Xcloud.id

Kementrian Lembaga: TNI

  • Titah Prabowo ke Jaksa Agung Cs: Sita Tambang Ilegal & Selamatkan Kekayaan Negara

    Titah Prabowo ke Jaksa Agung Cs: Sita Tambang Ilegal & Selamatkan Kekayaan Negara

    Bisnis.com, BANGKA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada aparat penegak hukum serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelamatan aset negara hasil penindakan kasus korupsi dan tambang ilegal timah.

    Prabowo menegaskan bahwa kerja sama antara Kejaksaan Agung, Panglima TNI, TNI Angkatan Laut, Bakamla, Bea Cukai, dan instansi lainnya telah berhasil menyelamatkan aset negara yang nilainya mencapai Rp300 triliun.

    “Saya ucapkan terima kasih kepada aparat, Panglima TNI, Angkatan Laut, Bakamla, Bea Cukai, semua pihak yang telah bergerak dengan cepat sehingga bisa diselamatkan aset-aset ini,” ujar Prabowo usai meninjau penyerahan enam unit smelter sitaan negara di Smelter PT Tinindo Internusa, Kecamatan Bukitintan, Kota Pangkal Pinang, Senin (6/10/2025).

    Prabowo menilai keberhasilan ini merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam memberantas kejahatan pertambangan, penyelundupan, dan praktik ilegal lainnya yang merugikan negara.

    “Ke depan berarti ratusan triliun itu bisa kita selamatkan untuk rakyat kita. Saya sampaikan penghargaan kepada Jaksa Agung, kepada pejabat-pejabat semuanya. Ini bukti pemerintah serius. Kita sudah bertekad untuk membasmi penyelundupan, membasmi illegal mining, membasmi semua yang melanggar hukum. Kita tegakkan,” tegasnya.

    Presiden Ke-8 RI itu menegaskan pemerintah tidak akan memberi toleransi kepada pihak mana pun yang melanggar hukum, terutama terkait perusakan lingkungan dan perampasan kekayaan alam negara.

    Prabowo berharap langkah penegakan hukum ini menjadi titik balik dalam pengelolaan sumber daya alam agar hasil kekayaan tambang dikelola secara sah, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.

    “Ini prestasi yang membanggakan. Tolong diteruskan Jaksa Agung, Panglima TNI, Bea Cukai, Bakamla, teruskan. Kita selamatkan kekayaan negara untuk rakyat kita,” tandas Prabowo.

    Berdasarkan data yang diterima Bisnis, sejumlah aset telah diserahkan kepada PT Timah melalui Kementerian Keuangan untuk dikelola kembali agar memberi manfaat ekonomi bagi negara.

    Adapun total nilai aset barang bukti yang diserahkan mencapai Rp1,45 triliun. Bahkan, jika dioperasikan secara penuh, aset itu diperkirakan mampu menghasilkan pendapatan hingga Rp4,6 triliun per tahun.

    Aset yang diserahkan meliputi 6 unit smelter, 108 unit alat berat, 195 unit peralatan tambang, 680.687,60 kilogram logam timah, 22 bidang tanah dengan luas total 238.848 meter persegi, dan 1 gedung mess.

  • Pemerintah Sita Tanah Jarang Monasit, Prabowo: 1 Ton Nilainya Rp3,3 Miliar

    Pemerintah Sita Tanah Jarang Monasit, Prabowo: 1 Ton Nilainya Rp3,3 Miliar

    Bisnis.com, BANGKA — Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penyelamatan sumber daya mineral monasit yang ditemukan di kawasan tambang ilegal saat meninjau penyerahan enam smelter sitaan negara di Smelter PT Tinindo Internusa, Kecamatan Bukitintan, Kota Pangkal Pinang, Senin (6/10/2025).

    Prabowo mengungkapkan bahwa selain logam timah yang disita, pemerintah menemukan tumpukan tanah jarang yang mengandung monasit, mineral berharga yang digunakan dalam industri teknologi tinggi dan energi.

    “Di tempat-tempat smelter itu kita lihat sudah ada tumpukan tanah jarang dan juga ingot-ingot timah. Nilainya dari enam smelter dan barang-barang yang disita mendekati Rp6 triliun—Rp7triliun. Tapi tanah jarang yang belum diurai mungkin nilainya lebih besar, sangat besar,” ujar Prabowo.

    Salah satu mineral tanah jarang yang dilihat Prabowo adalah menyoroti potensi nilai monasit yang sangat tinggi di pasar global.

    “Monasit itu satu ton nilainya bisa ratusan ribu dolar, bisa sampai US$200.000 per ton [atau sekitar Rp3,3 miliar dengan kurs Rp16.597 per dolar AS]. Padahal total yang ditemukan puluhan ribu ton, mendekati 4.000 ton monasit. Kita bisa bayangkan kerugian negara dari enam perusahaan ini saja, potensi kerugian bisa mencapai Rp300 triliun,” jelasnya.

    Prabowo menyampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah menyelamatkan aset negara dari praktik tambang ilegal, termasuk Kejaksaan Agung, TNI, TNI Angkatan Laut, Bakamla, dan Bea Cukai.

    “Ke depan berarti ratusan triliun itu bisa kita selamatkan untuk rakyat kita. Saya sampaikan penghargaan kepada Jaksa Agung, Panglima TNI, Bea Cukai, Bakamla, semua pihak yang telah bergerak cepat sehingga aset-aset ini bisa kita selamatkan,” katanya.

    Prabowo menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memberantas penyelundupan, penambangan ilegal, dan segala bentuk pelanggaran hukum di sektor pertambangan demi melindungi kekayaan alam Indonesia.

    “Ini bukti bahwa pemerintah serius. Kita sudah bertekad untuk membasmi penyelundupan, illegal mining, dan semua yang melanggar hukum. Kita tegakkan demi rakyat kita,” tegas Prabowo.

  • Bapanas Sebut Program Gerakan Pangan Murah TNI/Polri Bikin Beras SPHP Tak Laku

    Bapanas Sebut Program Gerakan Pangan Murah TNI/Polri Bikin Beras SPHP Tak Laku

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap minat warga menurun dalam membeli beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih hingga kios pangan.

    Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas Nita Yulianis mengatakan menurunnya minat tersebut imbas program gerakan pangan murah (GPM) yang dilakukan oleh TNI/Polri dengan harga yang lebih murah.

    “Mitra penyaluran kios pangan, KDKMP [Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih], dan RPK [Rumah Pangan Kita] melaporkan menurunnya minat warga dalam membeli beras SPHP akibat GPM yang dilakukan oleh TNI/Polri,” kata Nita dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (6/10/2025).

    Nita mengungkap minat warga yang menurun dalam membeli beras SPHP ini lantaran program GPM yang dilakukan TNI/Polri dijual setara dengan harga pengambilan di gudang (af gudang).

    “Dalam hal ini, beras SPHP yang terdapat pada GPM TNI/Polri dijual dengan harga setara af gudang, sehingga menyulitkan mitra lainnya dalam menjual beras SPHP di atas harga tersebut,” ujarnya.

    Untuk itu, dia mengimbau untuk dilakukan koordinasi antarmitra agar tidak terjadi salah paham terhadap harga beras SPHP.

    “Perlu koordinasi antara masing-masing mitra penyaluran agar tidak terjadi selisih paham dalam harga dan mekanisme penjualan beras SPHP,” ujarnya.

    Adapun, realisasi program GPM pada 1 Januari—3 Oktober 2025 adalah sebanyak 9.582 kali di 358 kabupaten/kota di 37 provinsi.

    Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, realisasi GPM pada 2024 mencapai 9.547 kali di 480 kabupaten/kota di 38 provinsi. Pada 2023, sebanyak 1.626 kali di 324 kabupaten/kota di 36 provinsi, serta 442 kali di 110 kabupaten/kota di 30 provinsi pada 2022.

    “Badan Pangan Nasional tentunya bersama stakeholder terkait lainnya selalu berupaya menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan nasional melalui gerakan pangan murah atau GPM,” pungkasnya.

  • 5 Ajudan Ungkap Alasan Jokowi Absen HUT TNI Kemarin Nasional

    5 Ajudan Ungkap Alasan Jokowi Absen HUT TNI Kemarin Nasional

    Ajudan Ungkap Alasan Jokowi Absen HUT TNI Kemarin
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak hadir dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025) kemarin.
    Alasannya karena Jokowi masih dalam proses pemulihan terkait alergi kulit yang diidapnya.
    “Saat ini beliau masih proses pemulihan,” kata ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah saat dikonfirmasi, Senin (6/10/2025).
    Selama proses pemulihan ini, Jokowi tidak disarankan untuk beraktivitas di luar ruangan, apalagi terpapar sinar matahari secara langsung.
    “Dan dianjurkan agar tidak mengikuti kegiatan di luar ruangan yang terkena panas,” ujar Syarif lagi.
    Sebagaimana diketahui, HUT ke-80 TNI turut dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming.
    Sejumlah tokoh lainnya juga hadir termasuk para mantan presiden dan wapres yang pernah menjabat.
    Mereka turut duduk di mimbar kehormatan bersama Prabowo dan Gibran.
    Beberapa di antaranya yang hadir juga disapa Prabowo saat pidato yaitu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK), dan Wapres ke-11 Boediono.
    “Yang saya hormati, Wapres Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-6 SBY, Sinta Nuriyah istri Presiden ke-4, Wapres ke-6 Try Sutrisno, Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, Wapres ke-11 Boediono,” ujar Prabowo.
    Selain itu, hadir pula Wapres ke-13 Ma’ruf Amin, istri Wapres ke-9 Hamzah Haz, dan para pimpinan lembaga negara serta menteri.
    “Wapres ke-13 Ma’ruf Amin, Ibu Soraya Hamzah Haz istri Wapres ke-9, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin,” ucap Prabowo.
    Sementara itu, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-7 RI Jokowi terlihat tidak hadir dalam peringatan HUT ke-80 TNI kemarin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Jokowi Temui Prabowo di Kertanegara, Ini Jawaban Luhut dan Istana Nasional

    7 Jokowi Temui Prabowo di Kertanegara, Ini Jawaban Luhut dan Istana Nasional

    Jokowi Temui Prabowo di Kertanegara, Ini Jawaban Luhut dan Istana
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan menanggapi pertemuan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya, Kertanegara, pada Sabtu (4/10/2025).
    Menurutnya, pertemuan antara presiden yang tengah menjabat dengan mantan pemimpin Indonesia merupakan hal yang bagus.
    “Bagus kan kalau presiden dengan mantan presiden bertemu, pemimpin guyub,” ujar Luhut saat ditemui di kompleks Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (5/10/2025).
    Luhut menyebut, tentu ada sesuatu yang dibicarakan antara Prabowo dengan Jokowi dalam pertemuan empat mata itu.
    Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) pada era Jokowi itu tidak mengetahui isi pembicaraan keduanya.
    “Saya enggak tahu, tapi saya pikir mereka berdua kan pemimpin. Pemimpin dan mantan pemimpin itu ada yang mereka bicarakan. Jadi kita doakan semua kompak,” ujar Luhut.
    KOMPAS.com/Tria Sutrisna Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan saat ditemui usai HUT ke-80 TNI di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2025).
    Sementara itu di lokasi yang sama, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan isi pertemuan antara Prabowo dan Jokowi yang terjadi di Kertanegara, Jakarta.
    Ungkapnya, ada banyak pembahasan dalam pertemuan tersebut. Adapun Prabowo bertemu dengan Jokowi secara empat mata.
    “Banyak. Yang pertama memang silaturahmi di antara dua pemimpin, Presiden ke-7 dan Presiden ke-8,” ujar Prasetyo.
    Jokowi, kata Prasetyo, kebetulan berada di Jakarta sehingga memutuskan untuk sowan ke kediaman Prabowo.
    Hal serupa juga dilakukan Prabowo ketika ada kunjungan kerja ke Jawa Tengah, di mana kerap memutuskan sowan ke kediaman Jokowi.
    “Tentu banyak hal yang dipercakapkan mengenai masalah-masalah kebangsaan. Termasuk memberikan masukan ke depan sebaiknya seperti apa untuk beberapa hal,” ujar Prasetyo.
    “Kurang lebih dua jam pertemuan di antara dua pemimpin,” sambung politikus Partai Gerindra itu.
    Diketahui, pertemuan antara Jokowi dan Prabowo terjadi di kediaman pribadi Presiden ke-8 RI pada Sabtu (4/10/2025).
    Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah mengatakan bahwa pertemuan dengan Prabowo itu berlangsung selama dua jam mulai pukul 13.00 WIB.
    KOMPAS.com/FIRDA JANATI Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin di Jakarta Pusat, Sabtu (4/10/2025).
    Sementara itu usai pertemuan dengan Jokowi, Prabowo disebut memanggil sejumlah menteri dan tokoh ke kediamannya, pada Sabtu (4/10/2025) sore.
    Salah satu tokoh yang hadir dalam pertemuan itu adalah Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.
    “Iya abis dari Kertanegara, ini pertemuan silaturahmi para tokoh, tokoh-tokoh yang mempunyai jasa terhadap bangsa dan negara,” kata Sjafrie usai menghadiri kegiatan doa bersama lintas agama yang diselenggarakan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu.
    Sjafrie pun tak merinci apa arahan yang diberikan Prabowo kepada para tokoh yang hadir di dalam pertemuan tersebut. Termasuk, siapa saja tokoh yang hadir pada saat pertemuan.
    “Arahannya supaya kita terus bersatu, TNI adalah tentaranya rakyat, dan rakyat adalah miliknya TNI,” kata Sjafrie.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DKI kemarin, peninjauan kembali Raperda KTR hingga HUT ke-80 TNI

    DKI kemarin, peninjauan kembali Raperda KTR hingga HUT ke-80 TNI

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa terjadi di DKI Jakarta pada Minggu (5/10), mulai dari Pemerintah Provinsi DKI yang diminta untuk melakukan peninjauan kembali Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) hingga penambahan 151 bus saat perayaan HUT ke TNI.

    Berikut sejumlah berita yang menarik untuk disimak kembali:

    Ranperda KTR dinilai rugikan pedagang, DKI diminta tinjau ulang

    Jakarta (ANTARA) – Pengurus Koperasi Warteg Nusantara (Kowantara) meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meninjau ulang Ranperda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) mengingat terkait nasib para pedagang.

    Para pedagang kecewa lantaran Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DPRD DKI Jakarta meloloskan pasal-pasal yang dinilai merugikan pedagang.

    Baca selengkapnya

    Polisi kerahkan 1.587 personel amankan HUT ke-80 TNI di Monas

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian mengerahkan sebanyak 1.587 personel gabungan untuk mengamankan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu.

    “Total ada 1.587 personel yang kami kerahkan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro dalam keterangannya di Jakarta.

    Baca selanjutnya

    Ada 140 perlintasan liar kereta api di Jabodetabek hingga Oktober ini

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta mencatat masih ada 140 perlintasan liar kereta api di wilayah kerja Daop 1 Jakarta hingga awal Oktober 2025 sehingga menjadi perhatian serius karena berisiko tinggi terjadi kecelakaan.

    Sementara itu, 287 lainnya merupakan perlintasan yang dijaga bersama pihak terkait.

    “Perlintasan sebidang merupakan salah satu titik rawan kecelakaan, sehingga diperlukan perhatian lebih dari semua pihak,” kata Manager Humas PT KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko di Jakarta, Ahad.

    Selengkapnya klik di sini

    HUT TNI, Transjakarta tambah 151 bus

    Jakarta (ANTARA) – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menambah 151 unit bus untuk mengantisipasi lonjakan penumpang saat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dipusatkan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

    “Penambahan Armada Bus yang telah ditambah secara signifikan sebanyak 151 bus untuk mengantisipasi lonjakan pelanggan dan meminimalisir waktu tunggu,” kata Kepala Departemen Humas & CSR Transjakarta, Ayu Wardhani dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Selanjutnya klik di sini

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dalih BGN Kalteng soal Keracunan MBG di Palangka Raya: Belum Bisa Disimpulkan Tanpa Uji Laboratorium Regional 6 Oktober 2025

    Dalih BGN Kalteng soal Keracunan MBG di Palangka Raya: Belum Bisa Disimpulkan Tanpa Uji Laboratorium Regional 6 Oktober 2025

    Dalih BGN Kalteng soal Keracunan MBG di Palangka Raya: Belum Bisa Disimpulkan Tanpa Uji Laboratorium
    Tim Redaksi
    PALANGKA RAYA, KOMPAS.com –
    Sebanyak 27 siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), mengalami gejala keracunan makanan usai menyantap makan bergizi gratis (MBG) pada Kamis, 4 September 2025 lalu.
    Puluhan siswa itu mengalami pusing, mual, hingga muntah-muntah setelah mengonsumsi MBG dengan menu burger.
     
    Diketahui, pihak SPPG yang menyediakan menu tersebut mengakui bahwa ada saus kedaluwarsa empat bulan yang digunakan.
    Namun, pihak Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Kalteng enggan mengakui bahwa kejadian itu merupakan keracunan, dengan alasan tidak adanya hasil uji laboratorium.
    Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Kalteng Elisa Agustino menyatakan, kasus itu merupakan kejadian menonjol terkait dengan pelaksanaan MBG.
    Pihaknya juga tidak membantah adanya siswa yang mengalami gejala keracunan.
    “Kami tidak membantah hal itu terjadi, kami mendapatkan laporan dan langsung mendatangi sekolah tersebut, kejadiannya tiga minggu yang lalu,” beber Elisa saat diwawancarai awak media di sela kegiatan HUT TNI di Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Minggu (5/9/2025).
    Namun demikian, Elisa menyatakan bahwa pihaknya belum dapat menyimpulkan bahwa kejadian itu akibat dari racun atau sejenisnya karena belum ada hasil laboratorium.
    “Kalau memang kita berbicara keracunan, seharusnya kita bisa menjelaskan itu keracunan apa, apakah hanya saus saja, atau ada yang lain?” kata dia.
    Menurut Elisa, ada banyak kemungkinan potongan makanan yang membuat siswa mengalami gejala keracunan.
    Kata dia, dalam seporsi MBG yang disantap siswa saat itu, tidak hanya saus, tetapi juga ada roti, sayur, daging, dan kentang.
    “Kalau kita menyimpulkan penyebabnya itu sebuah racun, harus bisa membuktikan dulu satu per satu kandungannya apa, kalau memang ini racun, racunnya apa,” ujarnya.
    Namun, hasil laboratorium untuk mendiagnosis apakah siswa-siswi itu keracunan tidak ada.
    Oleh karena itu, pihaknya menyayangkan tidak dilaksanakannya standar operasional prosedur (SOP) penanganan kejadian luar biasa oleh petugas SPPG.
    “Kami mengakui kelalaian petugas kami, namun hal itu terjadi langsung ditanggapi oleh pihak sekolah,” katanya.
    Saus kedaluwarsa 4 bulan diduga menjadi penyebab puluhan siswa mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi MBG.
    Fakta tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bukit Tunggal, Siti Nur Hazizah.
    SPPG Bukit Tunggal merupakan produsen MBG untuk siswa-siswi di SDN 3 Bukit Tunggal, sekolah tempat kejadian siswa-siswi keracunan usai menyantap MBG tempo hari.
    “Saat itu kami menyediakan menu burger, dilengkapi saus manis dua jenis, ada yang kemasan hijau dan merah, yang hijau ini kedaluwarsa, ini karena keteledoran kami,” kata Siti saat diwawancarai awak media di Kantor SPPG Bukit Tunggal, Jalan Danau Indah, Selasa (30/9/2025).
    Berdasarkan barang bukti saus kedaluwarsa yang ditunjukkan oleh pihak SDN 3 Bukit Tunggal, tertera tanggal kedaluwarsa saus yang menunjukkan tanggal rinci, berisi keterangan jika saus itu sudah melewati masa layak konsumsi sejak bulan April lalu. Siti membenarkan hal itu.
    “Sausnya telat dikonsumsi 4 bulan, itu kami sudah meminta maaf ke pihak sekolah, karena kedaluwarsa, minta maaf karena keteledoran kami tidak mengecek masa kedaluwarsa saus,” jelas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gubernur Jabar KDM Jelaskan Mekanisme Donasi Rp.1000 Per Hari untuk Warga

    Gubernur Jabar KDM Jelaskan Mekanisme Donasi Rp.1000 Per Hari untuk Warga

    BANDUNG – KDM selaku Gubernur Jawa Barat wacanakan kebijakan donasi Rp1.000 per hari untuk ASN di Jawa Barat. Program ini digagas untuk mewujudkan konsep warga bantu warga.

    “Uang (iuran) Rp1.000 itu nanti dipegang oleh bendahara kas, gitu kan. Kemudian contohnya orang datang mengadukan lagi nungguin di RS butuh uang untuk makan, atau bayar kontrakan selama nungguin di rumah sakit, ya tinggal diterima, berikan,” kata Dedi selepas menghadiri upacara HUT ke-80 TNI di Makodam III Siliwangi, Bandung, mengutip ANTARA, Minggu 5 Oktober.

    Nantinya RT/RW diproyeksikan memiliki kas yang bisa dipergunakan untuk membantu warga. Seperti halnya ketika ada warga yang hendak ke rumah sakit, tapi tidak punya ongkos, bisa datang ke RT untuk bantuan.

    “Di tempat saya itu setiap malam itu ronda itu mungut seribu rupiah, itu dikumpulin dan itu tidak menjadi problem bagi kehidupan masyarakat di sana, sehingga menjadi selesai,” ujarnya.

    Kebijakan yang mengusung konsep kebersamaan ini, diungkapkan Dedi, mengadopsi dari program rereongan jimpitan atau rereongan sekepal beras saat dirinya menjadi Bupati Purwakarta.

    Program itu, disebutnya berhasil, di mana Dinas Pendidikan di Kabupaten Purwakarta tiap bulan menyiapkan beberapa ton beras yang dikirimkan ke kampung tertentu. “Ini berhasil,” katanya.

    Adapun untuk tingkat sekolah, Dedi menegaskan ini bukanlah pungutan sekolah, karena dalam program ini anak-anak sekolah diarahkan mengumpulkan donasi tiap hari di bendahara kelas.

    Nantinya uang ini akan dipergunakan, semisal jika ada teman sekelas yang sakit untuk menengok dan membantu pengobatannya.

    “Kemudian jika teman sekelasnya misalnya nggak punya seragam kebetulan orang tuanya tidak mampu ya diberi. Seperti itu lah,” ucapnya.

    Ketika ditanya mengenai tingkatan pelaksanaan program ini apakah wajib atau tidak, Dedi menekankan bahwa program ini sukarela.

    “Bagi mereka yang mau ngasih ya silahkan, yang tidak, ya tidak apa-apa,” tuturnya.

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengeluarkan surat edaran untuk mendorong aparatur sipil negara (ASN), siswa sekolah, hingga masyarakat untuk berdonasi sebesar Rp1.000 per hari.

    Surat Edaran dengan nomor 149/PMD.03.04/KESRA tentang Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (poe ibu) atau gerakan bersama-sama sehari seribu, yang dilihat di Bandung, Jumat (3/10), ditujukan bagi para bupati dan wali kota se-Jawa Barat, kepala OPD dari provinsi sampai kota dan kabupaten, serta seluruh Kantor Wilayah Kemenag Jawa Barat.

    Dalam edaran yang dibuat tertanggal 1 Oktober tahun 2025 tersebut, Dedi mencatat dirinya merujuk kepada peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bahwa masyarakat memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal.

    Dedi menulis, sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kesetiakawanan sosial dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Serta sebagai upaya memperkuat pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan yang masih terkendala keterbatasan anggaran dan akses.

  • Said Abdullah: Doktrin Pertahanan Semesta Presiden Prabowo Masih Relevan

    Said Abdullah: Doktrin Pertahanan Semesta Presiden Prabowo Masih Relevan

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPP PDI Perjuangan, MH Said Abdullah, menilai doktrin pertahanan semesta yang diusung Presiden Prabowo Subianto merupakan konsep yang tetap relevan dalam menghadapi dinamika geopolitik global saat ini.

    Dia menyebut sistem ini tidak hanya menitikberatkan pada kekuatan militer, tetapi juga pada keterlibatan rakyat dan sumber daya nasional secara menyeluruh.

    “Doktrin pertahanan semesta dirumuskan oleh Jenderal AH Nasution dalam bukunya Pokok-Pokok Gerilya. Sifatnya melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya nasional dalam membangun pertahanan,” ujar Said dalam keterangannya, Senin (6/10/2025).

    Menurut Said, tantangan pertahanan di era modern tidak hanya soal perang konvensional. Dunia kini, lanjut dia, juga dihadapkan pada bentuk perang baru seperti politik, ekonomi, budaya, dan siber yang membutuhkan kolaborasi antara militer dan masyarakat sipil.

    “Dalam perang non-konvensional, TNI dan Polri tentu memiliki keterbatasan. Karena itu diperlukan dukungan rakyat terlatih dan profesional di bidangnya masing-masing yang terintegrasi dengan kekuatan TNI dan Polri,” jelas Ketua Banggar DPR RI ini.

    Said juga mengungkap langkah Presiden Prabowo selama menjabat Menteri Pertahanan yang berhasil memperkuat struktur organisasi TNI. Beberapa di antaranya termasuk pembentukan satuan baru di tiga matra dan pembangunan berbagai brigade hingga batalion teritorial.

    “Sejak Presiden Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, beliau membentuk enam Kodam baru, 14 Lantamal, tiga Lanud, satu Komando Operasi Udara, enam grup Kopassus, hingga 20 Brigade Teritorial,” ungkap dia.

    Politisi asli Sumenep ini menambahkan, industri pertahanan nasional seperti PT PAL dan PT Pindad juga perlu diperkuat untuk mendukung kemandirian alat utama sistem senjata (alutsista).

    “Kita memiliki kemampuan membuat kapal perang, tank, senapan tempur, hingga pesawat tempur generasi 4.5 KF-21 Boramae. Namun proyek ini perlu percepatan agar Indonesia tidak tertinggal,” kata Said.

    Dari sisi anggaran, dia menyebut DPR selalu mendukung kebutuhan TNI untuk mencapai Minimum Essential Force (MEF). Namun keterbatasan fiskal masih menjadi tantangan utama.

    “Jika dibandingkan negara maju, anggaran pertahanan kita masih rendah. Tapi kami di Badan Anggaran DPR akan terus memperjuangkan peningkatannya,” ucap Said.

    Said menegaskan profesionalitas prajurit menjadi pondasi utama dalam membangun sistem pertahanan yang kuat. Said menegaskan pentingnya profesionalitas prajurit TNI yang netral dari politik praktis dan fokus pada pertahanan negara.

    “Profesionalitas TNI berarti netral dari politik praktis dan fokus pada tugas pertahanan. Bravo, Dirgahayu TNI ke-80 tahun. Jadilah patriot bangsa yang gagah berani,” pungkas Said Abdullah. [asg/ted]

  • Jumlah penumpang KA capai 32.417 orang saat HUT TNI

    Jumlah penumpang KA capai 32.417 orang saat HUT TNI

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta mencatat jumlah penumpang kereta api jarak jauh (KAJJ) yang berangkat dari wilayah Daop 1 Jakarta mencapai 32.417 orang saat perayaan HUT ke-80 TNI, Minggu (5/10).

    “Volume pengguna jasa kereta api jarak jauh tercatat cukup tinggi,” kata Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko di Jakarta, Senin.

    Dia merinci jumlah penumpang yang berangkat dari Stasiun Gambir sebanyak 16.638 orang dengan 40 perjalanan KAJJ, sementara yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen sebanyak 15.779 orang dengan operasional 34 perjalanan KAJJ.

    Selama berlangsungnya perayaan HUT ke-80 TNI yang dipusatkan di kawasan Monas, sambung dia, seluruh perjalanan KAJJ dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen tetap normal tanpa ada keterlambatan keberangkatan maupun kedatangan.

    Meski demikian, sebagai antisipasi kemacetan di kawasan Monas dan sekitarnya, KAI Daop 1 Jakarta melakukan rekayasa operasional perjalanan KAJJ dengan menerapkan Berhenti Luar Biasa (BLB) di Stasiun Jatinegara.

    Rekayasa itu dilakukan pada Minggu (5/10) untuk memberikan alternatif bagi penumpang agar dapat naik maupun turun kereta di Stasiun Jatinegara tanpa harus menuju Stasiun Gambir atau Pasar Senen yang berdekatan dengan lokasi kegiatan HUT TNI.

    “Terdapat sebanyak 26 KAJJ keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen, serta 7 KAJJ kedatangan yang dilakukan BLB di Stasiun Jatinegara,” ujar Ixfan.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.