Kementrian Lembaga: TNI

Cerita Prabowo Larang Anggota Keluarga Ikut Proyek saat jadi Menhan

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara terbuka berbagi pengalamannya ketika menjabat Menteri Pertahanan. Prabowo mengaku melarang seluruh anggota keluarganya untuk terlibat dalam proyek atau kontrak pertahanan.

Hal itu disampaikan Prabowo saat berdialog dengan Ketua dan Pemimpin Redaksi Forbes Media, Steve Forbes, dalam agenda “Pertemuan Pikiran” pada rangkaian Forbes Global CEO Conference bertajuk “The World Pivot” di St. Regis Jakarta, Rabu (15/10/2025) malam.

“Saat malam pertama saya menjabat Menteri Pertahanan, saya panggil semua keponakan saya. Saya bilang, kalian tidak boleh ikut proyek atau kontrak apa pun di Kementerian Pertahanan. Pahami itu,” tegas Prabowo.

Namun, dia mengaku tetap menghadapi tantangan karena para pelaku bisnis Indonesia sangat kreatif.

“Suatu hari, salah satu keponakan saya datang membawa proyek. Saya bilang, kamu tidak paham dunia pertahanan, cari bisnis lain,” ujarnya.

Prabowo juga menceritakan bagaimana ia harus menolak beberapa perusahaan yang mencoba menawarkan proyek dengan cara-cara tidak etis. Ia menegaskan bahwa teladan harus dimulai dari pemimpin itu sendiri.

“Korupsi itu penyakit. Kalau sudah stadium empat seperti kanker, sangat sulit disembuhkan. Tapi kalau tidak diberantas, korupsi bisa menghancurkan negara,” kata Prabowo.

Dalam dialog tersebut, Prabowo memaparkan pula sejumlah langkah nyata yang telah ia lakukan untuk memberantas korupsi dan penyalahgunaan sumber daya alam. Salah satunya dengan menghentikan penambangan timah ilegal di Bangka dan Belitung yang merugikan negara hingga miliaran dolar.

“Kami dapat laporan ada seribu tambang timah ilegal di dua pulau itu. Saya langsung perintahkan latihan militer gabungan, kapal laut, pesawat, helikopter, drone kami blokir seluruh akses keluar-masuk. Tidak ada kapal yang bisa lewat tanpa kami tahu muatannya,” jelasnya.

Langkah tersebut berhasil menekan penyelundupan dan meningkatkan produksi timah nasional hingga empat kali lipat dari tahun sebelumnya. Selain itu, pemerintah juga menindak pelanggaran hukum di sektor perkebunan sawit yang selama ini terabaikan.

“Saya menerima laporan ada lima juta hektare kebun sawit yang melanggar hukum. Saya bilang, jalankan hukum. Saya perintahkan Jaksa Agung, BPK, audit dan tindak. Kalau terbukti melanggar, cabut konsesinya,” tutur Prabowo.

Ia mengungkapkan bahwa hingga Oktober 2025, pemerintah telah memulihkan sekitar 3,7 juta hektare lahan perkebunan yang sebelumnya beroperasi secara ilegal.

“Ada dua perkebunan masing-masing 50.000 hektare yang seharusnya disita berdasarkan putusan Mahkamah Agung 18 tahun lalu, tapi belum dijalankan. Saya perintahkan segera eksekusi. Kalau takut, saya perintahkan TNI kawal Jaksa Agung dan BPK. Hasilnya 100.000 hektare berhasil diambil alih tanpa masalah,” katanya.

Prabowo menegaskan pemerintahannya tidak akan menoleransi pelanggaran hukum dalam bentuk apa pun.

“Pemerintah harus ditegakkan. Hukum adalah hukum. Aturan adalah aturan. Siapa pun yang melanggar hukum akan berhadapan dengan hukum,” tegas Prabowo.

16/10/2025 07:57
Wali Kota Mojokerto Tegaskan Penguatan GERMAS Lewat Kolaborasi Lintas Sektor

Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat gerakan kolaboratif lintas sektor dalam menyukseskan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kota Mojokerto.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Kelompok Kerja dan Mitra GERMAS Kota Mojokerto Tahun 2025.

“GERMAS ini merupakan program nasional yang wajib disukseskan seluruh daerah di Indonesia. Kesuksesan nasional bergantung pada keberhasilan di tingkat daerah, termasuk Kota Mojokerto,” ungkapnya di Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto, Selasa (15/10/2025).

Ning Ita (sapaan akrab, red) menegaskan, meski Kota Mojokerto berukuran kecil secara wilayah, tanggung jawabnya untuk menyukseskan program nasional tetap besar. Karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terus menggencarkan kegiatan yang membudayakan pola hidup bersih dan sehat di tengah masyarakat.

“Keberhasilan GERMAS tidak akan terwujud tanpa sinergi yang kuat antara berbagai pihak. Kesuksesan GERMAS ada pada kekuatan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, TNI, Polri, rumah sakit, organisasi profesi, dan masyarakat harus memiliki visi yang sama, menyehatkan warga Kota Mojokerto secara paripurna,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ning Ita juga memaparkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Mojokerto yang telah melampaui angka 80, masuk kategori ‘sangat tinggi’. Meski demikian, orang nomor satu di lingkungan Pemkot Mojokerto ini mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat masyarakat lengah.

“Meski IPM kita sudah tinggi, bukan berarti kita berhenti. GERMAS harus terus kita dorong bersama agar kesadaran masyarakat untuk hidup sehat semakin meningkat. Senam ini akan kita hidupkan kembali sebagai gerakan harian di sekolah dan instansi, seperti dulu ada SKJ. Tujuannya agar olahraga menjadi kebiasaan dan budaya masyarakat,” jelasnya.

Sebagai langkah nyata penguatan GERMAS, Ning Ita berencana menginstruksikan agar Senam Kreasi Kota Mojokerto Perwosi dijadikan kegiatan wajib di seluruh sekolah, instansi pemerintahan, hingga kelompok masyarakat. Senam yang diadaptasi dari lagu resmi Kota Mojokerto ini dinilai cocok untuk semua usia, dari anak-anak hingga lansia.

“Melalui pembiasaan ini diharapkan kesehatan masyarakat semakin meningkat, kualitas sumber daya manusia Mojokerto semakin unggul, serta mendukung terwujudnya Cita pertama dalam Panca Cita, yaitu peningkatan kualitas SDM. Kita ingin warga Kota Mojokerto tidak hanya panjang umur, tapi juga sehat, mandiri, dan tidak menjadi beban keluarga maupun negara. Itulah makna GERMAS yang sesungguhnya,” pungkasnya. [tin/ted]

16/10/2025 00:01
Rakor Forkopimda Bondowoso Bahas Konflik Ijen: Muncul Opsi KSO PTPN dengan Petani

Bondowoso (beritajatim.com) – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat koordinasi di Aula Kejaksaan Negeri Bondowoso bersama masyarakat Ijen, Rabu (15/10/2025).

Rakor itu untuk membahas konflik agraria antara PTPN I Regional V dengan masyarakat penggarap di wilayah Ijen, khususnya zona 1 hingga zona 6. Sementara pembahasan untuk zona 7 dan 8 masih ditunda.

Berdasarkan data resmi, total areal yang dikelola PTPN I Regional V di Kecamatan Sempol/Ijen mencapai 7.856,86 hektar.

Dari luasan itu, investasi kopi arabika di Kebun Blawan tercatat sekitar 200 hektar, meliputi beberapa afdeling seperti Kampung Baru, Jampit, Gending Waluh, hingga Watucapil.

Sedangkan lahan garapan masyarakat di kategori TTAD (Tanaman Tahun Akan Datang) tahun 2025 seluas 159,95 hektar dengan jumlah penggarap 306 orang.

Rakor itu dihadiri unsur Pemkab, DPR RI, DPRD, Polres, TNI, Kejari, PTPN, Perhutani dan perwakilan masyarakat. Pertemuan itu lalu memunculkan dua opsi utama penyelesaian.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nashim Khan, menyebut ada dua skema yang kini sedang dikaji.

“Pertama, relokasi lahan untuk hortikultura dengan sistem lahan pengganti. Kedua, masyarakat tetap menanam kopi di lahan PTPN dengan sistem Kerja Sama Operasional (KSO). Kami beri waktu tiga hari kepada PTPN untuk menentukan pilihan terbaik,” ujarnya.

Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, menegaskan bahwa pemerintah daerah mendorong pola kemitraan kopi bersama masyarakat. Terlebih, Bondowoso dikenal sebagai Republik Kopi (BRK).

“Prioritasnya, penanaman kopi PTPN dilakukan dengan sistem kerja sama bersama petani. Sedangkan yang tidak sepakat bisa tetap menanam hortikultura melalui mekanisme relokasi,” katanya.

Ia menambahkan, selama masa pembahasan, Forkopimda, PTPN dan masyarakat sepakat untuk status quo hingga Senin (20/10/2025) mendatang.

“Tidak boleh ada aktivitas tanam atau pergerakan apapun di lapangan sebelum keputusan final,” pintanya.

Kepala Desa Sumberejo, Mustafa Hendra Hermawan, menilai opsi lahan pengganti sulit diwujudkan.

“Kalau sistemnya lahan pengganti, sampai kiamat pun tidak akan selesai. Karena faktanya lahan pengganti itu tidak ada,” ujarnya keras.

Ia menawarkan solusi agar masyarakat bisa menanam kopi di lahan PTPN dengan sistem bagi hasil atau kemitraan.

“Petani menanam, hasilnya dijual ke PTPN. Berdasarkan aturan, 20 persen dari HGU wajib dialokasikan sebagai kebun plasma masyarakat,” katanya.

Mustafa juga menyebut enam kepala desa di Ijen siap berangkat ke Jakarta untuk mengajukan pembatalan HGU PTPN jika pola kemitraan itu ditolak.

Alasannya: banyak lahan HGU terbengkalai lebih dari dua tahun, komoditas tanam tidak sesuai peruntukkan, dan konflik sosial yang terus berulang.

Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, yang juga Ketua DPC PKB Bondowoso, meminta agar penanaman kopi oleh PTPN ditunda sampai semua pihak sepakat.

“Target 200 hektar tahun ini jangan dulu ditanam sebelum semua masalah tuntas. Tahun depan baru bisa dilanjutkan. Jangan sampai penandatanganan hari ini, besok sudah ada masalah baru,” tegasnya.

Manager Kebun Blawan PTPN I Regional V, Bambang Trianto, menyebut bahwa secara prinsip perusahaan terbuka terhadap opsi KSO dengan masyarakat.

“Pada dasarnya semua opsi bagus, tapi untuk skema KSO kopi, dasar hukumnya masih perlu digodok. Kami tetap menargetkan perluasan kopi 506 hektar (target hingga 2027) bisa berjalan, sembari memastikan kepentingan masyarakat terakomodasi,” katanya.

Manager Kebun Regional III, Samuel, menambahkan, pihaknya akan melakukan inventarisasi siapa saja masyarakat yang berminat dengan pola kemitraan kopi dan siapa yang memilih tetap hortikultura dengan mekanisme relokasi. “Tapi keputusan final tetap ada di direksi pusat,” terangnya.

Tokoh masyarakat Ijen, H. Kusnadi, menuding PTPN tidak konsisten terhadap hasil kesepakatan sebelumnya.

“Di Zona II, dari 55 hektar lahan pengganti yang dijanjikan, hanya dua hektar yang layak. Sisanya berbatu, curam, dan rawan longsor. Kalau memang aman, kenapa PTPN tidak menggarap sendiri?” ujarnya.

Menurut Kusnadi, beberapa lahan pengganti seperti di Lengker Patek dan Lingkar Anjing memiliki kemiringan hingga 60 derajat.

Ia juga menyebut, sebagian lahan yang kini diklaim PTPN sebenarnya sudah digarap masyarakat sejak puluhan tahun lalu hingga produktif. “Dulu tanah itu tandus, kami olah hingga subur. Sekarang malah diklaim perusahaan,” ungkapnya.

Di Zona I, lanjut Kusnadi, dari 14 hektar lahan pengganti, sekitar 10 hektar masih berupa hutan lebat.

“Mereka bilang akan biayai pembersihan Rp10 juta per hektar, tapi sampai sekarang tak ada realisasi,” tegasnya.

Rakor Forkopimda akhirnya menyepakati agar semua pihak menahan diri dan tidak melakukan aktivitas hingga keputusan final diumumkan awal pekan depan.

Forkopimda menegaskan pentingnya penyelesaian damai, adil, dan berkelanjutan agar investasi perkebunan tetap berjalan tanpa mengorbankan hak masyarakat yang telah lama menggantungkan hidup dari kebun Ijen.

Konflik ini menjadi ujian besar bagi PTPN dan pemerintah daerah dalam menyeimbangkan kepentingan korporasi, hukum agraria, dan kesejahteraan rakyat di kawasan pegunungan Ijen. (awi/but)

15/10/2025 23:43
Polda Jatim Gelar Simulasi Sispamkota di GOR Delta Sidoarjo

Sidoarjo (beritajatim.com) – Kepolisian Daerah Jawa Timur menggelar simulasi penerapan Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) sebagai bentuk kesiapsiagaan menjaga kondusifitas di wilayah Jawa Timur.

Kegiatan simulasi tersebut digelar di Lapangan Timur Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Rabu (15/10/2025), dengan melibatkan personel gabungan dari Polri, TNI, pemerintah daerah hingga unsur masyarakat sipil.

Penerapan Sispamkota dilaksanakan sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah perkotaan.

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs. Nanang Avianto,M Si mengatakan bahwa kegiatan SISPAMKOTA ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Polri untuk memastikan kesiapan seluruh personel menghadapi berbagai situasi, termasuk skenario terburuk di wilayah perkotaan.

“Kegiatan ini untuk kesiapan kita dalam mengantisipasi apabila terjadi suatu hal terburuk di kota ini,” kata Irjen Pol Nanang Avianto.

Menurut Kapolda Jatim, kegiatan ini tidak bersifat seremonial, tetapi merupakan latihan berkelanjutan untuk menjaga kesiapan dan profesionalitas aparat.

“Latihan ini akan continue supaya anggota benar-benar siap kapan pun dibutuhkan,” tegas Irjen Pol Nanang Avianto.

Kapolda Jatim menegaskan dengan berlatih dan terus berlatih, hal ini menunjukkan kesiapan semua aparat keamanan.

Irjen Pol Nanang juga menekankan pentingnya sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Jawa Timur.

“Saya yakin seluruh masyarakat Jawa Timur ini cinta terhadap wilayahnya, dan semuanya akan memberikan kontribusi dalam kegiatan pengamanan,” tutur Irjen Nanang.

Oleh karenanya lanjut Kapolda Jatim, sebagai aparat penegak hukum yang memiliki tanggung jawab utama di kewilayahan, pihaknya sudah melakukan berbagai pelatihan demi melindungi masyarakat.

Kapolda Jatim juga menegaskan bahwa tujuan utama simulasi penerapan SISPAMKOTA ini adalah memastikan aparat mampu mengamankan kegiatan masyarakat dengan cara yang profesional, proporsional, dan humanis.

“Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini bisa menunjukkan kesiapan kita dan tujuan kita adalah untuk melindungi masyarakat semuanya,” tutur Irjen Pol Nanang.

Kapolda Jatim mengajak semua pihak untuk senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban dimanapun berada.

“Mari kita jaga keamanan bersama, karena ini tanggung jawab kita semua dalam mengamankan seluruh kegiatan masyarakat di mana pun berada,” pungkas Irjen Pol Nanang Avianto.

Latihan Sispamkota tahun 2025 ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektoral, meningkatkan kemampuan teknis personel Polri, serta menjamin kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi gangguan kamtibmas di wilayah Jawa Timur. (isa)

15/10/2025 23:38
Pemprov Bengkulu siapkan lahan pembangunan Kodam baru

Bengkulu (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Bengkulu menyatakan telah menyiapkan lahan lokasi pembangunan Komando Daerah Militer (Kodam) baru untuk wilayah Provinsi Bengkulu.

“Atas arahan Bapak Gubernur, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menyiapkan area untuk pembangunan Kodam baru. Jika sesuai usulan, Kodam ini akan bernama Kodam Merah Putih, dan kami siap merealisasikannya pada 2026,” kata Wakil Gubernur Bengkulu Mian di Bengkulu, Rabu.

Rencana lokasi pembangunan Kodam baru tersebut akan berada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Pemerintah daerah menyatakan siap berkoordinasi dengan pihak TNI terkait kesiapan lahan dan dukungan infrastruktur pendukung lainnya.

Wakil Gubernur Mian langsung menyampaikan hal tersebut saat rapat koordinasi bersama dengan Staf Ahli Panglima TNI Laksda TNI Aditya Kumara pada Rabu di Kantor Gubernur Bengkulu.

Rapat tersebut membahas kesiapan daerah dalam menyambut rencana pembangunan Komando Daerah Militer (Kodam) baru di Bengkulu.

Mian menjelaskan pembentukan Kodam baru di Bengkulu merupakan bagian dari program strategis nasional, di mana Pemerintah Pusat melalui TNI akan menambah 22 Kodam baru di seluruh Indonesia.

“Dengan hadirnya Kodam baru, wilayah teritorial Provinsi Bengkulu akan semakin kuat dan aman dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” katanya.

Sementara itu, Staf Ahli Panglima TNI Laksda TNI Aditya Kumara menyampaikan apresiasi atas kesiapan dan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Bengkulu terhadap kebijakan pembangunan Kodam baru.

“Program Asta Cita yang digagas Bapak Prabowo Subianto ini sangat baik. Sinergi antara pemerintah daerah dan TNI sangat penting. Seperti yang disampaikan pak wakil gubernur, kita akan berjalan bersama dalam mewujudkan hal ini,” ujarnya.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/10/2025 19:23
Kepala BPOM Kunjungi RSPPN, Perkuat Sinergi Pengawasan dan Pelayanan Kesehatan

Jakarta –

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar mengunjungi Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman. Kedatangannya bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara regulator dan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).

Kunjungan pada Selasa (14/10/2025) ini juga merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi dan Konsultasi Teknis mengenai kerja sama antara rumah sakit dan sektor farmasi yang digelar di RSPPN Soedirman pada 7 Oktober 2025 lalu.

Kedatangan BPOM disambut oleh Kepala RSPPN Panglima Besar Soedirman beserta seluruh jajaran manajemen dan civitas hospitalia. Pada kesempatan itu, Taruna meninjau langsung pelayanan publik di Instalasi Rawat Jalan, gudang farmasi, serta layanan unggulan dari RSPPN Soedirman.

“Tujuan visitasi ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk melakukan perbaikan dan mewujudkan kesempurnaan,” kata Taruna, dikutip dari rilis BPOM.

Ia menambahkan, kunjungan ini juga merupakan salah satu bentuk apresiasi dan persetujuan bahwa RSPPN telah memenuhi standar yang ditetapkan.

Visitasi BPOM disambut baik oleh Kepala RSPPN Panglima Besar Soedirman, Kolonel Ckm, dr Markus Wibowo. Bersama jajaran yang mendampinginya, dr Markus menjelaskan seluruh proses di site yang dikunjungi jajaran BPOM, termasuk layanan unggulan yang dimiliki RSPPN.

“Kehadiran Kepala BPOM dan jajaran hari ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara Kementerian Pertahanan dan BPOM dalam bidang pengawasan serta peningkatan mutu pelayanan kefarmasian dan distribusi obat di lingkungan Kementerian Pertahanan,” ujar Kolonel Markus dalam sambutannya.

Kunjungan BPOM diharapkan bisa mempererat koordinasi serta meningkatkan pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Kolaborasi dengan BPOM juga diharapkan bisa memperkuat dukungan dalam pembinaan dan pengawasan fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Di sisi lain, Taruna menegaskan bahwa BPOM berkomitmen untuk mendukung percepatan sertifikasi sarana sesuai standar internasional, serta pengembangan penelitian bebasis bukti di RSPPN Soedirman. BPOM siap mendampingi rumah sakit ini dalam menerapkan aspek regulasi, fasilitas, dan bimbingan teknis untuk memastikan mutu dan keamanan pelayanan kesehatan.

“Kami harapkan RSPPN Soedirman bisa menjadi center of excellent dunia, dengan memulai pentahelix menjadi center of excellent untuk pelayanan, center of excellent pendidikan yang memiliki sumber daya yang terspesialisasi, dan center of excellent untuk penelitian,” ungkap Taruna.

Dengan standar tersebut, diharapkan RSPPN Soedirman menjadi rumah sakit unggulan tingkat nasional, bahkan dunia. Sebagai informasi, RSPPN Panglima Besar Soedirman merupakan rumah sakit kelas A yang memberikan layanan kesehatan bagi prajurit TNI, veteran, maupun masyarakat umum. Rumah sakit ini telah memperoleh akreditasi tingkat Paripurna dari Kementerian Kesehatan sebagai bentuk pemenuhan standar mutu pelayanan kesehatan.

(elk/naf)

15/10/2025 19:00
Ketika Ormas-ormas Diminta Kapolda Metro Menjaga Jakarta… Megapolitan 15 Oktober 2025

Ketika Ormas-ormas Diminta Kapolda Metro Menjaga Jakarta…
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
— Di Ibu Kota yang tak pernah benar-benar sepi, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menyerukan hal sederhana tapi bermakna besar yakni menjaga Jakarta bersama.
Seruan itu bukan ditujukan pada aparat berseragam, melainkan pada para anggota organisasi kemasyarakatan (Ormas), yang berbaur di tengah denyut kota.
Lebih dari 5.000 orang dari berbagai ormas hadir di Lapangan Presisi Polda Metro Jaya, Rabu (15/10/2025).
Mereka datang dengan bendera dan warna berbeda, namun dengan satu tujuan, memastikan Jakarta tetap aman, damai, dan tenteram.
“Hari ini ada lebih dari 5.000 orang, 5.000 masyarakat dengan berbagai latar belakang dan berbagai bendera dan berbagai warna organisasi,” ujar Asep.
“Di balik perbedaan itu, kita semua memiliki mimpi dan harapan yang sama, yaitu mewujudkan lingkungan yang aman dan tertib demi kehidupan masyarakat yang nyaman untuk kita semua dan orang-orang yang kita cintai dan sayangi,” katanya.
Nama-nama besar ormas di Jakarta satu per satu disebut di antaranya Pemuda Pancasila (PP), Forum Betawi Rempug (FBR), Forum Komunikasi Putra Putri

Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri Indonesia (FKPPI).
Ormas lainnya yakni Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI), KOKAM, BPPKB Banten, Bang Japar, hingga Satria Banten.
Jakarta, kata Asep, adalah kota yang tidak pernah tidur.
Di kota dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang tak henti bergulir itu, keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tapi juga warga.
“Oleh karena itu, peran kita semua menjadi sangat penting dalam menjadi mata, telinga, dan hati di lingkungan kita masing-masing,” ujar Asep.
Asep menegaskan, di balik perbedaan warna dan bendera, semua ormas memiliki niat yang sama yakni menjaga ketertiban dan membantu sesama.
“Dari lubuk hati yang paling dalam, saya yakin dan percaya bahwa rekan-rekan memiliki niat baik untuk membangun tekad menjaga ketertiban dan kepedulian yang tulus untuk saling membantu dan mewujudkan keamanan dan ketertiban,” katanya.
Asep juga menyoroti kontribusi nyata ormas di lapangan dari membantu warga saat bencana, mengamankan kegiatan masyarakat, hingga menengahi konflik di lingkungan.
“Pesan saya, bekerjalah dengan ikhlas dan yakinlah Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menyertai langkah kita,” ujarnya.
Apel siaga bertema “Harmoni Organisasi Kemasyarakatan dalam Jaga Jakarta” itu pun ditutup dengan seruan agar semua ormas memperkuat barisan dan menjaga semangat kebersamaan.
“Mari kita terus kuatkan barisan ini, teruslah menjadi mitra yang aktif, menjadi penggerak kebaikan, menjadi pelindung bagi lingkungan dan menjadi penjaga harmoni di tengah-tengah masyarakat,” tutup Asep.
(Reporter: Baharudin Al Farisi | Editor: Abdul Haris Maulana)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/10/2025 18:55
Wapres Gibran lakukan kunjungan kerja ke Pulau Morotai

Wapres RI beserta rombongan melanjutkan rangkaian kunjungan kerja di beberapa lokasi, antara lain meninjau RSUD Soekarno Desa Dehegila, Dermaga Desa Daruba, dan Talut Desa Joubela Kecamatan Morotai Selatan

Ternate (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka beserta rombongan tiba di Bandara Pitu, Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Rabu, untuk melakukan kunjungan kerja di kabupaten itu, Rabu.

Kehadiran Wapres disambut juga oleh Forkopimda Provinsi dan Kabupaten, antara lain Wakil Gubernur Maluku Utara, Pangdam XV/Pattimura, Danrem 152/Babullah, Kepala BIN Daerah Malut, Bupati Pulau Morotai, Danlanud, Danlanal, Kapolres, Dandim, serta unsur Forkopimda lainnya.

“Kami berkomitmen memberikan pengamanan terbaik agar kegiatan Wapres berjalan aman, tertib, dan lancar,” kata Kapolda Malut, Irjen Pol Waris Agono, Rabu.

Selanjutnya, Wapres Gibran Rakabuming Raka dan rombongan tiba di Daloha Resort Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, untuk melaksanakan pertemuan bersama dengan Kelompok Bentor Pulau Morotai, Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, serta pelaku UMKM Pulau Morotai.

Wapres RI beserta rombongan melanjutkan rangkaian kunjungan kerja di beberapa lokasi, antara lain meninjau RSUD Soekarno Desa Dehegila, Dermaga Desa Daruba, dan Talut Desa Joubela Kecamatan Morotai Selatan.

Kapolda Maluku Utara menyampaikan jajaran Polda Malut bersama TNI dan Pemerintah Daerah telah menyiapkan pengamanan maksimal demi kelancaran seluruh rangkaian kegiatan Wapres di Pulau Morotai.

Sebelumnya, pihaknya melaksanakan pengecekan sejumlah lokasi yang direncanakan menjadi tempat kunjungan kerja Wapres di wilayah Kabupaten Pulau Morotai.

Adapun lokasi yang ditinjau meliputi RSUD Ir. Soekarno Morotai, Dermaga Desa Daruba, dan D’Aloha Resort (Jababeka) yang menjadi titik kegiatan utama dalam agenda kunjungan Wapres RI.

Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana, aspek keamanan, serta kelancaran seluruh rangkaian kegiatan menjelang kedatangan Wakil Presiden.

Kapolda Maluku Utara menegaskan bahwa seluruh jajaran TNI–Polri dan instansi terkait akan bersinergi maksimal dalam pengamanan.

Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/10/2025 18:49
Gubernur Akmil: Kemajuan teknologi hendaknya dimanfaatkan positif

Temanggung (ANTARA) – Gubernur Akademi Militer (Akmil) Mayjen TNI Rano Tilaar mengingatkan bahwa kemajuan teknologi hendaknya dimanfaatkan secara positif untuk mendukung tugas, pendidikan, dan kehidupan keluarga.

“Kita harus mampu menjadi pengguna teknologi yang cerdas, bukan korban dari kemudahan digital,” kata Mayjen Rano Tilaar pada Pembinaan Mental (Bintal) Terpadu bagi Organik Akmil beserta keluarga Semester II TA 2025 di Magelang.

Ia menekankan, agar setiap anggota keluarga besar Akmil membangun komunikasi yang harmonis dan saling mengingatkan dalam menjaga moralitas, integritas, serta kehormatan prajurit.

Ia menyampaikan, pentingnya pembinaan mental dan moral keluarga besar Akmil agar tetap tangguh menghadapi berbagai tantangan zaman, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan smartphone, maraknya judi online (judol), serta penyalahgunaan pinjaman online (pinjol)

Menurut dia, ketiga hal tersebut dinilai dapat berdampak negatif terhadap kehidupan pribadi, keluarga, maupun kedinasan apabila tidak diantisipasi secara bijak.

Ia menuturkan, melalui kegiatan Bintal Terpadu ini, diharapkan seluruh organik Akmil beserta keluarganya dapat memperkuat ketahanan mental dan spiritual, serta meningkatkan kesadaran terhadap ancaman gaya hidup digital yang tidak sehat.

Pembinaan ini menjadi wujud komitmen Akademi Militer dalam membentuk pribadi prajurit dan keluarga yang berkarakter, beretika, dan berdisiplin tinggi di era modern.

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/10/2025 18:28
Koarmada RI perbaiki sekolah dan rumah ibadah di Tasikmalaya

Jakarta (ANTARA) – TNI AL melalui jajaran Komando Armada (Koarmada) RI berupaya memperbaiki fasilitas pendidikan dan rumah ibadah yang rusak di desa kawasan Tasikmalaya, Jawa Barat demi memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

Kegiatan perbaikan ini dilakukan dalam rangka menjalankan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).

Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu, mengatakan proses pengerjaan sudah dilakukan sejak September 2025.

“Rencana pekan ini saya akan ke Tasikmalaya meninjau pembangunan secara langsung,” kata dia.

Menurut Denih, fasilitas pendidikan dan rumah ibadah yang layak merupakan unsur krusial yang dapat membantu kehidupan masyarakat, terutama di pedesaan.

Dengan menghadirkan sarana pendidikan dan rumah ibadah yang layak, Denih yakin hak masyarakat mendapatkan pendidikan berkualitas dan beribadah akan terpenuhi dengan baik

Denih menjelaskan, dalam TMMD kali ini pihaknya menargetkan untuk memperbaiki dua sekolah yakni SDN Panglayongan dan SDN Bojong.

Dua sekolah ini menjadi target perbaikan Koarmada RI karena memiliki fasilitas kamar mandi, ruang guru dan lapangan olahraga, perpustakaan yang kurang layak.

“Kita perbaiki semua dan juga perbaiki mushola yang rusak, memberikan fasilitas komputer, peta NKRI dan Al Quran,” jelas Denih.

Untuk rumah ibadah, pihaknya akan memenuhi beberapa fasilitas Masjid Jami Al Muhyi, Bojong Tengah seperti sound system, pengadaan karpet masjid, rak buku, pengadaan Al Quran dan beberapa fasilitas penunjang ibadah lainnya.

Tidak hanya itu, Denih mengatakan Koarmada RI juga memperbaiki beberapa rumah warga yang dinilai sudah tidak layak huni.

Denih melanjutkan, dalam proses pengerjaanya TNI berkolaborasi dengan Polri, pemda setempat dan masyarakat.

“Untuk anggaran merupakan kerjasama antara TNI AL, kementerian, pemda dan donatur yang mendukung program ini,” jelas Denih.

Tidak hanya membangun infrastruktur, Koarmada RI juga membuka pelayanan kesehatan dan pelayanan keluarga berencana (KB) gratis hasil kerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) di desa tersebut pada Sabtu (18/10) mendatang.

Dengan adanya kegiatan ini, Denih berharap masyarakat pedesaan di Tasikmalaya bisa menikmati fasilitas pendidikan dan rumah ibadah yang layak.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/10/2025 17:56