Xcloud.id

Kementrian Lembaga: TNI

  • Desy Ratnasari: Prajurit Wanita TNI Bisa Lebih Hebat dari Pria

    Desy Ratnasari: Prajurit Wanita TNI Bisa Lebih Hebat dari Pria

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas sekaligus anggota DPR  Desy Ratnasari menyoroti rendahnya keterwakilan wanita dalam jajaran pimpinan di Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat, khususnya di Pangkalan Udara Utama Milik TNI AD (Lanumad) seperti Lanumad Ahmad Yani Semarang.

    Desy Ratnasari mengatakan, karier prajurit wanita, atau Kowad, di Lanumad masih perlu ditingkatkan agar bisa menempati posisi strategis.

    “Pertanyaan saya, bagaimana career path Kowad di Lanumad ini sehingga mereka dapat duduk bersama para pimpinan. Saya tidak ingin ada stereotip bahwa perempuan hanya cocok di administrasi atau keuangan. Perempuan bukan semata-mata di belakang meja,” ujar Desy Ratnasari dikutip dari media resmi DPR, Minggu (13/12/2025).

    Desy Ratnasari mendorong Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) untuk memberikan porsi yang sama dalam proses penerimaan prajurit TNI, khususnya pada level perwira.

    Ia menekankan, pentingnya moratorium diskriminatif terhadap penempatan wanita di tugas operasional dan taktis, termasuk menjadi penerbang.

    “Saya berharap Prajurit TNI Wanita diberi kesempatan mengembangkan tugas-tugas menantang karena kemampuan mereka bisa melebihi prajurit pria,” tegasnya.

    Selain itu, Desy Ratnasari menegaskan, akses pengembangan karier Kowad harus dibuka seluas-luasnya. Ia menolak adanya pembatasan potensi prajurit wanita dan menekankan kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka.

    “Kami berharap tidak ada pembatasan potensi prajurit Kowad agar mereka diberikan kesempatan yang sama untuk menunjukkan potensi terbaiknya,” tutupnya.

    Dengan dorongan dari Desy Ratnasari ini, harapannya kesetaraan gender di TNI AD dapat semakin nyata, memberi peluang yang adil bagi prajurit wanita dalam setiap jenjang karier.

  • AHY Bandingkan Bencana Sumatera dengan Tsunami Aceh 2004, Wilayah Terdampak Kini Lebih Luas

    AHY Bandingkan Bencana Sumatera dengan Tsunami Aceh 2004, Wilayah Terdampak Kini Lebih Luas

    AHY Bandingkan Bencana Sumatera dengan Tsunami Aceh 2004, Wilayah Terdampak Kini Lebih Luas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), membandingkan bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan tsunami Aceh 2004.
    Menurut AHY, meski jumlah
    korban jiwa
    tidak sebesar tsunami 2004, cakupan wilayah terdampak pada bencana kali ini jauh lebih meluas.
    “Jadi bedanya, waktu Tsunami 2004 memang korban jiwanya luar biasa. Tidak bisa dibayangkan. Terbesar saya rasa di abad 21, 200.000 orang meninggal dan hilang. Dari sisi jumlah korban,” kata AHY dalam sambutannya di acara Pamor Persada Peduli Bencana
    Aceh
    , Sumut, dan Sumbar, di Lapangan Tembak Brigade Parako I Pasgat Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (14/12/2025).
    “Tapi kali ini, yang terdampak, daerah yang terdampak itu bisa dikatakan meluas sekarang,” tambahnya.
    AHY mengungkapkan, pada awal terjadinya bencana, banyak pihak masih menduga-duga seberapa besar dampak yang ditimbulkan.
    Informasi yang beredar di media sosial pun kerap bercampur dengan konten lama maupun hasil manipulasi teknologi kecerdasan buatan (AI), sehingga menimbulkan keraguan di tengah masyarakat.
    Namun, setelah turun langsung ke lapangan, AHY memastikan bencana yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak bisa dianggap ringan.
    “Tapi sebetulnya memang, apa yang menimpa Aceh, Sumut, dan Sumbar itu tidak ringan. Saya bisa mengatakan, karena begitu melihat dan datang langsung ke daerah bencana,” urai AHY.
    Di Provinsi Aceh, AHY menyebut sebanyak 18 dari 23 kabupaten/kota terdampak bencana.
    Dampaknya merata dari wilayah Pantai Timur, Pantai Barat, hingga kawasan tengah dan pegunungan seperti Aceh Tengah, Bener Meriah, Takengon, dan Gayo.
    Kondisi serupa juga terjadi di Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
    Di Sumut, 18 dari 33 kabupaten/kota dilaporkan terdampak bencana.
    Sementara di Sumbar, sebanyak 16 dari 19 kabupaten/kota mengalami kerusakan, termasuk kawasan Lembah Anai yang selama ini dikenal sebagai destinasi wisata.
    “Pernah ke Lembah Anai? Ada yang pernah pesiar ke sana? Ada air terjun bagus. Hancur sekarang semuanya. Jalan jembatan hancur,” jelasnya.
    Untuk menangani dampak bencana, AHY mengatakan pihaknya segera berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), termasuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca.
    Upaya tersebut dinilai penting untuk mendukung mobilisasi pesawat dan helikopter dalam penyaluran bantuan logistik ke wilayah yang terisolasi akibat putusnya jalan dan jembatan.
    Penyaluran bantuan dilakukan melalui jalur udara menggunakan helikopter Caracal untuk menjangkau sejumlah titik di Aceh, serta melalui jalur laut dengan mengerahkan kapal perang TNI AL (KRI) ke wilayah Aceh Tamiang, Lhokseumawe, dan sekitarnya.
    AHY menuturkan bahwa Aceh Tamiang sebagai salah satu daerah dengan dampak terparah.
    Banyak rumah hancur total, bahkan sejumlah desa dilaporkan hilang akibat bencana.
    “Semua merasa kebingungan. Kepala daerah kebingungan. Karena betul-betul di tengah-tengah itu kayak di film-film yang sudah mereka sampai mengatakan seperti kota zombi. Habis. Rumah itu bukan lagi rusak sedang atau berat. Hancur, hilang,” ungkap dia.
    Ia menambahkan, bencana yang dipicu fenomena siklon tropis tersebut telah menyebabkan sekitar 950 orang meninggal dunia, 250 orang masih dinyatakan hilang, sekitar 5.000 orang dirawat, dan hampir satu juta warga mengungsi.
    Sejumlah wilayah, termasuk 12 kecamatan di Aceh Tamiang, masih mengalami pemadaman listrik total.
    Menutup paparannya, AHY mengajak semua pihak untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan agar aktivitas manusia tidak memperparah dampak
    bencana alam
    di masa depan.
    “Kita harus punya kesadaran. Jangan sampai manusia juga punya ulah. Atau menjadi bagian yang memperburuk itu semuanya. Kita jaga lingkungan kita. Kendati ini adalah fenomena alam yang namanya apa? Tropical Cyclone,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PSI Tapsel Salurkan Bantuan Bencana Sumut ke Sangkunur, Sebut Sejumlah Desa Masih Terisolasi

    PSI Tapsel Salurkan Bantuan Bencana Sumut ke Sangkunur, Sebut Sejumlah Desa Masih Terisolasi

    Liputan6.com, Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tapanuli Selatan menyalurkan bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak longsor di Kecamatan Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara (Sumut).

    Bantuan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar warga di tengah akses yang masih sangat terbatas. Hal itu seperti disampaikan Ketua DPD PSI Tapanuli Selatan Stephen Yordan.

    “Relawan menghadapi medan jalan yang sulit saat menuju lokasi. Medan jalan menuju lokasi sangat sulit. Di sana banyak rumah tertimbun longsor dengan korban jiwa sembilan orang, di mana dua orang masih belum ditemukan,” ujar Stephen melalui keterangan tertulis, Minggu (14/12/2025).

    Dia mengungkapkan, hingga kini masih terdapat kampung yang terisolasi akibat longsor, salah satunya Desa Huta Tongah, Kecamatan Sangkunur. Menurut Stephen, akses jalan menuju wilayah tersebut terputus karena tertimbun longsor setebal sekitar tujuh meter dengan panjang mencapai 200 meter.

    “Kebutuhan mendesak warga masih belum terpenuhi secara optimal, khususnya bantuan sembako di Desa Huta Tongah, Dolok Kampung Baru, dan Pasir Bidang. Di sana terdapat kurang lebih 288 kepala keluarga,” papar dia.

    Selain di Sangkunur, posko PSI Tapanuli Selatan juga mendistribusikan pakaian, seragam sekolah, dan sepatu bagi warga di Batang Toru. Bantuan sembako dan selimut turut diserahkan kepada Camat Sipirok, Safruddin Perwira, serta warga di Kecamatan Sipirok.

    “Ke depan, posko PSI Tapanuli Selatan berencana membangun dapur umum guna memastikan kebutuhan pangan warga terdampak bencana dapat terpenuhi secara berkelanjutan,” tutup Stephen.

     

    TNI AL terus menyalurkan bahan kontak bagi korban bencana alam yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Unsur TNI AL dalam hal ini KRI Sutedi Senoputra (SSA)-378 yang melaksanakan Debarkasi Bantuan Logistik, dalam rangka mendukung penyaluran Bantuan Kemanusi…

  • Bantuan Tahap III Kementan Peduli Siap Diberangkatkan ke Sumatera

    Bantuan Tahap III Kementan Peduli Siap Diberangkatkan ke Sumatera

    Jakarta –

    Kementerian Pertanian (Kementan) terus mempercepat penyaluran bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar) melalui program Kementan Peduli. Hingga saat ini, proses pengiriman bantuan Tahap II telah berjalan, sementara Tahap III akan dikirim menggunakan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Makassar 590.

    Pada pengiriman Tahap II, bantuan Kementan Peduli telah diberangkatkan menggunakan KRI Surabaya-936 dari Pelabuhan Tanjung Priok. Seluruh bantuan dikirim untuk mempercepat penanganan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di wilayah tujuan. Seiring dengan itu, penyaluran Tahap III juga tengah disiapkan melalui KRI Makassar-590.

    Hingga laporan terakhir, telah dilakukan pemuatan sebanyak 22 unit kendaraan. Adapun sisa bantuan yang masih dalam proses pemuatan terdiri dari 19 unit kendaraan, beserta 153 paket bantuan yang masih berada di gudang. Proses pemuatan direncanakan rampung secepatnya, sebelum KRI Makassar siap diberangkatkan menuju lokasi bencana.

    Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa penyaluran Tahap III merupakan kelanjutan dari upaya percepatan yang telah dilakukan sejak Tahap I dan II, baik melalui jalur udara maupun laut. Seluruh proses distribusi dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kesiapan armada dan kondisi teknis pelabuhan.

    “Bantuan ini adalah amanah. Prinsip kami jelas, distribusi harus cepat, tepat sasaran, dan dikawal sampai benar-benar diterima masyarakat terdampak. Tahap III ini adalah lanjutan dari percepatan yang terus kami lakukan,” tegas Amran dalam keterangannya, Minggu (14/12/2025).

    “Semua bantuan kami kawal, dari dermaga hingga diterima di daerah dan disalurkan ke masyarakat. Ini tanggung jawab moral kami, karena bantuan ini berasal dari pegawai Kementerian Pertanian dan mitra strategis yang menitipkan amanahnya,” ujar Amran.

    Untuk memastikan kelancaran distribusi, Kementan terus memperkuat koordinasi lintas instansi, termasuk dengan TNI Angkatan Laut, BNPB, serta pemerintah daerah. Kolaborasi ini menjadi kunci agar bantuan dapat tiba tepat waktu dan benar-benar meringankan beban masyarakat terdampak.

    (akn/ega)

  • LPSK Puji Ketegasan Oditur Tuntut Terdakwa Kasus Prada Lucky Bayar Restitusi: Berpihak Pada Korban

    LPSK Puji Ketegasan Oditur Tuntut Terdakwa Kasus Prada Lucky Bayar Restitusi: Berpihak Pada Korban

    Liputan6.com, Jakarta – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengapresiasi Oditur Militer III-14 Kupang juga menuntut para terdakwa penganiayaan Prada Lucky membayar restitusi. Hal itud disampaikan dalam sidang tuntutan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Diketahui, dalam sidang agenda pembacaan tuntutan pada Kamis (11/12), salah satu berkas perkara Oditur menyatakan restitusi merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami keluarga korban akibat perbuatan para terdakwa yang menyebabkan Prada Lucky meninggal dunia.

    Menurut perhitungan LPSK, nilai ganti rugi untuk korban Prada Lucky dan atau keluarganya, mencapai total sebesar Rp1.650.379.008 (satu miliar enam ratus lima puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

    Wakil Ketua LPSK, Antonius PS Wibowo menjelaskan, nilai itu dihitung dari proyeksi gaji sampai usia pensiun dan kebutuhan hidup sampai dengan rata-rata umur harapan hidup di NTT. Menurut dia, restitusi tersebut dibebankan kepada seluruh terdakwa yang mencapai 22 orang. Permohonan restitusi tersebut tertuang dalam 3 berkas yang terpisah, yaitu untuk Terdakwa perkara nomor: 40-K sampai dengan 42-K/PM.III-15/AD/X/2025.

    “Kami menyambut baik dan mengapresiasi tuntutan tersebut dan menilai langkah Oditur Militer mencerminkan keberpihakan kepada keluarga korban, yakni hak restitusi, khususnya di lingkungan Peradilan Militer. Tuntutan ini menegaskan posisi korban dalam sistem peradilan pidana militer sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas pemulihan,” ungkap Antonius, seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (14/12/2025).

    Antonius menambahkan, keputusan hakim dalam perkara ini nantinya dapat juga mencontoh putusan Kasasi No. 213/K/Mil/2025 bulan September 2025. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim Agung menghukum terdakwa “perkara penembakan Bos Rental Mobil” membayar restitusi sejumlah ratusan juta rupiah untuk korban.

    Prada Lucky Chepril Saputra Namo (23), prajurit TNI AD meninggal dunia setelah 3 hari dirawat intensif di ruang ICU RSUD Aeramo, Kecamatan Aesesa, Rabu (6/8/2025). Dia diduga mengalami penganiayaan oleh seniornya.

  • Aksi Kemanusiaan PSHT Pusat Madiun untuk Korban Banjir Sumatra, Bantuan Dikirim via Armada TNI AL

    Aksi Kemanusiaan PSHT Pusat Madiun untuk Korban Banjir Sumatra, Bantuan Dikirim via Armada TNI AL

    Madiun (beritajatim.com) — Di tengah hujan yang mengguyur Kota Madiun, kepedulian Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Pusat Madiun tak surut. Pada Minggu pagi (14/12/2025), organisasi pencak silat tersebut resmi melepas pengiriman bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    Pelepasan bantuan berlangsung di Graha Krida Budaya, Jalan Merak Nomor 10, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo. Sebanyak delapan unit truk mengangkut logistik bantuan yang akan diberangkatkan menuju Jakarta sebelum dikirim melalui jalur laut.

    Ketua Umum PSHT, Kangmas R. Moerdjoko, menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan merupakan hasil gotong royong keluarga besar SH Terate dari berbagai daerah di Indonesia hingga luar negeri. Bantuan ini ditujukan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di sejumlah provinsi.

    “Ini adalah amanah dari saudara-saudara SH Terate yang ingin berbagi dan meringankan beban korban bencana,” ujar Moerdjoko.

    Ia merinci, bantuan logistik yang terkumpul meliputi beras sebanyak 17 ton, minyak goreng, gula, pakaian layak pakai, serta 225 unit kompor gas dua tungku untuk kebutuhan dapur umum. Nilai total bantuan barang tersebut mencapai sekitar Rp1,9 miliar. Selain itu, PSHT juga menghimpun bantuan uang tunai senilai Rp2,1 miliar.

    Untuk distribusi logistik, PSHT bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut. Bantuan akan dikirim menggunakan kapal milik Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Jakarta.

    “Pengiriman dilakukan lewat jalur laut agar menjangkau daerah terdampak secara lebih efektif. Sedangkan bantuan dana akan disalurkan langsung kepada korban yang rumahnya rusak berat atau hilang,” jelasnya.

    Moerdjoko menambahkan, pengiriman kali ini merupakan tahap awal. Pada tahap berikutnya, PSHT berencana kembali menyalurkan bantuan berupa dana tambahan serta peralatan penunjang darurat seperti genset, alat komunikasi Starlink, senter, dan kompor gas. Untuk tahap lanjutan tersebut, PSHT tidak lagi menerima donasi pakaian mengingat kondisi listrik di lokasi bencana yang belum pulih.

    Sementara itu, Ketua Dewan Pusat PSHT, Kangmas H. Issoebiantoro, menegaskan bahwa aksi kemanusiaan ini merupakan wujud nyata solidaritas PSHT terhadap sesama. “Kami berharap bantuan ini bisa sedikit meringankan penderitaan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah,” ujarnya.

    Ia juga menyampaikan doa agar para korban diberi kekuatan dan ketabahan, serta mampu bangkit dan menata kembali kehidupan mereka pascabencana. “Mudah-mudahan donasi ini membawa manfaat dan digunakan sebaik-baiknya untuk pemulihan,” tutupnya. [rbr/suf]

  • Mahfud MD Sebut Perpol soal Polisi Bisa Isi Jabatan Sipil Bertentangan Undang-Undang

    Mahfud MD Sebut Perpol soal Polisi Bisa Isi Jabatan Sipil Bertentangan Undang-Undang

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD mengkritisi Peraturan Polisi (Perpol) No.10/2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Polri. Menurutnya peraturan ini bertentangan dengan dua Undang-Undang.

    “Perkap Nomor 10 tahun 2025 itu bertentangan dengan dua Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, di mana di dalam pasal 28 ayat 3 disebutkan Anggota Polri yang mau masuk ke jabatan sipil hanya boleh apabila minta berhenti atau pensiun dari Dinas Polri,” katanya sebagaimana dilansir akun YouTube @MahfudMD, dikutip Minggu (14/12/2025).

    Mahfud menjelaskan ketentuan itu telah dikuatkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2025. Lebih lanjut, dia menyampaikan peraturan itu juga bertentangan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang ASN bahwa jabatan sipil di tingkat pusat boleh diduduki oleh anggota TNI dan Polri.

    Menurutnya, Undang-Undang TNI sudah mengatur adanya 14 jabatan yang dapat diduduki TNI. Namun, katanya, dalam Undang-Undang Polri tiidak menyebutkan jabatan-jabatan yang boleh diduduki Polri

    “Dengan demikian, perkap itu kalau memang diperlukan itu harus dimasukkan di dalam Undang-Undang. Tidak bisa hanya dengan sebuah Perkap jabatan sipil itu diatur,” ucapnya.

    Dia menegaskan pernyataan soal polisi adalah jabatan sipil sehingga dapat menjabat ke jabatan sipil lainnya merupakan pernyataan yang salah.

    Dia menjelaskan sipil tidak boleh masuk ke sipil jika di ruang lingkup tugas dan profesinya beririsan.

    “Misalnya, seorang dokter bertindak sebagai jaksa kan tidak bisa. Jaksa bertindak sebagai dokter kan tidak bisa. Dosen bertindak sebagai jotaris kan tidak boleh,” tandasnya.

    Sebelumnya, Pada Pasal (3) beleid itu memuat aturan Polri bisa bertugas pada jabatan manajerial dan non-manajerial. anggota boleh menjabat di luar struktur apabila jabatan itu berkaitan dengan fungsi kepolisian yang dilakukan berdasarkan permintaan dari K/L atau organisasi internasional.

    Adapun 17 jabatan kementerian atau lembaga yang bisa diduduki Anggota Polri, yaitu:

    1. Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan

    2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

    3. Kementerian Hukum

    4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 

    5. Kementerian Kehutanan

    6. Kementerian Kelautan dan Perikanan

    7. Kementerian Perhubungan

    8. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

    9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

    10. Lembaga Ketahanan Nasional

    11. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

    12. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

    13. Badan Narkotika Nasional (BNN)

    14. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

    15. Badan Intelijen Negara (BIN)

    16. Badan Siber Sandi Negara (BSSN)

    17. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

  • Serba-Serbi BSU BPJS Ketenagakerjaan dan Cara Cek Statusnya

    Serba-Serbi BSU BPJS Ketenagakerjaan dan Cara Cek Statusnya

    Untuk dapat menjadi penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan, pekerja harus memenuhi beberapa kriteria yang diatur dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2025. Salah satu syarat utama adalah status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid dan terdaftar.

    Selain itu, pekerja wajib berstatus peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan hingga bulan April atau Mei 2025. Ketentuan ini berlaku khusus bagi kategori Pekerja Penerima Upah (PU), dengan batas waktu kepesertaan aktif hingga 30 April 2025.

    Pekerja juga harus memiliki gaji atau upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan. Apabila upah melebihi batas tersebut, maka batasannya akan disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerah masing-masing. Penting untuk dicatat bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, atau anggota POLRI tidak berhak menerima BSU.

    Program ini memprioritaskan pekerja yang tidak sedang menerima bantuan sosial lainnya secara bersamaan dari pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, atau Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Bagi pekerja asing (WNA), syaratnya minimal sudah bekerja 6 bulan di Indonesia dan wajib mengunggah paspor sebagai dokumen pendukung.

  • Lewat Jalur Udara, Pertamina Distribusikan BBM untuk Jamin Pasokan Energi di Daerah Bencana

    Lewat Jalur Udara, Pertamina Distribusikan BBM untuk Jamin Pasokan Energi di Daerah Bencana

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga mengoptimalkan jalur udara untuk mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan energi bagi korban bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Aceh.
     
    Penyaluran BBM melalui jalur udara untuk menjangkau wilayah-wilayah yang belum dapat dilalui lewat jalur darat karena akses jalan yang terputus dan rusak karena diterjang banjir dan tertutup lumpur.
     
    Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan bahwa pihaknya mengerahkan seluruh moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara, untuk memastikan penyaluran BBM tetap berjalan.
     
    “Di wilayah tertentu dengan akses terbatas, pengiriman melalui udara, termasuk Air Tractor, menjadi opsi terbaik agar energi segera menjangkau masyarakat,” ujarnya melalui keterangan resmi, Minggu (14/12/2025).
     
    Simon menyaksikan secara langsung kegiatan operasi pengiriman distribusi BBM melalui jalur udara dari Bandara Kualanamu, Medan, menuju Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, menggunakan pesawat Air Tractor pada Sabtu (13/12/2025).
     
    Didampingi oleh Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, Simon memastikan langkah tersebut diambil karena sejumlah jalur darat masih sulit dilalui akibat kondisi pascabencana, sehingga pengiriman melalui udara menjadi solusi strategis agar energi dapat segera sampai ke masyarakat.
     
    Hampir sepekan Simon dan Mars Ega berkantor di Medan dan Aceh, memimpin dan mengawal pendistribusian BBM dan bantuan di wilayah Aceh, baik menggunakan moda udara, laut dan darat, sebagai upaya percepatan penyaluran BBM.
     
    Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga telah mengintensifkan distribusi energi melalui berbagai moda udara. Mulai dari penerbangan pesawat perintis, pesawat Hercules, helikopter sling load, hingga Air Tractor, yang kini menjadi tulang punggung pengiriman BBM ke Bener Meriah.

    Penyaluran BBM melalui jalur udara oleh Pertamina.
     
    Setiap penerbangan Air Tractor mampu membawa maksimal 3,5 kiloliter Biosolar ataupun 4 kiloliter Gasoline (Pertalite atau Pertamax), dengan jadwal yang direncanakan hingga dua sampai tiga kali penerbangan per hari.

    Penyaluran Secara Cepat

    Mars Ega menegaskan, Air Tractor memungkinkan pengiriman energi secara cepat dan bertahap ke wilayah yang sulit dijangkau.
     
    “Penerbangan akan terus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan pasokan tetap aman, sekaligus membantu pemulihan wilayah yang terdampak,” ujarnya.
     
    Seluruh pengiriman dilakukan berkoordinasi dengan otoritas bandara, pemerintah daerah, TNI, dan Kepolisian, sehingga pasokan energi tetap terjaga di tengah kondisi darat yang masih terbatas.
     
    “Pengiriman BBM ke Bener Meriah ini diharapkan mampu bertahap memulihkan kondisi pasokan BBM baik untuk kebutuhan BNPB dalam percepatan penanganan pemulihan bencana maupun besok dijadwalkan untuk menyuplai kebutuhan BBM di SPBU Bener Meriah maupun Aceh Tengah, agar pemulihan di sana berangsur lebih cepat untuk mendukung pemulihan aktivitas masyarakat,” pungkasnya. (*)

  • Syarat dan Dokumen yang Diperlukan untuk Daftar CPNS 2026

    Syarat dan Dokumen yang Diperlukan untuk Daftar CPNS 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memberikan kode bahwa pemerintah akan kembali membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun anggaran 2026.

    Rini mengatakan bahwa dalam rekrutmen 2026 nantinya difokuskan kebijakan rekrutmen dari penyelesaian tenaga non-ASN (honorer) menjadi regenerasi birokrasi melalui pelamar umum atau lulusan baru (fresh graduate).

    “Kami sangat concern terhadap regenerasi ASN. Ke depannya, saya berharap bisa fokus kepada para fresh graduate untuk bisa ikut serta menjadi bagian dari birokrasi,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

    Adapun jadwal pembukaan rekrutmen CPNS 2026 belum mendapatkan tanggal yang pasti. Namun pemerintah melalui Kementerian PANRB saat ini tengah menyusun postur SDM nasional untuk mengakomodasi kebutuhan Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 48 kementerian.

    Dia telah menginstruksikan seluruh instansi untuk menyusun analisis kebutuhan pegawai yang disesuaikan dengan rencana strategis lima tahun ke depan.

    Analisis ini akan menjadi basis data untuk menentukan formasi jabatan mana yang membutuhkan penambahan pegawai (positive growth) dan mana yang harus dibatasi atau dikurangi (minus growth).

    “Jadi kementerian yang baru, yang sedang melaksanakan tugas-tugas, yang sekarang fungsi pemerintah itu sudah terbagi habis, tentunya harus sudah mulai menyiapkan. Tentunya saya juga harus menyiapkan secara nasional posturnya seperti apa,” jelasnya.

    Dia menjelaskan rencana ini menandai babak baru manajemen ASN setelah sebelumnya pemerintah memprioritaskan penyelesaian status tenaga honorer pada periode rekrutmen.

    Rini mengakui saat ini pihaknya masih merampungkan penetapan SK bagi tenaga honorer yang sempat meleset dari target Oktober. Kendati demikian, arah kebijakan jangka panjang dipastikan akan membuka ruang lebih besar bagi talenta muda.

    “Kemarin kan kita memang banyak fokus menyelesaikan tenaga honorer. Ke depannya, saya sih berharap bisa fokus kepada para fresh graduate untuk bisa ikut serta menjadi bagian dari pada birokrasi,” tutupnya.

    Syarat Daftar CPNS 2026

    Menilik dari pendaftaran tahun lalu, berikut ini sejumlah syarat yang harus dipenuhi peserta untuk bisa ikut rekrutmen CPNS.

    Berikut ini syarat umum untuk ikut rekrutmen CPNS:

    1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi ketentuan sesuai peraturan instansi, dengan batas usia yang telah ditentukan.

    2. Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun, atau hingga 40 tahun bagi pelamar untuk posisi seperti dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, dan perekayasa.

    3. Memiliki kondisi kesehatan fisik dan mental yang baik.

    4. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dengan masa penjara 2 tahun atau lebih.

    5. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, baik sebagai PNS, prajurit TNI, anggota Polri, maupun pegawai swasta.

    6. Tidak sedang berstatus sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri.

    7. Tidak terlibat dalam partai politik, baik sebagai anggota maupun pengurus, serta tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis.

    8. Memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.

    9. Sehat secara jasmani dan rohani, sesuai kebutuhan posisi yang dilamar.

    10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau di luar negeri sesuai kebutuhan instansi.

    Syarat Khusus

    Selain syarat umum, ada syarat khusus yang bisa diketahui dari laman masing-masing lembaga yang membuka pendaftaran CPNS pada tahun anggaran 2026.

    Dokumen Pendaftaran CPNS 2026

    Adapun sebelum ikut mendaftar CPNS 2026, calon peserta diminta untuk menyiapkan sejumlah dokumen yang diperlukan.

    Dokumen yang diperlukan yakni misalnya:

    KTP dan Kartu Keluarga (KK)
    Ijazah dan transkrip nilai asli
    Pas foto latar merah
    Swafoto (selfie) untuk pembuatan akun SSCASN
    Surat lamaran dengan format sesuai dengan instansi yang akan dilamar
    Dokumen pendukung lainnya seperti sertifikat dan surat keterangan.