Kementrian Lembaga: TNI

Siapa Diana Murni Payapo? Pendukung Jokowi Ajak Demo Pakai BH dan Celana Dalam

GELORA.CO – Ajakan demonstrasi hanya mengenakan baju dalam dari seorang pendukung mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Diana Murni Payapo, ramai jadi perbincangan.

Diana mengancam akan mengajak ratusan perempuan berdemo mengenakan pakaian dalam jika Mabes Polri tak kunjung menyelesaikan kasus dugaan ijazah palsu ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.

“Jadi, kalau bisa Mabes Polri cepat menyelesaikan ini, kalau tidak saya organisasi perempuan, kita lima ratus perempuan berencana akan turun memakai BH (Breast Holder) dan celana dalam untuk Mabes Polri. Kita marah karena Pak Jokowi tiap hari di-bully,” kata Diana, dikutip dari akun Instagram @kata_hati165, Minggu (5/10/2025).

Dalam sebuah konferensi pers, Diana mengaku ajakannya itu hanya spontanitas untuk menarik perhatian publik.

Ia mengaku kesal terhadap Roy Suryo cs karena tak kunjung ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ijazah palsu Jokowi.

Padahal, kata dia, Roy Suryo cs sudah dilaporkan Jokowi atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah pada April 2025.

Baca juga: Viral Soal Demo Pakai Dalaman, Emak-emak Pendukung Jokowi: Spontanitas Saya, Biar Dapat Perhatian

“Kemarin itu, spontanitas atas sakit hati kita yang kesal, karena polisi sampai saat ini belum menetapkan status hukum terhadap Roy Suryo cs.”

“Padahal kan sudah tingkat penyidikan, biasanya itu kan cepat status hukumnya, tapi ini kok lambat sekali,” kata Diana kepada awak media pada Rabu (8/10/2025), dikutip dari tayangan KompasTV.

“Maksudnya, saya membuat kalimat itu supaya jadi perhatian, saya buat jebakan.”

“Tujuan saya untuk menjebak orang dengan bahasa supaya ada perhatian. Buktinya, jadi perhatian dengan kalimat ini,” imbuh dia.

Siapa Diana Murni Payapo?

Diana Murni Payapo atau Diana diketahui menjabat sebagai Ketua Persatuan Perempuan Peduli Pancasila (P4).

Dikutip dari akun X resminya, dituliskan P4 didirikan pada 2 Agustus 2019.

Selama pandemi Covid-19, P4 kerap menggelar acara untuk kaum perempuan.

Contohnya, saat menjelang HUT RI 17 Agustus 2020, P4 menggelar lomba kebaya bermasker di Sekretariat P4, Jalan Otista 1A, Jatinegara, Jakarta Timur.

“Tujuan acara ini untuk menyongsong HUT RI pada 17 Agustus sekaligus HUT P4 pada tanggal 2 Aguatus. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan apa yang dianjurkan pemerintah seperti menggunakan masker dalam pandemi,” jelas Diana, Sabtu (18/7/2020), dilansir TribunJakarta.com.

P4 juga pernah mengadakan lomba memancing saat Hari Ibu pada Desember 2020, di Jakarta Timur.

Karena digelar dalam rangka Hari Ibu, lomba tersebut diikuti oleh ibu-ibu sembari mengenakan kebaya.

Saat pemerintah mewajibkan vaksin Covid-19 di tengah pandemi, P4 termasuk salah satu organisasi yang mendukung.

Seperti ketika muncul hoaks mengenai vaksin Covid-19 Sinovac, P4 gencar mengajak masyarakat untuk tidak termakan isu palsu.

P4 menegaskan pihaknya mendukung pemerintah soal vaksin Covid-19 untuk memutus penyebaran virus tersebut.

“Kita berharap kepada perempuan-perempuan di Indonesia untuk tak percaya hoaks. Kita dukung pemerintah dalam program vaksinasi ini,” ujar Diana, Rabu (6/1/2021), masih dari TribunJakarta.com.

Baca juga: Pemuda Patriot Nusantara Desak Polri Serius Tangani Kasus Ijazah Jokowi, Minta Segera Ada Tersangka

“Kami dari P4 mengajak masyarakat untuk mendukung apa yang dilakukan pemerintah termasuk vaksin Sinovac.”

“Sebab vaksin ini tak jauh berbeda dengan imunisasi seperti Campak yang sewaktu kecil telah diberikan. Mari menghargai upaya pemerintah yang sudah berusaha keras menghadirkan program vaksinasi Covid-19,” jelas dia.

Sosok Diana juga pernah muncul ketika ramai pencopotan baliho Rizieq Shihab pada November 2020.

Pencopotan itu dilakukan oleh pihak terkait sebab tak memiliki izin yang kemudian berujung pro dan kontra.

Terkait hal itu, Diana mengajak perempuan Indonesia untuk tidak terpengaruh polemik pencopotan baliho Rizieq Shihab.

Dengan melihat karangan bunga berisi ucapan terima kasih di depan Markas Kodam Jaya, Diana mengajak perempuan agar lebih berpikiran terbuka.

“Kami dari P4, melihat seperti ini (karangan bunga) kami berterima kasih kepada TNI/Polri yang telah bekerja keras untuk menurunkan baliho baliho.”

“Tapi, kami juga menghormati Habib Rizieq sebagai sesama umat muslim ya, kalau bisa peran perempuan harus ada dalam situasi seperti ini,” tutur Diana kepada awak media, Selasa (24/11/2020).

Diana menegaskan agar polemik ini diserahkan kepada pihak terkait dan mengimbau perempuan di tanah air untuk gencar mensosialisasikan protokel kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

Pasalnya, bila semakin banyak yang terlibat, kata Diana, maka dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan yang justru melenceng dari sila ke-3 Pancasila.

“Masalah ini masuk dalam sila ke-3 tentang Persatuan Indonesia. Sehingga peran perempuan juga sangat penting dalam kondisi saat ini.”

“Sehingga bagaimana perempuan-perempuan di Indonesia bisa tetap menjaga kedamaian. Kalau bisa tidak seperti itu, berdamai-damai saja. Sebab sekarang ini kan juga situasi Covid-19,” tandasnya.

10/10/2025 10:36
Ketua MK Suhartoyo Pertanyakan Pasal UU TNI soal Prajurit di Jabatan Sipil: Ini Bagaimana Panglima Masih Cawe-Cawe? – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menyoroti Pasal 47 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesiayang dipandangnya membuka peluang Panglima TNI bisa ikut andil untuk menentukan jabatan sipil yang diduduki oleh prajurit TNI.

Hal ini disampaikannya dalam lanjutan persidangan di MK, Kamis 9 Oktober 2025, dengan nomor perkara 68, 82, dan 92/PUU-XXII/2025, di mana salah satu pemohon mempersoalan Pasal 47 Ayat (2) UU TNI terkait jabatan sipil yang dapat diduduki setelah prajurit pensiun atau mengundurkan diri.

Awalnya, DPR yang diwakili oleh Ketua Komisi I Utut Adianto dan pemerintah yakni Wakil Menteri Hukum Edward OS Hiariej, menjelaskan ikhwal pasal tersebut, yang pada intinya mempertegas pelaksanaan tugas pokok prajurit TNI sesuai jabatan pada beberapa kementerian atau lembaga.

Suhartoyo lantas melihat ada kontradiksi dalam pasal tersebut terutama pada ayat 1, 2, dan 3 dengan pasal 5. Di mana, pasal 5 berbunyi; Pembinaan karier prajurit yang menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panglima.

“Ini bagaimana panglima masih cawe-cawe kalau syarat untuk menduduki jabatan tertentu harus mengundurkan diri atau tidak aktif lagi? Ini ada semacam contradictio in terminis diantara beberapa ayat ini kalau kita runut dari ayat (1) sampai ayat (5) ini. Nah, mungkin Pemerintah atau DPR bisa menjelaskan ini atau nanti ditambahkan dalam keterangannya,” tanya Suhartoyo.

“Di satu sisi syarat harus mundur, tapi di sisi lain kenapa pembinaan dan karier masih ditangani oleh panglima? Nah, ini yang kemudian menimbulkan di ruang publik bahwa bagaimana kemudian supremasi sipilnya kemudian masih dikendalikan oleh unsur-unsur dari TNI atau dari panglima itu. Mungkin dijelaskan itu,” sambungnya.

10/10/2025 10:31
Gus Ipul Jenguk Haical, Tegaskan Penanganan Korban Ponpes Al-Khoziny Sidoarjo Jadi Atensi Presiden

Sidoarjo (beritajatim.com) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa penanganan para korban runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo, menjadi perhatian serius Presiden Republik Indonesia.

Hal ini disampaikan saat Gus Ipul menjenguk salah satu korban selamat, Syehlendra Haical Aditya, di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo, Jumat (10/10/2025).

Gus Ipul tiba di rumah sakit sekitar pukul 08.15 WIB dan langsung menuju ruang perawatan HCI, tempat Haical dirawat. Dalam kunjungannya, ia berbincang hangat dan memberikan semangat kepada Haical yang harus menjalani amputasi kaki akibat infeksi pasca tertimbun reruntuhan bangunan.

“Kamu dapat salam dari Presiden. Presiden memberikan perhatian, memberikan atensi, makanya yang kerja keroyokan dari berbagai kementerian, untuk mendukung Haical supaya cepat sehat,” ujar Gus Ipul kepada Haical.

Sebelumnya, Gus Ipul turut menyaksikan langsung proses evakuasi Haical oleh tim SAR pada Rabu (1/10). Haical diketahui tertimbun selama dua hari di bawah reruntuhan sebelum akhirnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat.

“Saya bisa menjenguk kembali Haical, di mana waktu itu hari ke-3, hari Rabu, saya bersama Ibu Kadinsos Provinsi, Pak Wagub, dan Kepala Basarnas menyaksikan secara langsung proses evakuasinya,” ungkap Gus Ipul usai menjenguk Haical.

Menurut Gus Ipul, Haical termasuk korban dengan luka berat yang membutuhkan penanganan medis intensif dan perawatan jangka panjang.

“Saya melihat layanan di rumah sakit ini cukup bagus, ditangani oleh dokter-dokter profesional, dan terus memantau perkembangan kesehatan anak kita, Haical,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gus Ipul menyampaikan bahwa Kementerian Sosial terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memberikan pendampingan dan penguatan kepada seluruh korban serta keluarga yang masih menunggu hasil identifikasi dari Polda Jawa Timur.

“Sampai sekarang kita juga terus mendampingi, secara bersama-sama kepada seluruh keluarga yang masih menunggu proses identifikasi korban,” jelasnya.

Tiga Tahap Penanganan Korban

Gus Ipul menjelaskan bahwa penanganan korban tragedi Ponpes Al-Khoziny dilakukan dalam tiga tahap, yakni evakuasi, kedaruratan, dan rehabilitasi.

“Pertama adalah tahap evakuasi dan kedaruratan. Saya berterima kasih kepada tim evakuasi — Basarnas, BNPB, Kepolisian, dan TNI — yang telah bekerja dengan baik pada masa-masa darurat,” tutur Gus Ipul.

Ia menambahkan, tahap selanjutnya adalah rehabilitasi dan rekonstruksi, yang kini tengah difokuskan pada pemulihan para korban luka berat, sedang, maupun ringan.

“Rehabilitasi difokuskan kepada korban-korban yang masih memerlukan perhatian bersama, baik korban luka berat, sedang, maupun ringan,” jelasnya.

Berdasarkan data terbaru, jumlah korban luka ringan mencapai 74 orang, luka berat 24 orang, dan korban meninggal dunia sebanyak 63 orang.

“Semua korban akan terus kita dampingi dalam proses rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial,” tambahnya.

Selain memberikan layanan kesehatan dan jaminan sosial, Kemensos juga berencana memberikan program pemberdayaan bagi keluarga korban yang terdampak berat.

“Kita akan mendampingi keluarga, terutama yang anaknya mengalami luka berat atau amputasi. Sesuai arahan Presiden, segala kebutuhan mereka akan didukung sepenuhnya,” tegas Gus Ipul.

Kronologi Runtuhnya Bangunan

Sebagaimana diketahui, bangunan musala Pondok Pesantren Al-Khoziny Buduran ambruk pada Senin (29/9) sekitar pukul 15.00 WIB, saat ratusan santri tengah melaksanakan salat Ashar. Dugaan sementara, proses pengecoran lantai atas yang dilakukan sebelumnya menyebabkan pondasi tidak mampu menahan beban, hingga akhirnya seluruh bangunan runtuh menimpa para santri di lantai dasar. (ted)

10/10/2025 10:28
Kejari Tanjung Perak Surabaya Geledah Kantor Pelindo 3, Usut Dugaan Korupsi Kolam Pelabuhan Rp196 Miliar

Surabaya (beritajatim.com) – Tim penyidik dari Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya menggeledah Kantor PT Pelindo Regional 3 Surabaya, Kamis (9/10/2025).

Langkah ini dilakukan untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pemeliharaan dan pengusahaan kolam Pelabuhan Tanjung Perak tahun 2023–2024 yang diduga bernilai sekitar Rp196 miliar.

Penggeledahan dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Tipikor Surabaya Nomor 22/PenPid.Sus-TPK-GLD/2025/PN Sby, tertanggal 7 Oktober 2025.

Selain di Kantor Pelindo 3, tim penyidik juga menggeledah Kantor PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) sesuai Penetapan Nomor 21/PenPid.Sus-TPK-GLD/2025/PN Sby.

Kepala Kejari Tanjung Perak melalui Kasi Pidsus Hendi Sinatria, S.H., M.H., menjelaskan bahwa penggeledahan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti tambahan terkait dugaan korupsi pada proyek tersebut.

“Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pemeliharaan dan pengusahaan kolam Pelabuhan Tanjung Perak tahun 2023–2024, dengan nilai kegiatan sekitar Rp196 miliar,” jelas Hendi kepada wartawan, Kamis (9/10/2025).

Dalam operasi tersebut, sebanyak 21 personel gabungan dikerahkan, terdiri dari 10 jaksa penyidik Kejari Tanjung Perak, 5 personel AMC Kejati Jatim, dan 6 personel TNI yang bertugas memberikan pengamanan selama kegiatan berlangsung.

Selama proses penggeledahan, tim penyidik menyita sejumlah barang bukti penting, antara lain dokumen kontrak kegiatan, laptop, serta dokumen administrasi lainnya yang berkaitan dengan proyek pemeliharaan dan pengerukan kolam pelabuhan.

Hendi menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bentuk keseriusan Kejari Tanjung Perak dalam menegakkan hukum dan memberantas praktik korupsi, khususnya di lingkungan BUMN yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan pelabuhan nasional.

“Langkah ini merupakan komitmen kami untuk menegakkan hukum secara profesional dan transparan. Tidak ada pihak yang kebal hukum, terutama dalam kasus yang merugikan keuangan negara,” tegas Hendi.

Kejari Tanjung Perak memastikan bahwa penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi pengusahaan kolam Pelabuhan Tanjung Perak tersebut. (uci/ted)

10/10/2025 07:45
Politik kemarin, radikalisme lewat game Roblox Prabowo panggil Mentan

Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin yang menjadi sorotan, di antaranya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ungkap ada upaya menyusupkan paham radikal lewat game online hingga Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pertanian (Mentan) hingga Menteri Koperasi ke Istana.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

BNPT: Ada upaya menyusupkan paham radikal lewat game online

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meminta orang tua, khususnya ibu, untuk mengawasi aktivitas anak-anak di dunia digital, karena saat ini sudah ada upaya menyusupkan paham radikal lewat game online.

“Sekarang sudah ada upaya sistematis dari kelompok berpaham radikal untuk merekrut anak-anak muda lewat game online,” ungkap Deputi Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayor Jenderal TNI Sudaryanto, dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dalam Dialog Kebangsaan Bersama Ormas dan Tokoh Perempuan Dalam Rangka Meningkatkan Toleransi dan Moderasi Beragama di Asrama Haji Padang, Sumatera Barat (8/10), Mayor Jenderal TNI Sudaryanto mengingatkan adanya penyusupan paham radikal lewat platform permainan daring (game online) seperti Roblox.

Baca selengkapnya di sini.

Seskab rapat dengan Dasco hingga Purbaya bahas ekosistem keuangan

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menghadiri rapat dengan sejumlah pejabat negara, mulai dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Kamis pagi.

Seskab Teddy saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis, mengatakan rapat tersebut membahas tentang ekosistem keuangan dan perbankan di tanah air.

“(Membahas) terutama mengenai ekosistem keuangan dan perbankan di tanah air,” ucap Teddy.

Baca selengkapnya di sini.

Dasco nilai wacana bangun ulang Al Khoziny pakai APBN belum kesimpulan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai wacana pembangunan ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny yang ambruk dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), belum merupakan suatu kesimpulan.

“Mungkin masih belum pada satu kesimpulan,” kata Dasco setelah menghadiri sebuah acara di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

Namun pada dasarnya, kata dia, DPR RI meminta kepada pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar untuk memperhatikan kondisi bangunan pesantren-pesantren lainnya yang sudah berdiri sejak lama.

Baca selengkapnya di sini.

KSP: Sekolah Garuda cita-cita besar Prabowo untuk generasi unggul

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengatakan Sekolah Garuda merupakan manifestasi dari ide dan gagasan besar Presiden Prabowo untuk membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak berprestasi dari seluruh pelosok Indonesia.

“Saya sangat bahagia berada di tempat ini dan sangat yakin Presiden Prabowo pun berbahagia melihat peristiwa hari ini, karena salah satu cita-cita beliau mendirikan sekolah unggulan di berbagai pelosok Indonesia akan segera terwujud,” ujar Qodari dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Hal itu disampaikan Qodari dalam sambutan saat meresmikan pembangunan SMA Garuda Baru bersama dengan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie di Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung (8/10).

Baca selengkapnya di sini.

Prabowo panggil mentan, wamentan, menteri kelautan ke Istana

Presiden Prabowo Subianto memanggil beberapa jajarannya seperti Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono ke Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis.

Menurut beberapa menteri, mereka dipanggil rapat oleh Presiden Prabowo untuk membahas perkembangan program pemerintah terkait pangan dan pembentukan Kampung Nelayan.

“(Rapat akan membahas, red.) pangan, swasembada pangan,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis siang.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

10/10/2025 06:23
Jawaban TNI dan Pemerintah atas Kekhawatiran Prajurit Jadi Penyidik dalam RUU Ketahanan Siber Nasional 10 Oktober 2025

Jawaban TNI dan Pemerintah atas Kekhawatiran Prajurit Jadi Penyidik dalam RUU Ketahanan Siber
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Isu keterlibatan TNI sebagai penyidik tindak pidana siber mencuat setelah beredarnya draf Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS).
Koalisi masyarakat sipil pertama kali mengungkapkan bahwa dalam draf RUU tersebut terdapat pasal yang mengatur peran TNI sebagai penyidik.
Temuan itu lantas menuai kritik karena dinilai berpotensi memperluas kewenangan militer ke ranah penegakan hukum sipil.
Lantas, bagaimana posisi penyidik TNI dalam RUU KKS?
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa keberadaan penyidik TNI dalam RUU KKS semata-mata ditujukan untuk menangani kasus pidana yang melibatkan anggota militer.
“Ya kalau perkara koneksitas, kalau pelakunya TNI, penyidiknya siapa kan enggak perlu disebut dong. Kalau pelakunya (kejahatan siber) bukan anggota TNI, tidak mungkin disidik,” kata Supratman saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (8/10/2025).
Supratman juga menegaskan, penyusunan RUU ini tidak dilakukan oleh Kementerian Hukum saja, melainkan melalui pembahasan bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
“Masih proses harmonisasi atau pembahasan antar kementerian, jadi draf itu tidak berasal dari Kementerian Hukum. Sekarang kita lagi melakukan proses harmonisasi,” ujarnya.
Senada, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menegaskan bahwa peran TNI dalam RUU KKS hanya sebatas menjaga kedaulatan dan pertahanan ruang siber nasional, bukan menegakkan hukum terhadap masyarakat sipil.
“Ranahnya siber TNI jelas ya, jadi kita menjaga kedaulatan ruang siber dari sisi pertahanannya. Jadi, kita enggak ada nanti, misalnya memeriksa terkait dengan sipil,” beber Freddy ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/10/2025).
Freddy menambahkan, TNI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap warga sipil sebagaimana dikhawatirkan sejumlah pihak.
Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil menyoroti potensi perluasan kewenangan militer di ranah siber.
Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Raksha Initiatives, Centra Initiative, Imparsial, dan De Jure menilai bahwa pelibatan TNI sebagai penyidik pidana siber, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d draf RUU KKS, berpotensi mengancam Hak Asasi Manusia (HAM).

“Pelibatan TNI sebagai penyidik tindak pidana keamanan dan ketahanan siber justru akan semakin mengancam hak asasi manusia dan negara hukum,” kata Koalisi dalam siaran pers, Sabtu (4/10/2025).
Koalisi menilai, ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa TNI bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara, bukan menegakkan hukum.
Koalisi sipil mengkhawatirkan bahwa pelibatan TNI dalam RUU KKS akan melemahkan supremasi sipil.
Mereka menilai, penegakan hukum pidana seharusnya menjadi ranah lembaga sipil seperti kepolisian dan kejaksaan, bukan militer.
“Keterlibatan militer dalam proses penyidikan perkara pidana—termasuk pidana keamanan dan ketahanan siber—tidak hanya bertentangan dengan konstitusi dan UU TNI, tetapi juga mengancam kebebasan sipil dan demokrasi,” ucap Koalisi.
Koalisi juga menilai, jika pasal tersebut tetap dipertahankan, hal itu bisa membuka ruang bagi praktik militerisasi di ruang siber.
Dalam pandangan koalisi, rumusan yang melibatkan TNI dalam penegakan hukum siber menunjukkan adanya langkah sistematis menuju militerisasi ruang siber.
Mereka menyoroti bahwa sejak revisi Undang-Undang TNI yang menambahkan tugas operasi militer selain perang, aspek pertahanan siber semakin luas tanpa kejelasan batasan antara ancaman pertahanan dan ancaman hukum.
Menurut mereka, tugas pertahanan siber semestinya fokus pada tindakan defensif, baik aktif maupun pasif, untuk melindungi aset dan sistem pertahanan negara, bukan untuk melakukan penegakan hukum.
Koalisi juga menyinggung soal akuntabilitas hukum jika TNI dilibatkan dalam penyidikan kasus siber.
Hingga kini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer belum direvisi.
Hal itu berarti, anggota TNI yang diduga melanggar hukum, termasuk di bidang keamanan siber, masih akan diadili di peradilan militer.
“Akibatnya, setiap pelanggaran pidana, baik pidana militer maupun pidana umum, termasuk pidana keamanan dan ketahanan siber, yang dilakukan oleh anggota TNI, penuntutannya harus melalui peradilan militer,” tulis Koalisi.
Koalisi menilai kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan atau
abuse of power
karena belum ada mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang memadai di luar sistem militer.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/10/2025 06:05
TNI AU gladi demo udara jelang HUT ke-80 TNI

Rabu, 1 Oktober 2025 16:27 WIB

Pesawat temput Sukhoi SU27/30 bersiap lepas landas untuk gladi demo udara di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (1/10/2025). TNI Angkatan Udara menggelar gladi demo udara dalam rangka persiapan memeriahkan HUT ke-80 TNI pada 5 Oktober 2025 di Monas dengan menampilkan pesawat KT-1B Woong Bee Jupiter Aerobatik Team, pesawat temput F-16 Fighting Falcon, Pesawat Grob G-120 TP-A , pesawat temput Sukhoi SU27/30 dan pesawat temput T-50i Golden Eagle. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/rwa.

Pesawat tempur Sukhoi SU27/30 lepas landas untuk melakukan gladi demo udara di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (1/10/2025). TNI Angkatan Udara menggelar gladi demo udara dalam rangka persiapan memeriahkan HUT ke-80 TNI pada 5 Oktober 2025 di Monas dengan menampilkan pesawat KT-1B Woong Bee Jupiter Aerobatik Team, pesawat temput F-16 Fighting Falcon, Pesawat Grob G-120 TP-A , pesawat temput Sukhoi SU27/30 dan pesawat temput T-50i Golden Eagle. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/rwa.

Pilot pesawat T-50i Golden Eagle bersiap untuk melakukan gladi demo udara di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (1/10/2025). TNI Angkatan Udara menggelar gladi demo udara dalam rangka persiapan memeriahkan HUT ke-80 TNI pada 5 Oktober 2025 di Monas dengan menampilkan pesawat KT-1B Woong Bee Jupiter Aerobatik Team, pesawat temput F-16 Fighting Falcon, Pesawat Grob G-120 TP-A , pesawat temput Sukhoi SU27/30 dan pesawat temput T-50i Golden Eagle. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/rwa.

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

10/10/2025 02:30
Badan Gizi Nasional Turun ke Lamongan, Temukan Pelanggaran Program Bergizi Gratis

Lamongan (beritajatim.com) – Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan, Dadang Hendrayudha, melakukan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lamongan, Kamis (9/10/2025).

Evaluasi yang berlangsung di Guest House Lamongan tersebut dilakukan untuk memastikan petunjuk teknis (juknis) dari BGN benar-benar direalisasikan di lapangan. Pasalnya, masih ditemukan adanya oknum yang tidak serius menjalankan program MBG sesuai aturan.

Dadang menegaskan, kelalaian dalam pelaksanaan juknis dapat berdampak fatal bagi kualitas program. Karena itu, mulai hari ini BGN bersama pemerintah daerah, Polri, dan TNI akan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang tidak mematuhi petunjuk teknis tersebut.

Petunjuk teknis yang wajib dipatuhi mencakup standar kelayakan gizi, komponen bahan baku, operasional, hingga sewa sarana pendukung.

Menanggapi hal itu, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti peningkatan kualitas pelayanan program MBG di wilayahnya. “Langkah yang kami lakukan antara lain pemberian sertifikat keamanan pangan dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) hasil uji laboratorium bersama Dinas Kesehatan Lamongan,” ujar Yuhronur.

Upaya tersebut bertujuan memastikan setiap paket makanan memenuhi standar gizi dan kelayakan konsumsi bagi anak-anak penerima manfaat. Program yang diinisiasi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan dapat meningkatkan asupan gizi, menekan angka gizi buruk dan stunting, serta mendukung tumbuh kembang anak agar menjadi generasi sehat dan berprestasi.

Selain itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan untuk melaporkan daftar menu makanan serta kandungan gizinya setiap minggu sebagai bagian dari pengawasan mutu. “Pemkab Lamongan berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan program MBG. Semua masukan akan kami tampung dan dijadikan bahan evaluasi untuk pelaksanaan berikutnya,” tambah Yuhronur.

Sementara itu, Kepala Satgas MBG Kabupaten Lamongan Nalikan melaporkan bahwa target keberadaan SPPG di Lamongan mencapai 111 titik. “Saat ini sudah beroperasi sebanyak 79 SPPG yang tersebar di 27 kecamatan. Jumlah paket makanan yang telah disalurkan mencapai 149.896 paket,” jelasnya. (fak/kun)

09/10/2025 23:05
Ratusan Personel Dikerahkan Amankan Pacu Jalur Sambut HUT ke-26 Kuansing

Kuantan Singingi –

Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) kembali menggelar Pacu Jalur dalam menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26. Polres Kuansing menyiapkan ratusan personel untuk melakukan pengamanan.

Menjelang Pacu Jalur, Polres Kuansing menggelar apel pasukan pada Kamis pagi (9/10/2025). Kegiatan apel ini merupakan bentuk pengecekan akhir terhadap kesiapan seluruh personel pengamanan menjelang pelaksanaan Pacu Jalur Tradisional Sempena HUT ke-26 Kabupaten Kuantan Singingi, yang akan digelar pada tanggal 10 hingga 12 Oktober 2025, di Tepian Narosa.

“Kegiatan Pacu Jalur tahun ini akan diikuti oleh 74 jalur, termasuk dari kabupaten tetangga seperti Indragiri Hulu. Tentu suasananya akan ramai dan meriah, sehingga perlu kesiapan maksimal dari seluruh personel yang terlibat,” ujar AKBP Ricky.

Polres Kuantan Singingi menurunkan 260 personel gabungan untuk mengamankan seluruh titik kegiatan, mulai dari arena pacu, jalur masuk dan keluar, area parkir, hingga pemukiman warga di sekitar lokasi acara.

“Kegiatan Pacu Jalur ini sudah menjadi tradisi dan kebanggaan masyarakat Kuansing. Dari pelaksanaan Rayon I hingga Rayon IV sebelumnya, kita bersyukur semua berjalan aman dan kondusif. Namun, saya tekankan agar seluruh personel tidak menganggap remeh situasi di lapangan. Tetap waspada terhadap potensi gangguan sekecil apa pun,” tegasnya.

Foto: Polres Kuansing menggelar ratusan personel untuk mengamankan Pacu Jalur dalam rangka HUT ke-26 Kabupaten Kuantan Singingi. Apel pasukan dipimpin Kapolres Kuansing AKBP R Ricky Pratidiningrat. (dok. Polres Kuansing)

Dalam amanatnya, Kapolres menekankan pentingnya sinergitas antarinstansi, termasuk Pemda, TNI, Satpol PP, Dishub, Dinas Kesehatan, BPBD, dan unsur masyarakat, untuk memastikan kegiatan berjalan tertib, aman, dan lancar.

“Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan profesional sesuai SOP. Jadikan kegiatan pengamanan ini sebagai ladang ibadah dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” imbuhnya.

Selain itu, kegiatan juga melibatkan kekuatan personel dari berbagai instansi, di antaranya 80 personel Brimob Polda Riau, 3 personel Polairud Polda Riau, 260 personel Polres dan Polsek jajaran, personel TNI-AD, Satpol PP, Dishub, BPBD, PLN Teluk Kuantan, hingga Pemuda Pancasila.

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh personel dan instansi terkait atas kerja sama yang baik. Mari kita tingkatkan kesiapsiagaan, jaga kekompakan, dan berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Semoga seluruh rangkaian kegiatan Pacu Jalur tahun ini berjalan aman, tertib, dan lancar,” tutup Kapolres.

(mea/eva)

09/10/2025 22:32
3 Prajurit Gugur dalam Rangkaian HUT TNI, Panglima Serahkan Santunan Nasional 9 Oktober 2025

3 Prajurit Gugur dalam Rangkaian HUT TNI, Panglima Serahkan Santunan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang diwakili Inspektur Jenderal (Irjen) TNI Laksdya Hersan menyerahkan santunan risiko kematian khusus dari PT ASABRI serta tali asih kepada ahli waris tiga prajurit yang gugur saat rangkaian kegiatan HUT ke-80 TNI.
Ketiga prajurit yang gugur dalam tugas pengabdian itu adalah Praka (Mar) Zaenal Mutaqim, Pratu Johari Alfarizi, dan Kld Pom Lingga Surya Permana.
“Atas nama keluarga besar Tentara Nasional Indonesia, kami menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya saudara-saudara kita yang telah memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara,” ujar Irjen TNI dalam keterangannya, Kamis (9/10/2025).
Ia menegaskan bahwa penyerahan santunan ini merupakan wujud nyata tanggung jawab dan perhatian negara terhadap prajurit TNI beserta keluarganya.
“Kehadiran kami di sini adalah sebagai wujud dari tanggung jawab dan perhatian negara, khususnya kami TNI, yang nantinya juga akan memberikan santunan, dalam hal ini Bapak Panglima TNI kepada ahli waris,” ucap Hersan.
Selain menyerahkan santunan, Irjen TNI juga memberikan penguatan moral kepada keluarga almarhum agar tetap tabah dan bangga atas pengabdian para prajurit.
“Saya betul-betul memahami, tidak ada kata-kata yang cukup untuk menghapus kesedihan yang Bapak-Ibu rasakan. Namun percayalah, almarhum telah meninggalkan warisan terbaik, yaitu nama baik, kehormatan, dan kebanggaan bagi keluarga, satuan, serta negara,” ungkapnya.
Penyerahan santunan ini menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengorbanan para prajurit yang gugur dalam tugas.
TNI menegaskan bahwa jasa mereka tidak akan pernah dilupakan, dan semangat pengabdian mereka akan terus menjadi teladan bagi generasi penerus.
Sebagai informasi, sebelumnya, dua prajurit TNI meninggal dunia dalam persiapan HUT ke-80 TNI.
Praka (Mar) Zaenal Mutaqim meninggal setelah mengalami kecelakaan saat melaksanakan penerjunan Rubber Duck Operations (RDO) dalam rangkaian kegiatan Presidential Inspection memperingati HUT ke-80 TNI di Teluk Jakarta, pada Kamis (2/10/2025).
Pratu Johari Alfarizi, anggota Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat (Kostrad), meninggal dunia setelah terjatuh dari atas tank di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (4/10/2025) malam.
Sementara itu, Kld Pom Lingga Surya Permana meninggal karena sakit pada Minggu (5/10/2025) pukul 04.45 WIB di RSAL Mintohardjo, Jakarta.
“Almarhum tergabung dalam pasukan upacara HUT ke-80 TNI di Satuan Setingkat Batalyon/SSY Pomal yang tergabung dalam Satuan Setingkat Brigade/SSB POM TNI, meninggal karena sakit pada hari Minggu, 5 Oktober pukul 04.45 WIB di RSAL Mintohardjo Jakarta, dan dimakamkan di Padang pada hari Minggu malam,” kata Kapuspen TNI, Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, Kamis.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/10/2025 20:42