Xcloud.id

Kementrian Lembaga: TNI

  • TNI AL kerahkan KRI Semarang antar logistik korban banjir ke Nias

    TNI AL kerahkan KRI Semarang antar logistik korban banjir ke Nias

    Jakarta (ANTARA) – TNI Angkatan Laut (AL) mengerahkan KRI Semarang-594 untuk mengantar logistik yang dibutuhkan korban banjir ke wilayah Nias, Sumatera Utara, Kamis.

    Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis, mengatakan, KRI tersebut baru bersandar hari ini.

    Dia menjelaskan KRI tersebut membawa logistik seberat 192 kilogram yang terdiri dari beras, mie instan, minyak goreng, susu, gula, sosis, pakaian anak serta selimut.

    “Barang bantuan tersebut didistribusikan langsung menggunakan helikopter HS-1305 (AS 565 MBe Panther) ke SDN 1 Mazo Nias sebagai salah satu lokasi terdampak,” kata Denih.

    Denih melanjutkan hingga saat ini, beberapa KRI milik TNI AL masih aktif mengantar logistik ke beberapa wilayah terdampak banjir di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh.

    Tidak hanya KRI untuk mengangkut logistik, KRI rumah sakit juga dikerahkan untuk memberi layanan kesehatan gratis untuk korban banjir.

    Denih memastikan seluruh alutsista TNI AL siap dikerahkan kapan pun dibutuhkan demi membantu proses evakuasi dan pemulihan pascabencana.

    “Kehadiran KRI Semarang-594 beserta unsur pendukung lainnya menjadi wujud nyata TNI AL yang siap hadir membantu masyarakat dalam situasi darurat, memastikan bantuan dapat tiba dengan cepat dan tepat kepada warga yang membutuhkan,” tutup Denih.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tito Buka Suara soal isu 3 Kepala Daerah Nyerah Hadapi Banjir Sumatra

    Tito Buka Suara soal isu 3 Kepala Daerah Nyerah Hadapi Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian buka suara soal ada tiga kepala daerah terdampak bencana di Sumatra yang dikabarkan menyerah dalam menangani situasi darurat bencana akibat banjir dan longsor di Sumatra.

    Menurutnya, para kepala daerah tersebut terus bekerja, tetapi menghadapi keterbatasan yang membutuhkan intervensi pemerintah pusat. Menjawab pertanyaan mengenai anggapan bahwa para kepala daerah tersebut menyerah, Tito menekankan bahwa kondisi sebenarnya jauh dari itu.

    Hal itu disampaikan Tito saat memberikan keterangan pers mengenai perkembangan penanggulangan bencana Sumatra di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).

    “Bukan menyerah total, bukan. Mereka tetap bekerja semampu mereka tapi ada yang mereka gak mampu,” ujar Tito.

    Lebih lanjut, dia mencontohkan kondisi kritis di Aceh Tengah yang terisolasi total akibat kerusakan parah pada infrastruktur.

    “Tolong bagi bapak dan ibu yang ikut ke lapangan, contoh misalnya Aceh Tengah, terkunci, jalan semua terkunci karena longsor jembatan putus. Dari utara dari Lhokseumawe putus, dari selatan juga putus. Mereka tetap bekerja, cuma dengan kemampuan yang ada,” jelasnya.

    Menurut Tito, beberapa kebutuhan mendesak memang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah karena keterbatasan logistik dan peralatan.

    “Tapi ada hal yang mereka gak mampu, yaitu harus ada tambahan makanan, BBM, dropping dari udara. Dia gak punya pesawat. Kemudian kedua, jalan-jalan yang putus tadi perlu ada longsor perlu alat berat, dia gak punya kemampuan. Nah di situ yang mereka minta itu,” katanya.

    Dia melanjutkan Pemerintah pusat saat ini mengerahkan berbagai sumber daya lintas kementerian, TNI, Polri, BNPB, serta instansi lain untuk memastikan bantuan logistik, evakuasi, dan perbaikan akses dapat dilakukan segera di daerah yang terisolasi.

    Tito memastikan bahwa pemerintah pusat sejak awal telah mengambil langkah cepat untuk memperkuat penanganan bencana di wilayah-wilayah terdampak tersebut.

    “Dan dari pemerintah pusat mau nyerah mau enggak, kita menilai sendiri kita akan dukung dari hari pertama sepenuhnya,” tegas Tito.

  • Begini Kondisi 3 WN Malaysia Usai Dikabarkan Hilang Saat Banjir Sumatra

    Begini Kondisi 3 WN Malaysia Usai Dikabarkan Hilang Saat Banjir Sumatra

    Liputan6.com, Jakarta – Tiga warga negara (WN) Malaysia yang sempat diberitakan hilang di tengah bencana alam di Pulau Sumatra, dikabarkan telah ditemukan di Aceh, Kamis (4/12/2025).

    Kementerian Luar Negeri Malaysia, melalui Konsulat Jenderal Malaysia di Medan menyampaikan ketiga warga lansia berusia antara 63 hingga 64 tahun, yang sebelumnya tidak dapat dihubungi sejak 27 November, telah berhasil ditemukan dan dievakuasi dari daerah yang terisolasi akibat banjir.

    Dikutip dari Antara, mereka telah diterbangkan oleh TNI Angkatan Udara dari Bandara Rembele, Takengon, ke Medan, Sumatra Utara, dan tiba di Bandara Kualanamu pada Rabu (3/12) malam.

    Konsulat Jenderal Malaysia di Medan sedang mengatur kepulangan ketiganya ke Malaysia secepat mungkin.

    Sementara itu satu orang warga Malaysia yang hilang saat terjadi tanah longsor di Padang Panjang, Sumatra Barat, masih belum dapat ditemukan hingga hari ketujuh, hari ini.

    Upaya pencarian terus dilakukan di sepanjang tepi sungai dan area tanah longsor dekat Jambatan Kembar, Padang Panjang.

    Di sisi lain, Konsulat Jenderal Malaysia di Medan juga menerima informasi satu lagi warga lansia berusia 64 tahun asal Malaysia yang tidak dapat dihubungi di tengah bencana Sumatra.

    Upaya untuk melacak keberadaan warga lansia itu terus dilakukan.

    Konsulat Jenderal Malaysia di Medan terus berkoordinasi erat dengan pihak berwenang Indonesia dan memberikan dukungan kepada keluarga, yang saat ini membantu pejabat setempat dalam proses identifikasi yang diperlukan.

    Konsulat Jenderal Malaysia di Medan juga menyatakan terus memantau perkembangan pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda sebagian wilayah Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara sejak 27 November 2025.

    Operasi pencarian dan penyelamatan (SAR) serta pemulihan masih berlangsung, dengan akses ke beberapa daerah terdampak yang berangsur-angsur membaik.

    Adapun otoritas Indonesia telah mulai membuka kembali beberapa jalur akses darat, sehingga memungkinkan penyaluran bantuan penting seperti makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar secara lebih cepat dan teratur.

    Upaya pemulihan jalur jalan utama juga sedang dilakukan, dengan target penyelesaian perbaikan jalur kunci pada pertengahan Desember untuk mendukung kerja pemulihan wilayah terdampak secara menyeluruh.

  • Bupati Sidoarjo Beri Pesan Penting pada Peserta Retret Kades

    Bupati Sidoarjo Beri Pesan Penting pada Peserta Retret Kades

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Seluruh Kepala Desa/Kades se Kabupaten Sidoarjo mengikuti Retret di Puslat Rindam V/Brawijaya Malang selama dua hari ke depan atau penutupan pada hari Jumat (5/12/2025).

    Ratusan Kades tersebut digembleng untuk menjadi pemimpin yang berintegritas dan kapabel. Mereka dilatih dan dididik sendiri oleh para pelatih anggota TNI Rindam V/Brawijaya Malang.

    Selain itu mereka juga akan dibekali materi oleh Polresta, Kejaksaan dan Komisi Pemberantadan Korupsi (KPK). Retret tersebut merupakan Program Pelatihan Desa Beraksi atau Desa Bersih dan Anti Korupsi yang digelar Pemkab Sidoarjo.

    Pelatihan Desa Beraksi tersebut dibuka oleh Bupati Sidoarjo H. Subandi. Bupati mengatakan Program Desa Beraksi sebagai upaya pencegahan korupsi di tingkat desa. Oleh karenanya lewat program tersebut diharapkan terwujud tata kelola desa yang bersih, transparan, partisipatif, dan akuntabel.

    “Program ini selaras dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi yang menegaskan pentingnya pencegahan melalui penguatan tata kelola dan partisipasi masyarakat,” ucapnya, Kamis (4/11/2025).

    Bupati berharap, Program Desa Bersih dan Anti Korupsi bukan hanya sekadar slogan. Namun menjadi kewajiban moral dan administratif untuk mewujudkannya bersama. Oleh karenanya ia menekankan beberapa hal yang harus menjadi perhatian bersama.

    Pertama, transparansi dan akuntabilitas. Bupati meminta semua perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan desa harus terbuka untuk publik dan terdokumentasi dengan baik. “Laporan keuangan dan penggunaan anggaran wajib dapat diakses oleh masyarakat dan aparat pengawas,” pintanya.

    Kedua, partisipasi masyarakat. Bupati H. Subandi meminta pemerintah desa melibatkan warga dalam perencanaan dan pengawasan program desa sehingga keputusan yang diambil benar-benar untuk kepentingan bersama. Dan yang ketiga, penguatan kapasitas aparatur desa.

    Harapan dia kepada kepala desa dan perangkat desa agar terus meningkatkan kompetensi administrasi, pengelolaan keuangan, dan etika publik seperti halnya mengikuti kegiatan pelatihan seperti ini.

    “Kepada seluruh peserta ikutilah pelatihan ini dengan sungguh-sungguh, menerapkan ilmu yang diperoleh, dan menjadi teladan bagi masyarakat. Bersama kita wujudkan desa yang bersih, akuntabel, dan berdaya demi kesejahteraan warga Kabupaten Sidoarjo,” terang H. Subandi.

    H. Subandi menegaskan Program Pelatihan Desa Beraksi merupakan bentuk komitmen bersama untuk memperkuat integritas pemerintahan desa. Kepala desa harus mampu meningkatkan etos kerja dan menjaga kedisiplinannya dalam menjalankan roda pemerintahan.

    Jangan sampai ada penyelewengan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara atau masyarakat. Ia ingatkan bahwa setiap bentuk penyalahgunaan anggaran, kolusi, atau nepotisme akan ditindak sesuai aturan hukum dan peraturan yang berlaku.

    “Pemerintah kabupaten akan mendukung mekanisme pengawasan, pelaporan, dan sanksi untuk menjaga integritas pemerintahan desa,” imbuhnya. (isa/but)

  • Uji materi UU TNI, Komisi I sebut DPR tetap berperan dalam OMSP

    Uji materi UU TNI, Komisi I sebut DPR tetap berperan dalam OMSP

    Pemberian pertimbangan dan persetujuan DPR kepada Presiden, dalam hal pelaksanaan persyaratan kebijakan dan keputusan politik negara, kaitannya dengan pelaksanaan OMSP, seharusnya juga serupa dengan pelaksanaan OMP, dalam pengambilan keputusan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto dalam sidang uji materi Undang-Undang TNI di Mahkamah Konstitusi menyebut DPR tetap memiliki peran dalam pelaksanaan operasi militer selain perang (OMSP) terkait UU itu.

    Utut membantah dalil para pemohon dalam perkara Nomor 197/PUU-XXIII/2025 yang menyebut pengaturan pelaksanaan OMSP di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI meniadakan peran konstitusional DPR.

    “Tidak tepat apabila dinyatakan DPR kehilangan peran dalam OMSP,” kata Utut dalam laman resmi MK yang dipantau dari Jakarta, Kamis.

    Dia menjelaskan DPR memiliki alat kelengkapan berupa komisi yang memiliki tugas mengawasi pelaksanaan undang-undang dan APBN. Masalah pertahan menjadi ruang lingkup Komisi I dengan mitra kerja termasuk Kementerian Pertahanan dan TNI.

    “Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh komisi dapat dilaksanakan melalui rapat kerja, pembentukan panitia kerja, maupun melalui kunjungan kerja,” ucapnya.

    Menurut dia, permohonan para pemohon agar pelaksanaan OMSP disamakan dengan operasi militer untuk perang (OMP), yakni atas dasar kebijakan dan keputusan politik negara tidaklah tepat.

    Ia mengatakan kebijakan dan keputusan politik negara terhadap OMP diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.

    “Sementara OMSP merupakan bagian dari tugas pokok TNI yang bukan dalam kondisi perang. Pelaksanaan OMSP sudah tepat diatur dalam peraturan pemerintah atau peraturan presiden,” tutur dia.

    Utut menyampaikan pernyataan itu pada Rabu (3/12) dalam sidang lanjutan perkara nomor 197/PUU-XXIII/2025 dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan presiden/pemerintah.

    Perkara tersebut dimohonkan oleh koalisi masyarakat sipil yang terdiri atas Imparsial, YLBHI, KontraS, AJI Indonesia, YLBH APIK Jakarta serta tiga pemohon perorangan.

    Salah satu yang dipersoalkan para pemohon adalah Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang TNI yang pada pokoknya mengatur bahwa pelaksanaan OMSP diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah atau peraturan presiden.

    Menurut mereka, ketentuan itu meniadakan peran konstitusional DPR dalam hal pemberian persetujuan kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

    Para pemohon mendalilkan, setiap bentuk pengerahan TNI, baik operasi militer perang maupun selain perang, harus sepenuhnya dengan keputusan politik negara yang diformalkan melalui keputusan presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

    “Pemberian pertimbangan dan persetujuan DPR kepada Presiden, dalam hal pelaksanaan persyaratan kebijakan dan keputusan politik negara, kaitannya dengan pelaksanaan OMSP, seharusnya juga serupa dengan pelaksanaan OMP, yang melibatkan pemerintah—presiden dan DPR di saat yang bersamaan, dalam pengambilan keputusan,” dalil mereka, dikutip dari berkas permohonan.

    Koalisi masyarakat sipil itu meyakini keterlibatan DPR dalam memutuskan kebijakan OMSP merupakan bentuk pencegahan dari risiko kesewenang-wenangan.

    Maka dari itu, dalam petitumnya mereka meminta agar Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang TNI diubah menjadi “Pelaksanaan operasi militer selain perang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara”.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fakta-fakta Penangkapan Dewi Astutik, Gembong Narkoba Jaringan Internasional Asal Ponorogo

    Fakta-fakta Penangkapan Dewi Astutik, Gembong Narkoba Jaringan Internasional Asal Ponorogo

    Bisnis.com, JAKARTA — Gembong narkoba asal Indonesia, Dewi Astutik telah ditangkap di sebuah Hotel, wilayah Sihanoukville, Kamboja pada Senin (1/12/2025).

    Dewi ditangkap berkat kolaborasi BNN bersama Kepolisian Kamboja, KBRI Phnom Penh, Atase Pertahanan RI, Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI serta Bea Cukai berhasil menangkap Dewi. 

    Penangkapan ini dilakukan setelah intelijen melaporkan lokasi Dewi yang terlacak di wilayah Kamboja ke otoritas RI.

    Dewi ditangkap di dalam kendaraan Toyota Prius di lobi hotel. Setelah melakukan verifikasi dan klarifikasi fisik, Dewi langsung diterbangkan ke ke Indonesia pada Selasa (2/12/2025).

    Lantas, bagaimana fakta-fakta penangkapan Dewi Astutik?

    Awal Mula Terendus 

    Nama Dewi mulai terendus setelah BNN menemukan 67 kardus berisi 2.000 bungkus sabu seberat 2.115.130 gram atau 2 ton. Dari pendalaman itu, petugas menangkap sejumlah pelaku berkebangsaan WNI dan WNA.

    Dari hasil penyelidikan, nama Dewi akhirnya mencuat. Tak hanya sekedar keroco. Dewi pun digadang-gadang sebagai pengendali atas barang haram tersebut untuk masuk ke Indonesia.

    Berdasarkan penyidikan terungkaplah sosok nama Dewi Astutik. yang diduga sebagai pengendali penyelundupan barang haram tersebut. 

    Daerah Operasi Dewi

    Dewi yang merupakan DPO sekaligus buruan Interpol merupakan sindikat narkoba yang beroperasi di kawasan segitiga emas Asean. Wilayah ini terkenal sebagai pusat jaringan narkoba Asia Tenggara, yang meliputi perbatasan Thailand, Myanmar, dan Laos.

    BNN juga menyatakan Dewi Astutik juga aktif beroperasi di wilayah bulan sabit emas (Golden Crescent) atau Asia Selatan. Di wilayah ini Dewi memproduksi sekaligus distribusi opium global yang mencakup pegunungan Afghanistan, Iran, dan Pakistan.

    Tak hanya itu, wilayah Laos, Hong Kong, Korea, Brasil, hingga Ethiopia juga menjadi daerah operasi Dewi Astutik dan kaki tangannya.

    Punya Rekanan Buron Asal Nigeria

    Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto menyatakan Dewi sempat terlibat terlibat dalam sindikat penipuan daring di Kamboja. Perempuan asal Ponorogo ini sempat bekerja sebagai penerjemah di kelompok penipuan tersebut.

    Namun, Dewi hanya satu bulan bekerja dalam praktik scam love itu. Tak selang lama keluar di tempat scam, Dewi bertemu warga Nigeria berinisial DON. Rekan Dewi ini kerap disebut sebagai “caretaker” sekaligus “Godfather” Dewi selama berada di Kamboja.

    “DON inilah yang menjadi caretaker dan Godfather PAR alias DA selama di Cambodia.

    Karena di Cambodia PAR merasa bs kendalikan semua jaringan dengan uang,” ujar Suyudi kepada wartawan, Rabu (3/12/2025).

    Sementara itu, berdasarkan informasi yang diterima BNN, DON telah ditangkap oleh otoritas Amerika dan saat ini telah berada di USA. 

    Peran Dewi 

    Berdasarkan catatan perjalanannya, Dewi sempat melakukan kejahatan terkait narkoba pada 2024. Dia termonitor dua kali ke Thailand dan Hongkong. Dewi dinyatakan sudah tidak berani berani masuk, karena sudah menjadi buronan.

    Wanita berusia 43 tahun ini memiliki peran sebagai pencari dan mengatur perjalanan kurir. Selain itu, Dewi juga bertanggungjawab dalam penyiapan narkoba untuk nantinya diselundupkan ke beberapa negara.

    “DA yang supply dan atur kurir. DON yang supply barang atau narkoba ke DA. DA siapkan pengemasan barangnya. DON yang membiayai jaringan melalui Dewi,” pungkas Suyudi.

  • TNI AD pasang Starlink untuk pulihkan jaringan komunikasi di Sumbar

    TNI AD pasang Starlink untuk pulihkan jaringan komunikasi di Sumbar

    Jakarta (ANTARA) – Jajaran TNI AD memasang perangkat komunikasi satelit Starlink untuk memulihkan akses komunikasi di lokasi banjir di Sumatera Barat.

    Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis, mengatakan Starlink yang dikerahkan berasal dari Satuan Komunikasi dan Elektronika Komando Daerah Militer (Komleksam) XX/TIB dan Kementerian Pertahanan.

    “Upaya ini menjadi langkah penting dalam membuka kembali jaringan informasi di wilayah yang sebelumnya terisolasi akibat kerusakan infrastruktur telekomunikasi,” kata Donny saat dikonfirmasi.

    Donny menjelaskan, total ada 33 unit perangkat Starlink dari Kemenhan dan lima unit dari Puskomlekad yang telah didistribusikan ke Kodim.

    Melalui Kodim, satelit tersebut lalu didistribusikan ke titik-titik lokasi banjir di wilayah Sumatera Barat.

    “Pemasangan dilakukan langsung oleh personel Komlekdam XX/TIB di lokasi yang membutuhkan konektivitas darurat, seperti posko pengungsian, kantor pemerintah daerah, posko BPBD, serta area pencarian dan evakuasi,” jelas Donny.

    Dengan adanya bantuan perangkat satelit ini, diharapkan koordinasi antara instansi pemerintah di tingkat daerah dan pusat berjalan dengan baik demi memaksimalkan kerja sama dalam proses evakuasi dan pemulihan wilayah pascabencana.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemensos Prioritaskan Bantuan ke Daerah Terisolasi karna Banjir dan Longsor

    Kemensos Prioritaskan Bantuan ke Daerah Terisolasi karna Banjir dan Longsor

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Sosial memberikan perhatian khusus terhadap penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, terutama daerah yang masih terisolasi seperti Aceh Tamiang. 

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan seluruh wilayah terdampak tetap menjadi prioritas, dengan fokus utama pada daerah yang hingga kini sulit dijangkau. 

    “Kita utamakan daerah-daerah yang masih terisolir untuk memastikan dukungan logistik terpenuhi. Aceh Tamiang salah satunya,” ujar Gus Ipul, Rabu (3/12/2025).

    Kemensos menyebut akses darat menuju sejumlah titik di Aceh Tamiang mulai dapat dilalui kendaraan roda empat. Dengan perkembangan ini, buffer stock logistik akan dikirim mulai Kamis (4/12/2025) pagi usai koordinasi dengan BNPB. Bantuan tersebut meliputi makanan siap saji, pakaian ibu dan anak, obat-obatan, tenda pengungsian, tenda anak, matras, beras, serta kebutuhan dasar lainnya.

    Selain jalur darat, Kemensos juga mengirim bantuan melalui kapal yang diawasi langsung oleh Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo. Pengiriman bantuan lewat udara melalui helikopter BNPB juga disiapkan untuk menjangkau titik pengungsian yang masih terputus karena infrastruktur yang rusak diterjang banjir dan longsor.

    TNI dan Polri turut mengerahkan personel dan logistik untuk mempercepat respons. Koordinasi intensif dilakukan antara Kemensos, BNPB, pemerintah daerah, hingga polda setempat untuk memastikan penanganan berjalan simultan.

    “Bupati Aceh Tamiang melaporkan masih ada sekitar 10 kecamatan yang terisolir, sementara dua kecamatan lainnya sudah mulai terbuka aksesnya. Besok mudah-mudahan bertambah (akses yang terbuka)” kata Gus Ipul.

    Hingga berita ini diunggah, Kemensos telah menerima total bantuan yang disalurkan mencapai sekitar Rp25 miliar, termasuk natura (non-tunai) dan dukungan operasional dapur umum. Kemensos mengoperasikan sekitar 30 dapur umum di tiga provinsi, didukung lebih dari 570 Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang mampu memproduksi sekitar 80.000 porsi makanan/hari. Dana bantuan tersebut juga digunakan untuk belanja bahan baku dan honor SDM.

    Terkait kebutuhan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap), Gus Ipul menegaskan pembangunan akan dipimpin BNPB dan sudah memasuki tahap identifikasi dan perencanaan bersama pemerintah daerah, Kementerian PUPR, serta Kementerian PKP.

    Kemensos juga menyiapkan santunan Rp15 juta bagi ahli waris korban meninggal serta bantuan Rp5 juta bagi korban luka berat. Selain itu, pemerintah akan menyiapkan program pemberdayaan untuk warga yang kehilangan rumah, pekerjaan, dan sumber penghasilannya yang tersapu banjir dan longsor.

    “Ini kerja bersama, sinergi, dan gotong royong untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden,” tegasnya.

    Berdasarkan data dari BNPB per 3 Desember 2025 pagi, bencana banjir dan longsor di tiga provinsi pulau Sumatra telah menelan korban meninggal mencapai 753 orang, sementara 650 orang masih hilang. Selain itu, sekitar 2.600 warga mengalami luka-luka.

    Bencana banjir dan longsor yang terjadi pada pekan lalu berdampak luas pada wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. BNPB mencatat bencana melanda 50 kabupaten/kota dan merusak ribuan rumah, fasilitas umum, sekolah, serta jembatan. Tercatat 2,1 juta penduduk masih mengungsi di tiga provinsi tersebut. (Stefanus  Bintang)

  • Menko PMK Pratikno Akui Kewalahan Tangani Bencana di Sumatra: Mohon Maaf Kalau Belum Maksimal

    Menko PMK Pratikno Akui Kewalahan Tangani Bencana di Sumatra: Mohon Maaf Kalau Belum Maksimal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyampaikan permintaan maaf atas penanganan bencana banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Sumatra yang dinilai belum berjalan optimal.

    Sikap itu ia ungkapkan di tengah kondisi darurat yang masih berlangsung di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak bencana melanda pada Selasa (25/11).

    “Jadi mohon doa Bapak dan Ibu sekalian untuk mendoakan saudara-saudara kita semuanya agar pemerintah bekerja keras, mohon maaf kalau memang sekiranya belum maksimal, yang kami tangani sangat berat,” ujar Pratikno kepada wartawan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

    Menurut dia, tantangan di lapangan tidak ringan. Banyak infrastruktur rusak, termasuk jalan, jembatan, hingga jaringan listrik dan internet yang terputus akibat tower yang roboh.

    “Banyak tower ambruk, tower tegangan tinggi pun sementara harus dipasang darurat dan hanya nyala sampai sekitar seperempat dari kebutuhan semula,” ungkapnya.

    Bencana besar yang terjadi serentak di tiga provinsi ini meninggalkan dampak sangat besar. Hingga Rabu siang (3/12), BNPB mencatat 753 orang meninggal, 650 orang hilang, dan 2.600 warga luka-luka.

    Total penduduk terdampak mencapai 3,3 juta jiwa di 50 kabupaten/kota.

    Aceh: 1,5 juta jiwa terdampak

    Sumatra Utara: 1,7 juta jiwa terdampak

    Sumatra Barat: 141,8 ribu terdampak

    Jumlah pengungsi juga masif. Aceh mencatat 1,5 juta warga mengungsi, Sumatra Utara 538,8 ribu, dan Sumatra Barat 106,2 ribu jiwa.

    Pratikno menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan seluruh kementerian, lembaga, TNI, Polri, dan BNPB bergerak sejak hari pertama. Namun, medan dan cuaca masih menjadi hambatan besar.

  • Gibran di posko bencana: logistik, perbaikan infrastruktur dipercepat

    Gibran di posko bencana: logistik, perbaikan infrastruktur dipercepat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan distribusi bantuan logistik hingga perbaikan infrastruktur dasar, termasuk jembatan akan dipercepat, yang disampaikannya saat meninjau posko pengungsian di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Kamis.

    Dalam rangkaian kunjungan kerjanya meninjau lokasi terdampak bencana banjir bandang dan longsor Sumatera, Gibran memulai kunjungannya dengan mendengar keluhan para korban di salah satu posko yang didirikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Kamis.

    “Distribusi logistik, bantuan, ini akan terus dipercepat lewat jalur darat, udara, laut. Lalu perbaikan-perbaikan akses komunikasi, puskesmas, sekolah, jembatan, jalan, ini juga akan dipercepat agar arus bantuan logistik, BBM ini bisa lancar kembali,” kata Gibran.

    Saat berdialog dan duduk bersama warga, Gibran menyampaikan bahwa segala masukan dan keluhan terkait penanganan bencana telah dicatatnya dan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Gibran menyampaikan arahan Presiden agar penanganan bencana diprioritaskan kepada kelompok rentan, seperti lansia, balita, ibu hamil dan anak-anak.

    Wapres berpesan kepada BNPB dan pemerintah daerah setempat, serta TNI-Polri untuk memerhatikan tenda pengungsi, serta mencukupi kebutuhan makan dan sanitasi air bersih.

    “Saya pesan ke kepala daerah, BNPB, TNI, Polri, saya mohon bapak/ibu yang ada di pengungsian ini, mohon diperhatikan, tendanya, makan tiga kali sehari, air bersih. Lalu saya mohon juga atensi khusus untuk lansia, anak-anak, ibu hamil, anak-anak, balita, ini mohon diprioritaskan,” kata Gibran.

    Gibran juga menyampaikan kepada para korban bahwa dirinya akan terus memantau kondisi lapangan terkini hingga pemulihan pascabencana.

    Dari Sumatera Barat, Wapres selanjutnya terbang menuju Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Perjalanan kemudian dilanjutkan ke Kabupaten Aceh Singkil, Aceh.

    “Hari ini kami mengunjungi tiga provinsi, tujuannya untuk mempercepat pemulihan. Jadi Bapak, Ibu, tidak sendiri warga Sumatera, tidak sendiri, kami nanti akan terus turun ke lapangan,” kata Gibran.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.