Kementrian Lembaga: TNI

  • Ketika Rakyat Sumbang Rp 10 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra Berujung Sindiran Anggota DPR

    Ketika Rakyat Sumbang Rp 10 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra Berujung Sindiran Anggota DPR

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) didesak untuk lebih proaktif dan masif dalam menyebarkan informasi mengenai kinerja pemerintah dalam penanganan bencana, khususnya banjir dan longsor di Sumatra. Desakan keras ini disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya, saat rapat kerja bersama Komdigi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Menurut Endipat, minimnya informasi yang tersebar membuat kerja keras pemerintah, termasuk bantuan triliunan rupiah, seolah-olah tenggelam oleh viralnya donasi yang digalang pihak lain. Kondisi ini bahkan cenderung memunculkan anggapan bahwa pemerintah tidak bergerak.

    Oleh karena itu, Endipat mendesak Komdigi untuk segera bertindak dan memastikan kerja keras pemerintah tidak tenggelam oleh narasi yang didominasi pihak lain.

    “Fokus nanti, ke depan Kementerian Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional dan membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi, sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini, paling-paling di Aceh, di Sumatra, dan lain-lain itu,” kata dia saat rapat bersama Komdigi, di ruang Komisi I DPR, Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Endipat juga menyinggung adanya pihak yang hanya datang sekali, tetapi terlihat seolah-olah paling aktif bekerja.

    “Ada orang yang cuma datang sekali, tapi seolah-olah paling bekerja di Aceh,” tambahnya.

    Dia menegaskan bahwa dalam penanganan bencana di Sumatra, pemerintah adalah pihak yang pertama kali hadir dan langsung bergerak untuk mengatasinya.

    “Padahal negara sudah hadir dari awal, ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana,” ungkap Endipat.

    “Yang sehingga publik tahu kinerja pemerintah itu sudah ada, dan memang sudah hebat,” lanjut dia.

    Bandingkan Bantuan Relawan dan Pemerintah

    Politikus Gerindra ini secara eksplisit menyinggung aksi relawan yang berhasil menggalang donasi hingga Rp 10 miliar dan menjadi viral. Padahal, menurutnya, bantuan yang sudah digelontorkan pemerintah jauh lebih besar, namun justru seperti tak terlihat.

    “Orang-orang cuma nyumbang Rp 10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu, bu. Jadi yang kayak gitu-gitu, mohon dijadikan perhatian, sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana,” tutur dia.

    Sebagai bukti, Endipat membeberkan saat pertama bencana Sumatra terjadi, TNI AU sudah hadir.

    “Angkatan Udara hari pertama langsung ada, 4-5 pesawat datang ke sana, tapi dibilang enggak pernah hadir. Mungkin itu karena kita kalah dalam menginformasikan,” kata dia.

  • Korban Meninggal Bertambah 23 Jadi 389 Orang

    Korban Meninggal Bertambah 23 Jadi 389 Orang

    Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyetujui turunnya anggaran sebesar Rp 60 juta per rumah untuk membantu para korban terdampak mengganti atau memperbaiki hunian mereka yang rusak akibat bencana banjir dan longsor di Sumatra. Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Minggu, 7 Desember 2025 malam.

    Prabowo menerima langsung laporan mengenai pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) yang diperuntukkan kepada para pengungsi banjir bandang dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Per hari ini, Bapak Presiden, rumah masyarakat yang rusak itu sampai 37.546 rumah baik yang rusak berat — rusak berat ini termasuk yang hilang kena sapu banjir — kemudian rusak sedang, dan rusak ringan,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto kepada Presiden Prabowo saat rapat. 

    Suharyanto menyebut, data tersebut belum final lantaran pendataan masih terus dilakukan oleh BNPB bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Rencananya, huntara untuk para pengungsi akan dibangun oleh anggota TNI dan Polri yang tergabung dalam satuan tugas (satgas) penanggulangan bencana. 

    Sementara untuk pembangunan hunian tetap diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

    “Kemudian yang tidak pindah, karena mungkin banjirnya, dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tetapi rumahnya rusak, kami perbaiki oleh satgas BNPB,” kata Suharyanto.

    Adapun terkait anggaran perbaikan sebesar Rp 60 juta per rumah merupakan angka yang diajukan langsung BNPB kepada Prabowo.

    “Ini hunian tetap anggaran Rp 60 juta cukup?,” tanya Prabowo ke Suharyanto. 

    “Selama ini cukup, tetapi kalau memang Bapak Presiden ingin menambahkan kami lebih senang,” jawab Suharyanto.

    “Rp 60 juta karena tidak relokasi, Bapak. Nanti penerima bisa nambah dengan uangnya sendiri. Mungkin punya keluarga di kampung, punya anak yang punya gaji mau nambah, bisa. Tetapi, (kami) tidak (memberikannya) dalam bentuk uang, karena khawatir kalau bentuk uang jadi yang lain,” sambungnya.

    “Oke, mungkin tentunya kita hitung kenaikan harga ya, inflasi, dan sebagainya,” sahut Prabowo.

    Kemudian, untuk huntara anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 30 juta per rumah. Hunian tersebut akan dibangun dengan ukuran 36 meter persegi, lengkap dengan fasilitas kamar, sarana MCK, dan ruangan lainnya.

  • Kondisi Lereng Gunung Slamet Jadi Sorotan, Ada Tambang hingga Proyek PLTP Gagal

    Kondisi Lereng Gunung Slamet Jadi Sorotan, Ada Tambang hingga Proyek PLTP Gagal

    Liputan6.com, Jakarta – Kondisi lereng di Gunung Slamet menjadi sorotan. Aktivitas tambang di sana dikhawatirkan dapat memicu bencana. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono melaporkan tiga lokasi tambang bermasalah kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, saat rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jateng sebagai langkah penertiban dan perlindungan lingkungan.

    Sadewo mengatakan permasalahan pertama berada di wilayah Kecamatan Cilongok yang berbatasan dengan Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Menurut dia, di lereng selatan Gunung Slamet itu terdapat proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi yang gagal dan tidak dilanjutkan oleh PT Sejahtera Alam Energi (PT SAE), sehingga perusahaan tersebut kini fokus melakukan reboisasi untuk memulihkan kawasan terdampak.

    “Kedua, berupa tambang batu di Desa Baseh, Kecamatan Kedungbanteng, yang menuai penolakan dari masyarakat,” kata Sadewo. Dikutip dari Antara, Selasa (9/12/2025).

    Menurut dia, aktivitas tambang itu telah ditutup sementara sambil menunggu penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.

    Ketiga, keberadaan tambang pasir dan tanah di Desa Gandatapa, Kecamatan Sumbang, juga memicu keluhan warga dan membutuhkan penanganan lanjutan.

    “Hari ini saya akan serahkan ke Gubernur terkait laporan penambangan di lokasi-lokasi itu. Cilongok sudah ditangani, Baseh dan Baturaden yang masih bermasalah,” beber Sadewo.

    Menanggapi laporan tersebut, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menginstruksikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pertambangan.

    Menurut dia, satgas tersebut akan beranggotakan unsur kepolisian, TNI dan Kejaksaan Tinggi sebagai upaya penanganan terpadu terhadap persoalan pertambangan di daerah.

    “Kita bentuk satgas penambangan yang isinya dinas kita, kepolisian, TNI, dan kejaksaan. Besok Dinas ESDM langsung buat surat ke Polda, Kodam, dan Kejaksaan untuk tindak lanjut agar tidak salah sasaran,” pungkasnya.

  • Viral Video Pria Berseragam Cegat Kapal Bantuan di Aceh, TNI: Itu Bukan GAM 
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 Desember 2025

    Viral Video Pria Berseragam Cegat Kapal Bantuan di Aceh, TNI: Itu Bukan GAM Nasional 8 Desember 2025

    Viral Video Pria Berseragam Cegat Kapal Bantuan di Aceh, TNI: Itu Bukan GAM
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Merespons viralnya video di media sosial bernarasi pencegatan kapal bantuan oleh anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM), TNI membenarkan peristiwa itu namun membantah pria di video adalah anggota GAM.
    “Berdasarkan informasi yang telah kami verifikasi, peristiwa dalam video tersebut benar terjadi, namun bukan dilakukan oleh kelompok bersenjata
    GAM
    , melainkan oleh dua orang anggota KPA Meja Ijo Idi Cut di
    Aceh
    Timur,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen)
    TNI
    , Mayjen TNI Freddy Ardianzah, saat dikonfirmasi wartawan, Senin (8/12/2025).
    Freddy menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada 4 Desember 2025, ketika ada dua orang mencegat Kapal Feri Express Bahari.
    “Ketika dua individu tersebut mencegat Kapal Feri Express Bahari yang membawa logistik bantuan banjir dari Ketua TP PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) Aceh untuk wilayah Aceh Tamiang, Langsa, dan Aceh Timur,” jelasnya.
    Freddy mengatakan, dua orang itu meminta agar sebagian bantuan diturunkan kepada mereka, tetapi mereka tidak dapat menunjukkan surat perintah atau keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
    “Petugas kapal menolak karena distribusi bantuan harus mengikuti prosedur resmi. Ketika aparat keamanan laut mendekat, kapal bantuan langsung melanjutkan perjalanan menuju Kuala Langsa,” jelasnya.
    Freddy menuturkan, pihaknya menilai tindakan itu sebagai tindakan personal yang arogan dan tidak dapat dibenarkan karena dapat menghambat distribusi bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana.
    “TNI bersama aparat keamanan setempat telah melakukan langkah-langkah untuk memastikan keamanan jalur distribusi bantuan, termasuk jalur laut, agar kejadian serupa tidak terulang dan para pemberi bantuan merasa aman,” ucapnya.
    Ia mengimbau seluruh pihak untuk tidak menghalangi distribusi bantuan dalam kondisi darurat kemanusiaan.
    “Fokus utama kita adalah mempercepat penanganan banjir dan menjamin bantuan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata dia.
    Adapun, viral video di media sosial memperlihatkan sekelompok orang yang mengaku bagian dari GAM dan mengeklaim sebagai staf Gubernur Aceh meminta jatah bantuan bagi korban banjir.
    Dalam rekaman tersebut terlihat terjadi perdebatan antara pihak tersebut dengan personel TNI yang sedang melakukan penyaluran bantuan.
    Dalam video berdurasi singkat itu, beberapa orang tampak meminta agar bantuan yang dibawa aparat dibagi terlebih dahulu kepada kelompok mereka, dengan alasan akan disalurkan kepada korban banjir.

    Salurkan bantuan Anda untuk korban banjir Sumatera lewat tautan kanal donasi di bawah ini:
    https://kmp.im/BencanaSumatera
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Satgas TNI AL kerahkan 85 prajurit dan dokter untuk beri layanan kesehatan di Aceh Utara

    Satgas TNI AL kerahkan 85 prajurit dan dokter untuk beri layanan kesehatan di Aceh Utara

    Senin, 8 Desember 2025 20:53 WIB

    Satgas Penanggulangan Bencana Alam TNI AL menyeberangi sungai dengan menggunakan rakit saat pelayanan kesehatan di Desa Kuala Cangkoy di Aceh Utara, Aceh, Senin (8/12/2025). Satgas TNI AL menurunkan 85 prajurit beserta dokter spesialis dan mendirikan rumah sakit lapangan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga terdampak bencana alam di wilayah Aceh Utara. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/YU

    Satgas Penanggulangan Bencana Alam TNI AL memeriksa kesehatan warga di Desa Kuala Cangkoy, Aceh Utara, Aceh, Senin (8/12/2025). Satgas TNI AL menurunkan 85 prajurit beserta dokter spesialis dan mendirikan rumah sakit lapangan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga terdampak bencana alam di wilayah Aceh Utara. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/YU

    Satgas Penanggulangan Bencana Alam TNI AL mendorong mobil ambulan yang terjebak jalan berlumpur saat menuju Desa Kuala Cangkoy di Aceh Utara, Aceh, Senin (8/12/2025). Satgas TNI AL menurunkan 85 prajurit beserta dokter spesialis dan mendirikan rumah sakit lapangan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga terdampak bencana alam di wilayah Aceh Utara. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/YU

    Sejumlah warga antre untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Desa Kuala Cangkoy, Aceh Utara, Aceh, Senin (8/12/2025). Satgas TNI AL menurunkan 85 prajurit beserta dokter spesialis dan mendirikan rumah sakit lapangan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga terdampak bencana alam di wilayah Aceh Utara. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/YU

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Solo Gelar CFN di Banyak Lokasi demi Pecah Keramaian Malam Tahun Baru 2026
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        8 Desember 2025

    Solo Gelar CFN di Banyak Lokasi demi Pecah Keramaian Malam Tahun Baru 2026 Regional 8 Desember 2025

    Solo Gelar CFN di Banyak Lokasi demi Pecah Keramaian Malam Tahun Baru 2026
    Tim Redaksi

    SOLO, KOMPAS.com
    – Pemkot Solo menyiapkan sejumlah titik hiburan untuk menyabut tahun baru 2026. 
    Car free night
    (
    CFN
    ) juga akan digelar di beberapa lokasi untuk memecah keramaian.
    Saat pergantian tahun nanti, Pemkot akan menutup sepanjang Jalan Slamet Riyadi dari Simpang 4 Gendengan hingga Kawasan Jalan Jenderal Sudirman pada 31 Desember 2025.
    Wali Kota
    Solo
    , Respati Ardi, mengatakan alasan membagi tempat CFN adalah untuk memberikan pilihan warga sekaligus keramaian tidak terpusat di satu lokasi.
    Adapun venue
    hiburan
    ini di antaranya disiapkan di Taman Balekambang, Balai Kota, depan RS Kasih Ibu, dan Kawasan Ngarsopuro.
    “Masyarakat diberikan pilihan banyak untuk acara CFN. Di Balekambang ada, di Balai Kota ada, di Ngarsopuro ada, di depan Kasih Ibu ada. Jadi intinya beranekaragam supaya tidak terpusat di salah satu titik keramaian,” kata Respati di Balai Kota Solo, Senin (8/12/2025).
    Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat saat Natal dan
    Tahun Baru
    , Respati mengatakan, petugas keamanan dari TNI/Polri, Dishub, dan Satpol PP akan diterjunkan ke lokasi destinasi wisata dan tempat ibadah.
    “Rakor tadi di provinsi TNI/Polri, kejaksaan, intelijen, dan penambahan dari Pemkot Dishub, Satpol PP hingga Linmas akan bertugas memastikan warganya beribadah dengan baik, dan wisatawan berwisata dengan aman,” ungkap Respati.
    Sebelumnya, Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Solo, Gembong Hadi Wibowo, mengatakan ada 10 titik hiburan disiapkan untuk memeriahkan malam pergantian tahun sepanjang Jalan Slamet Riyadi hingga Jenderal Sudirman.
    Kemudian satu titik hiburan disiapkan di Kawasan Taman Balekambang.
    “Di sepanjang Jalan Slamet Riyadi sampai Jenderal Sudirman itu nanti ada 10 titik (hiburan). Tambah satu lagi di Taman Balekambang,” kata Gembong dihubungi
    Kompas.com
    melalui telepon, Selasa (2/12/2025).
    Menurut dia, event rutin tahunan untuk memeriahkan malam pergantian tahun ini tidak ada perbedaan dengan gelaran tahun sebelumnya.
    Gembong mengatakan, setiap venue yang disiapkan di sepanjang Jalan Slamet Riyadi dan Jenderal Sudirman akan diisi hiburan dari masyarakat.
    “Di antaranya ada perkusi, keroncong, kesenian rakyat, dan musik,” ujar dia.
    Puncak malam pergantian tahun akan dimeriahkan dengan
    penyalaan kembang api
    di depan Pendapi Gede Balai Kota dan Taman Balekambang.
    “Kami merencanakan Pak Wali akan menyaksikan di Balai Kota. Ikut menyaksikan penyalaan kembang api,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Waspada, BMKG Ingatkan Prediksi Cuaca Ekstrem Landa Sumut 8-15 Desember
                
                    
                        
                            Medan
                        
                        8 Desember 2025

    Waspada, BMKG Ingatkan Prediksi Cuaca Ekstrem Landa Sumut 8-15 Desember Medan 8 Desember 2025

    Waspada, BMKG Ingatkan Prediksi Cuaca Ekstrem Landa Sumut 8-15 Desember
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah 1 memprediksi akan ada cuaca ekstrem, berupa intensitas hujan tinggi, yang melanda Sumatera Utara dari rentang 8-15 Desember 2025.
    Masyarakat diminta waspada untuk mengantisipasi dampak dari
    cuaca ekstrem
    tersebut.
    “Kami mengimbau masyarakat untuk lebih waspada karena dalam beberapa minggu ke depan wilayah di
    Sumatera Utara
    diperkirakan akan mengalami peningkatan intensitas hujan,” ujar Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah 1, Hendro Nugroho, dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/12/2025).
    Hendro juga mengharapkan masyarakat memiliki langkah mitigasi menyikapi
    prediksi cuaca
    ekstrem tersebut.
    “Masyarakat diharapkan dapat mengambil langkah antisipatif agar aktivitas harian tetap dapat berlangsung aman dan lancar,” katanya.
    Adapun wilayah yang berpotensi
    hujan lebat
    ialah Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Langkat, Deli Serdang, Karo, Simalungun, Samosir, Serdang Bedagai, dan Labuhanbatu Selatan.
    Selanjutnya, wilayah lainnya, Kota Gunungsitoli, Sibolga, Padang Sidempuan, Medan, Binjai, dan Pematang Siantar.
    Hendro mengatakan, prediksi cuaca ekstrem diketahui setelah dilakukan identifikasi adanya bibit siklon tropis 91S di Samudera Hindia Barat Daya Lampung, yang mengakibatkan adanya belokan angin dan konfluensi atau pertemuan massa udara di Sumatera Utara.
    Kehadiran bibit siklon tropis 91S juga didukung oleh aktifnya gelombang atmosfer dan MJO di sekitar pusat sirkulasinya.
    “Kondisi IOD negatif masih akan berlangsung hingga bulan Desember 2025. Selain itu, suhu muka laut terpantau hangat berkisar 29–30 derajat selsius dan kelembapan udara yang tinggi di semua lapisan atmosfer,” ujar Hendro.
    Hendro mengatakan, dengan adanya faktor tersebut, wilayah Sumatera Utara diprediksi akan menerima tambahan uap air sehingga terjadi peningkatan pembentukan awan-awan hujan, khususnya di wilayah pantai barat.
    Mengingat cuaca bersifat dinamis, masyarakat juga diharapkan untuk terus memantau informasi terkini dari BMKG.
    “(Begitu juga) Para Kepala Daerah juga diimbau untuk dapat berkoordinasi dengan BPBD, TNI, Polri setempat untuk terus mengikuti informasi yang disampaikan oleh Balai Besar MKG Wilayah I Medan,” tutup Hendro.
    Sebelumnya, peringatan serupa juga disampaikan Prakirawan BMKG Wilayah I Sumut, Endah Paramita.
    Dia mengatakan meski intensitas hujan di bulan Desember lebih rendah dari bulan November 2025, masyarakat tetap diminta waspada, terutama yang rumahnya di wilayah berbukit dan di sekitar aliran sungai.
    Terkhusus di wilayah Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Kota Medan.
    “BMKG juga mengingatkan masyarakat yang tinggal di wilayah berbukit dan di sekitar aliran sungai untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir dan tanah longsor,” kata Endah saat press conference di Pemprov Sumut, Kamis (4/12/2025).
    Sementara itu, sebelumnya banjir dan longsor menerjang 18 kabupaten/kota di Sumatera Utara sejak Senin (24/12/2025).
    Data terbaru BPBD Sumut, Senin (8/12/2025) pukul 08.00, jumlah korban meninggal akibat musibah itu berjumlah 338 jiwa, 138 hilang, terluka 650, dan 42.686 mengungsi.
    Lokasi terparah di Kabupaten Tapanuli Tengah.
    Korban meninggal tercatat 110 orang, hilang 94 orang, dan luka-luka 524 orang.
    Terparah kedua terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan.
    Korban meninggal 85 orang, 30 orang hilang, dan 69 orang luka-luka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pencarian 3 Korban Longsor Masih Terus Dilakukan Arjasari, Bandung Masih Nihil, BPBD: Medannya Sulit
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        8 Desember 2025

    Pencarian 3 Korban Longsor Masih Terus Dilakukan Arjasari, Bandung Masih Nihil, BPBD: Medannya Sulit Bandung 8 Desember 2025

    Pencarian 3 Korban Longsor Masih Terus Dilakukan Arjasari, Bandung Masih Nihil, BPBD: Medannya Sulit
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS. com
    — Upaya pencarian 3 korban bencana tanah longsor di Kampung Condong, Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, hingga kini masih belum membuahkan hasil.
    Proses evakuasi terkendala medan yang sulit dan kondisi tanah yang labil.
    Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bandung, Beni Sonjaya, mengatakan tim gabungan masih terus melakukan pencarian meski dihadapkan pada hambatan di lapangan. 
    Salah satunya, alat berat jenis ekskavator sempat ambles saat diterjunkan ke lokasi.
    “Belum ditemukan. Medannya sulit. Alat berat juga ambles, beko sempat marebes (terperosok). Sekarang sebagian tim fokus mencari korban, sebagian lagi mengangkat alat berat,” katanya dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (8/12/2025).
    Meski menghadapi kendala teknis, operasi pencarian tetap dilanjutkan dengan pembagian tugas di antara personel untuk mempercepat proses evakuasi sekaligus menormalkan akses alat berat.
    Terkait dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Beni memastikan bantuan sudah disalurkan ke Kabupaten Bandung.
    Bantuan tersebut meliputi kebutuhan logistik, sembako, pengiriman alat berat, hingga operasional dapur umum bagi warga terdampak.
    “Ada bantuan, sembako, logistik, alat berat, dan dapur umum dari provinsi sudah ada,” ujarnya.
    Beni menegaskan, penetapan status siaga bencana tidak semata bergantung pada keputusan pemerintah provinsi.
    Pemerintah daerah, kata dia, tetap memiliki kewenangan menetapkan status darurat jika kondisi di lapangan sudah mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.
    “Kalau kondisinya sudah genting ekonomi terganggu, ada pengungsian maka itu jadi dasar penetapan. Pemkab tetap menetapkan status jika kehidupan dan penghidupan warga sudah terganggu,” ucap Beni.
    Hingga kini, BPBD bersama TNI, Polri, relawan, dan masyarakat terus melanjutkan operasi pencarian sambil memantau potensi
    longsor
    susulan mengingat kondisi cuaca masih fluktuatif.
    Sementara, Pelaksana Tugas Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, mengingatkan tim gabungan pencarian dan pertolongan (SAR) agar mengutamakan keselamatan personel. 
    Petugas diminta menghentikan pencarian saat hujan deras maupun sesaat setelahnya karena lereng di sekitar lokasi masih berpotensi longsor.
    Untuk rumah-rumah warga yang rusak berat akibat tertimbun material longsor, Badan Geologi merekomendasikan relokasi permanen ke wilayah yang dinilai aman dari ancaman gerakan tanah.
    Selain itu, pemerintah daerah didorong memasang rambu-rambu peringatan rawan longsor dan menyiapkan jalur evakuasi di sekitar lokasi terdampak.
    “Patuhi seluruh arahan petugas dan lakukan pemantauan rutin agar potensi gerakan tanah dapat terdeteksi lebih dini,” kata Lana.
    Sebelumnya,
    bencana longsor
    terjadi di Kecamatan Arjasari, pada Jumat (5/12/2025) sore.
    Longsor itu mengakibatkan empat rumah rusak dan lima keluarga rusak berat, selain itu sekitar 100 rumah terancam.
    Tak hanya itu dalam insiden tersebut empat orang menjadi korban, satu korban atas nama Ramdan (15) berhasil selamat dan menderita luka dibagian kepala dan sudah mendapatkan perawatan medis dari Rumah Sakit Welas Asih.
    Sementara, tiga korban lainnya, Aisyah (70), Citra (19), dan Alfa (15) hingga masih dalam pencarian.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Link Resmi Unduh Surat Lamaran dan Pernyataan Daftar PPPK BGN 2025

    Link Resmi Unduh Surat Lamaran dan Pernyataan Daftar PPPK BGN 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Badan Gizi Nasional (BGN) 2025 kembali menjadi salah satu seleksi aparatur sipil negara (ASN) yang paling diminati, terutama oleh tenaga kesehatan dan lulusan gizi.

    Selain menawarkan peluang penempatan yang luas, formasi BGN juga menuntut kelengkapan administrasi yang rapi dan sesuai ketentuan. Salah satu persyaratan penting adalah penggunaan format resmi surat lamaran serta berbagai surat pernyataan yang wajib dilampirkan saat proses unggah berkas di portal SSCASN.

    Surat lamaran PPPK BGN 2025 berisi identitas lengkap pelamar dan pernyataan kesediaan mengikuti seluruh tahapan seleksi. Sementara itu, surat pernyataan mencakup komitmen pelamar mengenai keabsahan dokumen, kesediaan ditempatkan di wilayah mana pun, tidak sedang terikat pekerjaan, hingga pernyataan tidak pernah terlibat kasus hukum.

    Kedua dokumen ini menjadi bagian krusial dalam verifikasi administrasi sehingga harus mengikuti format standar yang sudah ditentukan panitia seleksi.

    Panitia secara konsisten mengimbau pelamar untuk menggunakan template resmi agar tidak terjadi kesalahan teknis, seperti perubahan struktur dokumen, penggunaan kalimat yang tidak sesuai, atau hilangnya poin penting.

    Pada seleksi sebelumnya, banyak pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat hanya karena kesalahan kecil saat mengisi surat pernyataan atau surat lamaran.

    Agar dokumen mudah diverifikasi, pelamar wajib mengisi seluruh bagian dengan rapi dan tidak meninggalkan kolom kosong kecuali dinyatakan opsional.

    Huruf kapital perlu digunakan pada bagian tertentu sesuai ketentuan format, dan tanda tangan harus dicocokkan dengan instruksi panitia, baik tanda tangan basah maupun tanda tangan digital yang sah.

    Kesalahan nama, nomor induk kependudukan (NIK), tanggal lahir, maupun nomor ijazah harus dihindari karena menjadi penyebab umum gugurnya berkas pada seleksi administrasi.

    Pelamar dianjurkan mengisi dokumen menggunakan komputer agar tampilan lebih rapi. Jika tanda tangan basah dibutuhkan, dokumen dapat dicetak, ditandatangani, kemudian dipindai kembali dalam bentuk PDF.

    Namun jika panitia memperbolehkan tanda tangan digital, pelamar dapat menggunakan aplikasi resmi yang terdaftar dalam sistem pemerintah. Pastikan ukuran file sesuai batas maksimal portal SSCASN agar tidak gagal unggah.

    Sebelum mengirim berkas, pelamar sebaiknya membaca ulang seluruh ketentuan administrasi. Pastikan format surat lamaran dan surat pernyataan benar-benar sesuai template asli, data diri sama dengan dokumen resmi seperti KTP dan ijazah, dan tidak ada kesalahan penulisan yang berpotensi menimbulkan kendala pada verifikasi.

    Menyiapkan dokumen jauh sebelum tenggat waktu juga membantu menghindari antrean unggah atau eror sistem pada hari terakhir.

    Link Download Format Surat PPPK BGN 2025

    Berikut ini tautan resmi untuk mengunduh format surat lamaran dan surat pernyataan PPPK BGN 2025:

    Cara Daftar PPPK BGN 2025

    Pendaftaran dilakukan secara online melalui situs https://sscasn.bkn.go.id/ dengan alur sebagai berikut ini:

    Kunjungi laman SSCASN dan masuk menggunakan akun yang sudah dibuat.Lengkapi data diri dan pastikan seluruh dokumen sesuai ketentuan resmi.Unggah dokumen hasil scan berwarna yang jelas dan mudah dibaca. Kesalahan unggah dapat menggagalkan seleksi administrasi.Isi seluruh biodata dengan cermat sesuai petunjuk.Pelamar hanya dapat memilih satu lokasi ujian untuk seleksi PPPK BGN 2025.Pastikan seluruh file terbaca dan menampilkan halaman lengkap.Setelah pendaftaran selesai, cetak kartu ujian melalui laman SSCASN.Dokumen Wajib Seleksi PPPK BGN 2025

    Pelamar harus menyiapkan sejumlah dokumen berikut ini:

    KTP elektronik atau surat keterangan pengganti KTP elektronik.Surat lamaran bermeterai Rp 10.000 sesuai format resmi.Surat pernyataan lima poin bermeterai Rp 10.000.Surat pernyataan mengikuti seleksi PPPK BGN bermeterai Rp 10.000.Surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) bermeterai Rp 10.000.Surat kesediaan penempatan bermeterai Rp 10.000.Pas foto 4×6 latar merah, kemeja putih, bukan swafoto, maksimal enam bulan terakhir.Ijazah asli dan transkrip nilai sesuai kualifikasi.Bukti akreditasi BAN-PT atau bukti kelulusan PDDIKTI.SKCK terbaru, berlaku enam bulan.Surat sehat jasmani dan rohani dari fasilitas kesehatan pemerintah.Surat bebas narkoba dari fasilitas kesehatan pemerintah.Sertifikat manajerial atau surat pengalaman kerja sesuai formasi (jika dipersyaratkan).
    Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK BGN 2025

    Formasi Khusus

    Pendaftaran dan seleksi administrasi: 5–10 Desember 2025.Pengumuman administrasi: 11 Desember 2025.Masa sanggah: 12–13 Desember 2025.Jawab sanggah: 12–13 Desember 2025.Pengumuman pascasanggah: 13 Desember 2025.Penjadwalan seleksi kompetensi: 12–13 Desember 2025.Pengumuman peserta/waktu/lokasi CAT: 14–15 Desember 2025.Pelaksanaan seleksi kompetensi: 16–29 Desember 2025.Pengolahan nilai: 30 Desember 2025–3 Januari 2026.Pengumuman kelulusan: 4–5 Januari 2026.Pengisian DRH NI PPPK: 6–15 Januari 2026.Usul penetapan NI PPPK: 16–25 Januari 2026

    Formasi Umum

    Pendaftaran dan seleksi administrasi: 5–10 Desember 2025.Pengumuman administrasi: 11 Desember 2025.Masa sanggah: 12–13 Desember 2025.Jawab sanggah: 12–13 Desember 2025.Pengumuman pascasanggah: 13 Desember 2025.Penjadwalan seleksi kompetensi (CAT BKN): 14–15 Desember 2025.Pengumuman jadwal seleksi kompetensi: 16–17 Desember 2025.Pelaksanaan seleksi kompetensi: 18–29 Desember 2025.Pengolahan nilai: 30 Desember 2025–3 Januari 2026.Pengumuman kelulusan: 4–5 Januari 2026.Pengisian DRH NI PPPK: 6–15 Januari 2026.Usul penetapan NI PPPK: 16–25 Januari 2026Kriteria Pelamar PPPK BGN 2025

    Kriteria dasar pelamar PPPK BGN 2025 mencakup:

    Warga negara Indonesia berusia 20–50 tahun.Tidak pernah dipidana dengan hukuman penjara dua tahun atau lebih.Tidak terlibat pelanggaran seleksi penerimaan BKN.Tidak pernah diberhentikan tidak hormat dari PNS/PPPK/TNI/Polri atau pegawai swasta.Tidak sedang menjadi CPNS/PNS/TNI/Polri/siswa sekolah kedinasan.Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik dan tidak terlibat politik praktis.Tidak terlibat organisasi terlarang.Sehat jasmani dan rohani.Memiliki ijazah sesuai kualifikasi formasi.Tidak terlibat kasus hukum dan tidak pernah mengunggah konten hoaks, radikalisme, atau muatan melanggar hukum.Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia tanpa mengajukan perpindahan selama masa perjanjian kerja.Pelamar hanya boleh mendaftar satu jenis jabatan dalam satu instansi pada satu periode seleksi.

    Dengan memahami seluruh persyaratan, dokumen wajib, hingga alur pendaftaran yang telah ditetapkan, pelamar PPPK BGN 2025 dapat mempersiapkan diri lebih matang sejak awal.

    Kelengkapan administrasi menjadi faktor penting dalam tahap seleksi PPPK BGN 2025 sehingga setiap detail perlu diperhatikan secara cermat agar tidak terjadi kesalahan yang berakibat pada ketidaklulusan administrasi.

  • Kapolres Aceh Tamiang Bantah Isu Mayat dalam Mobil

    Kapolres Aceh Tamiang Bantah Isu Mayat dalam Mobil

    Kualasimpang, Beritasatu.com – Kapolres Aceh Tamiang, AKBP Muliadi, bersama Dirbinmas Polda Aceh Kombes Donny Siswoyo turun langsung menyisir dan memeriksa sejumlah mobil yang terlantar akibat banjir di sepanjang jalur utama hingga SPBU Tanah Terban, Senin (8/12/2025). Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan situasi tetap aman sekaligus menindaklanjuti isu yang berkembang mengenai dugaan adanya mayat dalam kendaraan-kendaraan tersebut.

    Penyisiran dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan puluhan personel yang memeriksa setiap kendaraan yang ditinggalkan pemiliknya saat banjir besar melanda Aceh Tamiang. Upaya ini juga disaksikan langsung oleh awak media guna memastikan proses berjalan transparan.

    AKBP Muliadi menegaskan, kabar tersebut tidak benar. Hingga seluruh pemeriksaan selesai dilakukan, tidak ditemukan satu pun mayat di dalam mobil sebagaimana klaim yang beredar luas di media sosial.

    “Setelah kita sisir dan cek sepanjang jalan hingga SPBU Tanah Terban, yang juga diikuti langsung awak media, tidak ada mayat dalam mobil. Isu bau menyengat yang disebarkan juga tidak ada. Jadi, itu tidak benar. Yang ada bau lumpur banjir,” tegasnya.

    Ia menjelaskan, banjir beberapa hari terakhir memang membuat sebagian pemilik terpaksa meninggalkan kendaraannya. Namun, kondisi itu tidak sesuai dengan narasi menyesatkan yang memunculkan kekhawatiran publik.

    Menurut Muliadi, penyebaran informasi tanpa verifikasi dapat memicu kepanikan baru di tengah situasi bencana dan mengganggu upaya penanggulangan yang sedang dilakukan pemerintah daerah, TNI/Polri, dan relawan di lapangan.

    Ia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpancing oleh kabar yang belum terkonfirmasi.

    “Kami minta masyarakat bijak menyaring informasi. Setiap laporan dari warga akan langsung kami tindak lanjuti. Jangan sampai informasi hoaks memperkeruh keadaan ketika kita semua sedang fokus pada pemulihan,” ujarnya.

    Dengan langkah ini, Polres Aceh Tamiang berharap masyarakat dapat memperoleh informasi yang valid sekaligus menjaga kondusivitas selama proses pemulihan pascabencana masih berlangsung.