Xcloud.id

Kementrian Lembaga: TNI

  • Tidak Disebut Bencana Nasional, Bukan Berarti Negara Abai

    Tidak Disebut Bencana Nasional, Bukan Berarti Negara Abai

    Jakarta –

    Belajar dari Banjir Besar Sumatra 2025 untuk Negara yang Lebih Bertanggung Jawab

    Banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir 2025 adalah tragedi kemanusiaan yang menyesakkan nurani kita Bangsa Indonesia. Ratusan nyawa melayang, jutaan warga hilang dan terdampak. Permukiman luluh lantak, dan denyut ekonomi lokal lumpuh. Dalam situasi seperti ini, muncul pertanyaan publik yang wajar sekaligus sensitif: haruskah pemerintah menetapkannya sebagai bencana nasional?

    Pertanyaan tersebut penting. Namun, jawaban yang bijak tidak selalu sesederhana “ya” atau “tidak”. Dalam konteks negara hukum dan tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab, tidak menyebut suatu bencana sebagai “bencana nasional” bukan berarti negara abai, lalai, atau lepas tangan. Justru, dalam kondisi tertentu, pilihan itu bisa menjadi strategi kebijakan yang lebih adil, lebih akuntabel, dan lebih berpihak pada korban dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

    Analisis dan sorotan saya kali ini mengajak publik melihat isu bencana bukan hanya dari sudut emosi sesaat, tetapi dari perspektif hukum, data, dan pelajaran kebijakan agar tragedi serupa tidak terus berulang di seluruh wilayah Indonesia.

    Ukuran Negara Hadir: Keselamatan Rakyat, Bukan Label Administratif

    UU No: 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana tidak pernah mewajibkan Presiden menetapkan status bencana nasional setiap kali terjadi peristiwa besar. UU ini memberi diskresi, bukan kewajiban otomatis.
    Ukuran konstitusional keberhasilan negara bukanlah seberapa sering label “nasional” diumumkan, melainkan seberapa cepat nyawa manusia diselamatkan, berapa yang sudah meninggal ditangani secara baik, dan seberapa adil semua pemulihan dijalankan. Baik pemulihan kesehatan fisik, psikis dari traumatis mendalam, infrastruktur, sarana dan prasarana, serta pemulihan ekonomi rakyat.

    Dalam kasus Sumatera 2025, penanganan darurat tetap bisa dilakukan secara penuh: pengerahan TNI-Polri, dan logistik lintas daerah, mobilisasi anggaran belanja tidak terduga, hingga dukungan kementerian teknis. Semua itu sah secara hukum meski tanpa deklarasi bencana nasional. Negara secara cepat hadir tanpa syarat label administratif.

    Ketika Bencana Bukan Sekadar Alam

    Di sinilah persoalan menjadi lebih dalam. Berbagai kajian akademik dan laporan lembaga independen menunjukkan bahwa banjir bandang di Sumatera tidak hanya dipicu oleh hujan ekstrim dan anomali iklim, tetapi diperparah oleh kerusakan ekologis di hulu daerah aliran sungai (DAS): deforestasi, tambang di kawasan rentan, konversi hutan, dan lemahnya pengawasan dan audit kepatuhan perizinan, juga audit dan monitoring progress berkala memantau penebangan, penanaman, pemeliharaan, patroli kawasan dst.

    Jika negara secara tergesa-gesa melabeli peristiwa ini sebagai bencana nasional, ada satu risiko besar yang kerap luput dibahas:, yaitu kaburnya garis tanggung jawab. Bencana yang seharusnya menjadi momentum koreksi tata kelola lingkungan bisa direduksi menjadi “musibah alam semata”, dan public harus pasrah menerima, sekalipun ada indikasi salah tata kelola hutan kita.

    Pengalaman Indonesia sudah cukup berat untuk dijadikan pelajaran. Kasus lumpur Lapindo menunjukkan bagaimana negara, yang awalnya hadir melindungi warga, perlahan terseret menjadi penanggung utama beban kerugian akibat kesalahan korporasi. APBN terlibat, konflik hukum berlangsung bertahun-tahun, dan keadilan bagi korban tidak pernah benar-benar tuntas pada akhirnya. Masyarakat juga menjadi korban dikotomi lebel “Bencana Nasional” itu.

    Tidak Nasional, Agar Tanggung Jawab Tidak Lenyap

    Dengan tidak menetapkan status bencana nasional, negara justru dapat mengunci prinsip penting dalam hukum lingkungan: polluter pays principle. Artinya jelas pihak yang merusak lingkungan lah yang bertanggung jawab, bukan negara menggantikan kesalahan mereka sekalipun negara tetap melindungi rakyatnya dari ragam aspek dampak dari bencana ini.

    Ini momentum memberi pelajaran keras dan terukur bagi pengelola dan pengusaha hutan siapapun dia dan dibaliknya yang abai tidak patuh terhadap regulasi yang ada demi meraup keuntungan yang sebesar-besarnya namun berhutang nyawa kepada rakyat kita dan menyengsarakan rakyat yang tersisa dari banjir bandang ini.

    Pendekatan ini memperkuat tiga hal sekaligus:

    Pertama, penegakan hukum lingkungan tetap tajam ke atas dan ke bawah. UU No 32 Tahun 2009 membuka ruang tanggung jawab mutlak (strict liability) bagi kegiatan berisiko tinggi. Perlu diingat status bencana nasional atau daerah tidak pernah menghapus kewajiban pidana, perdata, maupun administratif pelaku perusakan lingkungan.

    Kedua, korban tidak kehilangan hak menuntut keadilan. Tanpa label nasional, dalih force majeure massal menjadi lemah. Korban lebih kuat secara posisi hukum untuk mengajukan gugatan perdata, class action, atau tuntutan ganti rugi terhadap pihak yang terbukti lalai.

    Ketiga, negara tidak terjebak moral hazard fiskal. APBN tetap digunakan untuk penyelamatan dan pemulihan publik, tetapi tidak menjadi “karpet penutup” kesalahan swasta atau kelalaian pejabat pemberi izin.

    Belajar dari Praktik Internasional

    Negara-negara maju pun tidak memaknai deklarasi bencana nasional secara serampangan. Amerika Serikat, Jepang, hingga Filipina menggunakan deklarasi nasional terutama untuk membuka akses dana darurat dan koordinasi ketika bencana murni bersifat alamiah.

    Tetapi untuk bencana yang memiliki jejak kuat kesalahan sistemik manusia dan indikasi melalaikan regulasi, pendekatan mereka lebih hati-hati: korban cepat dan segera ditolong, hukum tetap berjalan, dan tanggung jawab tidak disederhanakan.

    Indonesia justru akan naik kelas dalam tata kelola bencana bila mulai membedakan secara jujur antara “bencana alam” dan “bencana tata kelola”.

    Pelajaran Paling Penting: Jangan Ulangi Lagi

    Publik berhak menagih lebih dari sekadar bantuan. Tragedi ini harus menjadi titik balik nasional dalam mengelola hutan dan DAS. Artinya, setelah korban tertangani, negara wajib: membuka data penyebab bencana secara transparan; melakukan audit forensik izin tambang, kehutanan, dan PLTA di DAS kritis.

    Menegakkan hukum tanpa pandang bulu, hukum seberat-beratnya karena mereka telah menghilangkan nyawa ratusan bahkan berpotensi ribuan rakyat kita; membenahi tata ruang agar berbasis risiko ekologis, bukan kepentingan jangka pendek.

    Di sinilah makna sejati kehadiran negara diuji bukan pada spanduk deklarasi status”Bencana Nasional”, tetapi kali ini pada keberanian dan ketegasan Pemerintahan Presiden Prabowo mencegah dan memastikan kepada rakyatnya bahwa tragedi serupa tidak terulang di seluruh wilayah Indonesia.

    Negara Kuat Bukan Negara yang Mudah Menyerah pada Label

    Menyebut atau tidak menyebut “bencana nasional” bukan soal gengsi politik atau kepekaan komunikasi atau desakan publik domestik dan luar negeri. Ini soal pilihan strategi negara yang tepat dan menyentuh essensial pola penanganannya.

    Negara yang kuat adalah negara yang mampu berkata: rakyat kami lindungi sepenuhnya dengan sepenuh hati, tetapi kesalahan tidak akan kami ampuni, siapapun yang melakukannya.

    Jika manajemen jenazah baik (evakuasi jenazah, Pemulasaran menurut agama masing-masing korban, pemakaman massal atau keluarga secara terhormat), korban diselamatkan, keadilan ditegakkan, lingkungan dibenahi, dan tragedi serupa tidak terulang maka sesungguhnya negara telah hadir dan nyata menjalankan tugasnya, dengan atau tanpa label nasional. Dan di situlah letak pencerahan dan penerimaan yang paling penting bagi kita semua.

    (zap/dhn)

  • PLN Pulihkan 100% Listrik di Sumatera Utara

    PLN Pulihkan 100% Listrik di Sumatera Utara

    Sebelumnya, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan, hadirnya listrik merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak. Maka, sejak awal pihaknya all out untuk merampungkan proses pemulihan kelistrikan pascabencana banjir  di Sumatera Barat. 

    “Sesuai arahan pemerintah, melalui Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), Pak Bahlil Lahadalia, seluruh personel bekerja 24 jam penuh di lapangan untuk memastikan semua titik terdampak mendapatkan suplai listrik kembali,” ujarnya, Sabtu (6/12/2025) 

    “Alhamdulillah, saat ini pasokan listrik Sumatera Barat telah pulih 100 persen. Semoga ini semakin memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitasnya serta mengoptimalkan layanan publik,” Darmawan menambahkan.

    Darmawan menilai, pemulihan cepat yang dikerjakan tak lepas dari kolaborasi erat berbagai pihak. Menurut dia, sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat sangat krusial dalam proses penormalan kelistrikan Sumatra Barat. 

    “Kami menyaksikan bagaimana semangat gotong royong benar-benar hidup. Pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat, dan tim PLN bergerak sebagai satu tubuh. Ini merupakan misi kemanusiaan untuk mengembalikan terang pascabencana di Sumatra Barat,” ungkapnya.

  • PLN Nyalakan Kembali 4 Wilayah Terberat Pascabencana Banjir, Sistem Kelistrikan Aceh Pulih 93%

    PLN Nyalakan Kembali 4 Wilayah Terberat Pascabencana Banjir, Sistem Kelistrikan Aceh Pulih 93%

    Mohamad Mamduh • 08 Desember 2025 11:03

    Aceh: PT PLN (Persero) berhasil memulihkan 93 persen sistem kelistrikan di Aceh sehingga lebih dari 1,7 juta masyarakat telah menikmati listrik kembali. Pasokan listrik pada 4 (empat) lokasi di Aceh yang sebelumnya gelap karena paling terdampak bencana pun telah kembali terang. Keempat kabupaten tersebut terdiri dari Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Tamiang, dan Gayo Lues.

    Dalam rapat terbatas yang digelar saat lawatannya ke Aceh pada Minggu (7/12), Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto memberikan apresiasi atas kerja keras dan kecepatan semua pihak, termasuk PLN dalam memulihkan kembali listrik sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas pascabencana yang menerpa.

    “Saya mengucapkan terima kasih atas kolaborasi semua lembaga, para gubernur, bupati yang hadir. Terutama, saya ingin menyampaikan penghargaan saya kepada semua pejabat, semua yang ada di lapangan, semua lembaga, TNI, Polri, BNPB, PLN, Kemensos, serta para dokter. Jadi, saya sampaikan terima kasih. Semuanya bekerja keras,” kata Presiden Prabowo.

    Pada kesempatan sama, Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa arahan Presiden sejak awal bencana untuk segera mempercepat pemulihan seluruh kelistrikan Aceh dengan berbagai upaya dan kerjasama lintas sektoral.

    Oleh karena itu, lanjut Bahlil, pihaknya bersama PLN terus berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah, TNI, POLRI, BNPB, Kementerian/Lembaga terkait dan semua stakeholders untuk mempercepat memulihkan pasokan listrik.

    “Alhamdulillah, pemulihan kelistrikan di empat kabupaten berjalan lancar. Ini bukan pekerjaan mudah, tetapi berkat kolaborasi kuat antara PLN, TNI, Polri, Pemerintah Daerah, serta dukungan masyarakat, hal ini bisa tercapai dengan segera. Kita tahu pemulihan listrik dan energi sangat krusial karena berpengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat apalagi di masa-masa sulit seperti saat ini,” ujar Menteri Bahlil.

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa kehadiran Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang kembali turun langsung ke Aceh memberikan dorongan moril yang sangat besar bagi seluruh insan PLN di lapangan. Dukungan tersebut menjadi tambahan energi bagi para petugas untuk bekerja lebih cepat dan semangat di tengah kondisi yang penuh tantangan.

    “Dukungan dan kehadiran langsung dari Bapak Presiden menjadi penyemangat luar biasa bagi seluruh tim kami di lapangan. Setelah berhari-hari bekerja non-stop, para petugas tentu kelelahan menghadapi medan dan cuaca yang ekstrem.

    Namun, rasa lelah tersebut berubah menjadi semangat. Hal yang sebelumnya tak mungkin, menjadi sangat mungkin. Alhamdulillah, progres pemulihan kelistrikan Aceh hari ini berhasil meningkat signifikan dari sebelumnya 81 persen menjadi 93 persen,” ujar Darmawan.

    Darmawan juga menjabarkan, untuk membuat sistem kelistrikan Aceh andal seperti sedia kala, dibutuhkan waktu 24 jam ke depan untuk dilakukan proses sinkronisasi.

    “Saat ini, sistem kelistrikan Aceh membutuhkan waktu 24 jam dalam proses sinkronisasi agar pasokan listrik lebih stabil dan kokoh. Proses sinkronisasi dilakukan untuk mengeliminasi pemadaman bergilir sehingga sistem kelistrikan Aceh menjadi pulih seperti sedia kala,” jabar Darmawan.

    Darmawan menerangkan bahwa pemulihan sistem kelistrikan dilakukan dengan mengutamakan fasilitas-fasilitas layanan publik seperti rumah sakit, posko pengungsian, kantor pemerintahan, jaringan telekomunikasi dan fasilitas vital lainnya. Secara bertahap, pasokan listrik juga terus disalurkan ke rumah-rumah masyarakat. 

    “Jaringan telekomunikasi yang sebelumnya lumpuh, kini dapat beroperasi, sama seperti fasilitas-fasilitas publik vital lainnya. Kami juga tetap mengutamakan keselamatan warga dengan memastikan setiap lokasi telah aman dari genangan air sebelum kembali dialiri listrik. Tidak hanya itu, petugas PLN juga terus bersiaga di wilayah-wilayah yang terdampak untuk mengantisipasi setiap potensi gangguan kelistrikan susulan,” terang Darmawan

    Darmawan juga merinci bahwa proses pemulihan menjadi sangat menantang ketika banjir dan longsor susulan merobohkan beberapa tower transmisi tegangan tinggi di sejumlah titik baru yang sebelumnya tidak terdampak. Kondisi ini memaksa PLN melakukan identifikasi ulang jaringan, mengerahkan peralatan tambahan, serta meningkatkan jumlah personel untuk membangun tower darurat dalam waktu singkat.

    “Di tengah upaya penyambungan transmisi yang sudah kami identifikasi, cuaca kembali memburuk dan merobohkan tower di titik baru. Ini memerlukan peralatan baru dan tambahan tenaga di lapangan. Namun berkat kerja bersama TNI, Polri, Pemda, BNPB, BPBA, hingga masyarakat, semua kendala tersebut dapat kami atasi,” tutup Darmawan.

    Aceh: PT PLN (Persero) berhasil memulihkan 93 persen sistem kelistrikan di Aceh sehingga lebih dari 1,7 juta masyarakat telah menikmati listrik kembali. Pasokan listrik pada 4 (empat) lokasi di Aceh yang sebelumnya gelap karena paling terdampak bencana pun telah kembali terang. Keempat kabupaten tersebut terdiri dari Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Tamiang, dan Gayo Lues.
     
    Dalam rapat terbatas yang digelar saat lawatannya ke Aceh pada Minggu (7/12), Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto memberikan apresiasi atas kerja keras dan kecepatan semua pihak, termasuk PLN dalam memulihkan kembali listrik sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas pascabencana yang menerpa.
     
    “Saya mengucapkan terima kasih atas kolaborasi semua lembaga, para gubernur, bupati yang hadir. Terutama, saya ingin menyampaikan penghargaan saya kepada semua pejabat, semua yang ada di lapangan, semua lembaga, TNI, Polri, BNPB, PLN, Kemensos, serta para dokter. Jadi, saya sampaikan terima kasih. Semuanya bekerja keras,” kata Presiden Prabowo.

    Pada kesempatan sama, Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa arahan Presiden sejak awal bencana untuk segera mempercepat pemulihan seluruh kelistrikan Aceh dengan berbagai upaya dan kerjasama lintas sektoral.
     
    Oleh karena itu, lanjut Bahlil, pihaknya bersama PLN terus berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah, TNI, POLRI, BNPB, Kementerian/Lembaga terkait dan semua stakeholders untuk mempercepat memulihkan pasokan listrik.
     
    “Alhamdulillah, pemulihan kelistrikan di empat kabupaten berjalan lancar. Ini bukan pekerjaan mudah, tetapi berkat kolaborasi kuat antara PLN, TNI, Polri, Pemerintah Daerah, serta dukungan masyarakat, hal ini bisa tercapai dengan segera. Kita tahu pemulihan listrik dan energi sangat krusial karena berpengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat apalagi di masa-masa sulit seperti saat ini,” ujar Menteri Bahlil.
     
    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa kehadiran Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang kembali turun langsung ke Aceh memberikan dorongan moril yang sangat besar bagi seluruh insan PLN di lapangan. Dukungan tersebut menjadi tambahan energi bagi para petugas untuk bekerja lebih cepat dan semangat di tengah kondisi yang penuh tantangan.
     
    “Dukungan dan kehadiran langsung dari Bapak Presiden menjadi penyemangat luar biasa bagi seluruh tim kami di lapangan. Setelah berhari-hari bekerja non-stop, para petugas tentu kelelahan menghadapi medan dan cuaca yang ekstrem.
     
    Namun, rasa lelah tersebut berubah menjadi semangat. Hal yang sebelumnya tak mungkin, menjadi sangat mungkin. Alhamdulillah, progres pemulihan kelistrikan Aceh hari ini berhasil meningkat signifikan dari sebelumnya 81 persen menjadi 93 persen,” ujar Darmawan.
     
    Darmawan juga menjabarkan, untuk membuat sistem kelistrikan Aceh andal seperti sedia kala, dibutuhkan waktu 24 jam ke depan untuk dilakukan proses sinkronisasi.
     
    “Saat ini, sistem kelistrikan Aceh membutuhkan waktu 24 jam dalam proses sinkronisasi agar pasokan listrik lebih stabil dan kokoh. Proses sinkronisasi dilakukan untuk mengeliminasi pemadaman bergilir sehingga sistem kelistrikan Aceh menjadi pulih seperti sedia kala,” jabar Darmawan.
     
    Darmawan menerangkan bahwa pemulihan sistem kelistrikan dilakukan dengan mengutamakan fasilitas-fasilitas layanan publik seperti rumah sakit, posko pengungsian, kantor pemerintahan, jaringan telekomunikasi dan fasilitas vital lainnya. Secara bertahap, pasokan listrik juga terus disalurkan ke rumah-rumah masyarakat. 
     
    “Jaringan telekomunikasi yang sebelumnya lumpuh, kini dapat beroperasi, sama seperti fasilitas-fasilitas publik vital lainnya. Kami juga tetap mengutamakan keselamatan warga dengan memastikan setiap lokasi telah aman dari genangan air sebelum kembali dialiri listrik. Tidak hanya itu, petugas PLN juga terus bersiaga di wilayah-wilayah yang terdampak untuk mengantisipasi setiap potensi gangguan kelistrikan susulan,” terang Darmawan
     
    Darmawan juga merinci bahwa proses pemulihan menjadi sangat menantang ketika banjir dan longsor susulan merobohkan beberapa tower transmisi tegangan tinggi di sejumlah titik baru yang sebelumnya tidak terdampak. Kondisi ini memaksa PLN melakukan identifikasi ulang jaringan, mengerahkan peralatan tambahan, serta meningkatkan jumlah personel untuk membangun tower darurat dalam waktu singkat.
     
    “Di tengah upaya penyambungan transmisi yang sudah kami identifikasi, cuaca kembali memburuk dan merobohkan tower di titik baru. Ini memerlukan peralatan baru dan tambahan tenaga di lapangan. Namun berkat kerja bersama TNI, Polri, Pemda, BNPB, BPBA, hingga masyarakat, semua kendala tersebut dapat kami atasi,” tutup Darmawan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (MMI)

  • RSUD Aceh Tamiang Sudah Bersih dan Siap Beroperasi Secara Bertahap Nasional 8 Desember 2025

    RSUD Aceh Tamiang Sudah Bersih dan Siap Beroperasi Secara Bertahap Nasional 8 Desember 2025

    RSUD Aceh Tamiang Sudah Bersih dan Siap Beroperasi Secara Bertahap
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – RSUD Aceh Tamiang kini sudah kembali bersih, rapi, dan siap beroperasi secara bertahap setelah lumpuh total akibat banjir bandang di sana.
    Pemulihan
    RSUD Aceh Tamiang
    berlangsung dengan cepat berkat pengerahan puluhan prajurit TNI dari Kodim 0117/Aceh Tamiang dan dukungan lintas instansi kesehatan.
    Sejak 4 Desember 2025, prajurit TNI telah dikerahkan untuk membuka akses rumah sakit yang terhalang puluhan kendaraan akibat terseret banjir.
    Setelah itu pada 5 Desember 2025, 80 prajurit TNI dan satu unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk membersihkan RSUD Aceh Tamiang.
    “Farmasi, IGD, dan koridor kembali rapi dan aman digunakan,” tulis Kementerian Kesehatan (Kemenkes) lewat siaran pers, Senin (8/12/2025).
    Saat ini, ruang utama telah disterilkan; lantai dan dinding dibersihkan; serta peralatan kesehatan diselamatkan.
    Mahasiswa dari Poltekkes Medan juga dikerahkan untuk melakukan pembersihan khusus pada ruang operasi RSUD Tamiang.
    Hal itu dilakukan untuk memastikan sterilitas ruangan kembali terjaga sebelum digunakan kembali untuk tindakan medis.
    Sementara itu, Tim Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan melakukan pengecekan alat kesehatan satu per satu di RSUD Aceh Tamiang.
    Tim tersebut akan memastikan semua peralatan yang terdampak banjir dapat difungsikan dengan aman atau diidentifikasi untuk perbaikan/penggantian.
    Adapun tim medis dan teknis dari RSUP H. Adam Malik Medan masih berada di RSUD Aceh Tamiang hingga hari ini. Mereka fokus pada persiapan pembukaan kembali IGD dalam waktu dekat.
    “Layanan IGD siap kembali berjalan. Sebagian pasien dialihkan sementara selama proses pemulihan,” kata Kemenkes.
    Tidak lupa, Kemenkes memberikan penghargaan kepada seluruh pihak yang bekerja tanpa henti dalam proses pembersihan RSUD Aceh Tamiang.
    “Terima kasih khususnya kepada TNI, tenaga kesehatan, dan seluruh pihak yang bergotong royong memulihkan layanan untuk warga Aceh Tamiang,” kata Kemenkes.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tim SAR Cari 2 Korban Hilang dalam Mobil Masuk Jurang di Jambi

    Tim SAR Cari 2 Korban Hilang dalam Mobil Masuk Jurang di Jambi

    Jambi, Beritasatu.com – Dua penumpang mobil Mazda yang jatuh ke jurang di perbatasan Merangin-Kerinci, Jambi masih dicari Tim SAR gabungan. Satu penumpang berhasil diselamatkan setelah insiden Minggu (7/12/2025).

    Humas Basarnas Jambi Luthfi membenarkan kejadian tersebut. Ia menjelaskan, dari tiga penumpang, hanya satu orang bernama Udin yang berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Dua korban lainnya hingga kini masih dinyatakan hilang.

    Tim Pos SAR Kerinci dan personel tambahan dari Kantor Basarnas Jambi yang terdiri dari 10 orang segera bergerak menuju lokasi pada Minggu (7/12/2025) pukul 16.16 WIB. Medan di lokasi pencarian, yang didominasi tebing curam, menjadi tantangan utama bagi tim.

    “Saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban hilang di dalam jurang,” kata Luthfi di Jambi, Senin (8/12/2025).

    Setibanya di lokasi, tim langsung memetakan area jatuhnya kendaraan dan melakukan penyisiran. Operasi pencarian ini melibatkan personel Pos SAR Kerinci, BPBD Kerinci, Babinsa TNI, dan masyarakat setempat. Identitas dua korban hilang masih dalam proses pendataan.

    Menurut Luthfi, seluruh unsur bekerja dengan mengutamakan ketelitian dan keselamatan. Tim menggunakan berbagai peralatan, termasuk drone thermal, perahu karet, dan perlengkapan navigasi untuk menyisir jurang tersebut. “Prioritas kami adalah menemukan dua korban hilang secepat mungkin,” tegasnya.

  • Prabowo Setuju Anggaran Perbaikan Rp 60 Juta Per Rumah Rusak Korban Banjir Sumatra

    Prabowo Setuju Anggaran Perbaikan Rp 60 Juta Per Rumah Rusak Korban Banjir Sumatra

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyetujui turunnya anggaran sebesar Rp 60 juta per rumah untuk membantu para korban terdampak mengganti atau memperbaiki hunian mereka yang rusak akibat bencana banjir dan longsor di Sumatra. Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Minggu, 7 Desember 2025 malam.

    Prabowo menerima langsung laporan mengenai pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) yang diperuntukkan kepada para pengungsi banjir bandang dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Per hari ini, Bapak Presiden, rumah masyarakat yang rusak itu sampai 37.546 rumah baik yang rusak berat — rusak berat ini termasuk yang hilang kena sapu banjir — kemudian rusak sedang, dan rusak ringan,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto kepada Presiden Prabowo saat rapat. 

    Suharyanto menyebut, data tersebut belum final lantaran pendataan masih terus dilakukan oleh BNPB bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Rencananya, huntara untuk para pengungsi akan dibangun oleh anggota TNI dan Polri yang tergabung dalam satuan tugas (satgas) penanggulangan bencana. 

    Sementara untuk pembangunan hunian tetap diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

    “Kemudian yang tidak pindah, karena mungkin banjirnya, dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tetapi rumahnya rusak, kami perbaiki oleh satgas BNPB,” kata Suharyanto saat memberikan laporan kepada Presiden dalam rapat yang sama, dilansir Antara.

     

    Presiden Prabowo Subianto memerintahkan mengirim empat pesawat menuju Aceh, Padang Sumatera Barat dan Tapanuli Tengah. Menko PMK Pratikno mengatakan, Presiden Prabowo telah memerintahkan mengirim bantuan ke titik bencana, sejak hari pertama bencana tersebut melanda. Seskab Teddy mengatakan, empat…

  • Konten Ferry Irwandi Dianggap Mempolitisasi Derita Korban Bencana

    Konten Ferry Irwandi Dianggap Mempolitisasi Derita Korban Bencana

    GELORA.CO -Ketua Pusat Studi Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Gender (Pusdeham Institut), Risnauli Siahaan, mengecam keras pernyataan Konten Kreator Ferry Irwandi dalam siaran konten YouTube-nya yang menyebut telah terjadi kasus pemerkosaan di lokasi bencana alam di Sumatera serta menyiratkan seolah negara tidak hadir dalam proses pemulihan.

    Risnauli menilai pernyataan tersebut tidak hanya berpotensi menyesatkan publik, tetapi juga melukai perasaan para korban bencana, khususnya perempuan yang saat ini sedang berada dalam kondisi trauma, kehilangan, dan ketidakpastian.

    “Kami sebagai kaum perempuan, terlebih sebagai perempuan Batak, sangat lirih dan terpukul mendengar ucapan tersebut. Di tengah situasi duka dan upaya pemulihan, justru dilempar narasi yang belum tentu benar, yang bisa menambah beban psikologis korban,” tegas Risnauli dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Minggu, 7 Desember 2025.

    Menurutnya, isu kekerasan seksual adalah persoalan serius yang tidak boleh dijadikan komoditas konten, apalagi digunakan untuk membangun opini seolah negara abai terhadap rakyatnya. 

    Jika memang terdapat dugaan tindak pidana, seharusnya ditempuh melalui mekanisme hukum dan pelaporan resmi, bukan diviralkan tanpa dasar yang jelas.

    “Jangan karena sudah membantu lalu merasa bebas bicara dan membuat konten seenaknya. Bantuan kemanusiaan tidak boleh dijadikan tiket untuk membangun narasi provokatif. Ini menyangkut martabat korban, nama daerah, serta kepercayaan publik terhadap institusi negara,” ujarnya.

    Risnauli juga menegaskan bahwa negara saat ini nyata hadir melalui berbagai unsur, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, relawan, hingga organisasi kemanusiaan yang terus bekerja dalam evakuasi, distribusi bantuan, layanan kesehatan, serta dukungan psikososial bagi korban bencana.

    “Menyebut negara tidak hadir adalah simplifikasi yang menyesatkan. Upaya pemulihan bencana adalah kerja besar dan kolektif. Ada proses yang berjenjang dan melibatkan banyak pihak. Mengerdilkan semua itu hanya demi framing konten adalah bentuk ketidakadilan informasi,” ungkapnya.

    Dari perspektif demokrasi dan HAM, Risnauli mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi bukan kebebasan tanpa batas. Setiap pernyataan di ruang publik harus mempertimbangkan akibat sosial, psikologis, dan hukum, terlebih dalam situasi darurat bencana.

    “Demokrasi bukan berarti bebas melukai. HAM bukan alat untuk menjustifikasi framing. Dan gender justice mengajarkan bahwa perempuan harus dilindungi dari narasi yang memperparah kerentanan,” tambahnya.

    Ia pun mengajak seluruh konten kreator, influencer, dan figur publik untuk lebih berempati, bertanggung jawab, dan mengedepankan verifikasi dalam menyampaikan informasi terkait bencana.

    “Korban bencana butuh empati, bukan sensasi. Mereka butuh penguatan, bukan ketakutan baru. Jangan jadikan penderitaan rakyat sebagai panggung personal,” tutup Risnauli. 

    Ferry Irwandi menyebut bahwa dirinya mendengar cerita-cerita horor di tengah bencana, salah satunya banyak perempuan yang mengalami pemerkosaan.

    “Ceritain aja lah, tadi aku dikasih voice note, dikasih cerita horor ada pemerkaosan ya. Manusia dalam kondisi yang social culture, situasi kelompok masyarakat yang udah separah itu ya dan dalam situasi seburuk itu,” ucap Ferry dikutip dalam akun Tiktok dimwise. 

  • Prabowo Setujui Anggaran Rp60 Juta per Rumah untuk Korban Bencana

    Prabowo Setujui Anggaran Rp60 Juta per Rumah untuk Korban Bencana

    GELORA.CO -Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran Rp60 juta per rumah untuk membantu warga korban banjir bandang dan longsor membangun kembali hunian mereka yang rusak maupun hancur di sejumlah daerah.

    Kebijakan tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Minggu malam, 7 Desember 2025.

    Prabowo menerima laporan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengenai kondisi ribuan rumah warga yang terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Dikatakan bahwa hingga kemarin, 37.546 rumah warga di lokasi bencana mengalami kerusakan berat termasuk yang hilang tersapu banjir, kemudian rusak sedang, dan rusak ringan. 

    Suharyanto mengusulkan agar pembangunan hunian sementara (huntara) dikerjakan oleh personel TNI dan Polri yang tergabung dalam satgas penanggulangan bencana, sementara pembangunan hunian tetap (huntap) menjadi tanggung jawab Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

    Untuk warga yang tidak perlu direlokasi tetapi rumahnya mengalami kerusakan, perbaikan akan ditangani langsung oleh satgas BNPB. 

    “Kemudian yang tidak pindah, karena mungkin banjirnya, dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tetapi rumahnya rusak, kami perbaiki oleh satgas BNPB,” kata Suharyanto.

    Mengenai besaran anggaran, BNPB mengajukan kebutuhan Rp60 juta untuk setiap unit hunian tetap. 

    Presiden menanyakan kecukupan nominal tersebut. Kemudian dijawab Suharyanto sudah memadai, tetapi peluang penambahan akan jauh lebih baik. 

    “Selama ini cukup, tetapi kalau memang Bapak Presiden ingin menambahkan kami lebih senang,” ujarnya.

    Kepala BNPB itu menambahkan bahwa bantuan tidak akan diberikan dalam bentuk uang tunai demi mencegah penyalahgunaan. 

    “Rp60 juta karena tidak relokasi, Bapak. Nanti penerima bisa nambah dengan uangnya sendiri. Mungkin punya keluarga di kampung, punya anak yang punya gaji mau nambah, bisa. Tetapi, (kami) tidak (memberikannya) dalam bentuk uang, karena khawatir kalau bentuk uang jadi yang lain,” jelasnya.

    Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo menginstruksikan agar perhitungan yang lebih komprehensif dilakukan. 

    “Oke, mungkin tentunya kita hitung kenaikan harga ya, inflasi, dan sebagainya,” tegasnya.

  • 2.155 Aparat Kawal Aksi Kepala Desa di Istana Negara

    2.155 Aparat Kawal Aksi Kepala Desa di Istana Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 2.155 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi Jakarta dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di kawasan Istana Negara, hari ini, Senin (8/12/2025). 

    Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap aturan baru Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai penyaluran dana desa.

    Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengonfirmasi, pengerahan ribuan personel tersebut. Seluruh aparat telah mengikuti apel pengamanan sejak Senin (8/12/2025) pagi, pukul 07.00 WIB.

    Susatyo menegaskan, pengamanan aksi unjuk rasa ini dilakukan secara humanis dan persuasif. Seluruh personel telah diinstruksikan untuk bekerja dengan profesional dan menjaga etika.

    “Dalam pengamanan kegiatan ini, kami mengedepankan pendekatan yang persuasif dan ramah. Semua personel sudah kami arahkan agar tidak membawa senjata api,” ujar Susatyo dalam keterangan resminya.

    Apdesi menggelar demonstrasi di depan Istana Negara menolak penandatanganan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Aturan ini dinilai oleh pemerintah desa telah menghentikan penyaluran Dana Desa Tahap II.

    Selain itu, PMK tersebut juga dianggap mengalihkan sebagian besar alokasi anggaran desa ke program-program yang bukan menjadi kewenangan mutlak pemerintah desa.

    Mengenai rekayasa lalu lintas, Susatyo menjelaskan kebijakan tersebut bersifat situasional dan akan menyesuaikan kondisi massa di lapangan. Masyarakat diimbau untuk menghindari ruas jalan di sekitar lokasi Istana Negara sebagai antisipasi terjadinya kepadatan lalu lintas.

  • BNPB: 37.546 Rumah di Aceh Rusak Akibat Banjir dan Longsor Nasional 8 Desember 2025

    BNPB: 37.546 Rumah di Aceh Rusak Akibat Banjir dan Longsor Nasional 8 Desember 2025

    BNPB: 37.546 Rumah di Aceh Rusak Akibat Banjir dan Longsor
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyampaikan, sebanyak 37.546 rumah warga mengalami kerusakan akibat banjir dan longsong di Aceh, per Minggu (7/12/2025) pukul 19.00 WIB.
    Kerusakan ini terbagi dalam beberapa kategori, mulai dari rusak ringan, rusak sedang, hingga rusak berat.
    Data tersebut disampaikan Suharyanto dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto dengan kementerian/lembaga di Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten
    Aceh
    Besar, Aceh, Minggu (7/12/2025) malam.
    “Per hari ini, Pak Presiden, rumah masyarakat yang rusak mencapai 37.546. Rusak berat termasuk yang hilang kena sapu banjir. Untuk rusak sedang dan ringan ada kriterianya,” ujar Suharyanto dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden.
    Kerusakan juga terjadi pada berbagai fasilitas publik, seperti jembatan, jalan, tempat ibadah, sekolah, pondok pesantren, rumah sakit, hingga puskesmas.
    Selain itu, sektor pertanian turut terdampak, meliputi lahan tanaman pangan, ternak, sawah, kebun, tambak, serta sejumlah kantor pemerintahan.
    Dari berbagai kerusakan tersebut,
    BNPB
    memperkirakan bahwa pemulihan di Aceh membutuhkan anggaran sebesar Rp 25.41 triliun.
    “Tadi dari Bapak Menteri PU (Pekerjaan Umum), khusus untuk Aceh saja, pemulihan sampai dengan saat ini kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp 25,41 triliun,” ungkap Suharyanto.
    Selain itu, Suharyanto juga menyampaikan, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah masih terisolasi akibat banjir bandang dan tanah longsor.
    “Kemudian kami laporkan per provinsi, Bapak Presiden. Yang pertama untuk Aceh, kami laporkan untuk yang terisolir, daerah yang masih cukup berat, ada dua kabupaten di Aceh ini, adalah Bener Meriah dan Aceh Tengah, Bapak Presiden,” kata Suharyanto.
    Selain itu, ada ratusan gampong atau kelurahan yang terdampak banjir dan longsor di dua kabupaten tersebut.
    “Untuk Bener Meriah 232 desa atau gampong, Aceh Tengah 295 desa di 14 kecamatan,” ujar Suharyanto.
    ERLANGGA BREGAS PRAKOSO Foto udara menampilkan tumpukan kayu-kayu memenuhi area Pondok Pesantren Darul Mukhlishin pascabanjir bandang di Desa Tanjung Karang, Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Jumat (5/12/2025). Usai sepekan setelah bencana banjir bandang, akses menuju Desa Tanjung Karang masih terhambat akibat banyaknya tumpukan pohon dan lumpur tebal dari Sungai Tamiang sehingga bantuan sulit masuk ke wilayah tersebut. ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso/app/foc.
    Meski begitu, Aceh Tamiang yang sebelumnya dilaporkan sangat terisolasi kini diklaim sudah dapat mendistribusikan bantuan melalui jalur darat.
    Sebagai informasi, per Minggu (7/12/2025), sebanyak 921 orang dilaporkan meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
    Di Sumatera Utara, korban meninggal sebanyak 329 orang dan hilang 82 orang. Kemudian di Sumatera Barat, yang meninggal dunia 226 orang dan yang hilang 213 orang. Terakhir untuk Aceh, itu 366 orang meninggal dunia, dan 97 orang masih dinyatakan hilang.
    (Reporter: Baharudin Al Farisi | Editor: Mohamad Bintang Pamungkas)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.