Pesan Para Presiden Terdahulu untuk Penanganan Bencana Banjir di Sumatera…
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Para presiden yang pernah menjabat di masa lalu turut angkat bicara perihal bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dalam kejadian ini, tercatat sudah ada 1.006 jiwa yang meninggal akibat bencana di Sumatera tersebut.
Presiden
Prabowo Subianto
sendiri telah menegaskan bahwa pemerintah terus bekerja keras dalam mempercepat penanganan bencana.
“Insya Allah, bersama-sama pemerintah akan turun, akan membantu semuanya. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum. Kita sedang bekerja keras,” ujar Prabowo kepada pengungsi di Desa Sukajadi, Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Jumat (12/12/2025).
Hanya saja, Prabowo mengingatkan bahwa pemerintah juga manusia yang tidak punya tongkat Nabi Musa.
Sehingga, kata dia, pemerintah juga perlu waktu dalam bekerja dan tidak bisa melakukan segala hal dengan cepat. “Tadi saya sudah sampaikan bahwa pasti pemerintah akan turun dan bantu. Tentunya ini adalah musibah, kami tidak punya tongkat Nabi Musa,” tuturnya.
Lantas, bagaimana pesan dari para presiden sebelum Prabowo mengenai bencana di Sumatera ini?
Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) meyakini bangsa Indonesia dapat melalui cobaan
bencana banjir
dan longsor di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut).
Meski begitu, Jokowi menekankan bahwa memang membutuhkan waktu untuk melalui cobaan ini.
“Solidaritas, gotong royong kita yang menjadi kekuatan besar bangsa ini. Insya Allah saya kira memang memerlukan waktu, tapi insya Allah bisa kita lalui,” ujar Jokowi dalam wawancara eksklusif bersama Kompas TV di kediamannya, Solo, Jawa Tengah, Selasa (9/12/2025).
Jokowi pun menyampaikan ucapan duka cita kepada para korban banjir bandang dan longsor di Sumatera.
Dia berharap, keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi musibah ini.
“Dan kita sebagai sebuah bangsa besar, saya melihat solidaritas, kekuatan kita gotong royong juga antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, dan seluruh masyarakat saya lihat bersama-sama bergotong royong,” jelasnya.
“Menunjukkan kekuatannya dalam rangka menolong saudara-saudara kita yang berada di Aceh, Sumbar, dan Sumut,” imbuh Jokowi.
Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenang perjuangan ketika menangani bencana tsunami Aceh yang terjadi pada 26 Desember 2004.
SBY mengatakan, 21 tahun yang lalu, ia bekerja pontang-panting selama berhari-hari, baik pada siang maupun malam hari, demi menyelamatkan rakyat dari bencana terbesar yang pernah dialami Indonesia.
“Kita ingat 21 tahun yang lalu ketika ada musibah tsunami,
the biggest disaster in our history
, kita pontang-panting
day by day, night after night to save our people
,” ujar SBY dalam agenda peluncuran buku otobiografi mantan Panglima TNI Djoko Suyanto di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (13/12/2025).
SBY mendukung langkah yang diambil Presiden RI Prabowo Subianto dalam mengatasi kebencanaan di Sumatera dan Aceh yang juga berskala besar seperti tsunami di Aceh dulu.
“Kita mendukung langkah-langkah Presiden Prabowo sekarang untuk mengatasi juga bencana berskala besar, utamanya di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat,” tuturnya.
Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, berpesan kepada Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Uli Arta Siagian, agar tetap menjaga kelestarian hutan di Indonesia.
Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, menyampaikan hal itu dalam seminar nasional Refleksi Hari Anti Korupsi Sedunia di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (9/12/2025).
“Pesan Ibu secara khusus kepada Mbak Uli Arta Siagian, ‘terus berjuang untuk menjaga hutan-hutan kita dan lingkungan hidup kita,’” kata Hasto yang disambut tepuk tangan kader dan peserta seminar nasional yang hadir.
“Karena kita diajarkan oleh Bung Karno dan Ibu Mega untuk merawat pertiwi. Jadi kami siap memberikan dukungan sepenuhnya kepada Walhi,” tegas Hasto.
Di sisi lain, Hasto menilai bahwa bencana banjir bandang dan
tanah longsor
yang melanda Sumatera merupakan kesalahan kebijakan.
“Bencana besar yang terjadi (di) Aceh, Sumatera Barat, dan kemudian Sumatera Utara tidak terlepas dari kesalahan kebijakan yang diambil oleh pemegang kekuasaan, penguasa,” tegas Hasto.
Hasto menilai bahwa ini merupakan peristiwa yang sangat memprihatinkan.
Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk melakukan kritik dan otokritik.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: TNI
-

Tenda Pengungsi Baru Dipasang BNPB Jelang Kedatangan Presiden, Umar Hasibuan Beri Sorotan
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu tokoh Nadhatul Ulama (NU), Umar Hasibuan memberikan sorotan ke Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto.
Umar menyampaikan sorotan ke Kepala BNPB ini karena penanganan bencana yang disebutnya kurang baik.
Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia menyorot soal tenda pengungsian.
Yang menurut warga terdampak bencana alam di Sumatera, tenda-tenda ini baru dipasang jelang kedatangan Presiden.
Hal ini yang kemudian disorot oleh Umar Hasibuan dengan menyebut BNPB jahat dan mempermainkan korban.
“Kenapa ya BNPB sejahat ini mempermainkan korban bencana pak @prabowo ?,” tulisnya dikutip Minggu (14/12/2025).
Ada desakan dari salah satu Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini ke Presiden Prabowo Subianto.
Ia berharap agar Kepala BNPB ini segea diganti dengan yang lebih baik.
Karena menurutnya apa yang terjadi ini jadi contoh tidak profesional dalam menjalankan tugas.
“Anda sangat keterlaluan msh mempertahankan kepala BNPB yang sangat tidak profesional ini?,” terangnya.
(Erfyansyah/Fajar)
-

Isu Politik-Hukum Terkini: Perpol 10/2025 Disorot DPR
Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik dan hukum terkini selama 24 jam pemberitaan di Beritasatu.com sejak Sabtu (13/12/2025) hingga Minggu (14/12/2025) pagi menjadi perhatian pembaca.
Beberapa di antaranya, yakni DPR yang menilai polemik Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang anggota Polri yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi dinilai tak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, hingga Prof M Nuh resmi menjadi katib Aam PBNU.
5 Isu Politik Hukum-Terkini
Berikut ini adalah lima isu politik dan hukum terkini di Beritasatu.com yang dapat Anda ketahui:
1. Polemik Perpol 10/2025, DPR Nilai Tak Bertentangan Putusan MK
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Golkar, Jamaludin Malik menegaskan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang anggota Polri yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
Menurut Jamaludin, Perpol 10/2025 justru menjadi instrumen teknis untuk memastikan anggota Polri tetap menjalankan kewenangannya sesuai koridor hukum.
“Perpol adalah instrumen teknis internal untuk menjalankan kewenangan yang sudah diberikan undang-undang kepada Polri. Jadi, keliru jika langsung dinilai menabrak putusan MK,” ujar Jamaludin, Sabtu (13/12/2025).
Ia menjelaskan, putusan MK berada pada tataran prinsip konstitusional, seperti due process of law dan perlindungan hak warga negara. Sementara itu, Perpol 10/2025 berfungsi sebagai petunjuk teknis pelaksanaan kewenangan di lapangan.
Jamaludin juga menegaskan setiap produk hukum memiliki asas presumptio iustae causa, yakni dianggap sah dan mengikat sejak diundangkan hingga ada putusan pengadilan yang membatalkannya. Oleh karena itu, keabsahan perpol tidak dapat digugurkan hanya melalui opini publik.
2. Pakar Nilai Pilkada Lewat DPRD Berpotensi Perparah Demokrasi
Pakar Politik Kontemporer Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof Caroline Paskarina menilai wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD berpotensi memperparah persoalan demokrasi di Indonesia.
Menurut Caroline, di tengah menurunnya kualitas demokrasi, melemahnya kepercayaan publik, serta menguatnya elitisme politik, pengalihan mekanisme pilkada dari rakyat ke DPRD justru berisiko mempersempit ruang partisipasi politik warga.
“Dalam kondisi seperti ini, wacana pilkada oleh DPRD berpotensi memperdalam problem demokrasi, bukan menyelesaikannya,” ujarnya.
Ia menilai mekanisme pilkada tertutup dapat menggerus legitimasi kepala daerah karena semakin menjauh dari basis dukungan publik secara langsung.
3. Prabowo Pastikan Pantau Pemulihan Banjir dan Longsor di Sumut
Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah terus memantau dan mempercepat pemulihan wilayah terdampak banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di Sumatera Utara.
“Alhamdulillah, Sumatera Utara sudah lebih baik sejak terakhir saya datang. Saya akan terus memantau perkembangan dari hari ke hari,” ujar Prabowo saat meninjau pengungsian di Kabupaten Langkat, Sabtu (13/12/2025).
Prabowo menegaskan seluruh kekuatan negara, termasuk TNI, Polri, dan Kementerian PUPR, akan dikerahkan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.
4. Insiden Maut Kalibata, Polda Metro Kaji Ulang SOP Penarikan Kendaraan
Polda Metro Jaya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standard operating procedure (SOP) penarikan kendaraan oleh penagih utang menyusul insiden pengeroyokan di Kalibata, Jakarta Selatan, yang menewaskan dua orang.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan penarikan kendaraan seharusnya dilakukan melalui mekanisme administratif, bukan secara paksa di jalan.
“Bukan mengambil atau memberhentikan secara paksa customer yang ada di jalanan,” tegasnya.
5. Prof Mohammad Nuh Resmi Menjadi Katib Aam PBNU
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi menunjuk Prof Dr Mohammad Nuh sebagai katib Aam PBNU menggantikan KH Akhmad Said Asrori. Keputusan tersebut diambil dalam rapat harian gabungan Syuriah dan Tanfiziah PBNU di Jakarta, Sabtu (13/12/2025).
Menurut Wakil Ketua Umum PBNU Prof Mohammad Mukri, penunjukan tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi serta konsolidasi internal PBNU menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional dan Muktamar NU mendatang.
-
Jadwal Pembukaan Rekrutmen CPNS 2026, Fresh Graduate Diprioritaskan
Bisnis.com, JAKARTA – Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 disinyalir akan segera dibuka oleh pemerintah.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa dalam rekrutmen pada 2026 nantinya difokuskan kebijakan rekrutmen dari penyelesaian tenaga non-ASN (honorer) menjadi regenerasi birokrasi melalui pelamar umum atau lulusan baru (fresh graduate).
“Kami sangat concern terhadap regenerasi ASN. Ke depannya, saya berharap bisa fokus kepada para fresh graduate untuk bisa ikut serta menjadi bagian dari birokrasi,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Adapun jadwal pembukaan rekrutmen CPNS 2026 belum mendapatkan tanggal yang pasti. Namun pemerintah melalui Kementerian PANRB saat ini tengah menyusun postur SDM nasional untuk mengakomodasi kebutuhan Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 48 kementerian.
Dia telah menginstruksikan seluruh instansi untuk menyusun analisis kebutuhan pegawai yang disesuaikan dengan rencana strategis lima tahun ke depan.
Analisis ini akan menjadi basis data untuk menentukan formasi jabatan mana yang membutuhkan penambahan pegawai (positive growth) dan mana yang harus dibatasi atau dikurangi (minus growth).
“Jadi kementerian yang baru, yang sedang melaksanakan tugas-tugas, yang sekarang fungsi pemerintah itu sudah terbagi habis, tentunya harus sudah mulai menyiapkan. Tentunya saya juga harus menyiapkan secara nasional posturnya seperti apa,” jelasnya.
Dia menjelaskan rencana ini menandai babak baru manajemen ASN setelah sebelumnya pemerintah memprioritaskan penyelesaian status tenaga honorer pada periode rekrutmen.
Rini mengakui saat ini pihaknya masih merampungkan penetapan SK bagi tenaga honorer yang sempat meleset dari target Oktober. Kendati demikian, arah kebijakan jangka panjang dipastikan akan membuka ruang lebih besar bagi talenta muda.
“Kemarin kan kita memang banyak fokus menyelesaikan tenaga honorer. Ke depannya, saya sih berharap bisa fokus kepada para fresh graduate untuk bisa ikut serta menjadi bagian dari pada birokrasi,” tutupnya.
Syarat Daftar CPNS 2026
Menilik dari pendaftaran tahun lalu, berikut ini sejumlah syarat yang harus dipenuhi peserta untuk bisa ikut rekrutmen CPNS.
Berikut ini syarat umum untuk ikut rekrutmen CPNS:
1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi ketentuan sesuai peraturan instansi, dengan batas usia yang telah ditentukan.
2. Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun, atau hingga 40 tahun bagi pelamar untuk posisi seperti dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, dan perekayasa.
3. Memiliki kondisi kesehatan fisik dan mental yang baik.
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dengan masa penjara 2 tahun atau lebih.
5. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, baik sebagai PNS, prajurit TNI, anggota Polri, maupun pegawai swasta.
6. Tidak sedang berstatus sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri.
7. Tidak terlibat dalam partai politik, baik sebagai anggota maupun pengurus, serta tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis.
8. Memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
9. Sehat secara jasmani dan rohani, sesuai kebutuhan posisi yang dilamar.
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau di luar negeri sesuai kebutuhan instansi.
Syarat Khusus
Selain syarat umum, ada syarat khusus yang bisa diketahui dari laman masing-masing lembaga yang membuka pendaftaran CPNS pada tahun anggaran 2026.
-

Janji Prabowo di Sumatera ke Para Pengungsi Korban Bencana
Medan –
Presiden Prabowo Subianto mengecek kondisi para pengungsi korban bencana Sumatera. Prabowo menjanjikan sejumlah hal untuk para pengungsi.
Diketahui, dalam beberapa hari terakhir, Prabowo meninjau wilayah terdampak bencana Sumatera seusai lawatannya ke Pakistan dan Rusia. Beberapa daerah yang disambangi mulai Langkat, Takengon, Bener Meriah, hingga Aceh Tamiang.
Diketahui, Prabowo telah meninjau beberapa wilayah terdampak bencana Sumatera seusai lawatannya ke Pakistan dan Rusia. Beberapa daerah yang disambangi mulai Langkat, Takengon, Bener Meriah, hingga Aceh Tamiang.
Hunian
Prabowo mengatakan pemerintahannya berencana mengalokasikan perumahan untuk para pengungsi korban bencana Sumatera. Meski begitu, ia tidak bicara detil mengenai itu.
“Saya kira rakyat masih tegar, sabar, saya disambut dengan sangat baik, dan kita sudah merencanakan alokasi perumahan dan sebagainya,” ujar Prabowo di Medan, Sumatera Utara, Sabtu (13/12/2025).
Foto: Biro Sekretariat Presiden
Prabowo berterima kasih kepada para petugas gabungan yang sudah bekerja keras.
Aliran Listrik
Prabowo turut menyorot kendala aliran listrik di sejumlah wilayah terdampak bencana. Ada beberapa wilayah yang belum teraliri listrik.
“Pasti masalah listrik ada. Tidak secepat yang kita harapkan, karena kondisi fisik dan kondisi-kondisi alam yang masih kita atasi,” ujar Prabowo.
Berbagai kendala, terutama soal akses, dialami dalam menyalurkan listrik. Salah satu kendalanya yakni masih adanya wilayah yang terendam banjir.
Ia berjanji secepatnya listrik akan teraliri di wilayah terdampak bencana. “Menara-menara itu sangat berat, kemudian kendala-kendala sebagian masih banjir, sehingga kabel-kabel tidak bisa tembus. Tapi insyaallah kita harapkan ya mungkin 1 minggu ya, mudah-mudahan ya, tapi jangan terlalu berharap,” tutur Prabowo.
“Saya sudah katakan berkali-kali, saya tidak punya tongkat Nabi Musa, tapi semua bekerja keras,” lanjutnya.
Air Bersih-Tanggul
Prabowo mengaku sudah menerima laporan dari Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution bahwa daerahnya masih kekurangan air bersih hingga air minum. Prabowo akan segera memenuhi kebutuhan tersebut.
“Baik, saya datang melihat keadaan, nanti, kekurangan-kekurangan sudah dilaporkan kepada saya, segera kita atasi. Tadi dilaporkan oleh Gubernur kekurangan air bersih, air minum,” kata Prabowo di Posko Pengungsian Desa Pekubuan, Kecamatan Tanjung Pura, Sumatera Utara.
Foto: Biro Sekretariat Presiden
Prabowo juga akan segera memperbaiki kerusakan infrastruktur. Seluruh kekuatan dikerahkan ke lokasi melakukan perbaikan.
“Perbaikan tanggul segera kita lakukan. Panglima TNI akan kerahkan, PU akan kerahkan, Angkatan Darat, kepolisian, akan kerahkan semua kekuatan kita,” ujarnya.
“Alhamdulillah Sumatera Utara sudah lebih baik sejak terakhir saya datang,” lanjut Prabowo.
Prabowo memastikan pemerintah akan terus memantau perkembangan lokasi bencana dari hari ke hari. Prabowo meminta warga tabah.
“Saya akan terus memantau perkembangan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Mudah-mudahan, dengan kekuatan kita semua, kita akan hadapi ini dan kita akan membantu semua, semua warga yang mengalami musibah akan kita bantu,” katanya.
“Karena Saudara-saudara adalah bagian dari kami semua, kita adalah keluargamu, kalian adalah keluarga kami, kami tidak akan tinggalkan kalian sendiri,” ujarnya.
Halaman 2 dari 4
(isa/isa)
-

Prabowo Pastikan Pantau Pemulihan Banjir dan Longsor di Sumut
Medan, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah terus memantau dan mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di Sumatera Utara (Sumut). Pemulihan mencakup perbaikan infrastruktur, pemenuhan logistik, akses kebutuhan dasar, hingga pemulihan psikologi masyarakat.
“Alhamdulillah, kekuatan kita membuat Sumatera Utara sudah lebih baik, lebih mendingan sejak terakhir saya datang. Saya akan terus memantau perkembangan dari hari ke hari, minggu ke minggu,” ujar Presiden Prabowo seusai meninjau tenda pengungsian di MAN 1 Tanjungpura, Kabupaten Langkat, Sabtu (13/12/2025).
Didampingi Gubernur Sumut Bobby Nasution, Prabowo menilai penanganan warga terdampak bencana menunjukkan perkembangan positif dibandingkan kunjungan awal pascabencana. Bencana hidrometeorologi akibat badai siklon Senyar tercatat melanda 18 kabupaten/kota di Sumatera Utara sejak Selasa (25/11/2025).
Kabupaten Langkat menjadi salah satu wilayah terdampak terparah. Sebanyak 11 lokasi tanggul dilaporkan rusak, menyebabkan lima desa dan satu kelurahan terendam banjir. Saat ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumut tengah melakukan perbaikan tanggul-tanggul tersebut.
Presiden Prabowo menegaskan seluruh kekuatan negara akan dikerahkan untuk mempercepat pemulihan pascabencana. TNI, Polri, Kementerian PU, serta unsur pemerintah lainnya akan dilibatkan secara maksimal.
“Tadi sudah dilaporkan gubernur, kekurangan air bersih, air minum, perbaikan tanggul segera kita lakukan. Panglima TNI akan kita kerahkan, PU akan kita kerahkan, Angkatan Darat, Kepolisian akan kita kerahkan, semua kekuatan kita,” tegas Prabowo.
Dalam kunjungannya, Prabowo juga menyerahkan bantuan logistik, obat-obatan, serta mainan untuk anak-anak di lokasi pengungsian. Ia berharap sinergi semua pihak dapat mempercepat pemulihan dan mengembalikan kehidupan warga terdampak ke kondisi yang lebih baik.
“Mudah-mudahan dengan kekuatan kita semua, kita akan membantu semua warga yang mengalami musibah karena saudara-saudara adalah bagian dari kami semua,” pungkas Prabowo.
/data/photo/2025/12/13/693d80583cffe.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5443325/original/090906100_1765680076-WhatsApp_Image_2025-12-14_at_09.29.39.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

