Kementrian Lembaga: TNI

Soal Bantuan Malaysia dan China, Menhan: Itu Personal ke Mualem

Makassar, Beritasatu.com – Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin mengklarifikasi soal adanya bantuan dari Malaysia dan China yang diterima Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem). Sjafrie menegaskan pemerintah Indonesia menolak asing menangani bencana banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Perihal tersebut disampaikannya seusai mengisi kuliah umum di Universitas Hasanuddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (9/12/2025).

Ia menegaskan bantuan dari Malaysia dan China kepada Aceh tersebut bukan bantuan asing melalui pemerintah pusat, melainkan hanyalah bantuan personal yang diberikan langsung kepada Mualem.

“Yang dari China itu bukan bantuan asing. Itu bantuan personal kepada Mualem untuk membantu pencarian jasad para korban,” ujarnya.

Ia menegaskan secara keseluruhan, pemerintah pusat tetap menangani penanggulangan bencana di Sumatera secara mandiri.

Menurutnya, dengan dukungan peralatan dari matra darat, laut, dan udara, serta logistik dan tenaga medis yang dianggap cukup, pemerintah yakin proses penanganan darurat dapat terus berlangsung secara efektif.

“Penanggulangan bencana di Sumatera Utara, Sumbar, dan Aceh ditanggulangi secara mandiri. Kita mampu melakukan ini dengan kemampuan yang ada,” tuturnya.

Sjafrie menjelaskan penanggulangan bencana di tiga provinsi tersebut berada langsung di bawah kendali Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan presiden, seluruh kebutuhan penanganan darurat dinilai masih dapat ditangani sendiri.

Ia menegaskan pemerintah memiliki kemampuan yang cukup untuk mendistribusikan bantuan, baik melalui jalur darat, laut maupun udara. Ketersediaan obat-obatan juga dipastikan aman untuk kebutuhan penanganan korban di lapangan.

“Bencana ini adalah bencana yang bisa kita atasi oleh bangsa sendiri. Kita mempunyai tenaga medis yang sangat memberi bantuan, termasuk dari Universitas Hasanuddin. Semua kita kolaborasikan menjadi satu sistem penanggulangan bencana,” sambungnya.

Ia lantas membandingkan kondisi banjir Sumatera saat ini dengan penanganan bencana besar tsunami 26 Desember 2004. Menurutnya, saat itu Indonesia terpaksa meminta bantuan internasional karena belum memiliki kesiapan memadai. Namun kini situasinya jauh berbeda.

“Dahulu kita mengalami kesulitan karena tidak punya kemandirian. Sekarang kita mandiri untuk mengatasi bencana di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat,” tandasnya.

09/12/2025 16:02
Kemenhub Prediksi 24 Desember 2025 Jadi Puncak Arus Mudik Nataru 2025/2026

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perhubungan memprediksi puncak arus mudik masa libur Nataru 2025/2026 akan terjadi pada Rabu, 24 Desember 2025 dengan jumlah perkiraan pergerakan sebanyak 17,18 juta orang. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi pada saat Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Nataru 2025/2026 di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

“Kami memprediksi puncak arus mudik masa libur Nataru 2025/2026 akan terjadi pada Rabu, 24 Desember 2025 dengan perkiraan pergerakan 17,18 juta orang, sementara puncak arus balik diprediksi terjadi Jumat, 2 Januari 2026 dengan perkiraan pergerakan sebanyak 20,81 juta orang,” ujar Dudy.

Untuk memantau pergerakan masyarakat selama libur Nataru 2025/2026, Kemenhub akan menyelenggarakan Posko Terpadu Angkutan Nataru 2025/2026 mulai 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026.

Dudy menambahkan, terdapat dua isu penting yang perlu diantisipasi pada masa Angkutan Nataru 2025/2026, yakni potensi lonjakan penumpang serta risiko cuaca ekstrem. Dalam hal ini, Kementerian Perhubungan terus berkoordinasi dengan BMKG dan stakeholder terkait melalui Posko Nataru, serta menambah personel di area-area siaga.

Mitigasi lain juga dilakukan pada semua sektor transportasi, baik darat, laut, udara, hingga kereta api. Di sektor darat, Kemenhub menyiapkan buffer zone, menerapkan delaying system, contraflow, hingga oneway secara situasional, termasuk pengaturan penyeberangan. Di sektor laut, Kemenhub menyiapkan kapal navigasi dan patroli, serta buffer zone di wilayah sekitar pelabuhan, termasuk menyiapkan pelabuhan alternatif.

Di sektor udara, Kemenhub melakukan ramp check, optimalisasi jam operasional bandara, dan penambahan kapasitas penerbangan. Di sektor kereta api, disiapkan Daerah Pemantauan Khusus (DAPSUS), Alat Material Untuk Siaga (AMUS) dan penyiagaan personel pada perlintasan sebidang.

Lebih lanjut, Dudy juga menyatakan bahwa Kementerian Perhubungan berkomitmen memprioritaskan keamanan dan keselamatan seluruh moda transportasi selama masa Nataru 2025/2026. Dalam konteks ini, Kementerian Perhubungan telah melakukan ramp check terhadap 40.683 kendaraan darat, 987 kapal laut, 191 kapal penyeberangan, 363 pesawat yang serviceable, dan 3.333 sarana kereta api.

Kementerian Perhubungan pada tahun ini juga menyelenggarakan Program Mudik Gratis di sejumlah moda transportasi. Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub menyelenggarakan mudik gratis dari Jakarta dengan 10 rute tujuan, yakni Solo, Yogyakarta, Surabaya, Wonosobo, Semarang, Wonogiri, Cilacap, Purwokerto, Malang, dan Madiun. Tersedia 70 unit bus untuk mengangkut 3.080 penumpang dan 2 unit truk untuk mengangkut 60 sepeda motor.

Ditjen Perkeretaapian Kemenhub menyelenggarakan program mudik gratis pada dua lintasan, yakni lintas utara (Jakarta Gudang-Semarang Tawang) dan lintas tengah (Jakarta Gudang – Purwosari). Selama 12 hari, kereta akan mengangkut 12.720 penumpang dan 5.568 sepeda motor. Sementara Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub akan menyelenggarakan mudik gratis bagi 12.311 penumpang dengan total 57 rute pelayaran.

Tak lupa, Menhub Dudy juga menekankan empat faktor penting dalam pelaksanaan Angkutan Nataru 2025/2026, yakni keamanan dan keselamatan adalah yang utama; sinergi dan kolaborasi yang solid antarpemangku kepentingan; menaruh perhatian khusus pada hal sekecil apapun, baik dalam perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan; serta tidak boleh lengah terhadap kejadian-kejadian luar biasa yang mungkin muncul.

“Jika empat faktor tersebut bisa kita pedomani dan laksanakan dengan baik, bukan tak mungkin Zero Accident dan Zero Fatality dapat terwujud,” ungkapnya.

Ke depan, Dudy mengimbau seluruh pihak untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas di tempat-tempat wisata, jalur arteri khususnya yang terdapat pasar tumpah, hingga perlintasan sebidang kereta api. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas Kementerian/Lembaga untuk menyukseskan Angkutan Nataru 2025/2026.

“Sinergi dan kolaborasi antarlembaga perlu dilakukan secara intensif untuk memastikan kebijakan yang diterapkan berjalan seragam. Selain itu, hal ini juga penting agar operasional di lapangan dapat berlangsung aman dan terkendali,” pungkas Dudy.

Turut hadir dalam rapat koordinasi ini sejumlah stakeholder, seperti pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, TNI, Kepolisian RI, Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenhub, BUMN dan BUJT, serta Asosiasi Transportasi.

09/12/2025 15:40
Di Tengah Jalan Berlumpur, TNI AL Perkuat Pelayanan Medis untuk Korban Bencana

Foto News

Rengga Sancaya – detikHealth

Selasa, 09 Des 2025 15:00 WIB

Aceh – Upaya memperkuat layanan kesehatan bagi warga terdampak bencana di Aceh Utara terus dilakukan di tengah tantangan medan yang sulit.

09/12/2025 15:00
Dihujat Netizen, Bupati Aceh Selatan Mirwan Akhirnya Minta Maaf

Bisnis.com, JAKARTA — Bupati Aceh Selatan Mirwan MS meminta maaf usai pergi umrah tanpa izin disaat wilayah yang dipimpinnya dilanda bencana alam banjir.

Permintaan maaf itu disampaikan Mirwan melalui Instagram pribadinya @h.mirwan_ms_official pada hari ini Selasa (9/12/2025).

Dalam video tersebut, Mirwan meminta maaf kepada sejumlah pihak mulai dari Presiden Prabowo Subianto; Mendagri Tito Karnavian; Gubernur Aceh Muzakir Manaf; hingga seluruh masyarakat Indonesia dan Aceh, lebih khusus terhadap warga Aceh Selatan.

“Saya Haji Mirwan MS, selaku Bupati Aceh Selatan, dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak,” ujar Mirwan,

Dia mengakui bahwa kepergiannya di tengah bencana banjir telah mengganggu stabilitas nasional. Oleh sebab itu, Mirwan menyatakan bakal terus bekeria keras memulihkan kondisi Aceh Selatan pasca bencana banjir.

“Kami berjanji akan terus bekerja, bertanggung jawab terhadap Kabupaten Aceh Selatan pasca banjir, tetap bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan publik dan yang paling penting, memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang,” pungkasnya.

Sebelumnya, Prabowo Subianto sempat meminta Mendagri Tito agar memberikan sanksi tegas berupa pencopotan jabatan kepada pejabat yang pergi tanpa izin saat bencana banjir di Aceh.

Prabowo menilai sikap yang dilakukan pejabat seperti Mirwan itu merupakan desersi jika di dalam militer. Desersi itu artinya perbuatan prajurit yang lari meninggalkan tugas.

“Kalau yang mau lari, lari aja, enggak apa-apa. Copot langsung. Mendagri bisa ya diproses ini? Bisa ya?,” ujar Prabowo di Posko Terpadu Penanganan Bencana di Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Minggu (7/12/2025) malam.

09/12/2025 11:25
Ferry Irwandi Tanggapi Anggota DPR Endipat Wijaya Soal Donasi Rp10 M, “Udah Santai Aja”

GELORA.CO – Konten kreator sekaligus pendiri Malaka Project Ferry Irwandi menanggapi santai soal penggalangan donasinya.

Ferry bersama Kitabisa.com, sebelumnya berhasil mengumpulkan donasi lebih dari Rp10 miliar dalam 24 jam.

Donasi yang terkumpul sudah disalurkan ke sejumlah titik terdampak banjir dan tanah longsor di tiga provinsi, Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

Namun aksi kemanusiaan Ferry kini kena sindir Anggota DPR Endipat Wijaya saat Komisi I menggelar rapat kerja dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada Senin (8/12/2025) kemarin.

Endipat awalnya memberikan masukan kepada Menkomdigi, Meutya Hafid agar lebih masif menyebarluaskan kinerja pemerintah dalam penanganan bencana di Pulau Sumatra.

“Kami mohon Ibu fokus nanti ke depan Kementerian Komdigi ini -informasi itu sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain,” katanya dikutip dari kanal YouTube Komisi I DPR RI Channel, Selasa (9/10/2025).

Meski tidak secara eksplisit menyebut nama Ferry, Endipat menyindir, ada pihak-pihak yang ingin disebut paling kerja di titik bencana.

Endipat juga tidak terima tudingan pemerintah tidak hadir ketika memberikan bantuan kepada korban.

“Ada namanya orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara sudah hadir dari awal ada orang baru datang baru bikin satu posko ngomong pemerintah gak ada.Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana.”

“Jadi yang kira-kira yang seperti-seperti itu Bu mohon jadi atensi dan dikembangkan sama Komdigiuntuk menjadi informasi publik yang sehingga publik itu tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat,” tegasnya.

“Orang perorang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu Bu. Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana,” imbuh Endipat.

Respon Ferry

Pada akhirnya, pernyataan Endipat viral dan menjadi sorotan warganet. Pihak Ferry juga sudah memberikan resposnya lewat akun Instagram pribadinya.

“Bang tolong datangi anggota DPR yang ngatain ada,” tulis seorang warganet.

“Gpp dia bener kok. udah santai saja,” jawab Ferry di kolom komentar.

Ferry di instastory juga mengakui donasi Rp10 miliar yang ia kumpulkan masih kurang.

Ia berharap bisa memberikan lebih kepada para korban.

“Gue malah ngerasa kurang euy (Rp10 miliar), beneran. I wish i can do more.”

“Maaf ya teman-teman, sekali lagi maaf,” tulis Ferry.

Mantan ASN Kementerian Keuangan itu turut menanggapi pernyataan Endipat soal pemerintah sudah menggelontorkan anggaran triliunan.

Hal tersebut bagus karena Aceh butuh segera dipulihkan.

“Syukurlah karena Aceh emang butuh percepatan,” ujar Ferry.

Akui Peran Pemerintah

Ferry sebelumnya mengakui ada peran pemerintah di balik keberhasilannya menyalurkan donasi Rp10 miliar ke para korban.

Pemerintah sudah menyediakan alat transportasi guna memudahkan pengiriman logistik.

“Semua hal baik yang kalian lihat, semua hal positif itu tidak lepas dari kolaborasi semua pihak.”

“Temen-temen kitabisa, para relawan, trus juga para NGO yang ada di lapangan. Dan juga pemerintah melalui TNI-Polri,” kata Ferry dalam videonya.

Ferry menegaskan TNI-Polri sangat membantu penyaluran donasi bahkan sampai daerah terpencil dan terisolir.

Para personil juga bekerja membuka jalur distribusi bantuan.

“Gua nggak berusaha menutup-nutupi (peran pemerintah), nggak gua lebihin, nggak gua kurangin.”

“Barang itu (donasi) yang 5 ton lebih, nggak akan bisa terdistribusi dengan cepat kalau kita nggak ada bantuan dari kepolisian saat kita kesulitan mencari pesawat.”

“Untuk TNI juga, kita nggak bisa mencapai Gayo, Takengon tanpa bantuan teman-teman TNI dengan helikopter dan pesawat hercules.”

“Mereka deserve untuk insentif lebih dan perlindungan sosial. Dan semoga main powernya ditambahkan. Dan lebih banyak lagi anggota maupun prajurit datang ke tiga provinsi ini,” tutup Ferry.

09/12/2025 10:38
2.828 Warga Agam Masih Terisolasi 11 Hari usai Bencana Banjir, Tersebar di 5 Kecamatan

GELORA.CO – Sebanyak 2.828 warga masih terisolasi di Kabupaten Agam, Sumatra Barat (Sumbar) 11 hari usai terjangan banjir bandang dan longsor hingga Senin (8/12/2025) malam. Pemerintah saat ini terus kebut pembukaan jalur dan distribusi bantuan logistik.

Berdasarkan data terbaru Pemerintah Kabupaten Agam per 8 Desember 2025 pukul 20.00 WIB, total jiwa terdampak mencapai 18.297 orang. Fokus utama penanganan saat ini diarahkan pada pembukaan akses dan percepatan distribusi logistik ke kantong-kantong warga yang masih terputus dari dunia luar.

Kondisi warga terisolasi di Agam tersebar di lima kecamatan, yakni Palupuh, Malalak, Matur, Palembayan dan Tanjung Raya. Di Kecamatan Palupuh, khususnya Nagari Pagadih pada Jorong Pagadih Hilia dan Tigo Kampung, situasi dilaporkan masih sangat kritis. Alat berat terus dikerahkan untuk membersihkan material longsor yang memutus total jalur transportasi.

Wilayah Kecamatan Matur, seperti Nagari Lawang dan Sipinang, juga menghadapi tantangan berat pemulihan akses. Seluruh jorong di Nagari Sipinang dan Jorong Pabatungan di Nagari Lawang dilaporkan sepenuhnya terisolasi. Di Nagari IV Koto Palembayan, hampir semua jorong, kecuali Jorong Lambeh, masih sulit dijangkau.

Meski demikian, laporan terkini juga mencatat perkembangan positif seiring intensifnya pemulihan infrastruktur jalan. Sejumlah nagari dan jorong mulai kembali memiliki akses, meskipun masih terbatas. Perkembangan ini menjadi kunci untuk mengurangi jumlah warga terisolasi di Agam secara bertahap.

Di Kecamatan Malalak, yang sebelumnya menjadi salah satu titik paling terdampak, jalur menuju Campago, Sigiran, Koto Andaleh, dan Limo Badak di Nagari Malalak Utara dilaporkan sudah bisa diakses menggunakan kendaraan roda dua. Akses terbatas ini dimanfaatkan tim gabungan untuk mengalirkan bantuan ke masyarakat.

Lompatan pemulihan signifikan terlihat di Kecamatan Palembayan. Jorong Silungkang dan Tantamn di Nagari IV Koto Palembayan, serta sejumlah jorong di Nagari Sungai Puar dan Baringin, kini telah bisa dilalui kendaraan roda dua dan roda empat. Hal ini memungkinkan distribusi bantuan logistik dan medis menjangkau lebih banyak korban terdampak, termasuk di Jorong Data Baringin dan Data Munti.

Di Kecamatan Tanjung Raya, masyarakat di Nagari Paninjauan, khususnya Jorong Simpang Dingin, dan Nagari Maninjau masih menghadapi kendala berat terkait akses. Ratusan jiwa di kawasan ini dilaporkan masih terisolasi, sehingga menjadi salah satu fokus lanjutan tim di lapangan.

“Prioritas kami saat ini adalah memangkas angka 2.828 jiwa yang masih terisolasi ini,” ujar Bupati Agam H Benni Warlis dikutip dari iNews Padang, Selasa (9/12/2025).

Proses pembukaan akses di Palembayan dan Matur harus dipercepat demi kelancaran distribusi logistik dan evakuasi mandiri.

“Kami mengerahkan alat berat secara masif di Jorong Pagadih Hilia dan Tigo Kampung di Palupuh, serta memastikan jalur di Malalak yang kini sudah bisa dilalui roda dua dan empat dapat dipertahankan,”katanya.

Pemulihan infrastruktur jalan yang terputus akibat ambles dan tertimbun longsor terus dikebut tim gabungan yang terdiri atas TNI, Polri, Basarnas dan relawan setempat. Tahapan normalisasi jalur ini menjadi penentu keberhasilan penyaluran bantuan dan upaya evakuasi mandiri bagi warga.

Pemda mengimbau warga di lokasi yang sudah kembali terjangkau untuk tetap waspada dan mengikuti arahan petugas di lapangan, hal ini mengingat Kabupaten Agam masih berstatus tanggap darurat bencana. Dengan percepatan pembukaan akses dan dukungan seluruh pihak, pemerintah menargetkan jumlah warga terisolasi di Agam dapat segera ditekan hingga seluruh korban terdampak memperoleh bantuan yang layak

09/12/2025 09:24
Viral Video Anggota GAM Dinarasikan Cegat Kapal Bantuan Minta Jatah, Begini Faktanya

Liputan6.com, Jakarta – Sebuah video perdebatan antara anggota TNI dan sekelompok orang yang disebut-sebut sebagai bagian dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) viral di media sosial.

Dalam rekaman, memperlihatkan upaya sekelompok pria meminta jatah bantuan banjir sambil mencatut nama staf khusus gubernur, namun tak mampu menunjukkan bukti apa pun saat diminta verifikasi.

Belakangan, TNI memastikan narasi yang beredar tidak akurat. Hasil penelusuran menyebut peristiwa itu memang benar terjadi, namun para pelaku bukan kelompok bersenjata GAM. Mereka adalah dua anggota KPA Meja Ijo Idi Cut di Aceh Timur.

“Berdasarkan informasi yang telah kami verifikasi, peristiwa dalam video tersebut benar terjadi, namun bukan dilakukan oleh kelompok bersenjata GAM, melainkan oleh dua orang anggota KPA Meja Ijo Idi Cut di Aceh Timur,” kata Kapuspen TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah dalam keterangannya, Selasa (9/12/2025).

Peristiwa itu terjadi pada 4 Desember 2025, ketika kapal Feri Express Bahari yang membawa logistik bantuan banjir dari Ketua TP PKK Aceh menuju wilayah Aceh Tamiang, Langsa, dan Aceh Timur dihentikan dua orang tersebut.

“Kedua orang itu meminta agar sebagian bantuan diturunkan kepada mereka, namun tidak dapat menunjukkan surat perintah atau keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Petugas kapal menolak karena distribusi bantuan harus mengikuti prosedur resmi,” ujar dia.

Saat aparat keamanan laut mendekat, kapal langsung kembali melanjutkan perjalanan menuju Kuala Langsa demi menghindari keributan lebih besar.

Freddy menilai tindakan itu sebagai ulah personal yang arogan dan berpotensi menghambat bantuan bagi warga terdampak banjir.

“TNI menilai tindakan itu sebagai tindakan personal yang arogan dan tidak dapat dibenarkan, karena dapat menghambat distribusi bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana,” ycal dia.

Terkait hal ini, TNI bersama aparat keamanan setempat telah melakukan langkah-langkah untuk memastikan keamanan jalur distribusi bantuan, termasuk jalur laut, agar kejadian serupa tidak terulang dan para pemberi bantuan merasa aman.

TNI juga mengingatkan semua pihak agar tidak menghalangi upaya kemanusiaan di tengah situasi darurat. Prioritas utama tetap memastikan bantuan tiba pada warga yang membutuhkan tanpa hambatan.

“Kami mengimbau seluruh pihak untuk tidak menghalangi distribusi bantuan dalam kondisi darurat kemanusiaan. Fokus utama kita adalah mempercepat penanganan banjir dan menjamin bantuan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” tandas dia.

09/12/2025 08:54
Antisipasi Wabah Penyakit Pascabanjir Sumatera, Menhan Sjafrie Siapkan Helikopter Khusus untuk Tim Kesehatan

Ia turut berharap dukungan dari Kementerian Kesehatan, terutama dalam penyediaan tenaga dokter.

“Kami siapkan sarana dan awaknya. Karena itu kami berharap Menteri Kesehatan dapat menugaskan dokter. Kehadiran mereka akan sangat membantu agar pemeriksaan dan pengobatan bisa langsung dilakukan di pusat-pusat pengungsian,” ungkapnya.

Dengan pengoperasian tiga helikopter kesehatan ini, pemerintah menargetkan pelayanan medis dapat diberikan secara lebih cepat, terarah, dan menjangkau seluruh wilayah terdampak.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar operasi terpadu TNI, Polri, Basarnas, BNPB, serta pemerintah daerah terus diperkuat, khususnya dalam mempercepat distribusi bantuan, memastikan keamanan wilayah, dan memulihkan konektivitas antardaerah yang terputus akibat bencana.

Prabowo mengakui bahwa sejumlah tantangan masih ditemui di beberapa lokasi, terutama karena kondisi alam yang perlu tetap diwaspadai, namun pemerintah akan terus memastikan penanganan dilakukan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan demi mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.

Terkait penyaluran bantuan, Presiden Prabowo mendorong agar manajemen penyaluran bantuan diperhatikan secara lebih teliti.

Presiden menegaskan bahwa obat-obatan termasuk dalam kebutuhan prioritas yang harus segera dipenuhi dan dipastikan tiba tepat waktu kepada masyarakat yang membutuhkan.

Presiden juga menyoroti pemenuhan kebutuhan pakaian bagi warga terdampak. Tidak hanya melalui program khusus penyediaan pakaian untuk wilayah bencana, Presiden turut mendorong partisipasi publik melalui donasi pakaian layak pakai. (Pram/Fajar)

09/12/2025 08:19
Ketika Rakyat Sumbang Rp 10 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra Berujung Sindiran Anggota DPR

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) didesak untuk lebih proaktif dan masif dalam menyebarkan informasi mengenai kinerja pemerintah dalam penanganan bencana, khususnya banjir dan longsor di Sumatra. Desakan keras ini disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya, saat rapat kerja bersama Komdigi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Menurut Endipat, minimnya informasi yang tersebar membuat kerja keras pemerintah, termasuk bantuan triliunan rupiah, seolah-olah tenggelam oleh viralnya donasi yang digalang pihak lain. Kondisi ini bahkan cenderung memunculkan anggapan bahwa pemerintah tidak bergerak.

Oleh karena itu, Endipat mendesak Komdigi untuk segera bertindak dan memastikan kerja keras pemerintah tidak tenggelam oleh narasi yang didominasi pihak lain.

“Fokus nanti, ke depan Kementerian Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional dan membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi, sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini, paling-paling di Aceh, di Sumatra, dan lain-lain itu,” kata dia saat rapat bersama Komdigi, di ruang Komisi I DPR, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Endipat juga menyinggung adanya pihak yang hanya datang sekali, tetapi terlihat seolah-olah paling aktif bekerja.

“Ada orang yang cuma datang sekali, tapi seolah-olah paling bekerja di Aceh,” tambahnya.

Dia menegaskan bahwa dalam penanganan bencana di Sumatra, pemerintah adalah pihak yang pertama kali hadir dan langsung bergerak untuk mengatasinya.

“Padahal negara sudah hadir dari awal, ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana,” ungkap Endipat.

“Yang sehingga publik tahu kinerja pemerintah itu sudah ada, dan memang sudah hebat,” lanjut dia.

Bandingkan Bantuan Relawan dan Pemerintah

Politikus Gerindra ini secara eksplisit menyinggung aksi relawan yang berhasil menggalang donasi hingga Rp 10 miliar dan menjadi viral. Padahal, menurutnya, bantuan yang sudah digelontorkan pemerintah jauh lebih besar, namun justru seperti tak terlihat.

“Orang-orang cuma nyumbang Rp 10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu, bu. Jadi yang kayak gitu-gitu, mohon dijadikan perhatian, sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana,” tutur dia.

Sebagai bukti, Endipat membeberkan saat pertama bencana Sumatra terjadi, TNI AU sudah hadir.

“Angkatan Udara hari pertama langsung ada, 4-5 pesawat datang ke sana, tapi dibilang enggak pernah hadir. Mungkin itu karena kita kalah dalam menginformasikan,” kata dia.

09/12/2025 06:00
Korban Meninggal Bertambah 23 Jadi 389 Orang

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyetujui turunnya anggaran sebesar Rp 60 juta per rumah untuk membantu para korban terdampak mengganti atau memperbaiki hunian mereka yang rusak akibat bencana banjir dan longsor di Sumatra. Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Minggu, 7 Desember 2025 malam.

Prabowo menerima langsung laporan mengenai pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) yang diperuntukkan kepada para pengungsi banjir bandang dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Per hari ini, Bapak Presiden, rumah masyarakat yang rusak itu sampai 37.546 rumah baik yang rusak berat — rusak berat ini termasuk yang hilang kena sapu banjir — kemudian rusak sedang, dan rusak ringan,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto kepada Presiden Prabowo saat rapat.

Suharyanto menyebut, data tersebut belum final lantaran pendataan masih terus dilakukan oleh BNPB bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Rencananya, huntara untuk para pengungsi akan dibangun oleh anggota TNI dan Polri yang tergabung dalam satuan tugas (satgas) penanggulangan bencana.

Sementara untuk pembangunan hunian tetap diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Kemudian yang tidak pindah, karena mungkin banjirnya, dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tetapi rumahnya rusak, kami perbaiki oleh satgas BNPB,” kata Suharyanto.

Adapun terkait anggaran perbaikan sebesar Rp 60 juta per rumah merupakan angka yang diajukan langsung BNPB kepada Prabowo.

“Ini hunian tetap anggaran Rp 60 juta cukup?,” tanya Prabowo ke Suharyanto.

“Selama ini cukup, tetapi kalau memang Bapak Presiden ingin menambahkan kami lebih senang,” jawab Suharyanto.

“Rp 60 juta karena tidak relokasi, Bapak. Nanti penerima bisa nambah dengan uangnya sendiri. Mungkin punya keluarga di kampung, punya anak yang punya gaji mau nambah, bisa. Tetapi, (kami) tidak (memberikannya) dalam bentuk uang, karena khawatir kalau bentuk uang jadi yang lain,” sambungnya.

“Oke, mungkin tentunya kita hitung kenaikan harga ya, inflasi, dan sebagainya,” sahut Prabowo.

Kemudian, untuk huntara anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 30 juta per rumah. Hunian tersebut akan dibangun dengan ukuran 36 meter persegi, lengkap dengan fasilitas kamar, sarana MCK, dan ruangan lainnya.

09/12/2025 05:27