Xcloud.id

Kementrian Lembaga: TNI

  • Isu Kepala Daerah Menyerah Tangani Banjir Sumatra, Ini Penjelasan Mendagri

    Isu Kepala Daerah Menyerah Tangani Banjir Sumatra, Ini Penjelasan Mendagri

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membantah isu tiga kepala daerah di Sumatra menyerah total dalam menangani bencana banjir. Menurut dia, memang ada beberapa hal yang membuat kepala daerah tak sanggup menangani banjir di Sumatra.

    “Tiga kepala daerah yang menyatakan menyerah, bukan menyerah total, bukan. Mereka tetap bekerja semampu mereka, tapi ada yang mereka enggak mampu,” kata Tito dalam konferensi pers perkembangan penanganan banjir Sumatra di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Dia mencontohkan Kabupaten Aceh Tengah yang terisolasi karena jembatan putus akibat banjir dan longsor. Tito menyebut pemerintah daerah tetap melakukan penanganan yang ada dengan kemampuan seadanya.

    “Misalnya Aceh Tengah, terkunci, jalan semua terkunci karena longsor jembatan putus dari utara dari Lhokseumawe putus, dari Selatan juga putus. Mereka tetap bekerja, cuma dengan kemampuan yang ada,” ujarnya.

    Tito menuturkan kepala daerah Aceh Tengah tak memiliki kemampuan untuk menerjunkan bantuan dari udara sebab mereka tak mempunyai pesawat. Selain itu, kepala daerah juga memerlukan alat berat untuk menangani jembatan dan jalan rusak.

    “Ada hal yang mereka enggak mampu, yaitu harus ada tambahan makanan, BBM dropping dari udara. Dia enggak punya pesawat. Kemudian kedua, jalan-jalan yang putus tadi perlu ada longsor perlu alat berat, dia enggak punya kemampuan,” jelas Tito.

  • KSAD: Keberadaan BTP berguna untuk tolong warga korban banjir Sumatera

    KSAD: Keberadaan BTP berguna untuk tolong warga korban banjir Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) sangat berguna menangani proses pemulihan pascabencana banjir di wilayah Sumatera.

    “Kita langsung merasakan gunanya batalyon- batalyon TP (Batalyon Teritorial Pembangunan). Jadi mereka sekarang yang banyak bergerak di daerah-daerah bencana untuk membantu masyarakat,” kata KSAD saat ditemui ketika jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu.

    Menurut Maruli, sedari awal pihaknya sudah mengerahkan personel BTP yang berada di kawasan terdekat banjir untuk membantu proses evakuasi.

    Mereka telah melakukan ragam upaya dari mulai mencari korban yang tertimbun, mengevakuasi warga yang masih terjebak banjir hingga membagikan logistik ke titik lokasi yang susah diakses.

    Tidak hanya itu, TNI AD juga telah mengerahkan anggota BTP untuk menenangkan masyarakat korban banjir yang sebelumnya menjarah minimarket di Sumatera Utara.

    “Tentang penjarahan, memang mereka (masyarakat) mungkin resah, takut tidak dapat makan, tapi sekarang kami sudah terjunkan anggota ke daerah-daerah yang belum terakses sehingga mereka bisa mengatur masyarakat di sana,” jelas Maruli.

    Hingga saat ini, para prajurit BTP masih berada di lokasi banjir wilayah Sumatera untuk membantu proses evakuasi dan distribusi logistik.

    Maruli memastikan para pasukan BTP tersebut akan terus bertugas di sana hingga situasi berjalan kondusif.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini Alasan Istana Belum Tetapkan Status Bencana Nasional untuk Sumatra

    Ini Alasan Istana Belum Tetapkan Status Bencana Nasional untuk Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan alasan hingga saat ini pemerintah belum menetapkan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai darurat bencana nasional. 

    Menanggapi pertanyaan mengenai mengapa status bencana nasional belum diberlakukan, Prasetyo menjelaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah percepatan penanganan di lapangan.

    “Baik, pertanyaan kepada status bencana nasional sebagaimana yang sudah berulang kali penjelasan bahwa yang paling penting adalah penanganannya. Sejak bencana di Aceh, Sumut, maupun Sumbar, seluruh sumber daya nasional bekerja keras untuk melakukan penanganan,” ujarnya di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Prasetyo menilai bahwa langkah-langkah yang telah dikerahkan pemerintah sudah cukup masif sehingga status bencana nasional belum menjadi fokus utama.

    Saat ditanya lebih jauh mengenai pertimbangan pemerintah, Mensesneg menyebut bahwa ada sejumlah faktor yang tidak dapat disampaikan secara terbuka. 

    Kendati demikian, dia menegaskan bahwa yang terpenting adalah dukungan penuh pemerintah pusat bagi daerah terdampak.

    “Ya banyak pertimbangan. Hal-hal yang tidak bisa disampaikan. Yang penting adalah bukan masalah statusnya, tapi sekali lagi adalah masalah penanganannya, support atau backup dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” jelasnya.

    Dia pun menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi langsung agar seluruh kebutuhan penanganan terpenuhi, termasuk dari sisi pendanaan.

    “Termasuk mengenai anggaran, Pak Presiden langsung berikan instruksi kepada kami memback up sepenuhnya proses penanganan bencana yang menimpa saudara-saudara kita,” kata Prasetyo.

    Pemerintah Selidiki Faktor yang Perparah Banjir Sumatra 

    Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada evakuasi dan penanganan korban bencana di Sumatra, tetapi juga melakukan penelusuran serius terhadap penyebab yang memperparah dampak bencana.

    Teddy menjawab pertanyaan mengenai isu Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan menegaskan bahwa pemerintah memberi perhatian besar terhadap aspek lingkungan yang berpotensi memperburuk skala bencana.

    Hal tersebut dia sampaikan dalam keterangan pers mengenai perkembangan penanggulangan bencana di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).

    “Soal PKH (Penertiban Kawasan Hutan), jadi seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang jadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini jadi perhatian dan selain faktor cuaca yang ekstrem tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana dan ini terus ditelusuri dengan serius,” ujar Teddy.

    Dia menambahkan bahwa proses investigasi akan berjalan paralel dengan penanganan darurat yang tengah dilakukan di lapangan.

    Pemerintah memastikan evaluasi tersebut mencakup seluruh aspek, mulai dari kondisi lingkungan hingga kebijakan terkait kawasan hutan, untuk memastikan mitigasi lebih baik ke depan dan mencegah kejadian serupa.

    “Dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi dan menyeluruh terkait bencana ini,” tandas Teddy.

  • Pemerintah Bakal Telusuri Faktor Kerusakan Lingkungan yang Memperparah Bencana Sumatra

    Pemerintah Bakal Telusuri Faktor Kerusakan Lingkungan yang Memperparah Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada evakuasi dan penanganan korban bencana di Sumatra, tetapi juga melakukan penelusuran serius terhadap penyebab yang memperparah dampak bencana.

    Teddy menjawab pertanyaan mengenai isu Penetiban Kawasan Hutan (PKH) dan menegaskan bahwa pemerintah memberi perhatian besar terhadap aspek lingkungan yang berpotensi memperburuk skala bencana.

    Hal tersebut dia sampaikan dalam keterangan pers mengenai perkembangan penanggulangan bencana di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).

    “Soal PKH (Penertiban Kawasan Hutan), jadi seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang jadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini jadi perhatian dan selain faktor cuaca yang ekstrem tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana dan ini terus ditelusuri dengan serius,” ujar Teddy.

    Dia menambahkan bahwa proses investigasi akan berjalan paralel dengan penanganan darurat yang tengah dilakukan di lapangan.

    Pemerintah memastikan evaluasi tersebut mencakup seluruh aspek, mulai dari kondisi lingkungan hingga kebijakan terkait kawasan hutan, untuk memastikan mitigasi lebih baik ke depan dan mencegah kejadian serupa.

    “Dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi dan menyeluruh terkait bencana ini,” tandas Teddy.

    Teddy Indra Wijaya juga menyampaikan perkembangan terbaru penanganan bencana di Sumatra, khususnya di Aceh Tamiang. Dia menegaskan bahwa akses darat yang sempat terputus kini telah kembali tersambung sejak 2 Desember 2025.

    Teddy menjelaskan bahwa laporan yang diterima dari TNI, Polri, BNPB, serta komunikasi langsung dengan Bupati Aceh Tamiang menunjukkan peningkatan signifikan dalam proses distribusi logistik.

    “Update terkait Aceh Tamiang, jadi laporan dari TNI Polri BNPB, kemudian beberapa kali kami menghubungi Bupati Aceh Tamiang, intinya 2 Desember lalu jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung,” kata Teddy.

    Dengan pulihnya jalur tersebut, seluruh truk yang membawa bantuan dari Medan kini dapat mencapai Aceh Tamiang melalui perjalanan darat.

    “Seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang, sejak kemarin dan khususnya hari ini melalui dari Medan ke Aceh Tamiang. Perjalanan mungkin sekitar 3 jam,” ujarnya.

  • Dirjen Bea Cukai Buka Suara Soal Penggeledahan Kejagung

    Dirjen Bea Cukai Buka Suara Soal Penggeledahan Kejagung

    Liputan6.com, Jakarta – Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, buka suara bahwa penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap beberapa kantor Bea Cukai berkaitan dengan perkara lama di sektor komoditas sawit.

    Ia menjelaskan, kasus tersebut merupakan rangkaian penyelidikan terkait ekspor sawit dan turunannya pada periode 2021 hingga 2024.

    “Itu kasus lama masalah sawit dan turunannya. Tahun 2021 sampai dengan 2024 kalau nggak salah,” kata Djaka saat ditemui di Kanwil Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Menurutnya, langkah Kejagung merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang sudah berjalan sejak beberapa tahun terakhir. Djaka menegaskan bahwa informasi penggeledahan ini bukanlah hal baru di internal Bea Cukai.

    Sejumlah dokumen dan data yang dibutuhkan telah disiapkan untuk mendukung penyidikan. Ia menyebut bahwa kerja sama penuh dengan aparat penegak hukum adalah komitmen lembaganya dalam menjaga integritas sistem pengawasan ekspor.

    Meski mencuat kembali ke publik, Djaka meminta agar kasus tersebut dilihat secara proporsional. Ia menekankan bahwa penyelidikan yang berjalan tidak otomatis berarti adanya kesalahan dari aparat Bea Cukai.

    “Tentunya kita belum tentu menjudge bahwa personil dari Bea Cukai itu melakukan tindakan kesalahan,” ujarnya.

     

  • KSAD evaluasi metode pembagian logistik pasca insiden beras tercecer

    KSAD evaluasi metode pembagian logistik pasca insiden beras tercecer

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi metode pemberian logistik dengan cara dilemparkan dari helikopter.

    Hal tersebut dia katakan merespon soal logistik beras yang sempat rusak dan tercecer di tanah karena rusak akibat dilempar dari helikopter.

    “Setelah ada yang pecah (kotak logistik) kita evaluasi lagi, sekarang kita berupaya sampai sekarang tidak terjadi lagi,” kata dia, saat jumpa pers di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu.

    Di waktu dan tempat yang sama, Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, menjelaskan alasan kenapa saat itu helikopter tidak bisa mendarat sehingga harus melempar logistik dari udara.

    “Pada saat kemarin heli mau mendarat, di situ ada kabel sehingga diputuskan oleh pilot, barang (logistik) itu tetap didrop,” kata dia.

    Ia melanjutkan bantuan logistik tersebut tetap dijatuhkan dari helikopter demi memenuhi kebutuhan para korban terdampak banjir bandang yang wilayahnya sulit diakses dengan jalur darat.

    “Tetapi dari pada dibawa lagi ke pangkalan udara, lebih baik di-drop dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” kata dia.

    Ia mengatakan pihaknya akan terus mengirimkan bantuan dengan hati-hati demi memastikan logistik dalam kondisi baik dan layak dipakai para korban terdampak banjir.

    Sebelumnya, video viral di media sosial yang memperlihatkan warga memungut bantuan berupa beras yang tercecer di tanah. Berdasarkan keterangan video yang beredar di media sosial, peristiwa itu terjadi di wilayah Sumatera Utara.

    Beras tersebut tercecer lantaran kemasannya pecah karena dijatuhkan dari atas helikopter TNI. Walaupun beras telah berserakan di tanah, warga terlihat tetap memungut beras-beras itu.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo instruksikan bencana di Sumatera ditangani nasional

    Presiden Prabowo instruksikan bencana di Sumatera ditangani nasional

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan dampak bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatera, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditangani secara nasional dan menjadi prioritas nasional.

    “Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total, salah satunya pada saat (masa) tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat jumpa pers di Posko Bantuan Bencana Sumatera, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

    Pratikno melanjutkan seluruh kementerian dan lembaga juga telah diinstruksikan untuk ekstra responsif dalam penanganan dampak bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera.

    “Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk ekstra responsif, dan memastikan (seluruhnya, red.) fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital. Artinya, terus dilakukan penanganan nasional dengan mengarahkan sumber daya maksimal pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan lembaga baik itu BNPB, termasuk juga, luar biasa dari TNI dan Polri,” ujar Pratikno.

    Dalam kesempatan yang sama, Pratikno juga menekankan Presiden Prabowo menginstruksikan ada peningkatan respons terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera.

    “Instruksi dari Bapak Presiden sudah sangat jelas, kita harus mengerahkan seluruh sumber daya dari pemerintah pusat, seluruh kementerian, lembaga, TNI, Polri, agar setiap jam, setiap menit ada perbaikan, ada peningkatan respons terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Pratikno saat jumpa pers.

    Usai jumpa pers, saat ditanya apakah instruksi itu dapat diterjemahkan sebagai status bencana menjadi bencana nasional, Pratikno menyebut bencana ditangani secara nasional.

    “Jadi, yang saat ini terjadi adalah seluruh kementerian dan lembaga diperintahkan oleh Presiden, termasuk TNI, Polri, dan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, red.), dan semua komponen untuk mengerahkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin menangani bencana di Sumatera. Ini penanganannya benar-benar penanganan full kekuatan secara nasional,” kata Menko PMK Pratikno menjawab pertanyaan wartawan.

    Di Posko Bantuan Bencana Sumatra Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memimpin jumpa pers mengenai penanganan bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi Sumatra, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Jumpa pers terkait penanganan bencana di Halim hari ini dihadiri sejumlah pejabat, selain Menko PMK dan Seskab Teddy, ada juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

    Banjir bandang menerjang wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Selasa, 25 November 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam laman resminya, melaporkan data terbaru per 3 November 2025 jumlah korban jiwa akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera per Rabu mencapai 804 jiwa, sementara 634 jiwa masih dinyatakan hilang.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi, Walda Marison
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bantuan Beras untuk Korban Banjir Pecah saat Dijatuhkan dari Helikopter, Panglima TNI Evaluasi

    Bantuan Beras untuk Korban Banjir Pecah saat Dijatuhkan dari Helikopter, Panglima TNI Evaluasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Panglima TNI Agus Subiyanto mengaku telah mengevaluasi sejumlah metode pengiriman logistik lewat udara untuk memastikan bantuan tiba tepat waktu di lokasi-lokasi yang terisolasi. Termasuk kasus beras pecah saat dijatuhkan dari helikopter.

    Panglima TNI juga memastikan distribusi bantuan bagi wilayah terdampak bencana di Sumatra terus dilakukan secara intensif, termasuk ke daerah-daerah yang tidak dapat dijangkau melalui jalur darat.

    “Untuk wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh darat, TNI sudah melaksanakan pengiriman lewat udara, yaitu menggunakan sistem helibox. Barang itu dijatuhkan dari pesawat dalam bentuk boks-boks yang pakai baling, jadi saat ke tanah tidak hancur,” jelasnya saat konferensi pers penanganan bencana banjir Sumatra di Halim Perdanakusumah, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Selain helibox, Panglima TNI juga mengatakan bantuan juga dikirim menggunakan payung udara melalui pesawat Hercules. Upaya tersebut sudah dilakukan di Aceh Tamiang. 

    Dia menekankan bahwa saat ini TNI kembali mengerahkan pesawat CN dan Hercules untuk melanjutkan distribusi menggunakan carrier delivery system.

    Penyebabnya, dia menjelaskan bahwa cara distribusi sebelumnya menyebabkan beras pecah. Agus menceritakan bahwa dalam operasi sebelumnya, sebuah heli tidak dapat mendarat karena adanya kabel yang menghalangi. Pilot kemudian memutuskan untuk tetap menjatuhkan bantuan agar masyarakat tetap dapat memanfaatkannya, meski ada sebagian beras yang tercecer.

    “Daripada dibawa lagi ke pangkalan udara, lebih baik di-drop dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,” katanya.

    Senada, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjutak menambahkan bahwa proses dropping logistik memang memiliki tantangan tersendiri, terutama karena helikopter tidak bisa mendarat sembarangan.

    “Tadi memang sudah dijelaskan soal dropping. Jadi heli itu tidak bisa mendarat di mana pun, landasannya harus siap. Karena kondisi bantuan harus diberikan, kita coba untuk dilempar. Setelah ada yang pecah, kita evaluasi lagi. Sampai sekarang tidak terjadi lagi sudah,” ujar KSAD.

  • Update Bencana Sumatra, Seskab Teddy Sebut Jalur Darat Aceh Tamiang Sudah Tersambung

    Update Bencana Sumatra, Seskab Teddy Sebut Jalur Darat Aceh Tamiang Sudah Tersambung

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan perkembangan terbaru penanganan bencana di Sumatra, khususnya di Aceh Tamiang.

    Dalam keterangan pers di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma. Dia menegaskan bahwa akses darat yang sempat terputus kini telah kembali tersambung sejak 2 Desember 2025.

    Teddy menjelaskan bahwa laporan yang diterima dari TNI, Polri, BNPB, serta komunikasi langsung dengan Bupati Aceh Tamiang menunjukkan peningkatan signifikan dalam proses distribusi logistik.

    “Update terkait Aceh Tamiang, jadi laporan dari TNI Polri BNPB, kemudian beberapa kali kami menghubungi Bupati Aceh Tamiang, intinya 2 Desember lalu jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung,” kata Teddy.

    Dengan pulihnya jalur tersebut, seluruh truk yang membawa bantuan dari Medan kini dapat mencapai Aceh Tamiang melalui perjalanan darat.

    “Seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang, sejak kemarin dan khususnya hari ini melalui dari Medan ke Aceh Tamiang. Perjalanan mungkin sekitar 3 jam,” ujarnya.

    Teddy menambahkan, berdasarkan komunikasi terakhir dengan Bupati Aceh Tamiang sekitar pukul 13.00 WIB, proses penurunan bantuan dari truk-truk tersebut sedang berlangsung. Sebelum tanggal 2 Desember, jalur darat masih terputus sehingga distribusi logistik dilakukan melalui udara dan laut.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa wilayah terdampak cukup luas, mencakup 12 kecamatan dan sekitar 261 desa, dan belum seluruhnya dapat dijangkau secara optimal.

    Kendati demikian, pemulihan akses darat memungkinkan penyaluran bantuan untuk dipercepat dan diperluas.

    “Alhamdulillah hari ini dan kemarin sudah jalur darat, kita harapkan bersama penyaluran dapat dimaksimalkan,” ujarnya.

    Teddy turut menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang terlibat dalam operasi kemanusiaan ini.

    “Terima kasih kepada seluruh elemen pemerintah, kementerian, pemerintah provinsi dan organisasi kemanusiaan, pribadi, swasta, dan sebagainya yang bahu-membahu menyalurkan bantuan,” kata Teddy.

  • Dirjen Bea Cukai Beberkan Strategi Agar Tak Dibekukan Menkeu Purbaya

    Dirjen Bea Cukai Beberkan Strategi Agar Tak Dibekukan Menkeu Purbaya

    Liputan6.com, Jakarta – Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) (Dirjen Bea Cukai) Djaka Budhi Utama, membeberkan strategi Bea Cukai agar tidak dibekukan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

    Djaka menuturkan, strategi utama untuk menyelamatkan institusi adalah memperbaiki kultur kerja. Djaka mengatakan bahwa perubahan kultur bukan sekadar slogan, tetapi mencakup disiplin, integritas, dan pola pikir pegawai. 

    “Pastikan mulai dari kultur, meningkatkan kinerja, kemudian meningkatkan pengawasan apakah itu di pelabuhan, di bandara. Tentunya kita akan memperbaiki semua pelayanan,” kata Djaka saat ditemui di Kanwil Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Ia tidak ingin Bea Cukai mengulang sejarah kelam 1985–1995 ketika citra lembaga jatuh di mata publik. Komitmen untuk mencegah itu, menurut dia, harus terlihat dari sikap dan perilaku pegawai yang bekerja dengan standar etika tinggi.

    “Apa yang menjadi sejarah kelam tahun 1985-1995 itu, kita tidak ingin itu terjadi ataupun diulangi oleh Bea cukai. Sehingga tentunya bahwa Bea cukai harus berbenah diri untuk menghilangkan image negatif kepada Bea cukai,” ujarnya.

    Upaya perbaikan kultur ini juga didorong melalui evaluasi ketat dan penegakan aturan tanpa kompromi. Pegawai yang melenceng dari aturan, ujar Djaka, akan langsung diproses melalui kepatuhan internal maupun Itjen Kemenkeu.

    “Yang masih bandel kita selesaikan itu aja. Karena kan kita ada proses ya, ada yang proses sedikit banyak. Saya nggak tau berapa yang sudah kita tindak tetapi sudah melalui proses apakah itu dari kepatuhan internal maupun dari Itjen Kementerian Keuangan,” jelasnya.