Kementrian Lembaga: TNI

Penyaluran Bantuan ke Wilayah Terisolasi Dievaluasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan mekanisme penyaluran bantuan logistik ke wilayah bencana yang sulit dijangkau tidak akan sembarangan.
Hal ini menyusul viralnya video bantuan yang dilempar dari
helikopter
hingga membuat paket bantuan pecah dan tidak dapat digunakan warga.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan
BNPB
, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa tim BNPB telah menelusuri video tersebut.
Berdasarkan pengecekan awal, aksi pelemparan bantuan itu dilakukan dari helikopter yang ditumpangi oleh pejabat daerah.
“Yang bersangkutan mengatakan itu akan membuat video klarifikasi. Jadi kita tunggu saja nanti video klarifikasi dari Tapanuli Tengah,” ujar pria yang akrab disapa Aam saat dihubungi
Kompas.com
, Rabu (3/12/2025).
Aam menegaskan bahwa tindakan melempar bantuan dari udara oleh pihak nonprofesional tidak sesuai dengan SOP BNPB.
Menurutnya, penyaluran logistik melalui airdropping harus dilakukan oleh personel yang memiliki keahlian khusus.
“SOP kita bahwa dropping logistik dari udara harus dilakukan oleh perwira TNI Angkatan Udara atau perwira TNI maupun Polri yang sudah biasa melakukan airdropping,” kata Aam.
“BNPB tidak membenarkan airdrop dilakukan oleh orang sipil,” tegasnya.
Selama ini, kata Abdul, airdrop BNPB dilakukan langsung ke titik kantong pengungsian dan telah melalui perhitungan teknis yang ketat, termasuk ketinggian pesawat, kecepatan angin, serta jenis kemasan logistik agar tidak rusak saat mendarat.

Karena itu, praktik sembarangan seperti dalam video viral tersebut berpotensi membahayakan warga serta membuat bantuan tidak sampai dengan layak.
Untuk mencegah kejadian serupa, BNPB memperkuat kembali SOP internal dan memastikan setiap helikopter atau pesawat yang dikerahkan dalam operasi kemanusiaan menaati aturan tersebut.
“Mulai sekarang, heli dan pesawat yang dioperasionalkan BNPB wajib mengikuti SOP airdropping secara penuh. Penyaluran hanya boleh dilakukan oleh perwira TNI atau Polri berpengalaman, tidak boleh sipil,” jelasnya.
Menanggapi insiden viral bantuan bencana yang dijatuhkan sembarangan dari helikopter hingga rusak, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pemerintah telah memperbaiki mekanisme distribusi logistik melalui udara, terutama untuk daerah yang tidak memiliki landasan pendaratan helikopter dan masih terisolir.
“Sekarang kantong bantuannya sudah diperbaiki. Dilapis-lapis, menggunakan tali, dan dijatuhkan dengan prosedur yang lebih aman. Ini terus-menerus kita perbaiki,” jelasnya.
Menurut dia, medan berat membuat pemerintah harus menggunakan berbagai metode inovatif demi memastikan bantuan tiba di tangan warga secepat mungkin.
“Jadi mungkin mereka berusaha yang terbaik layak untuk memberikan dukungan paling tidak untuk kesempatan pertama diberikan sambil mencari cara yang terbaik, yang lebih dekat lagi kepada yang lebih membutuhkan bantuan,” ungkap dia.
Pratikno menegaskan bahwa pemberian bantuan dengan cara menjatuhkan dari helikopter tidak bermaksud buruk, hanya saja memang wilayah yang sulit untuk penyaluran.
“Jadi kalau toh itu dikirim terus terjadi beberapa (hal yang tidak diinginkan) ini memang itu mungkin karena kesulitan medan saja. Kalau pemahaman saya seperti itu, ini mungkin medannya saja yang sulit,” tegasnya.
Terpisah, Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania menegaskan bahwa
penyaluran bantuan
bencana harus mengikuti prosedur yang ketat demi menjamin keamanan, kelayakan, dan keadilan bagi para penyintas.
Ia menyoroti bahwa kecepatan distribusi tidak boleh mengorbankan mutu maupun keselamatan penerima bantuan.
“Penyaluran bantuan harus berpegang pada prinsip aman, layak, dan terencana. Tidak boleh hanya mengejar cepat tetapi justru mengorbankan kualitas,” ujar Dini.
Menurutnya, bantuan logistik pokok seperti makanan, air bersih, dan sembako wajib disalurkan dengan metode yang menjamin barang tiba dalam kondisi baik.
Ia menegaskan bahwa metode penjatuhan dari udara atau airdrop hanya boleh digunakan dalam keadaan darurat ekstrem ketika seluruh akses darat dan laut benar-benar terputus.
“Airdrop itu opsi terakhir. Kalau digunakan pun harus memakai kemasan khusus agar tidak rusak ketika dijatuhkan,” jelasnya.
Dini menekankan bahwa dalam kondisi di mana akses darat atau laut masih memungkinkan, distribusi logistik harus dilakukan melalui jalur aman dengan melibatkan aparat lokal, pemerintah daerah, dan mekanisme penyaluran resmi agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan risiko baru.
“Pemberian bantuan harus disertai standar kemasan yang cocok untuk kondisi tersebut agar barang tidak rusak saat jatuh. Dalam kondisi normal atau saat memungkinkan akses darat/laut, distribusi harus via jalur aman dengan melibatkan aparat lokal dan pemerintah daerah,” lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat melalui BNPB, pemerintah daerah, dan BPBD bertanggung jawab memastikan bahwa setiap paket bantuan diterima masyarakat dalam kondisi layak.
Pemeriksaan mutu sebelum penyerahan wajib dilakukan, termasuk penerimaan laporan atau pengaduan jika ditemukan bantuan yang rusak atau tidak sesuai.
“BNPB bersama pemerintah daerah wajib memastikan bahwa setiap paket bantuan masuk ke tangan penerima akhir dengan kondisi layak termasuk pengecekan mutu sebelum diserahkan serta menerima pengaduan jika ada bantuan rusak atau tidak layak,” ujarnya.
“Selain itu, perlu dipastikan juga siapa yang mendapat, kapan penyalurannya, serta pengaduan atau laporan jika ada bantuan yang rusak/tak layak. Hal ini penting agar kepercayaan publik tetap terjaga dan bantuan tepat sasaran,” tambah dia.
Senada dengan Menko Pratikno, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut kondisi medan menjadi faktor utama sehingga helikopter tidak dapat mendarat dan petugas terpaksa menyalurkan bantuan dari udara.
“Memang kondisinya sulit. Helikopter tidak bisa mendarat kalau lapangannya becek, berlubang, atau terdampak banjir bandang. Jadi mereka mungkin berusaha yang terbaik untuk memberikan dukungan, paling tidak untuk kesempatan pertama,” ujar Gus Ipul.
Menurutnya, kerusakan sebagian bantuan kemungkinan besar terjadi karena tantangan geografis dan situasi darurat.
“Kalau pemahaman saya, ini memang karena medannya saja yang sulit,” ujarnya.
Menanggapi pertanyaan soal apakah Kementerian Sosial memiliki mekanisme atau standar khusus untuk penyaluran bantuan udara di wilayah terisolasi, Gus Ipul menyebut Kemensos tidak memiliki SOP teknis airdrop.
“Kita nggak punya prosedur khusus. Kalau lewat udara, ya kita minta bantuan TNI, Polri, atau instansi yang punya pesawat atau helikopter. Jadi kita titipkan bantuan bersama logistik dari kementerian lain,” jelasnya.
Ia menuturkan bahwa skala bencana banjir bandang di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat sangat besar sehingga penanganan dilakukan lintas kementerian dan lembaga.
Kementerian Sosial, kata dia, menyalurkan bantuan sesuai kapasitas melalui gudang logistik provinsi, kabupaten/kota, hingga lumbung sosial.
“Tapi itu jauh dari cukup. Hari ini kita masuk ke Aceh Tamiang. Alhamdulillah bisa masuk,” ujar Gus Ipul.
Mensos menyebut bahwa Wakil Menteri Sosial Agus Jabo saat ini sedang berada di Aceh Tamiang untuk memantau langsung penyaluran bantuan, baik melalui jalur darat maupun udara.
Sementara itu, Gus Ipul mengatakan dirinya telah mengunjungi lokasi terdampak saat mendampingi Presiden dan berencana kembali ke Aceh Tamiang dalam waktu dekat.
“Besok saya berusaha ke sana lagi, rencananya ke Aceh Tamiang. Masih rencana ya,” ujarnya.
Dia memastikan, pemerintah pusat dan daerah terus berupaya membuka akses serta menstabilkan penyaluran logistik agar kejadian bantuan rusak akibat penyaluran darurat tidak kembali terjadi.
“TNI/Polri yang turun ya, dan dalam arahan langsung presiden. Jadi pada dasarnya semua sedang bekerja keras, ya mudah-mudahan semua bisa dijangkau,” tegasnya.
Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI) Mayjen Mar Freddy Ardianzah menegaskan bahwa TNI selalu mengedepankan prosedur keselamatan dalam setiap operasi, termasuk saat melakukan penyaluran bantuan udara.
“TNI pada prinsipnya selalu mengedepankan prosedur keselamatan dalam setiap kegiatan penyaluran bantuan, termasuk apabila menggunakan helikopter,” kata Freddy.
“Setiap teknik penurunan logistik akan terus dievaluasi agar lebih efektif, aman, dan tepat sasaran, baik dari sisi metode pelepasan maupun keamanan kemasan bantuan yang didrop,” tambah Freddy.
Ia menekankan bahwa evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar tiba di tangan masyarakat tanpa menimbulkan risiko tambahan.
“Hal ini penting untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa menimbulkan risiko tambahan,” katanya.
Menurutnya, kritik dan masukan akan menjadi bagian dari proses peningkatan kualitas operasi kemanusiaan TNI.
“Kami mengapresiasi perhatian masyarakat, dan TNI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penanganan bencana di seluruh wilayah,” ucapnya.
Menanggapi lebih jauh soal video yang beredar, Freddy mengatakan bahwa cuplikan tersebut sangat singkat sehingga pihaknya belum dapat memastikan secara detail konteks maupun teknis kejadian yang terlihat.
“Video singkat dan kurang begitu jelas. Saya belum bisa memastikan terkait hal tersebut. Yang pasti, akan terus kita evaluasi proses pengiriman bantuan agar semuanya aman dan tersampaikan dengan baik dan tepat,” tegasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.