Xcloud.id

Kementrian Lembaga: TNI

  • Dewi Astutik, Gembong Narkoba Asal Ponorogo Tertangkap di Kamboja

    Dewi Astutik, Gembong Narkoba Asal Ponorogo Tertangkap di Kamboja

    Jakarta (beritajatim.com) – Dewi Astutik alias Mami, sosok yang dikenal sebagai gembong narkoba jaringan internasional tersebut akhirnya tertangkap di Kamboja. Badan Narkotika Nasional (BNN) berkoordinasi dengan Interpol membekuk Dewi melalui operasi senyap di Sihanoukville.

    Diketahui, Dewi Astutik alias Mami, Wanita asal Ponorogo, Jawa Timur tersebut merupakan aktor intelektual penyelundupan 2 ton sabu jaringan Golden Triangle.

    Penangkapan buronan yang dikenal sebagai Mami ini menjadi salah satu penindakan terbesar BNN karena keterlibatannya dalam kasus-kasus narkotika skala besar sejak 2024, termasuk jaringan Golden Crescent. Selain Indonesia, Dewi Astutik juga diketahui menjadi buronan Kepolisian Korea Selatan terkait kejahatan narkotika.

    Operasi penangkapan di Sihanoukville, Kamboja, dilakukan secara kolektif oleh tim gabungan yang melibatkan BNN, Kepolisian Kamboja, KBRI Phnom Penh, Atase Pertahanan RI, dan BAIS TNI.

    Mengutip suara.com, operasi senyap ini dipimpin oleh Direktur Penindakan dan Pengejaran BNN, Roy Hardi Siahaan, sebagai tindak lanjut instruksi Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, yang membentuk tim khusus sebulan sebelumnya.

    Dukungan intelijen dan pemetaan pergerakan lintas negara diberikan oleh Atase Pertahanan RI di Kamboja serta BAIS TNI di bawah komando Yudi Abrimantyo. Sementara proses diplomasi dan legalitas pemindahan tersangka difasilitasi langsung oleh Duta Besar RI untuk Kamboja, Dr. Santo Darmosumarto, beserta jajaran KBRI Phnom Penh.

    Aksi penangkapan ini berjalan mulus berkat kerja sama erat dengan Wakil Kepala Kepolisian Nasional Kamboja, Chuon Narin. Dewi dibekuk saat hendak memasuki lobi sebuah hotel di Sihanoukville. Operasi berlangsung cepat dan tanpa menimbulkan kegaduhan di lokasi.

    Setelah diamankan di Sihanoukville, Dewi diterbangkan ke Phnom Penh untuk verifikasi identitas dan penyerahan resmi antarotoritas sebelum dipulangkan ke Indonesia.

    Setibanya di Indonesia, Dewi Astutik akan menjalani pemeriksaan intensif untuk menelusuri alur pendanaan, logistik, hingga pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan internasional yang mengoperasikan berbagai jenis narkotika—mulai dari sabu, kokain, hingga ketamin—ke negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara.

    BNN menegaskan bahwa penindakan tidak berhenti pada penangkapan Dewi. Langkah berikutnya adalah membongkar seluruh struktur jaringan yang selama ini beroperasi secara masif dan terorganisir. [beq]

  • Jaringan Pulih 76,5%, Sinyal Telkomsel Hidup Lagi di Aceh, Sumut, Sumbar

    Jaringan Pulih 76,5%, Sinyal Telkomsel Hidup Lagi di Aceh, Sumut, Sumbar

    Medan –

    Telkomsel mempercepat pemulihan jaringan telekomunikasi di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga saat ini, 76,5% sinyal Telkomsel telah kembali beroperasi.

    Secara rinci, 76,5% layanan seluler Telkomsel telah kembali normal (5.851 dari total 7.640 site) dan 79,7% layanan IndiHome Telkomsel telah kembali normal (422.551 dari total 530.502 line).

    “Ini kita sedang diupayakan (pemulingan jaringan). Sebagian ini terputus karena isu power, jadi nanti pasang power-nya, diharapkan power-nya bisa up atau tanah yang longsor sudah bisa ditangani dengan bantuan TNI, kita juga juga bisa segera me-recover kabel optik yang terputus,” tutur Direktur Utama Telkomsel Nugroho di Balai Monitoring Komdigi Medan, Senin (1/12/2025).

    Telkomsel mengungkapkan bahwa pemulihan dilakukan melalui berbagai skema, termasuk Mobilisasi 346 personel teknis, penempatan genset tambahan, pengalihan rute backbone dan jalur transmisi, penggunaan perangkat alternatif, dan penggelaran BTS mobile di lokasi prioritas

    Telkomsel juga berkoordinasi erat dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), pemerintah daerah, aparat penanggulangan bencana, PLN, serta pemangku kepentingan setempat untuk memastikan layanan komunikasi tetap tersedia.

    Pemulihan jaringan Telkomsel difokuskan mulai dari area pengungsian, lokasi kritikal, dan terus diperluas hingga kini tercatat sejumlah capaian pemulihan per provinsi per 1 Desember 2025:

    Aceh: 36% site Telkomsel pulih (708 dari 1.964 site), 41,2% line IndiHome pulih (59.836 dari 145.384 line)Sumatera Utara: 90% site Telkomsel pulih (4.136 dari 4.610 site), 93,3% line IndiHome pulih (293.911 dari 314.957 line)Sumatera Barat: 94% site Telkomsel pulih (1.007 dari 1.066 site), 93,3% line IndiHome pulih (68.804 dari 70.161 line)

    Sebagai bentuk komitmen dan kepedulian, Telkomsel menghadirkan Paket Siaga Peduli Sumatera bebas biaya melalui UMB *888*20#. Paket ini dapat diaktifkan 1 (satu) kali dan berlaku untuk pengguna SIMPATI, by.U (prabayar), maupun Halo (pascabayar) di wilayah terdampak, berisi pilihan opsi 3 GB paket data untuk 7 hari, atau opsi 300 menit telepon + 1.000 SMS ke semua operator untuk 7 hari.

    Selain itu, Telkomsel juga membuka Posko Layanan Pelanggan Tanggap Bencana, termasuk di sekitar 100 titik di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menyediakan:

    Telepon dan SMS gratis di daerah bencana sampai proses recovery selesaiPenggantian kartu gratis dan perpanjangan masa aktif untuk pelanggan terdampakPenyesuaian paket data prabayar dan tagihan pascabayar/IndiHomePenggantian modem ONT dan STB pelanggan Indihome terdampakPenyediaan layanan Indihome 3P dan Telkomsel Orbit di kantor Basarnas

    Telkomsel turut berkoordinasi dengan Telkom Group dalam upaya pemulihan layanan telekomunikasi, dukungan tanggap darurat, konektivitas, hingga bantuan kemanusiaan – di antaranya pendirian sejumlah Posko Tanggap Darurat (Medan, Binjai, Padang Sidempuan, Aceh, Bukittinggi, Padang).

    Kemudian, penyediaan 8 titik WiFi gratis, bantuan dapur umum, mobilisasi logistik sembako dan material perbaikan via kapal (Idi & Langsa) dan pesawat (Sibolga & Takengon), penambahan kapasitas jaringan, serta instalasi 120 unit satelit segmen komersial dan CSR dari Telkomsat (Starlink Business Service, VSAT Star, MangoStar, Internet Merah Putih).

    (agt/agt)

  • Satgas PKH Bakal Usut Gelondongan Kayu Hanyut-Menumpuk Saat Bencana Sumatera

    Satgas PKH Bakal Usut Gelondongan Kayu Hanyut-Menumpuk Saat Bencana Sumatera

    Jakarta –

    Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyatakan bakal mengusut asal-usul kayu gelondongan yang hanyut dan menumpuk saat banjir bandang menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Satgas bakal mengecek fakta yang terjadi.

    “Yang jelas nantikan fakta-fakta di media akan didalami. Apakah itu memang bencana alam atau seperti apa,” kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, kepada wartawan, Selasa (2/12/2025).

    Satgas PKH sendiri terdiri dari berbagai lembaga seperti TNI, Polri, Kejagung, hingga Kementerian Kehutanan. Anang menjamin aparat penegak hukum akan mengambil tindakan jika ada unsur pelanggaran terkait kayu-kayu gelondongan itu.

    “Kalau memang ada perbuatan manusia, ketika nanti ada di situ ada unsur kesengajaan, pastinya penegak hukum ke depan akan mengambil tindakan hukum,” tegas Anang.

    Sebagai informasi, gelondongan kayu ikut terbawa arus banjir bandang di Sumut, Sumbar dan Aceh. Tumpukan kayu dalam jumlah banyak itu kemudian menjadi sorotan anggota DPR RI.

    Kemenhut sendiri menduga kayu gelondongan itu berasal dari pemegang hak atas tanah (PHAT) yang berada di area penggunaan lain (APL). Dia mengatakan, dugaan sementara, kayu tersebut bekas tebangan yang sudah lapuk hingga terbawa arus banjir.

    “Kita deteksi bahwa itu dari PHAT di APL. PHAT adalah pemegang hak atas tanah. Di area penebangan yang kita deteksi dari PHAT itu di APL, memang secara mekanisme untuk kayu-kayu yang tumbuh alami itu mengikuti regulasi Kehutanan, dalam hal ini adalah SIPPUH, Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan,” kata Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut Dwi Januanto Nugroho, dilansir Antara, Sabtu (29/11).

    Meski demikian,Dwi mengatakan pihaknya tak dapat mengesampingkan potensi kayu tersebut berasal dari praktik ilegal. Kayu gelondongan itu sendiri kini berserakan di permukiman warga hingga pantai.

    Bencana banjir bandang dan longsor di Sumbar, Aceh, dan Sumut itu telah menyebabkan 659 orang tewas. Selain itu, 1 juta orang menjadi pengungsi akibat bencana tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (ond/haf)

  • Desakan Status Bencana Nasional Menguat, Pengamat: Banjir Jadi Ajang Pertarungan Narasi

    Desakan Status Bencana Nasional Menguat, Pengamat: Banjir Jadi Ajang Pertarungan Narasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pakar politik Arifki Chaniago menilai polemik terkait dorongan penetapan banjir di sejumlah wilayah Sumatra sebagai bencana nasional perlu ditempatkan dalam konteks yang seimbang, baik dari sudut pandang politik maupun tata kelola kebencanaan. 

    Dia menekankan bahwa pembahasan ini tidak hanya soal penetapan status, tetapi juga menyangkut cara pemerintah menyampaikan informasi kepada publik di tengah situasi genting.

    Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia tersebut melihat adanya alasan logis baik dari pihak yang mendorong maupun yang menolak status bencana nasional. Mereka yang mendukung, kata Arifki, biasanya melihat eskalasi bencana yang memicu dugaan bahwa kapasitas penanganan di tingkat daerah mulai menurun. Dalam kondisi itu, status nasional dinilai dapat mempercepat koordinasi antar-kementerian sekaligus menguatkan legitimasi peran pemerintah pusat.

    Namun Arifki juga menegaskan bahwa keputusan semacam ini tidak bisa diambil terburu-buru. Ia mengingatkan adanya sejumlah indikator objektif—mulai dari jumlah korban jiwa, tingkat kerusakan, gangguan layanan publik, hingga kapasitas fiskal daerah—yang wajib dijadikan rujukan sebelum sebuah bencana ditetapkan berstatus nasional.

    “Selain itu, pemerintah pusat sebenarnya sudah mengerahkan sumber daya nasional melalui BNPB, TNI, Polri, Kementerian Sosial, dan berbagai instrumen lainnya. Jika seluruh operasi lapangan sebenarnya sudah bertaraf nasional, penetapan status belum tentu diperlukan,” ujarnya lewat rilisnya, Selasa (2/12/2025).

    Lebih jauh, Arifki menilai bahwa komunikasi publik saat ini menjadi titik paling krusial. 

    Dia menyebut adanya ruang kosong dalam narasi pemerintah yang kemudian dimanfaatkan oposisi untuk membangun persepsi bahwa pemerintah lamban merespons bencana.

    “Masalahnya bukan pada kerja teknis di lapangan—yang sudah besar dan masif—tetapi pada penjelasan yang tidak runtut kepada publik. Ketika narasi pemerintah tidak jelas, publik mudah mengira pemerintah abai,” katanya.

    Oleh sebab itu, dia mendorong adanya satu komando dalam pengelolaan komunikasi krisis. Dia menilai pemerintah perlu menunjuk sosok atau unit khusus yang secara konsisten memberi pembaruan informasi, menjelaskan indikator penetapan status, serta menyampaikan langkah-langkah pemerintah pusat secara transparan. 

    Tanpa strategi tersebut, Arifki mengkhawatirkan kerja besar pemerintah akan kalah oleh framing.

    “Ini ujian komunikasi krisis. Jika tidak ditangani dengan disiplin, kerja negara yang sebenarnya sangat besar justru tidak terlihat. Pemerintah harus menjaga narasi, agar publik memahami bahwa negara hadir sejak hari pertama,” tegasnya.

  • Sumbar 95%, Sumut 90%, dan Aceh 60%

    Sumbar 95%, Sumut 90%, dan Aceh 60%

    Bisnis.com, JAKARTA —  Pemulihan jaringan seluler di wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatra Barat dan Sumatra Utara menunjukkan progres signifikan. Sementara itu di Aceh, masih terkendala pasokan listrik.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pemulihan layanan komunikasi menjadi prioritas pemerintah untuk memastikan kebutuhan warga dan koordinasi penanganan bencana tetap berjalan.

    “Para operator seluler melaporkan, di Sumbar sudah 95 persen pulih dan Sumut 90 persen. Untuk Aceh, kendala listrik masih menyebabkan sekitar 60 persen menara tidak beroperasi. Pemerintah bersama operator dan PLN terus bekerja agar layanan segera normal kembali,” ujar Meutya usai memimpin rapat koordinasi di Medan, Senin (01/12/2025).

    Per Senin (01/12/2025) pukul 00.00 WIB, total menara yang mengalami gangguan di tiga provinsi berjumlah 2.804 menara, terdiri dari 1.969 menara di Aceh, 681 di Sumatra Utara, dan 154 di Sumatra Barat.

    Pemulihan di Aceh ditargetkan meningkat signifikan dalam empat hari ke depan seiring perbaikan pasokan listrik oleh PLN. Pemerintah juga bekerja sama dengan TNI untuk mempercepat pengiriman material perbaikan ke daerah yang sulit dijangkau.

    Selain pemulihan teknis, Meutya mengapresiasi langkah operator seluler yang memberikan diskon tarif dan perpanjangan masa aktif kartu bagi pengguna di wilayah terdampak.

    Meutya mengimbau masyarakat tetap waspada dan mengikuti arahan petugas, serta memanfaatkan kanal resmi untuk informasi bencana melalui tautan https://s.id/TanggapBencanaSumatra.

    Rapat koordinasi di Balai Monitoring Frekuensi Kota Medan dihadiri Direktur Utama PT Telkom Indonesia, Direktur Utama PT Telkomsel, Direktur & Chief Regulatory Officer XL Axiata, CRO Indosat Ooredoo, Perwakilan Starlink Indonesia, PT Pos Indonesia, RRI, TVRI, ANTARA dan pemerintah daerah terdampak. Turut mendampingi Menkomdigi, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Wayan Toni Supriyanto dan Direktur Utama BAKTI Fadhilah Mathar.

    Sebelumnya, pemulihan jaringan di Aceh–Sumatra terus dikebut. PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) berhasil memulihkan 79% layanannya, sementara PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) menambah genset untuk menjaga operasional BTS di tengah sulitnya akses dan gangguan pasokan listrik.

    Telkomsel dan XLSMART, bergerak cepat memastikan layanan komunikasi tetap bisa diakses masyarakat, terutama di area pengungsian dan lokasi tanggap darurat.

    Upaya pemulihan paling signifikan terlihat dari Telkomsel. Hingga 1 Desember 2025, operator tersebut mencatat 76,5% site seluler dan 79,7% jaringan IndiHome telah kembali beroperasi. Fokus pemulihan diarahkan ke wilayah yang terdampak paling parah, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

  • Ditjen Bina Adwil Kemendagri Optimalisasi Implementasi Program Koperasi Merah Putih

    Ditjen Bina Adwil Kemendagri Optimalisasi Implementasi Program Koperasi Merah Putih

    ​JAKARTA – Direktorat Toponimi dan Batas Daerah, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri, menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Fasilitasi Pemenuhan Data Pembinaan Lingkup Toponimi dan Batas Daerah, Pulau, dan Kode WAP.

    Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan ketersediaan data kewilayahan yang akurat sebagai pilar utama dalam mendukung implementasi program Kecamatan Pembina Koperasi Merah Putih.

    ​Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi terkait, Kementerian Koperasi, Kementerian Komunikasi dan Digital, Bappenas, Dittopad TNI AD serta Pemerintah Daerah di 38 Provinsi seluruh Indonesia.

    Fokus utama dari pembahasan ini adalah sinkronisasi dan validasi data terkini mengenai: ​Toponimi (Nama Rupa Bumi): Pembaruan dan penetapan nama-nama rupabumi untuk memastikan keseragaman data.

    ​Batas Daerah: Penguatan data dan peta batas administrasi antarwilayah.

    ​Pulau: Pendataan dan penamaan pulau, khususnya pulau-pulau kecil terluar.

    ​Kode WAP (Wilayah Administrasi Pemerintahan): Verifikasi dan pemanfaatan kode WAP sebagai kunci integrasi data kewilayahan dengan sektor lain.

    ​Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal Zakaria Ali menyampaikan bahwa data kewilayahan yang akurat adalah prasyarat mutlak bagi keberhasilan setiap program pembangunan, termasuk Koperasi Merah Putih.

    ​”Program Kecamatan Pembina Koperasi Merah Putih sangat bergantung pada identitas wilayah yang jelas dan terverifikasi. Data toponimi, batas daerah, pulau, dan kode WAP yang kita fasilitasi dalam rakor ini akan menjadi basis informasi yang solid bagi perencanaan, penargetan, dan evaluasi program tersebut di tingkat kecamatan,” terang Safrizal Zakaria Ali, dalam rilis yang diterima, 1 Desember 2025.

    Beberapa poin yang berhasil dirumuskan sebagai komitmen yakni:

    ​

    Penguatan Basis Data: percepatan proses validasi data toponimi dan batas daerah yang belum tuntas di beberapa wilayah.

    ​Pemanfaatan Teknologi: Optimalisasi penggunaan sistem informasi geografis (SIG) untuk memvisualisasikan data kewilayahan secara interaktif dan mudah diakses oleh pemerintah daerah pembina koperasi.

    ​Sinergi Antar-Lembaga: Pembentukan tim kerja terpadu untuk memastikan data kewilayahan terintegrasi dengan data kependudukan dan data sektoral lainnya yang dibutuhkan oleh program Koperasi Merah Putih.

    ​Dengan adanya fasilitasi pemenuhan data ini, diharapkan Kecamatan Pembina Koperasi Merah Putih dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat kecamatan.

    Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri, Raziras Rahmadillah juga menegaskan, perlunya peran pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pelaksanaan program Kementerian Koperasi yang saat ini menjalankan Business Assistant (BA) bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) hingga memastikan koperasi dapat mandiri dan beroperasi secara berkelanjutan.

    “Percepatan penegasan batas daerah, kejelasan data toponimi, serta kode dan data wiayah administrasi pemerintahan dapat mendukung kepastian lokasi/wilayah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP),” ujar Raziras.

  • Muncul Usulan Kasus 16 Penjarah Minimarket di Sibolga Diselesaikan secara Restorative Justice

    Muncul Usulan Kasus 16 Penjarah Minimarket di Sibolga Diselesaikan secara Restorative Justice

    Liputan6.com, Jakarta Fraksi PKB DPRD Sumut meminta kepolisian untuk menerapkan restorative justice (RJ) kepada 16 terduga pelaku penjarahan minimarket di Kota Sibolga. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa kejadian tersebut berlatar belakang kondisi bencana alam.

    Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi PKB DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga. Menurut Zeira, dalam kondisi bencana alam ini, Polres Sibolga disarankan lebih mendepankan kemanusiaan.

    “Saya kira pihak berwajib perlu melakukan restorative justice dalam pendekatan hukum untuk masyarakat, yang mengambil bahan pokok di minimarker di Kota Sibolga,” kata Zeira, Selasa (2/12/2025).

    Politikus PKB ini juga mengatakan, yang dilakukan warga hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka dalam kondisi bencana alam.

    “Saya kira apa yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Sibolga merupakan keterpaksaan akan kebutuhan dan bahan makanan untuk bertahan hidup,” ujarnya.

    Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut itu juga menjelaskan, walaupun tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan penjarahan, karena melanggar hukum. Tapi, ada faktor krisis pangan dihadapi masyarakat yang jadi korban bencana alam.

    “Kita harus memandang dari sisi krisis pangan akibat bencana. Untuk bertahan hidup,” Zeira berpendapat.

    Zeira mendorong pemerintah untuk segera melakukan penanganan bencana alam dengan cepat dan tepat. Terutama dalam pendistribusian bantuan logistik hingga fasilitas kesehatan.

    “Agar jangan terjadi hal serupa terulang kembali. Pemerintah harus cepat tanggap dalam menyalurkan bantuan makanan ke daerah yang terdampak parah banjir dan longsor,” Zeira menuturkan.

    Sebelumnya diberitakan, Satuan Reserse Kriminal Polres Sibolga mengamankan 16 orang terduga pelaku penjarahan minimarket di Kota Sibolga. Belasan orang itu merupakan korban bencana alam, dan mereka terdampak krisis pangan.

    “Benar ada 16 orang diamankan Polres Sibolga terkait dugaan penjarahan tersebut,” kata Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Sumut AKBP Siti Rohani Tampubolon, Senin (1/12/2025).

    Siti mengatakan 16 orang diamankan berinisial (20), SS (24), AZ (27), ZR (24), OFH (18), ART (19), DH (20), ISS (18), A (18), MS (18), BA (18), ER (21), DAM (18), ABS (18), D (18) dan BNH (17).

    “Lokasi yang telah dijarah, terdapat beberapa minimarket yang menjadi sasaran massa,” Siti menjelaskan.

    Siti mengungkapkan, ada 7 gerai minimarket yang dijarah, yakni Indomaret di Jalan Singamaraja depan SPBU Kebun Jambu. Indomaret di Jalan Suprapto, Indomaret di Jalan Sibolga-Barus.

    Lalu, Alfamidi di Jalan Singamaraja dan Alfamart di Jalan Imam Bonjol, di Jalan Suprapto dan Jalan Merpati, Kota Sibolga.

    Disinggung apakah ke-16 orang diamankan itu juga terlibat dalam penjarahan di Gudang Bulog Sarudik, Kota Sibolga, Siti mengatakan tidak.

    Siti mengimbau kepada masyarakat untuk tenang dan jangan terprovokasi terkait informasi tidak jelas. Karena, pemerintah dan TNI/Polri tengah melakukan pendistribusian secara maksimal ke titik-titik pengungsian dan lokasi terdampak bencana alam ini.

  • Pramono imbau peserta Reuni 212 jaga keamanan dan kenyamanan Jakarta

    Pramono imbau peserta Reuni 212 jaga keamanan dan kenyamanan Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengimbau agar masyarakat yang akan menghadiri Reuni Akbar 212 untuk tetap menjaga keamanan dan kenyamanan ibu kota.

    “Kami mohon siapapun yang datang di acara nanti malam, mari kita jaga bersama Jakarta karena Jakarta sekarang sudah aman, nyaman,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Pusat, Selasa.

    Kendati demikian, Pramono meyakini acara tersebut akan terselenggara dengan baik. Bahkan, Pramono juga akan menghadiri acara tersebut nanti malam.

    Adapun untuk acara tersebut, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan memberlakukan rekayasa lalu lintas (lalin) di kawasan Monas, secara situasional.

    Adapun ruas jalan yang bersinggungan dengan tempat pelaksanaan reuni dan akan ditutup yaitu Jalan Medan Merdeka Barat, Selatan, dan Utara. Kemudian Jalan Veteran I, II, III, jalan Majapahit sisi Timur, Jalan Budi Kemuliaan, Jalan M.H. Thamrin segmen Simpang Patung Kuda sampai Simpang Kebon Sirih.

    Berikut pola rekayasa lalin di kawasan Monas saat reuni 212, lalu lintas dari Barat yaitu Tanah Abang menuju Timur atau Gambir dapat melalui jalan Abdul Muis–Jalan Majapahit–Jalan Juanda–Jalan Pos–Jalan Gedung Kesenian–Jalan Lapangan Banteng Utara–Jalan Lapangan Banteng Barat–Jalan Pejambon–dan seterusnya, atau dapat melalui Jalan Jatibaru Araya–Jalan Kebon Sirih–Jalan M.H. Ridwan Rais–Jalan Medan Merdeka Timur.

    Lalu lintas dari Timur yaitu dari Kwitang/Tugu Tani menuju Barat ke Tanah Abang dapat melalui jalan Medan Merdeka Timur–Jalan Perwira–Jalan Katedral–Jalan Veteran–Jalan Suryopranoto–dan seterusnya.

    Lalu lintas dari Utara yaitu kawasan Harmoni menuju ke Selatan Tanah Abang dapat menggunakan Jalan Suryopranoto–Jalan Balikpapan–Jalan Cideng Timur–dan seterusnya.

    Sementara lalu lintas dari Utara Harmoni menuju Selatan atau Tugu Tani dapat melalui Jalan Juanda–Jalan Pos–Jalan Gedung Kesenian–Jalan Lapangan Banteng Utara–Jalan Lapangan Banteng Barat–Jalan Pejambon.

    Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan sebanyak 2.511 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikerahkan untuk mengawal jalannya Reuni Akbar 212.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemen PPPA data bantuan bagi korban bencana Sumatera

    Kemen PPPA data bantuan bagi korban bencana Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tengah melakukan pendataan untuk tindak lanjut pemberian bantuan kepada korban bencana, khususnya perempuan dan anak yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatera.

    “Saat ini pun kami sedang melakukan pendataan untuk tindak lanjut apa yang bisa kami berikan, khususnya tentang kebutuhan spesifik perempuan dan anak,” kata Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi saat dijumpai di kawasan Jakarta Pusat, Selasa.

    Dia mengaku baru mengunjungi wilayah Sumatera Barat, namun wilayah Sumatera Utara dan Aceh belum dikunjunginya.

    Kendati demikian, kata Arifatul, dinas-dinas terkait di sana sudah melakukan kolaborasi dan sinergi untuk memenuhi kebutuhan dasar perempuan dan anak-anak.

    “Dari seluruh dinas dan juga peran serta masyarakat ini terlihat sekali. Ketika saya datang ke sana, ada seorang bapak-bapak dari Dinas P3A kami yang sedang memberikan trauma healing untuk para perempuan-perempuannya, termasuk menyediakan kebutuhan spesifik perempuan dan anak-anak,” jelasnya.

    Sementara itu, jajaran TNI AL memastikan bantuan logistik untuk korban banjir dari Presiden Prabowo Subianto tiba di Aceh dengan selamat.

    Hal tersebut dipastikan setelah KRI Sutedi Senoputra-378 yang membawa 50 ton logistik dari presiden berlabuh di Aceh, Selasa (2/12) dini hari.

    Panglima Komando Armada (Koarmada) RI Laksamana TNI Denih Hendrata menjelaskan pihaknya mengerahkan KRI guna memastikan pengantaran logistik dapat berjalan dengan cepat dan aman.

    Dia mengatakan setelah bantuan tersebut sampai ke pelabuhan, pihaknya menyalurkan bantuan tersebut ke titik lokasi menggunakan perahu nelayan yang sebelumnya sudah bersiaga.

    Denih memastikan pihaknya akan terus menyiagakan seluruh KRI untuk membantu proses pendistribusian bantuan logistik.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 3 BNN-Interpol Tangkap Gembong Narkoba Internasional Dewi Astutik Nasional

    3 BNN-Interpol Tangkap Gembong Narkoba Internasional Dewi Astutik Nasional

    BNN-Interpol Tangkap Gembong Narkoba Internasional Dewi Astutik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Narkotika Nasional (BNN) menangkap gembong narkoba sekaligus buronan internasional, Dewi Astutik alias Mami.
    Penangkapan ini merupakan hasil kerja sama antara
    BNN
    , Kepolisian
    Kamboja
    , KBRI Phnom Penh, Atase Pertahanan RI di Kamboja, serta Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.
    Dewi Astutik
    diketahui sebagai aktor intelektual di balik penyelundupan dua ton sabu jaringan Golden Triangle yang digagalkan pada Mei 2025, serta sejumlah kasus besar pada 2024 yang terkait jaringan Golden Crescent.
    Dewi diringkus di Sihanoukville, Kamboja, melalui operasi senyap lintas negara yang dipimpin oleh Direktur Penindakan dan Pengejaran BNN, Roy Hardi Siahaan.
    Wanita yang juga menjadi buronan otoritas Korea Selatan ini ditangkap saat hendak menuju lobi sebuah hotel di Sihanoukville.
    Usai ditangkap, Dewi dibawa ke Phnom Penh untuk proses verifikasi identitas dan penyerahan resmi antar-otoritas.
    Setibanya di Indonesia, Dewi akan menjalani pemeriksaan intensif guna mengungkap alur pendanaan, logistik, dan pihak-pihak yang terlibat.
    Jaringan ini diketahui aktif mendistribusikan berbagai jenis narkotika, termasuk kokain, sabu, dan ketamin, ke wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara.
    BNN menegaskan, penindakan tidak akan berhenti pada penangkapan ini, tetapi berlanjut pada pembongkaran seluruh struktur jaringan yang selama ini beroperasi secara masif dan terorganisasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.