung langkah pemerintah dalam memastikan seluruh fasilitas strategis nasional berada dalam pengawasan negara.
    “Saat ini, TNI telah meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Polri, dan Pemda setempat untuk memastikan seluruh fasilitas udara yang beroperasi di wilayah Indonesia berjalan sesuai ketentuan,” ujar dia.
    Freddy menyampaikan, aspek ketentuan itu meliputi perizinan, pengawasan, dan keamanan.
    Terkait polemik ini, Head of Media Relations PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) atau Juru Bicara IMIP Dedy Kurniawan menegaskan, secara komprehensif bahwa bandara IMIP resmi terdaftar di Kemenhub dan seluruh operasionalnya diawasi Otoritas Bandara Wilayah V Makassar.
    “Bandara IMIP resmi terdaftar di Kemenhub, dikelola sesuai regulasi, dan pengoperasiannya diawasi secara rutin. Teman-teman juga bisa mengecek status bandara Imip di https://hubud.kemenhub.go.id/hubud/website/bandara/479,” kata Dedy, kepada Kompas.com, Rabu (26/11/2025).
    Dengan demikian, IMIP menekankan bahwa operasional bandara mengikuti prosedur penerbangan domestik, memiliki registrasi resmi, dan melayani lalu lintas penumpang serta pesawat industri secara legal.
    Diberitakan sebelumnya, pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin saat meninjau bandara di lokasi pertambangan Morowali Sulawesi Tengah memicu perhatian serius.
    Sjafrie menyampaikan sorotannya usai menghadiri Latihan Terintegrasi 2025 TNI dan instansi lain di Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis (20/11/2025).
    Menhan menyebut keberadaan bandara tanpa kehadiran negara sebagai anomali yang dapat membuat kedaulatan ekonomi Indonesia rawan.
    Sebagaimana dilansir situs web resmi Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI, bandara yang dirujuk Sjafrie adalah bandara yang terletak dekat dengan jalur laut strategis yakni Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI II dan III.
    Peninjauan di lokasi pada 19 November itu dilakukan Sjafrie dalam kapasitasnya juga sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dan Pengawas Tim Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
    Menhan Sjafrie secara khusus menyoroti adanya “anomali” dalam regulasi yang menciptakan celah kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi.
    Sjafrie menekankan perlunya deregulasi dan peningkatan pembangunan kekuatan pertahanan di titik-titik krusial nasional.
    Sjafrie menyampaikan pesan yang ditujukan kepada seluruh elemen bangsa, menegaskan bahwa negara tidak akan berhenti menindak kegiatan ilegal yang merugikan kekayaan nasional, seperti yang terjadi pada kasus pertambangan ilegal di Bangka sebelumnya.
    Menhan RI berjanji akan melaporkan semua temuan dan evaluasi kepada Presiden RI.
    “Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya,” tegas Sjafrie.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Selain Bandara Morowali, Ini Profil Bandara yang Dikelola Swasta di Sulteng

    Selain Bandara Morowali, Ini Profil Bandara yang Dikelola Swasta di Sulteng

    Liputan6.com, Jakarta Pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin soal ada bandara di Indonesia yang tidak memiliki perangkat negara, mengundang reaksi luas. Dengan tegas Sjafrie menyebutnya sebagai anomali.

    “Ini merupakan hal yang anomali, di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah,” kata Sjafrie di Morowalo, Sulawesi Tengah, Kamis (20/11/2025).

    Sjafri tidak menjelaskan detail mengenai bandara tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, bandara yang dimaksud Sjafrie tersebut diduga berada di Morowali. 

    Sjafrie menegaskan fakta seperti ini yang menjadi salah satu alasan TNI menggelar simulasi latihan intercept (pencegahan), terhadap pesawat-pesawat yang dimungkinkan mempunyai indikasi kegiatan-kegiatan ilegal. Hal ini sebagai bentuk kehadiran negara.

    Tidak hanya di udara, latihan juga digelar oleh prajurit-prajurit TNI terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut.

    “Ini menjadi bagian evaluasi kita untuk melakukan suatu penertiban dan pengamanan dengan melakukan deregulasi terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah dikeluarkan, akan tetapi ketentuan yang kita keluarkan sendiri tidak bisa kita kendalikan sendiri,” ujar Sjafrie.

    Sebagaimana diketahui, terdapat dua bandara di Morowali. Pertama adalah Bandara Morowali. Kedua adalah Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

    Berdasarkan informasi yang dirangkum Liputan6.com dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Berikut profil kedua bandara:

  • Kodaeral X bedah rumah di kampung nelayan Hamadi jelang Hari Armada

    Kodaeral X bedah rumah di kampung nelayan Hamadi jelang Hari Armada

    Bedah rumah milik PNS di lingkungan Kodaeral X itu dilakukan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasinya

    Jayapura (ANTARA) – Komando Daerah TNI-AL X melaksanakan bedah rumah menjelang Hari Armada yang diperuntukkan PNS TNI AL yakni Kladius Fonataba, anggota Denma Kodaeral X yang beralamat di kampung nelayan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.

    “Bedah rumah milik PNS di lingkungan Kodaeral X itu dilakukan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasinya, sekaligus dalam rangka operasi teritorial menjelang Hari Armada yang akan diperingati tanggal 5 Desember mendatang,” kata Pangkodaeral X Mayjen TNI Mar Werijon di Jayapura, Rabu.

    Dikatakan, selain bedah rumah juga dilakukan bakti sosial berupa donor darah, pengobatan massal dan penyerahan bantuan kepada pensiunan prajurit TNI-AL.

    Berbagai kegiatan teritorial itu dilaksanakan untuk lebih mendekatkan prajurit khususnya TNI-AL dengan masyarakat, terutama yang bermukim di pesisir pantai.

    Dalam pelaksanaan baksos donor darah, kata Pangkodaeral X, juga melibatkan satuan lainnya baik itu TNI-AD, TNI-AU dan Polri.

    “Keikutsertaan prajurit dari berbagai satuan itu merupakan bentuk solidaritas dan hubungan erat antar personel keamanan di Papua,” kata Mayjen TNI Mar Werijon.

    PNS Kladius Fonataba mengaku senang dan bersyukur rumahnya di bedah sehingga dirinya dan keluarga lebih nyaman.

    “Terimakasih Panglima Kodaeral X dan seluruh personel yang sudah memperbaiki rumah kami, semoga Tuhan memberkati,” kata Kladius Fonataba.

    Pewarta: Evarukdijati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Upgrade Besar, Sembilan Pesawat Hercules TNI AU Masuk Hanggar

    Upgrade Besar, Sembilan Pesawat Hercules TNI AU Masuk Hanggar

    Liputan6.com, Jakarta Sebanyak sembilan pesawat C-130 Hercules Milik TNI AU akan diproses modernisasi oleh PT Dirgantara Indonesia (PTDI), yang mencakup Center Wing Box Replacement (CWBR) dan Avionic Upgrade Program (AUP).

    Pada Rabu (26/11/2025) unit pertama pesawat C-130 Hercules milik TNI AU telah tiba di hanggar Aircraft Services (ACS) PTDI Bandung yang secara resmi merupakan serah terima pesawat C-130 antara TNI AU, Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI dan PTDI.

    “Dalam persiapannya, PTDI telah menjalin kerja sama strategis dengan Komando Pemeliharaan Materiel Angkatan Udara (Kohartamatau) untuk pendayagunaan SDM dari PTDI dan TNI AU, pemanfaatan special tools dan ground support equipment, serta penggunaan fasilitas bonding & composite PTDI. Hal tersebut merupakan salah satu upaya PTDI dalam menyiapkan fasilitas teknis, peralatan khusus, serta qualified personel yang dibutuhkan untuk memastikan kelancaran proses modernisasi 9 unit C-130 ke depan,” kata Direktur Niaga, Teknologi & Pengembangan PTDI, M Arif Faisal, Bandung, Rabu (26/11/2025).

    Faisal mengatakan program ini merupakan tindak lanjut dari kontrak pekerjaan modernisasi sembilan unit pesawat C-130 yang disepakati oleh PTDI dan Badan Logistik Pertahanan (Baloghan) Kementerian Pertahanan RI.

    Dengan kemampuan dan fasilitas yang telah disiapkan dan sepenuhnya berbasis di Indonesia, Faisal menyebut program ini sekaligus memperkuat kemandirian nasional dalam pemeliharaan dan modernisasi pesawat angkut berat strategis TNI AU, yang berperan penting dalam misi logistik, operasi kemanusiaan, dan pertahanan negara.

    “Bagi PTDI, program ini merupakan investasi jangka panjang dalam pengembangan kompetensi teknis, peningkatan kemampuan produksi komponen, serta penguatan ekosistem industri pertahanan nasional,” lanjut Faisal.

    Pelaksanaan modernisasi C-130 di dalam negeri menjadi langkah strategis Pemerintah dalam mengurangi ketergantungan pada fasilitas luar negeri, serta mempercepat siklus pemeliharaan pesawat-pesawat TNI AU.

    Mendatang, keberhasilan modernisasi C-130 ini akan memperluas kapabilitas Indonesia dalam MRO pesawat angkut militer dan memperkuat posisi PTDI sebagai pusat pemeliharaan Alutsista udara yang memiliki kompetensi global.

    “Ini adalah pesawat Hercules pertama yang akan kita lakukan modernisasi di PTDI. Seperti yang kita ketahui, bahwa salah satu kebijakan Pemerintah saat ini adalah pemberdayaan industri pertahanan kita. Dan untuk memperkuat sistem pertahanan yang sudah kita punya, besar harapan agar itu bisa dilaksanakan pemeliharaan oleh industri pertahanan kita, dalam hal ini PTDI,” terang Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya Pus Alpalhan Baloghan Kemhan RI, Kol. Fitra. A Yani.