Xcloud.id

Kementrian Lembaga: TNI

  • Prabowo lawan penyimpangan sistemik untuk selamatkan triliunan rupiah

    Prabowo lawan penyimpangan sistemik untuk selamatkan triliunan rupiah

    Ini yang akan saya lawan dan saya berharap saudara sekalian dan semua partai politik termasuk PKS bersama saya mari kita lawan ini

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto, di Musyawarah Nasional (Munas) Ke-6 PKS di Jakarta, Senin, menyatakan komitmennya untuk menutup kebocoran penerimaan negara dan melawan penyimpangan sistemik yang selama ini menggerogoti kekayaan nasional.

    Menurut Kepala Negara, kekayaan nasional yang bocor akibat kelengahan kaum elit di Indonesia diperkirakan menyentuh hingga triliunan rupiah per tahun.

    “Ini yang akan saya lawan dan saya berharap saudara sekalian dan semua partai politik termasuk PKS bersama saya mari kita lawan ini,” ujarnya.

    Ia menyebut praktik pertambangan ilegal di tanah air sebagai bentuk “perampokan sistemik” yang telah berlangsung lama akibat kelengahan para elite.

    Ia mencontohkan kondisi di Bangka Belitung yang selama ini menjadi pusat tambang timah dunia, di mana ditemukan sekitar 1.000 tambang ilegal yang menyebabkan kekayaan alam Indonesia terus terkeruk.

    Presiden Prabowo mengungkapkan, sejak 1 September dirinya telah memerintahkan TNI, Polri, dan Bea Cukai untuk menutup seluruh jalur penyelundupan timah di Bangka Belitung, termasuk melalui kapal dan feri.

    Langkah ini diperkirakan mampu menyelamatkan penerimaan negara hingga Rp22 triliun pada akhir 2025, dan Rp45 triliun pada tahun berikutnya.

    Ia juga menyoroti nilai tinggi limbah pertambangan yang ternyata mengandung mineral tanah jarang (rare earth), sehingga meminta Bea Cukai merekrut ahli kimia untuk memastikan pengawasan lebih ketat.

    Presiden menegaskan, praktik serupa juga terjadi di sektor nikel, batu bara, dan bauksit yang dipenuhi aktivitas tambang ilegal.

    Ia menyatakan, perlawanan ini merupakan perintah konstitusi agar seluruh kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

    Presiden Prabowo mengungkapkan adanya indikasi keterlibatan kekuatan besar yang berupaya menggagalkan agenda pembangunan dan kebangkitan ekonomi Indonesia.

    Kelompok tersebut, menurutnya, selama ini menikmati keuntungan dari sistem yang timpang dan tak menghendaki Indonesia menjadi negara makmur.

    “Mereka ingin kekayaan besar hanya dinikmati segelintir orang,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPBD Kerahkan Ekskavator Bantu Evakuasi Santri Korban Ponpes Al-Khoziny di Sidoarjo Ambruk

    BPBD Kerahkan Ekskavator Bantu Evakuasi Santri Korban Ponpes Al-Khoziny di Sidoarjo Ambruk

    Liputan6.com, Sidoarjo – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur (BPBD Jatim) mengerahkan ekskavator untuk membantu proses evakuasi santri yang terjebak dalam bangunan musala ambruk di Pondok Pesantren atau Ponpes Al-Khoziny Sidoarjo.

    Dari pantauan Antara hingga pukul 17.55 WIB, para petugas dari BPBD, Badan SAR Nasional (Basarnas), kepolisian, hingga TNI beserta warga masih berusaha melakukan evakuasi.

    Bangunan musala di Ponpes Al-Khoziny di Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk dan menimpa para santri yang sedang salat Ashar berjamaah atau sekitar pukul 14.40 WIB.

    Menurut pengakuan salah seorang santri kelas tujuh Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al Khoziny bernama Wahid, bangunan musala tersebut sempat bergoyang sebelum ambruk.

    “Ketika masuk rakaat kedua bagian ujung musala ambruk, lalu merembet ke bagian lain gedung,” kata Wahid di Sidoarjo, melansir Antara, Senin (29/9/2025).

    Ia mengaku berhasil menyelamatkan diri dan mengajak santri lain untuk segera mengevakuasi diri. Dari pengakuannya, para santri yang sedang melaksanakan salat berjemaah tersebut berjumlah lebih dari 100 santri.

    “Bangunan musala tersebut mengalami renovasi untuk membangun ruang di lantai empat dari lima lantai yang direncanakan,” ucap Wahid.

    Menurut data yang dikonfirmasi dari Media Center Kantor Basarnas Surabaya, bangunan tersebut menjalani proses pengecoran lantai atas musala Ponpes sejak Senin pagi.

    Dari keterangan tersebut dinyatakan bahwa dugaan awal pondasi bangunan tidak kuat menahan beban, sehingga seluruh bangunan dari lantai empat hingga dasar ambruk.

     

    Fokus edisi (22/9) dengan pilihan topik-topik sebagai berikut, Teras Kantor Pemkab Brebes Ambruk, Pilu, Tuna Wisma Sulit Makamkan Jenazah Anak, Kemeriahan Lomba Karapan Sapi.

  • Imbas hujan, sejumlah ruas jalan di Jakarta alami kemacetan

    Imbas hujan, sejumlah ruas jalan di Jakarta alami kemacetan

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah ruas jalan di wilayah Jakarta mengalami kemacetan akibat hujan deras yang melanda Jakarta pada Senin sore.

    Berdasarkan pemantauan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya, kemacetan terjadi mulai Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Bahkan, kemacetan terjadi hingga Bundaran Senayan dan simpang Semanggi.

    “Saat ini memang lagi bertepatan dengan jam pulang kantor masyarakat. Terus juga ada beberapa kegiatan yang masih berlangsung di Monas gladi HUT TNI. Terus untuk situasi arus lalu lintas dari Sudirman-Thamrin memang mengalami kepadatan karena dampak dari hujan dari sore,” kata Kepala Bagian Operasi (Kabagops) Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Robby Hefadus di Jakarta, Senin.

    Robby mengatakan, para pekerja yang mulai perjalanan pulang setelah hujan reda, membuat antrean kendaraan mengular di jalanan Jakarta.

    “Masyarakat mungkin baru bisa memulai perjalanan pulang kantor di sore hingga malam ini. Sehingga, kepadatan cukup tinggi terjadi dari Jalan Sudirman-Thamrin sampai Bundaran Senayan, termasuk Semanggi. Jadi memang volume kendaraan yang cukup tinggi,” katanya.

    Kendati demikian, Robby menegaskan tidak ada penutupan pintu tol yang dapat memperparah kemacetan.

    “Secara keseluruhan untuk penutupan gerbang tol juga sampai saat ini Gerbang Tol Semanggi 1 dan 2 masih terbuka, masih bisa diakses, jadi tidak ada penutupan yang menyebabkan kepadatan,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR dukung upaya Prabowo tutup tambang ilegal rugikan negara

    Anggota DPR dukung upaya Prabowo tutup tambang ilegal rugikan negara

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Jamaludin Malik mendukung upaya tegas Presiden Prabowo Subianto untuk menutup tambang ilegal di berbagai daerah yang merugikan penerimaan negara dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

    “Langkah Presiden Prabowo untuk memperingatkan dan menertibkan pertambangan ilegal sangat tepat. DPR akan berdiri di belakang pemerintah untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, agar sumber daya alam benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara,” kata Jamaludin di Jakarta, Senin.

    Dia menjelaskan, data menunjukkan bahwa kerugian negara akibat pertambangan ilegal sudah mencapai skala luar biasa. Di sektor timah, misalnya, kerugian negara ditaksir hingga Rp300 triliun sepanjang 2015–2022, di mana sekitar Rp271 triliun merupakan kerugian lingkungan akibat kerusakan kawasan hutan dan non-kawasan.

    Di sektor lain seperti pertambangan emas ilegal di Kalimantan Barat, menurut dia, kerugian negara mencapai Rp1,02 triliun hanya dari satu wilayah saja. Menurut dia, pemerintah memperkirakan kerugian akibat praktik pertambangan ilegal bisa mencapai Rp300 triliun per tahun dari potensi pajak, royalti, dan kewajiban negara yang tidak disetorkan.

    “Pertambangan ilegal memukul dua hal sekaligus, keuangan negara dan keberlanjutan lingkungan. Tidak ada alasan untuk membiarkan praktik seperti ini terus berjalan,” katanya.

    Untuk itu, dia berharap penegakan hukum tanpa kompromi perlu dipadukan dengan kebijakan penyitaan aset agar negara benar-benar mendapat kendali penuh atas wilayah pertambangan yang selama ini dikuasai secara ilegal.

    Dia pun mendorong koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta kementerian/lembaga terkait, agar penertiban bisa berjalan sistematis.

    Menurut dia, perlu ada penguatan data perizinan, pengawasan lapangan, hingga regulasi yang memungkinkan penyitaan aset tambang ilegal untuk dikembalikan kepada negara.

    Dia mengatakan tata kelola pertambangan nasional harus berjalan sesuai aturan, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

    “DPR siap mendukung regulasi yang memperkuat pengawasan, memberi efek jera bagi pelaku, dan mengembalikan seluruh aset tambang ilegal kepada negara,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI, Polri, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan untuk menggelar operasi besar-besaran guna menutup jalur penyelundupan timah yang ditambang secara ilegal dari 1.000 lokasi penambangan di Bangka Belitung yang merugikan negara hingga puluhan triliun.

    Di hadapan sejumlah pimpinan partai politik, Jakarta, Senin, Presiden Prabowo menjelaskan operasi besar-besaran untuk menutup tambang timah ilegal dan memblokade jalur-jalur penyelundupan di Pulau Bangka dan Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung, akan dapat menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp22 triliun pada periode September-Desember 2025, bahkan Rp45 triliun sampai tahun 2026.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Muak Sama Koruptor: Ini Harus Diperangi

    Prabowo Muak Sama Koruptor: Ini Harus Diperangi

    Bisnis.com, CILEUNGSI – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menghentikan kebocoran kekayaan negara serta memberantas korupsi yang disebutnya masih menjadi pekerjaan rumah di Indonesia yang harus diperangi.

    Prabowo mengakui bahwa Indonesia adalah negara kaya, tetapi kekayaan tersebut belum sepenuhnya dinikmati rakyat akibat kebocoran dan praktik korupsi.

    Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam Akad Massal 26.000 Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP dan Serah Terima Kunci di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin (29/9/2025).

    “Kekayaan bangsa kita terlalu banyak yang hilang, bocor, sehingga rakyat kebanyakan kurang menerima manfaat. Tekad saya bersama rekan-rekan adalah menyelamatkan kekayaan bangsa Indonesia agar bisa dimanfaatkan untuk rakyat,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia menegaskan, perang melawan korupsi akan terus dilakukan secara tegas. Prabowo juga percaya rakyat semakin cerdas dan tidak lagi bisa ditipu oleh pemimpin yang korup.

    “Rakyat kita jangan dianggap bodoh, rakyat kita tajam dan sekarang punya teknologi, punya gadget. Saya yakin pejabat yang korup akan jera,” tegasnya.

    Presiden Ke-8 RI menilai akar persoalan berada pada sistem yang memungkinkan terjadinya kebocoran besar-besaran. Karena itu, ia menekankan perlunya perbaikan sistem agar pengelolaan kekayaan negara lebih efisien dan berpihak pada rakyat.

    “Kalau kebocoran bisa dihentikan, uang bangsa Indonesia akan cukup. Dana itu akan kita investasikan dengan baik melalui hilirisasi agar pendapatan berlipat ganda dan bisa langsung membantu rakyat berpenghasilan rendah,” ucapnya.

    Prabowo juga mengungkapkan langkah konkret pemerintah yang telah mengambil kembali aset negara, termasuk tanah dan perkebunan yang disalahgunakan. Dia menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat konstitusi demi kesejahteraan rakyat.

    “Kita akan menguasai kembali kekayaan bangsa kita sendiri. Saya disumpah untuk itu dan saya bertekad tidak akan mundur setapak pun. Bersama TNI, Polri, dan semua unsur, kita akan buktikan dalam beberapa tahun ke depan bahwa Indonesia mampu berdiri kokoh dan disegani bangsa lain,” pungkas Prabowo.

  • Masih Proses Akuisisi, Kenapa Indonesia Beli Kapal Induk Garibaldi Bekas Italia

    Masih Proses Akuisisi, Kenapa Indonesia Beli Kapal Induk Garibaldi Bekas Italia

    YOGYAKARTA – Pemerintah Indonesia saat ini sedang merampungkan proses akuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi (c-511) yang telah dipensiunkan oleh militer Italia pada 2024. Jika proses ini rampung, TNI Angkatan Laut (AL) akan mendapat armada baru untuk menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Lantas, kenapa Indonesia beli bekas kapal induk Garibaldi dari Italia? Untuk mengetahuinya, mari simak artikel di bawah ini.

    Kenapa Indonesia Beli Kapal Induk Garibaldi Bekas Italia?

    Menurut laporan Zona Militar pada 19 September 2025, Indonesia resmi mengambil langkah untuk mengakuisisi kapal induk Italia yang telah dipensiunkan, ITS Giuseppe Garibaldi.

    Langkah ini ditandai dengan persetujuan rencana pembiayaan yang menggabungkan akuisisi kapal induk dengan pengadaan helikopter baru. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) memberikan izin penggunaan pinjaman luar negeri dengan plafon hingga 450 juta dolar AS untuk kapal induk, 250 juta dolar AS untuk helikopter angkut baru, serta 300 juta dolar AS untuk helikopter utilitas, dikutip dari laman Army Recognition.

    Alokasi dana tersebut dikukuhkan melalui surat bertanggal 29 Agustus 2025 dari Menteri Rachmat Pambudy kepada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Surat tersebut juga memasukkan ketiga proyek ke dalam daftar prioritas yang berhak mendapatkan pendanaan internasional.

    Pinjaman dapat bersumber dari lembaga kredit ekspor, kreditur bilateral, maupun pemberi pinjaman swasta, sehingga memberikan fleksibilitas dalam struktur pembiayaan.

    Meski tidak disebutkan secara langsung bahwa helikopter akan dioperasikan dari kapal induk, dokumen perencanaan menunjukkan potensi penggunaan tersebut jika proses transfer terealisasi.

    Proposal yang diajukan kepada Indonesia pada 2025 mencakup adaptasi kapal induk Garibaldi untuk mendukung operasional helikopter dan drone tempur (UAV). Pada ajang Indodefence 2025, sebuah perusahaan lokal bahkan menampilkan model konsep kapal dengan dua island serta model UAV Turki Bayraktar TB3, yang memang diminati Indonesia.

    Industri pertahanan dalam negeri telah menandatangani kesepakatan dengan Baykar dan Republikorp untuk memproduksi secara lokal 60 unit TB3 versi maritim serta 9 unit UAV Akinci. TB3 sendiri telah berhasil melakukan uji coba lepas landas ski-jump di kapal induk Turki Anadolu, yang menandakan kesesuaian dengan dek Garibaldi.

    Pada Juli 2025, delegasi perusahaan Italia Fincantieri datang ke Jakarta membawa pakar, termasuk mantan komandan kapal dan insinyur, untuk mempresentasikan empat area utama pekerjaan refit Garibaldi.

    Meski rincian mengenai modifikasi, biaya, maupun durasi pengerjaan belum dipublikasikan, diskusi tersebut sejalan dengan kerja sama Indonesia–Italia yang lebih luas. Kerja sama ini sebelumnya mencakup pengadaan dua kapal tempur multiguna PPA yang sudah diberi nama Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321.

    Persetujuan pembiayaan ini terjadi di tengah implementasi program Minimum Essential Force (MEF) dan agenda modernisasi maritim Indonesia. Paket akuisisi Garibaldi sekaligus helikopter ini diproyeksikan menjadi pusat penerbangan bergerak untuk operasi anti-kapal selam, patroli maritim, bantuan bencana, hingga integrasi UAV. Selain itu, kapal juga berpotensi menjalankan misi non-tempur, seperti bantuan kemanusiaan dan pengawasan wilayah.

    Dalam rencana jangka panjang, TNI AL menargetkan pengoperasian sedikitnya empat kapal induk helikopter amfibi. Untuk itu, PT PAL telah mengajukan usulan pembangunan kapal serupa secara domestik dengan dukungan mitra internasional, termasuk Fincantieri dan Hyundai Heavy Industries.

    Spesifikasi Kapal Induk Garibaldi

    Kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi dibuat oleh galangan Fincantieri Monfalcone pada 11 Juni 1983. Kapal induk dengan bobot 14.000 ton ini dapat mengoperasikan jet tempur AV-8B Harier II dan helicopter anti-kapal selam, dikutip dari laman Marina Difesa.

    Kapal induk Garibaldi dibekali empat turbin Fiat COGAG (Combine gas turbine and gas turbine) yang mampu menghasilkan kecepatan maksimum 30 knots dan bisa menempuh jarak 13.000 km.

    Selain itu, kapal induk ini juga memiliki tiga Meriam kembar 40mm/70mm dari Oto Melara, dua peluncur torpedo, tiga tabung ILAS 3, serta sistem rudal permukaan-ke-permukaan jarak jauh kapal MBDA, serta dilengkapi dengan sistem anti-torpedo SLAT.

    Panjang Kapal Induk Garibaldi mencapai 174 m dan lebar 30,5 m. kapal ini bisa menampung 18 helikopter, seperti Agusta Sikorsky SH-3D Sea King atau Agusta Bell AB212.

    Demikian ulasan tentang Kapal Induk Garibaldi. Dapatkan update berita pilihan lainnya hanya di VOI.ID.

  • Bukan Strobo-Sirene, Patwal Pilih Pakai Cara Ini buat ‘Minta’ Jalan

    Bukan Strobo-Sirene, Patwal Pilih Pakai Cara Ini buat ‘Minta’ Jalan

    Jakarta –

    Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri membekukan penggunaan sirene dan strobo di kendaraan pengawalan. Namun, aktivitas pengawalan terhadap beberapa pihak tetap berlaku.

    Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Pol Faizal menegaskan, pihaknya membekukan sementara penggunaan sirene dan rotator, bukan penghentian pengawalan. Menurut Faizal, pengawalan tetap dilakukan pada situasi mendesak dan kegiatan resmi yang diatur undang-undang.

    Contohnya, kata Faizal, pengawalan tetap diberikan untuk kegiatan berskala besar dan kunjungan tamu negara.

    “Misalnya KTT internasional di Bali atau tamu negara asing di Jakarta, itu harus tetap dilakukan (pengawalan) karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 134. Hanya saja kita batasi, kita kurangi, bahkan kalau perlu tanpa menggunakan sirene atau rotator,” ujar Faizal seperti dikutip dari situs resmi Korlantas Polri.

    Kini, menurut Faizal, pengawalan kendaraan pribadi lebih selektif. Selain itu, Korlantas juga meminta anggota tidak menggunakan sirene atau rotator saat melintas di jam salat, acara kedukaan, maupun kegiatan keagamaan. Faizal mengatakan, sebisa mungkin patwal menggunakan public address ketimbang strobo dan sirene.

    “Semaksimal mungkin gunakan public address di mobil atau motor untuk meminta jalan dengan sopan. “Mohon maaf, kami minta waktu, kami minta jalan.” Itu lebih baik. Ini masukan yang bagus karena masyarakat masih sangat peduli dan cinta kepada kepolisian,” tuturnya.

    Terkait penggunaan lampu, Faizal menegaskan hal itu sudah jelas diatur dalam Pasal 59 ayat 5 UU Nomor 22 Tahun 2009.

    “Lampu biru digunakan untuk kepolisian, lampu merah untuk damkar (pemadam kebakaran), ambulans, PMI, dan TNI. Sedangkan lampu kuning untuk petugas jalan tol, pekerja jalan, serta kendaraan truk besar atau pengangkut barang berbahaya. Artinya, hanya tiga kategori ini yang diatur dalam undang-undang,” pungkasnya.

    (rgr/din)

  • Prabowo Bakal Renovasi 400 Ribu Rumah Tak Layak Huni Tahun Depan

    Prabowo Bakal Renovasi 400 Ribu Rumah Tak Layak Huni Tahun Depan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah terus berupaya mengurangi backlog perumahan yang jumlah sudah mencapai 9,9 juta. Selain menggeber program rumah subsidi, pemerintah juga akan menambah jumlah perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH).

    RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni. Ciri dari RLTH adalah rumah tidak memiliki konstruksi bangunan yang laik, hingga luas rumah tidak sesuai standar perorangan.

    Tinggal di hunian terkategori RLTH tentu sangat tidak dianjurkan, karena bisa membahayakan kesehatan dan keamanan penghuninya. Oleh karena itu, pemerintah akan merenovasinya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

    “Bapak Presiden ada backlog 9,9 juta caranya rumah subsidi. Bapak naikkan 220 ribu per tahun belum 1 tahun presiden sudah naik 350 ribu. RTLH 26 juta, kami terima kasih ke DPR, kami ada 50 ribu untuk renovasi (tahun ini). Tahun depan 400 ribu RTLH akan kami renovasi. Terima kasih Pak Presiden,” ungkap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) di acara serentak akad massal 26.000 KPR FLPP dan serah terima kunci dalam program Rumah Subsidi Menyala di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9/2025).

    Foto: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara akad massal sebanyak 26.000 KPR dan serah terima kunci di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin, (29/9/2025). (CNBC Indonesia/Emir Yanwardhana)
    Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara akad massal sebanyak 26.000 KPR dan serah terima kunci di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin, (29/9/2025). (CNBC Indonesia/Emir Yanwardhana)

    Ara pun berterima kasih kepada semua pihak yang ikut menyukseskan agenda pemerintah untuk mengurangi backlog perumahan.

    “Terima kasih atas semuanya. Kepada Gubernur BI. Terima kasih Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Jaksa Agung,” ucapnya.

    Sementara itu soal rumah subsidi, Ara mengungkapkan kalau Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penerima manfaat paling banyak. Ini disebabkan karena Jabar memiliki tingkat kemiskinan ekstrem terbesar di Indonesia.

    “Kami laporkan Jabar paling besar nomer 1. Kabupaten terbesar Bekasi dan Bogor. Bank BTN paling banyak,” sebutnya.

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo-Menteri Kabinet Hadiri Serah-Terima 26.000 Rumah Subsidi

    Prabowo-Menteri Kabinet Hadiri Serah-Terima 26.000 Rumah Subsidi

    Presiden Prabowo Subianto menghadiri akad massal sekaligus penyerahan kunci rumah subsidi kepada 17 segmentasi perwakilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Acara ini diselenggarakan di Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9/2025). Selain itu, hadir juga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan para menteri Kabinet Merah Putih.

  • Ramai-ramai Ekonom Datangi Kantor Menko Airlangga, Ada Apa?

    Ramai-ramai Ekonom Datangi Kantor Menko Airlangga, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat bersama Aliansi Ekonom Indonesia pada Senin (29/9/2025).

    Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, sejumlah ekonom terlihat mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada pukul 13.30 WIB.

    Diantaranya tampak ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin dan Ekonom Universitas Indonesia Vid Adrison.

    Sebelumnya, Aliansi Ekonom Indonesia, yang terdiri dari individu-individu ekonom dan akademisi di bidang ekonomi menyampaikan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi.

    Pernyataan bersama ini ditandatangani oleh 383 ekonom dan akademisi di bidang ekonomi dan 283 pendukung dari berbagai latar belakang.

    Penyampaian pernyataan bersama dari Aliansi Ekonom Indonesia ini diwakili oleh beberapa ekonom dan akademisi, di antaranya: Lili Yan Ing, Vivi Alatas, Elan Satriawan, Teuku Riefky, Rizki Nauli Siregar, Rimawan Pradiptyo, Jahen Fachrul Rezki, Gumilang Aryo Sahadewo, Yose Rizal Damuri, Titik Anas, Vid Adrison, Riswandi, Wisnu Setiadi Nugroho, Mervin Goklas Hamonangan.

    Tujuh Desakan Darurat Ekonomi

    Desakan 1: Perbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran yang terjadi dan tempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional.

    Desakan 2: Kembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggara negara (Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan), serta kembalikan penyelenggara negara pada marwah dan fungsi seperti seharusnya.

    Desakan 3: Hentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal, termasuk pelibatan Danantara, BUMN, TNI, dan Polri sebagai penyelenggara yang dominan sehingga membuat pasar tidak kompetitif dan dapat menyingkirkan lapangan kerja lokal, ekosistem UMKM, sektor swasta, serta modal sosial masyarakat.

    Desakan 4: Deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif.

    Desakan 5: Prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi.

    Desakan 6: Kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan serta berantas program populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal (seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, hilirisasi, subsidi dan kompensasi energi, dan Danantara).

    Desakan 7: Tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi, termasuk memberantas konflik kepentingan maupun perburuan rente.

    (mij/mij)

    [Gambas:Video CNBC]