Kementrian Lembaga: TNI

  • Jejak Kejahatan Bobby Asia Terkuak, Pernah Tipu Warga Rp300 Juta Janjikan Lolos Jadi Jaksa

    Jejak Kejahatan Bobby Asia Terkuak, Pernah Tipu Warga Rp300 Juta Janjikan Lolos Jadi Jaksa

    Liputan6.com, Lampung – Penangkapan Bobby Asia, aparatur sipil negara (ASN) asal Kabupaten Way Kanan, Lampung, oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, pada Senin (6/10/2025), membuka kembali rekam jejak kelamnya.

    ASN yang berdinas di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Way Kanan itu, ternyata pernah menipu sejumlah warga Lampung hingga ratusan juta rupiah dengan janji bisa meloloskan mereka menjadi jaksa dan pegawai pemerintah.

    Bobby ditangkap setelah berpura-pura menjadi jaksa dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Aksi jaksa gadungan itu rencananya akan mengunjungi Kejari OKI dan Kodim OKI dengan alasan hendak menemui Bupati OKI dan meminta pengawalan dari TNI.

    Namun aksinya terungkap setelah pihak Kejari melakukan pemeriksaan terhadap identitasnya. Bersama seorang temannya berinisial EF, Bobby kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Sumatera Selatan.

    Rupanya, aksi penyamaran itu bukan kejahatan pertama Bobby. Kepada Liputan6.com, seorang warga Lampung Utara berinisial DAY (28), mengaku pernah menjadi korban penipuan Bobby pada 2021 lalu.

    DAY dijanjikan bisa lolos seleksi ASN Kejaksaan dengan membayar uang sebesar Rp300 juta.

    “Pelaku mengaku anak pejabat tinggi di Kejaksaan Agung. Katanya bisa bantu meloloskan saya asal ikut bimbingan belajar dan setor uang dulu. Tapi setelah saya setor Rp30 juta pertama, tidak ada kabar apa pun,” ujar DAY, Jumat (10/10).

    Uang itu kemudian diberikan secara bertahap hingga total mencapai Rp300 juta. Namun ujian CASN tetap berjalan tanpa adanya hasil seperti dijanjikan.

    “Dia bilang nanti nilai saya akan diubah jadi tinggi, tapi ternyata saya tidak lolos,” katanya.

    DAY mengaku sempat menagih uang tersebut dan pelaku berjanji mengembalikan secara bertahap.

    “Dia bahkan buat surat pernyataan. Tapi baru dikembalikan Rp260 juta, setelah itu kabur,” ungkap DAY.

     

  • TMMD ke-126 Perkuat Kapasitas Satlinmas di Desa Lebakharjo Malang

    TMMD ke-126 Perkuat Kapasitas Satlinmas di Desa Lebakharjo Malang

    Malang (beritajatim.com) – Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-126 bersama Pemerintah Desa Lebakharjo dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Malang menggelar bimbingan teknis peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Desa Lebakharjo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Jumat (10/10/2025).

    Kegiatan ini menjadi bagian dari sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memperkuat kesiapsiagaan Linmas di tingkat desa. Dalam kegiatan tersebut, Danramil 0818/17 Ampelgading, Kapten Arh Zainuri, memberikan pembekalan wawasan kebangsaan kepada anggota Satlinmas. Ia menekankan pentingnya menjaga semangat persatuan dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat.

    “Anggota Linmas harus menjunjung tinggi nilai-nilai NKRI yang tidak memandang suku, agama, maupun ras. Linmas adalah komponen cadangan yang mendukung komponen utama dalam menjaga keutuhan bangsa,” ujar Kapten Inf. Zainuri.

    Ia juga mengajak anggota Linmas untuk menumbuhkan kembali moral dan semangat pengabdian dalam menjaga keamanan desa. Menurutnya, penguatan karakter dan kedisiplinan menjadi pondasi penting dalam membangun ketahanan sosial di tingkat lokal.

    Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kabupaten Malang, Asri Wulandari, menyampaikan bahwa kegiatan peningkatan kapasitas ini merupakan bagian dari sinergi lintas sektor dalam memperkuat peran Linmas. “Kami menyambut baik kolaborasi TMMD yang turut memperkuat kapasitas Linmas sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan lingkungan,” ujarnya.

    Asri menilai, pelaksanaan TMMD ke-126 di Desa Lebakharjo tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pembinaan sumber daya manusia agar lebih tangguh dan berjiwa kebangsaan. “Penguatan Linmas ini sejalan dengan kebijakan Kemendagri yang menekankan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi gangguan di wilayah pedesaan,” tegasnya.

    Melalui program TMMD, TNI dan pemerintah daerah berharap dapat membangun masyarakat yang tidak hanya mandiri secara ekonomi, tetapi juga berdaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. [yog/beq]

  • Jaga pantai utara Papua dengan memperkuat silaturahim

    Jaga pantai utara Papua dengan memperkuat silaturahim

    Jayapura (ANTARA) – Siang itu, terik matahari dan gelombang ombak teduh menemani perjalanan Serda Meisaro ke Kampung Kayu Pulo, Kota Jayapura, yang terletak di kawasan pantai utara Papua.

    Anggota Kodaeral X Jayapura itu menyusuri pantai utara Papua dengan menumpang sea rider, kapal patroli cepat berbahan plastik.

    Berseragam lengkap bersama beberapa anggota Kodaeral X Jayapura lainnya, Serda Meisaro ke kampung itu tak lain untuk mengunjungi warga pesisir yang berada di Kampung Kayu Pulo, salah satu wilayah administrasi Kota Jayapura.

    Penduduk kampung itu kebanyakan tinggal di atas perairan Teluk Humbolt dengan rumah-rumah panggung dari kayu.

    Jarak tempuh ke kampung itu hanya 10 menit dari Kota Jayapura. Para prajurit itu menjadikan kunjungan rutin tersebut sebagai ajang silaturahim ke penduduk setempat, yang wilayahya berbatasan dengan Papua Nugini, negara dengan rakyat Melanesia yang berkarakteristik sama dengan masyarakat Bumi Cenderawasih yakni berkulit hitam dan berambut keriting.

    Sesampainya di Kampung Kayu Pulo, kapal patroli disandarkan di dermaga kecil milik warga setempat. Kedatangan Serda Meisaro bersama timnya itu pun, seperti biasa, disambut hangat warga. Mereka langsung beriringan menuju balai kampung, sebuah bangunan yang bisa menjadi tempat berkumpul orang banyak.

    Di balai kampung, sejumlah prajurit TNI tersebut berinteraksi dengan warga, yang sebagian besar merupakan nelayan. Ajang silaturahim seperti itu dimanfaatkan benar-benar oleh prajurit untuk memberikan berbagai penyuluhan, mulai dari materi tentang kesehatan hingga bela negara.

    Para nelayan di ujung negeri itu tentu merupakan orang-orang yang tepat untuk diajak untuk menjaga negeri. Apalagi mengingat mereka hidup sehari-hari dan bergelut mencari nafkah di perairan yang berbatasan dengan negeri tetangga. Merekalah sebenarnya mata dan telinga yang bisa memberikan berbagai informasi tentang beragam peristiwa penting.

    Berbatasan dengan Papua Nugini menjadikan wilayah perairan Kota Jayapura dikenal rawan menjadi tempat penyelundupan narkotika, vanili, sirip ikan hiu, gelembung ikan, dan buah pinang khas PNG.

    Di kawasan utara Jayapura itu juga masih sering ditemukan kasus nelayan yang menggunakan bahan peledak untuk mencari ikan. Kegiatan seperti itu tidak hanya membahayakan nelayan, namun juga merusak habitat laut Papua yang terkenal dengan keanekaragaman biotanya.

    Karena kerawanan yang seperti itulah, Kodaeral X Jayapura terus berupaya mengirim prajuritnya ke sana. Lewat silaturahim yang sering, berbagai penyuluhan yang diberikan tentunya akan efektif.

    Bagi TNI, keberadaan warga pesisir Kota Jayapura, khususnya di Kampung Kayu Pulo, sangat diharapkan dapat menjadi partner yang kuat dan bisa bersinergi menjadi “mata dan telinga” untuk pengawasan terhadap hal-hal yang bisa dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum.

    “Kami harap warga pesisir ikut berperan dalam menjaga perairan di sekitarnya,” kata Serda Meisaro.

    Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Roy Suryo Cs Datangi Makam Ibunda Jokowi, Ini Respons Wapres Gibran
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        10 Oktober 2025

    Roy Suryo Cs Datangi Makam Ibunda Jokowi, Ini Respons Wapres Gibran Nasional 10 Oktober 2025

    Roy Suryo Cs Datangi Makam Ibunda Jokowi, Ini Respons Wapres Gibran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka angkat bicara soal Roy Suryo dan dokter Tifa yang mendatangi makam keluarga dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
    Dalam video yang beredar, dilihatkan bahwa Roy Suryo dan dokter Tifa mendatangi makam Sudjiatmi Notomihardjo, yang merupakan ibunda Jokowi.
    Gibran yang merupakan cucu Sudjiatmi Notomihardjo mengucapkan terima kasih kepada Roy Suryo cs yang ziarah ke makam neneknya.
    “Saya atas nama pribadi dan keluarga, mengucapkan terima kasih atas perhatian Pak Roy Suryo dan Ibu dr. Tifa yang sudah sengaja datang melakukan ziarah kubur dan mendoakan kakek nenek kami tercinta yang telah tiada,” ujar Gibran menanggapi pertanyaan wartawan lewat pesan singkat pribadi, Jumat (10/9/2025).
    Putra sulung Jokowi itu menyampaikan, makam tersebut boleh dikunjungi oleh siapapun yang ingin ziarah dan menyampaikan doa untuk kakek dan neneknya itu.
    “Makam tersebut adalah makam keluarga, siapa pun boleh melakukan ziarah kubur dan mendoakan almarhum kakek dan almarhumah nenek kami,” ujar Gibran.
    Diketahui, Roy Suryo, dokter Tifa, dan sejumlah nama mendatangi makam keluarga Jokowi yang terletak di kawasan Selokaton, Gondangrejo, Karanganyar, Jawa Tengah.
    Dilansir dari TribunJakarta.com, Roy Suryo cs mendatangi makam ibunda Jokowi, Sudjiatmi Notomihardjo. Makam ibu dari Jokowi berada di samping kiri pusara suaminya, Widjiatno Notomihardjo.
    Dari tayangan video yang beredar, Roy Suryo dan dokter Tifa mengeklaim adanya kejanggalan dari makam tersebut.
    Bahkan, dokter Tifa menyuarakan kecurigaannya bahwa mendiang Sudjiatmi Notomihardjo bukanlah ibu kandung dari Jokowi.
    Sebagai informasi, ibunda dari Jokowi, Sudjiatmi Notomiharjo meninggal dunia pada hari ini, Rabu (25/3/2020). Sujiatmi Notomiharjo meninggal dunia dalam usia 77 tahun.
    Sudjiatmi Notomiharjo menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit TNI Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah.
    Saat itu, Jokowi menggelar jumpa pers terkait meninggalnya sang ibunda di rumah duka Jalan Pleret Raya No 9 A Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Rabu (25/3/2020) malam.
    Jokowi mengatakan, sang ibunda meninggal dunia di rumah sakit pukul 16.45 WIB setelah menjalani perawatan karena sakit kanker.
    “Tadi sore pada pukul 16.45 WIB berpulang kehadirat Allah SWT ibunda kami, Bu Sujiatmi Notomiharjo, yang kita tahu bahwa ibu sudah empat tahun menderita sakit, yaitu kanker,” kata Jokowi, di Solo, Jawa Tengah, Rabu malam.
    “Atas nama keluarga besar saya ingin memohonkan doa agar segala dosa-dosanya diampuni Allah SWT dan khusnul khotimah,” ucap Jokowi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPRD Surabaya Nilai Operasi Gabungan Satpol PP di Eks Lokalisasi Moroseneng Hanya Gimmick

    DPRD Surabaya Nilai Operasi Gabungan Satpol PP di Eks Lokalisasi Moroseneng Hanya Gimmick

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi’i, menuding ada kejanggalan dalam hasil operasi gabungan Satpol PP yang digelar di kawasan eks lokalisasi Moroseneng, Selasa (7/10/2025) malam. Politisi Partai NasDem ini menilai operasi Satpol PP hanya gimmick belaka.

    Dia mencurigai adanya kebocoran informasi karena hasil patroli yang nihil tidak sejalan dengan temuan lapangan yang ia saksikan sendiri dua hari sebelumnya.

    “Saya sidak sebelumnya, praktik prostitusi itu masif terjadi. Tapi saat Satpol PP datang, laporannya malah nihil. Ini ada apa dengan patroli Satpol PP? Kenapa hasilnya tidak ada? Jangan-jangan informasinya bocor,” kata Imam, Jumat (10/10/2025).

    Menurut Imam, hasil patroli gabungan yang tidak menemukan aktivitas prostitusi justru menimbulkan tanda tanya besar. Ia menilai aparat penegak perda seharusnya mampu bertindak cepat dan objektif tanpa memberi ruang bagi praktik ilegal untuk kembali tumbuh.

    “Kalau operasi dilakukan benar-benar mendadak dan tertutup, mustahil tidak menemukan apa pun. Saya curiga informasi operasi ini sudah bocor duluan sehingga para pelaku keburu tiarap,” ujarnya.

    Sebelumnya, Satpol PP bersama TNI, Polri, dan perangkat wilayah melakukan pengawasan di Jalan Sememi Jaya I dan Sememi Jaya II, lokasi yang dikenal sebagai titik rawan prostitusi di eks lokalisasi Moroseneng. Namun, hasilnya nihil.

    Camat Benowo, Denny Christupel Tupamahu, mengklaim bahwa seluruh rumah dalam keadaan terkunci dan gelap saat pengawasan dilakukan. “Kami tidak menemukan aktivitas yang diduga itu. Pintu digembok dari luar serta lampu mati,” jelas Denny.

    Keterangan itu justru memperkuat dugaan Imam bahwa operasi tidak berjalan efektif. Ia meminta Satpol PP melakukan evaluasi menyeluruh dan memperketat koordinasi dengan aparat penegak hukum agar pengawasan di kawasan eks lokalisasi tidak sebatas formalitas.

    “Moroseneng ini sudah jadi persoalan lama. Kalau hanya patroli simbolik, ya tidak akan pernah selesai. Pemkot harus serius menuntaskan ini,” tegas Imam.

    Sementara itu, Camat Denny menegaskan bahwa pengawasan tidak akan berhenti di Moroseneng saja. “Kami akan lanjutkan pengawasan dan juga menyasar eks lokalisasi Klakah Rejo,” pungkasnya. [ADV/asg]

  • BUMN gandeng TNI bangun Koperasi Merah Putih

    BUMN gandeng TNI bangun Koperasi Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Agrinas Pangan Nusantara menjalin kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam membangun Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan di seluruh wilayah Indonesia.

    Kerja sama itu ditandai dengan penandatangan nota kerja sama yang dilakukan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita dengan Direktur Utama PT. Agrinas Pangan Nusantara Joao Mota di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat.

    “Kerja sama ini kita lakukan untuk bisa menghidupkan bagaimana atau merealisasikan Koperasi Desa Merah Putih ini dalam waktu sesingkat-singkatnya waktu untuk bisa beroperasional,” kata Tandyo saat ditemui di Mabes TNI.

    Tandyo menjelaskan, pihaknya akan mendukung dari segi proses pembangunan koperasi secara fisik dan pengamanan selama proses pembangunan.

    Di tempat yang sama, Joao Mota mengaku pihaknya merasa bangga bisa dilibatkan pemerintah dalam upaya membangun ekonomi rakyat di desa-desa.

    Menurut Joao, koperasi bisa menjadi salah satu motor pendorong perekonomian desa, terutama untuk para petani.

    Peran koperasi sangatlah krusial karena dapat menjadi penyuplai bahan pertanian berkualitas untuk para petani hingga menjadi pintu mempromosikan hasil tani masyarakat.

    “Kita punya suatu tekad yang sama bagaimana tujuan negara adalah menyejahterakan negara dan inilah saatnya kita mewujudkan kesejahteraan rakyat, khususnya di desa-desa,” kata Joao.

    Menteri Koperasi Ferry Julianto yang juga hadir di Mabes TNI mengatakan, apa yang dilakukan PT Agrinas Pangan Nusantara sangat membantu pemerintah dalam mengejar target pembangunan Koperasi Merah Putih.

    “Kerja sama ini sesuai dengan arahan Presiden bahwa 80 ribu kooperasi desa/kelurahan merah putih ini akan segera dibangun,” jelas Ferry.

    Ferry memastikan proses pembangunan koperasi akan dimulai Oktober, tahun ini. Dia berharap pembangunan koperasi dapat berjalan tanpa kendala sehingga dapat selesai tepat waktu.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pacu Jalur HUT ke-26 Kuansing Resmi Dibuka, Bawa Semangat Kebersamaan

    Pacu Jalur HUT ke-26 Kuansing Resmi Dibuka, Bawa Semangat Kebersamaan

    Kuantan Singingi

    Festival Pacu Jalur resmi dibuka kembali di Tepian Narosa, Kuantan Singingi. Pacu Jalur kali ini dibuka dalam rangka menyambut HUT ke-26 Kabupaten Kuansing.

    Kapolres Kuansing AKBP R Ricky Pratidiningrat, menyampaikan bahwa Polres Kuansing telah menyiapkan pengamanan secara maksimal dalam rangka mendukung seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT Kuansing ke-26, termasuk pelaksanaan Festival Pacu Jalur.

    “Polres Kuansing bersama TNI dan instansi terkait telah menurunkan personel untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Kami berharap masyarakat dapat berpartisipasi menjaga keamanan dan ketertiban sehingga pelaksanaan acara berlangsung dengan kondusif,” ujar Ricky, Jumat (10/10/2025).

    Kapolres menambahkan kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat. Ia mengajak seluruh warga Kuansing untuk menunjukkan sikap tertib, santun, dan saling menghargai selama kegiatan berlangsung.

    “Semangat kebersamaan yang terlihat hari ini adalah cerminan kekompakan masyarakat Kuansing. Ini menjadi modal penting bagi kita semua dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta memperkuat rasa cinta terhadap daerah,” imbuh Ricky.

    “Di Tepian Narosa ini, kita tidak hanya menyaksikan semangat masyarakat menjaga kesehatan melalui jalan santai, tetapi juga menyambut kembali tradisi kebanggaan kita, Festival Pacu Jalur, yang telah menjadi ikon budaya dan pariwisata Kabupaten Kuansing bahkan Provinsi Riau,” ujar Suhardiman yang membuka Festival Pacu Jalur.

    Pembukaan Festival Pacu Jalur ini diawali dengan jalan santai yang diikuti sekitar 4 ribu peserta. Kegiatan jalan santai yang dilepas langsung oleh Forkopimda Kuansing dengan rute mulai dari Lapangan Limuno, melewati Jalan Diponegoro, Simpang Pasar Rakyat, Jalan Jenderal Sudirman, dan berakhir di Panggung Utama Taman Jalur Tepian Narosa.

    (mea/dhn)

  • 40 Juta Orang Ikut CKG, Banyak yang Tensi-Gula Darah Tinggi! Hati-hati Stroke-Jantung

    40 Juta Orang Ikut CKG, Banyak yang Tensi-Gula Darah Tinggi! Hati-hati Stroke-Jantung

    Jakarta

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, hingga awal Oktober 2025, sebanyak 40 juta warga Indonesia telah mendaftar program cek kesehatan gratis (CKG). Dari jumlah tersebut, 36 juta orang sudah menjalani pemeriksaan, dengan masalah kesehatan terbanyak berupa sakit gigi.

    “Sudah ada hasilnya, sudah kelihatan masalah kesehatannya di mana. Dari 36 juta yang sudah diperiksa, paling banyak sakit gigi, tekanan darah tinggi, dan gula darah tinggi. Ini yang harus segera ditangani,” kata Budi dalam jumpa pers di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Pangsar Soedirman, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Menurut Budi, program CKG merupakan inisiatif pemerintah untuk menjaga masyarakat agar tetap sehat dan mencegah penyakit berat sejak dini.

    Ia menjelaskan, penyakit serius seperti kanker atau jantung umumnya tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan didahului tanda-tanda awal yang bisa terdeteksi beberapa tahun sebelumnya.

    “Biasanya yang paling sering diabaikan itu darah tinggi, gula darah tinggi, atau kolesterol. Didiamkan bertahun-tahun, tahu-tahu sudah kena stroke atau jantung. Itu sebabnya program ini dijalankan,” ujar Budi.

    Dalam kesempatan itu, ia juga mengimbau para wartawan yang hadir untuk ikut melakukan pemeriksaan kesehatan.

    “Jangan lupa cek kesehatan gratis. Ini hadiah dari Bapak Presiden Prabowo setiap tahun, supaya kita semua bisa tetap sehat, tidak pernah sakit, tidak perlu masuk rumah sakit,” katanya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memastikan seluruh awak media juga bisa mendapatkan pengobatan gratis di RSPPN.

    “Semua awak media berobat ke sini gratis,” ujar Sjafrie.

    Ia menambahkan, kebijakan pengobatan gratis di rumah sakit di bawah Kementerian Pertahanan itu berlaku mulai 5 Oktober 2025, bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 TNI.

    “Tanpa BPJS juga tetap gratis,” tegasnya.

    Program CKG sendiri terus diperluas cakupannya. Berdasarkan data Kemenkes sebelumnya, hampir 36 persen peserta CKG mengalami obesitas, dan program ini telah menjangkau hampir 30 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

    (naf/kna)

  • 9 Kondisi Kendaraan Bisa Diajukan Keringanan dan Pembebasan Pajak Tahunan

    9 Kondisi Kendaraan Bisa Diajukan Keringanan dan Pembebasan Pajak Tahunan

    Jakarta

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan aturan rinci terkait pengurangan dan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor (PKB). Ada kondisi tertentu yang membuat pajak kendaraan dikurangi, bahkan sampai dibebaskan. Apa saja?

    Ketentuan itu diatur dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 841 Tahun 2025 tentang Kriteria Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor. Aturan ini menjadi dasar pemberian keringanan pajak, baik secara jabatan (tanpa permohonan) maupun atas permohonan wajib pajak.

    Dikutip detikOto dari situs resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, setidaknya ada 9 kondisi kendaraan yang bisa dapat pengurangan atau pembebasan pajak kendaraan. Berikut rinciannya.

    1. Kendaraan yang Diajukan Mutasi Keluar Provinsi DKI Jakarta

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pengurangan pokok PKB secara jabatan untuk kendaraan bermotor yang diajukan mutasi keluar Provinsi DKI Jakarta yang kepemilikan atau penguasaan kendaraan tersebut kurang dari 12 bulan (terhitung sejak berakhirnya masa pajak tahun berjalan serta bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan). Besar pengurangan diberikan secara proporsional sesuai porsi PKB yang terutang untuk jangka waktu yang belum dilalui dalam satuan bulan.

    2. Kendaraan Rusak Berat

    Kendaraan yang rusak berat dan tidak dapat digunakan di jalan lebih dari enam bulan bisa mendapatkan pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor atas permohonan wajib pajak. Untuk kondisi kendaraan tersebut, pokok PKB bisa dikurangi hingga 50 persen. Untuk mengajukan pengurangan pokok pajak tersebut, syaratnya harus menyertai dokumen pendukung seperti fotokopi STNK atau faktur pembelian kendaraan bermotor serta dokumen, data, informasi, atau keterangan yang menunjukkan kondisi objek pajak sesuai alasan permohonan.

    3. Kendaraan yang Dipakai untuk Kepentingan Umum

    Selanjutnya, kendaraan bermotor yang digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang sosial/keagamaan dan tidak bersifat komersial juga bisa mendapat pengurangan pokok pajak kendaraan. Pengurangan pokok PKB sebesar 50 persen. Syaratnya juga sama, yaitu menyertai dokumen pendukung seperti fotokopi STNK atau faktur pembelian kendaraan bermotor serta dokumen, data, informasi, atau keterangan yang menunjukkan kondisi objek pajak sesuai alasan permohonan.

    4. Kendaraan yang Nilai Pasarnya Lebih Rendah dari NJKB

    Kendaraan bermotor dengan nilai pasar lebih rendah dari NJKB yang telah ditetapkan bisa dapat pengurangan pokok PKB. Pada kondisi tersebut, pengurangan PKB dihitung berdasarkan selisih antara PKB terutang berdasarkan NJKB dengan PKB terutang berdasarkan nilai pasar.

    5. Kendaraan yang Telah Dihapus Registrasi dan Identifikasinya

    Selanjutnya, ada pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor secara jabatan (tanpa permohonan). Pembebasan pokok pajak kendaraan secara jabatan diberikan kepada kendaraan bermotor yang telah dilakukan penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor untuk masa pajak yang belum ditetapkan sampai dengan tanggal penghapusan.

    6. Kendaraan Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden

    Pemprov DKI Jakarta juga membebaskan pokok PKB atas permohonan wajib pajak untuk kendaraan bermotor yang digunakan untuk pengamanan Presiden dan Wakil Presiden.

    7. Kendaraan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara

    Kendaraan untuk pertahanan dan keamanan negara seperti Lembaga Kepresidenan, Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabes POLRI, BIN, Lembaga Sandi Negara, BNN, atau BNPT juga dapat pembebasan pokok PKB atas permohonan wajib pajak.

    8. Kendaraan yang Hilang

    Selanjutnya, pembebasan pokok PKB bisa diberikan untuk kendaraan bermotor yang hilang sampai ditemukan kembali. Syaratnya dengan menyertakan dokumen sesuai kondisi seperti fotokopi STNK atau surat impor barang, surat tanda lapor kehilangan dari kepolisian dan/atau surat keterangan kendaraan ditemukan kembali.

    9. Kendaraan yang Disita Instansi Pemerintah

    Terakhir kendaraan yang disita bisa dapat pembebasan pokok PKB atas permohonan wajib pajak. Pembebasan pokok PKB tersebut berlaku untuk kendaraan bermotor yang disita oleh instansi pemerintah hingga status akhir ditentukan (dilelang, dikembalikan, atau ditetapkan sebagai barang milik negara). Persyaratan pengajuan pembebasan PKB ini antara lain fotokopi STNK atau surat impor barang serta dokumen penyitaan, surat penetapan lelang, surat keputusan pengembalian, atau penetapan kendaraan sebagai barang milik negara.

    (rgr/dry)

  • Drainase TMMD 126 di Lebakharjo Jadi Harapan Petani Hadapi Musim Kemarau

    Drainase TMMD 126 di Lebakharjo Jadi Harapan Petani Hadapi Musim Kemarau

    Malang (beritajatim.com) – Pembuatan saluran drainase sepanjang 200 meter di kawasan pertanian Dusun Krajan 1 B, Desa Lebakharjo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Jawa Timur menjadi sorotan masyarakat setempat.

    Pekerjaan drainase dengan panjang 200 meter, lebar 0,5 meter, dan tinggi 0,5 meter itu kini mampu mengaliri sawah seluas 15 hektare. Keberadaan saluran air tersebut diharapkan membuat lahan pertanian warga tidak lagi mengalami kekeringan meski musim kemarau tiba.

    Pembangunan drainase dilakukan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 126 Lebakharjo yang digelar Kodim 0818/Malang-Batu, Kabupaten Malang. Infrastruktur ini menjadi tumpuan sejumlah kelompok tani (poktan) untuk memperlancar sistem pengairan sawah mereka.

    Muhammad Fatur, salah satu warga Desa Lebakharjo, menyampaikan rasa terima kasih kepada TNI yang telah membantu mewujudkan impian warga akan saluran air menuju sawah.

    “Alhamdulillah, kami membantu untuk memperlancar kerjaan drainase ini. Matursuwun sangat (terima kasih banyak) Semangat Bapak TNI,” kata Fatur, Jumat (10/10/2025).

    Sementara itu, Diman, salah satu pekerja drainase, menegaskan bahwa progres pembangunan di Dusun Krajan saat ini telah mencapai 25 persen.

    “Proses kerja alhamdulillah, sampai saat ini lancar dan sudah mencapai 25 persen,” ucap Diman.

    Selama bertahun-tahun, pengairan di areal sawah warga Desa Lebakharjo hanya mengandalkan curah hujan atau aliran air kecil yang tidak stabil. Dengan adanya drainase baru ini, lahan seluas 15 hektare kini dapat diairi secara merata, terutama di musim kemarau. [yog/beq]