Kementrian Lembaga: TNI

Danantara pastikan selektif angkat WNA jadi direksi BUMN

Kita juga mencoba mereduksi secara total hal-hal mungkin yang kita temukan dalam BUMN, yang sifatnya adalah korupsi atau lain-lain

Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) memastikan bertindak selektif dalam mengangkat warga negara asing (WNA) sebagai direksi di perusahaan-perusahaan BUMN.

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani memastikan, pihaknya melakukan analisis mendalam terlebih dahulu mengenai kapasitas dan kapabilitas dari WNA tersebut sebelum diangkat menjadi dewan direksi.

“Kita benar-benar analisis, bahwa ekspat yang kita bawa di BUMN-BUMN itu memang bisa memberikan transfer of technology, knowledge dan lebih membawa BUMN kita dengan standar internasional, dengan pengalaman yang lebih panjang,” ujar Rosan Roeslani di sela acara bertajuk 1 Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran “Optimism on 8 Percent Economic Growth” di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan langkah ini dilakukan juga sebagai upaya untuk mengurangi hal-hal yang berpotensi memberikan sentimen negatif di tubuh BUMN.

“Kita juga mencoba mereduksi secara total hal-hal mungkin yang kita temukan dalam BUMN, yang sifatnya adalah korupsi atau lain-lain. Itu yang coba akan kita berantas secara total,” ujar Rosan.

Terkait pengangkatan dua WNA sebagai direksi di PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), ia menjelaskan pengangkatan tersebut untuk menunjukkan bahwa Danantara Indonesia serius dalam melakukan transformasi di GIAA.

“Karena di dalam Garuda ini kita juga menginvestasikan dana yang tidak kecil, kita sudah kucurkan 400 juta dolar AS dan kemungkinan akan bertambah. Jadi, kita melihat bahwa manajemen memiliki peran yang penting,” ujar Rosan.

Ia memastikan bahwa dua WNA yang diangkat sebagai direksi Garuda Indonesia memiliki pengalaman puluhan tahun di industri penerbangan internasional.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), para pemegang saham menyetujui pengangkatan Glenny H Kairupan, seorang purnawirawan TNI yang sebelumnya menjabat Komisaris Garuda Indonesia, sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia.

Perubahan lainnya meliputi penunjukan Thomas Sugiarto Oentoro sebagai Wakil Direktur Utama, Balagopal Kunduvara sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Neil Raymond Mills sebagai Direktur Transformasi, serta Frans Dicky Tamara sebagai Komisaris.

Adapun, kedua ekspatriat di tubuh Garuda Indonesia yaitu Neil Raymond Mills yang pernah menjadi petinggi Air Italy, Green Africa Airways, hingga Scandinavian Airlines, serta Balagopal Kunduvara yang berpengalaman menjabat di Singapore Airlines.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

16/10/2025 18:54
TNI sita senjata dan perlengkapan OPM dibantu warga kampung Soanggama

Jakarta (ANTARA) – Komandan Satgas Media Koops Habema, Letnan Kolonel Infantri Iwan D Prihartono, mengatakan, mereka berhasil menggulung markas Organisasi Papua Merdeka (OPM) di kampung Soanggama, menyita persenjataan dan perlengkapan organisasi itu, dan warga setempat juga membantu mereka mencari senjata OPM untuk disita.

Peristiwa itu terjadi setelah Komando Operasi Habema Kogabwilhan III berhasil menyingkirkan OPM yang sebelumnya menduduki desa dan menyandera masyarakat setempat, Rabu (15/10).

“Masyarakat juga memberikan informasi tambahan terkait keberadaan beberapa pucuk senjata lain yang saat ini sedang dalam proses pencarian oleh aparat,” kata dia, sebagaimana diterima di Jakarta, Kamis.

Berkat bantuan masyarakat setempat, TNI berhasil menyita beberapa barang milik anggota OPM dari mulai senjata api hingga ragam atribut OPM.

“Kami menyita satu pucuk senjata api rakitan dan empat senapan angin, munisi berbagai kaliber satu, alat bidik Simons, satu teropong Newcon,” jelas dia.

“Kami juga menyita dokumen organisasi OPM, atribut bintang kejora, peralatan komunikasi, serta berbagai perlengkapan lapangan milik kelompok separatis,” kata dia.

Tidak cukup sampai di situ, dia juga mengaku warga memberikan respon positif atas keberhasilan merebut Distrik Soanggama dari OPM.

Bentuk respon positif itu dicurahkan warga dengan cara memberikan beberapa lahannya untuk digunakan TNI sebagai pos taktis.

Ia melanjutkan, pihaknya pun mengapresiasi respon positif itu dan memastikan pihaknya akan terus meningkatkan pengamanan di kampung Soanggama agar tidak diserang kembali oleh kelompok OPM.

Kronologi

Sebelumnya, peristiwa baku tembak itu bermula ketika Komando Operasi Habema Kogabwilhan III bergerak menuju Kampung Soanggama, Selasa malam (14/10).

Satgas lalu sampai ke wilayah kampung pada keesokan harinya sekitar pukul 05.30 WIT. Saat satgas datang, OPM langsung menyerang sehingga kontak senjata dengan TNI pun tidak bisa dihindari lagi.

Setelah kontak senjata terjadi selama beberapa jam, akhirnya TNI berhasil meredam serangan anggota OPM. “Pada pukul 12.00 WIT situasi berhasil dikuasai dan kelompok OPM berhasil dipukul mundur,” kata dia.

Ia melanjutkan, dari 30 anggota OPM yang selama ini menguasai kampung, 14 orang dinyatakan tewas, sisanya diduga melarikan diri usai terjadi kontak senjata.

Setelah memastikan kontak senjata selesai, satgas langsung bergerak masuk ke kampung guna memastikan keselamatan warga yang ada di dalam.

Ia pun memastikan tidak ada warga sipil yang menjadi korban pasca kontak senjata tersebut.

Setelah memeriksa keselamatan warga, TNI lalu memeriksa beberapa bagian kampung untuk menyita barang-barang milik OPM.

Dengan adanya penindakan ini, dia menegaskan TNI kembali membuktikan dedikasi mereka dalam menjaga kedaulatan negara dan melindungi masyarakat.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

16/10/2025 18:31
Pakai Patwal ‘Tot Tot Wuk Wuk’, Mobil Sekprov Sulsel Jadi Sasaran Emosi Pengguna Jalan

Terpisah, Kasubdit Penegakan Hukum Ditlantas Polda Sulsel, AKBP Amin Toha, menegaskan bahwa penggunaan sirine dan lampu strobo oleh kendaraan Satpol PP untuk mengawal pejabat pemerintah melanggar aturan lalu lintas.

“Itu jelas pelanggaran. Kalau kita bicara aturan, sudah diatur dalam Pasal 59 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” tegas AKBP Amin Toha.

“Lampu isyarat warna biru dengan sirine hanya boleh digunakan untuk kendaraan Kepolisian. Sementara lampu merah dengan sirine untuk kendaraan tahanan, pengawal TNI, pemadam kebakaran, Palang Merah, ambulans, dan jenazah. Sedangkan lampu kuning tanpa sirine digunakan untuk patroli jalan tol atau kendaraan pembersih fasilitas umum,” tambahnya.

Amin menegaskan, mobil Satpol PP tidak termasuk kategori yang diperbolehkan menggunakan sirine atau strobo warna biru. Apalagi untuk membuka jalan bagi pejabat.

“Kalau kendaraan bukan Polri, tidak boleh menggunakan sirine warna biru. Itu bukan wewenangnya. Bahkan kami di kepolisian pun sangat selektif, hanya menggunakan sirine dalam kondisi urgensi tinggi, seperti menolong korban kecelakaan atau keadaan darurat lainnya,” ujarnya.

Setiap bentuk pengawalan yang tidak sesuai aturan bisa ditindak. Apalagi jika pengawalan itu dilakukan tanpa unsur urgensi.

“Kalau pengawalannya tidak memenuhi unsur urgensi, apalagi dilakukan oleh instansi non-Polri, itu pelanggaran. Kami imbau agar masyarakat maupun instansi pemerintah mematuhi ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

Polisi telah menyampaikan petunjuk dan arahan dari Dirlantas Polda Sulsel kepada seluruh Polres jajaran agar penggunaan sirine dan strobo dilakukan secara selektif, proporsional, dan sesuai peraturan.

“Kalau memang bukan kendaraan yang berhak, sebaiknya tidak menggunakan lampu strobo atau sirine. Kami akan terus melakukan penertiban terhadap penggunaan perangkat tersebut di jalan raya,” tutup Amin.

16/10/2025 17:42
TNI pastikan situasi Kampung Soanggama kondusif pasca baku tembak

“Situasi di Kampung Soanggama aman dan kondusif. Masyarakat tidak melakukan pengungsian serta menyambut positif kehadiran TNI,”

Jakarta (ANTARA) – Komandan Satgas Media Koops Habema Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono memastikan saat ini situasi di Kampung Soanggama, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua kondusif pasca terjadinya baku tembak antara TNI dengan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM).

“Situasi di Kampung Soanggama aman dan kondusif. Masyarakat tidak melakukan pengungsian serta menyambut positif kehadiran TNI,” kata Iwan dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, Kamis.

Bahkan, kata Iwan, masyarakat setempat merelakan beberapa lahannya untuk digunakan TNI sebagai pos taktis.

Menurut Iwan, respon positif diberikan masyarakat karena TNI berhasil menyelamatkan mereka dari genggaman OPM yang selama ini menguasai desa.

Iwan melanjutkan, pihaknya pun mengapresiasi respon positif itu dan memastikan pihaknya akan terus meningkatkan pengamanan di kampung Soanggama agar tidak diserang kembali oleh kelompok OPM.

Kronologi

Sebelumnya, peristiwa baku tembak itu bermula ketika Komando Operasi Habema Kogabwilhan III bergerak menuju Kampung Soanggama, Selasa (14/10) malam.

Satgas lalu sampai ke wilayah kampung pada keesokan harinya sekitar pukul 05.30 WIT. Saat satgas datang, OPM langsung melakukan penyerangan sehingga kontak senjata dengan TNI pun tidak bisa dihindari lagi.

Setelah kontak senjata terjadi selama beberapa jam, akhirnya TNI berhasil meredam serangan anggota OPM.

“Pada pukul 12.00 WIT situasi berhasil dikuasai dan kelompok OPM berhasil dipukul mundur,” kata Iwan.

Iwan melanjutkan, dari 30 anggota OPM yang selama ini menguasai kampung, 14 orang dinyatakan tewas, sisanya diduga melarikan diri usai terjadi kontak senjata.

Setelah memastikan kontak senjata selesai, satgas langsung bergerak masuk ke kampung guna memastikan keselamatan warga yang ada di dalam.

Iwan pun memastikan tidak ada warga sipil yang menjadi korban pasca kontak senjata tersebut.

Setelah memeriksa keselamatan warga, TNI lalu memeriksa beberapa bagian kampung untuk menyita barang-barang milik OPM.

“Kita menyita satu pucuk senjata api rakitan dan empat senapan angin, munisi berbagai kaliber satu, alat bidik Simons, satu teropong Newcon,” jelas Iwan.

“Kita juga menyita dokumen organisasi OPM, atribut bintang kejora, peralatan komunikasi, serta berbagai perlengkapan lapangan milik kelompok separatis,” tegas Iwan.

Dengan adanya penindakan ini, Iwan menegaskan TNI kembali membuktikan dedikasinya dalam menjaga kedaulatan negara dan melindungi masyarakat.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

16/10/2025 17:35
TNI jadikan bekas markas OPM sebagai pos taktis

Jakarta (ANTARA) – Komandan Satgas Media Koops Habema Letnan Kolonel Infanteri Iwan Dwi Prihartono menyatakan Kampung Soanggama, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang sebelumnya menjadi markas kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) akan difungsikan sebagai pos taktis TNI.

“Menetapkan wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI guna memastikan keamanan dan stabilitas di daerah tersebut tetap terjaga,” kata Iwan dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.

Iwan menjelaskan penetapan pos taktis tersebut dilakukan setelah personel Komando Operasi Habema Kogabwilhan III berhasil merebut kampung itu dari kekuasaan OPM.

Tidak hanya merebut, satgas juga berhasil membebaskan masyarakat Kampung Soanggama yang disandera anggota OPM.

Dengan penetapan pos taktis baru itu, diharapkan warga setempat menjadi semakin merasa aman sehingga aktivitas bisa kembali berjalan dengan kondusif.

Satgas Habema berhasil merebut Kampung Soanggama, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang sebelumnya dikuasai kelompok separatis bersenjata OPM Kodap VIII/Soanggama, Rabu (15/10).

Iwan menjelaskan operasi itu dilakukan untuk menyelamatkan warga kampung yang selama ini berada di bawah tekanan para anggota OPM.

“Tujuan operasi ini untuk menegakkan keamanan serta melindungi masyarakat dari aksi teror dan kekerasan yang selama ini dilakukan kelompok bersenjata,” kata Iwan dalam siaran tersebut.

Iwan melanjutkan proses perebutan desa dimulai ketika satgas TNI berupaya menghampiri kampung untuk menjalankan misi pembebasan.

Ketika personel TNI mendekat ke kampung, OPM langsung melakukan serangan sehingga kontak tembak antara OPM dan satgas pun terjadi.

“Pada pukul 12.00 WIT, situasi berhasil dikuasai dan kelompok OPM berhasil dipukul mundur,” kata Iwan.

Iwan kembali melanjutkan sebanyak 14 dari 30 orang anggota OPM yang sebelumnya menguasai desa itu dinyatakan tewas dalam kontak tembak tersebut.

Selain berhasil menumpas 14 anggota OPM, personel satgas juga berhasil menyita beberapa pucuk senjata api dan dokumen yang berkaitan dengan keanggotaan OPM.

Iwan mengatakan seluruh warga sipil yang berada di kampung tersebut dalam kondisi aman.

Dengan adanya penindakan ini, Iwan menegaskan TNI kembali membuktikan dedikasinya dalam menjaga kedaulatan negara dan melindungi masyarakat.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

16/10/2025 17:10
Satgas Habema: 14 anggota OPM tewas saat kontak tembak dengan TNI

Tindakan tersebut dilaksanakan secara terpadu dan terukur, dengan tujuan untuk menegakkan keamanan serta melindungi masyarakat dari aksi teror dan kekerasan yang selama ini dilakukan oleh kelompok bersenjata

Timika (ANTARA) – Satuan Tugas Komando Operasi Habema Kogabwilhan III melaporkan bahwa para prajurit TNI berhasil menembak mati 14 anggota kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) saat terjadi kontak tembak di Kampung Soanggama, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah pada Rabu (15/10).

Dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Timika, Kamis, Satgas Komando Operasi Habema Kogabwilhan III menyebut para prajurit TNI berhasil membebaskan wilayah Kampung Soanggama dari penguasaan kelompok separatis bersenjata OPM Kodap VIII/Soanggama.

“Tindakan tersebut dilaksanakan secara terpadu dan terukur, dengan tujuan untuk menegakkan keamanan serta melindungi masyarakat dari aksi teror dan kekerasan yang selama ini dilakukan oleh kelompok bersenjata,” demikian keterangan Satgas Komando Operasi Habema.

Disebutkan bahwa pada Selasa (14/10) malam, prajurit TNI melaksanakan pergerakan menuju wilayah Soanggama untuk membantu masyarakat agar terbebas dari tekanan kelompok bersenjata OPM yang diketahui berkekuatan sekitar 30 orang dan telah lama menguasai kampung tersebut.

Selanjutnya pada Rabu (15/10) sekitar pukul 05.30 WIT, terjadi kontak tembak saat pasukan TNI diserang oleh kelompok OPM.

Menghadapi situasi tersebut, prajurit TNI dengan terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur pertempuran.

Hingga pukul 12.00 WIT situasi berhasil dikuasai dan kelompok OPM berhasil dipukul mundur.

Dalam penyisiran setelah kontak tenbak, TNI menemukan 14 anggota OPM dalam kondisi tewas. Diantara yang tewas itu diketahui merupakan pimpinan dan pelaku penembakan terhadap aparat keamanan sebelumnya.

Sementara sisanya melarikan diri ke arah hutan.

Berikut daftar nama OPM yang tewas yaitu:
1. Agus Kogoya, jabatan Kepala Staf Operasi Kodap VIII/Soanggama.
2. Ipe Kogoya (Adik Kandung Pangkodap VIII/Soanggama)
3. Zakaria Kogoya, pelaku penembakan anggota TNI di Mamba Bawah dan Gamagai
4. Uripinus Wandagau
5. ⁠Sepi Kobogau
6. Kaus Lawiya
7. Napinus Kogoya
8. Roni Lawiya
9. ⁠Poli Kogoya
10. Aofa Kobogau
11. Pisen Kogoya
12. Meki Murib

Sementara dua anggota OPM lainnya masih dalam proses identifikasi.

Dari hasil penindakan tersebut, TNI berhasil menguasai dan merebut Markas Besar Kodap VIII/Soanggama pimpinan Undius Kogoya yang selama ini digunakan sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil.

Aparat juga menemukan serta mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain: satu pucuk senjata api rakitan dan empat senapan angin, amunisi berbagai kaliber, satu alat bidik Simons, satu teropong Newcon. Selain itu juga ditemukan berbagai dokumen organisasi OPM, atribut bintang kejora, peralatan komunikasi, serta berbagai perlengkapan lapangan milik kelompok separatis.

Pihak TNI kini menetapkan wilayah Soanggama sebagai Pos Taktis TNI guna memastikan keamanan dan stabilitas di daerah tersebut tetap terjaga.

TNI menemukan dan mengamankan sejumlah barang bukti saat menguasai dan merebut Markas Besar Kodap VIII/Soanggama pimpinan Undius Kogoya di Kampung Soanggama, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah pada Rabu (15/10/2025). ANTARA/HO-Satgas Operasi Habema

Panglima Komando Operasi Habema Mayjen TNI Lucky Avianto mengatakan situasi di Kampung Soanggama kini sudah aman dan kondusif. Masyarakat tidak melakukan pengungsian serta menyambut positif kehadiran TNI. Tokoh adat dan kepala desa setempat bahkan menghibahkan sebagian lahan dan fasilitas kampung untuk dijadikan Pos Taktis TNI Soanggama.

Berdasarkan keterangan Kepala Desa Soanggama, seluruh korban yang tertembak merupakan anggota kelompok bersenjata OPM. Masyarakat juga memberikan informasi tambahan terkait keberadaan beberapa pucuk senjata lain yang saat ini sedang dalam proses pencarian oleh aparat.

Mayjen Lucky menegaskan bahwa tindakan tegas yang dilakukan prajurit TNI merupakan langkah terukur dan sah secara hukum untuk melindungi keselamatan warga serta menegakkan kedaulatan negara.

“TNI akan terus melakukan penindakan terhadap kelompok bersenjata OPM yang mengancam keselamatan masyarakat. Kami berkomitmen menciptakan Papua yang aman, damai, dan sejahtera,” kata Pangkoops Habema.

Saat ini pasukan masih melanjutkan pengejaran terhadap sisa kelompok OPM yang melarikan diri, sekaligus melaksanakan kegiatan pembinaan teritorial terbatas bersama tokoh agama dan masyarakat untuk memperkuat stabilitas keamanan di wilayah Intan Jaya.

Pewarta: Evarianus Supar
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

16/10/2025 17:03
Dosen Unsoed: Satu tahun pemerintahan Prabowo tunjukkan arah positif

“Saya melihat tipologi pemerintahan Pak Prabowo cukup jelas, ada sisi positifnya. Pemerintah berupaya meyakinkan publik bahwa negara mampu mengatasi permasalahan ekonomi. Itu penting untuk membangun kepercayaan masyarakat,”

Purwokerto (ANTARA) – Dosen Ilmu Administrasi Publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Dr Tobirin menilai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan sejumlah langkah positif, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi.

“Saya melihat tipologi pemerintahan Pak Prabowo cukup jelas, ada sisi positifnya. Pemerintah berupaya meyakinkan publik bahwa negara mampu mengatasi permasalahan ekonomi. Itu penting untuk membangun kepercayaan masyarakat,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis.

Menurut dia, pemilihan Menteri Keuangan yang tepat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global.

Dalam hal ini, dia menyoroti sosok Purbaya Yudhi Sadewa yang dipilih Presiden Prabowo untuk menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.

“Tidak banyak presiden yang memahami kondisi ekonomi dengan menempatkan nahkoda yang pas. Ini membuat publik merasa yakin bahwa ekonomi ditangani secara profesional,” katanya.

Selain ekonomi, ia menilai pemerintahan Prabowo juga memberi perhatian pada sektor keamanan dan pertahanan.

Menurut dia, reformasi kepolisian serta pembentukan tim independen dinilai sebagai langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan publik.

“Pak Prabowo menunjukkan kemauan untuk mendengar publik. Upaya reformasi di bidang kepolisian dan regulasi menjadi sinyal bahwa keamanan dan keterbukaan informasi menjadi prioritas,” katanya menjelaskan.

Menurut dia, langkah memperkuat TNI dengan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara.

Dengan sistem pertahanan yang kuat, kata dia, wilayah-wilayah perbatasan kini lebih terlindungi.

“Itu membangun citra bahwa TNI kuat, Indonesia kuat,” katanya menegaskan.

Sementara dari sisi penegakan hukum, ia menilai pemerintahan Prabowo-Gibran berupaya mengembalikan prinsip keadilan agar hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

“Hukum dikembalikan pada fungsinya sebagai milik bersama, bukan milik penguasa. Itu langkah penting untuk menjaga legitimasi negara,” katanya.

Meskipun demikian, Tobirin menilai masih ada sejumlah kebijakan publik yang perlu diperbaiki, terutama terkait efisiensi anggaran dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kebijakan efisiensi anggaran menjadi perhatian utama. Pengetatan dan pengurangan transfer dari pusat ke daerah perlu dievaluasi karena berpotensi menghambat pemerataan pembangunan,” katanya.

Ia juga menyoroti pelaksanaan program MBG yang belum optimal akibat kesiapan kelembagaan dan infrastruktur di daerah yang masih terbatas.

Menurut dia, anggaran besar untuk program MBG cukup besar namun berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan, penyerapannya masih rendah.

“Ini menandakan kesiapan di tingkat daerah belum maksimal,” katanya.

Ia menilai penataan kelembagaan pemerintahan yang semakin gemuk juga perlu ditinjau ulang agar tidak menimbulkan tumpang tindih fungsi birokrasi.

Menurut dia, penggabungan dan pemisahan kementerian seharusnya didasari analisis mendalam, bukan hanya kepentingan politik.

Selain itu, kata dia, kebijakan publik idealnya mengutamakan profesionalisme, transparansi, dan keberpihakan pada masyarakat.

“Secara umum arah pemerintahan Prabowo-Gibran sudah positif, tetapi efektivitas dan keseimbangan antarsektor perlu terus disempurnakan,” kata Tobirin menegaskan.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

16/10/2025 17:01
1 Kronologi TNI Tewaskan 14 Anggota OPM di Intan Jaya Nasional

Kronologi TNI Tewaskan 14 Anggota OPM di Intan Jaya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komandan Satgas Media Komando Operasi (Koops) Habema, Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono, mengungkapkan kronologi tewasnya 14 anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) oleh prajurit TNI di Kampung Soanggama, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Rabu (15/10/2025).
Peristiwa bermula pada Selasa (14/10/2025) malam, ketika prajurit TNI hendak menuju wilayah Soanggama untuk membebaskan masyarakat dari cengkeraman OPM yang disebut telah menguasai kampung tersebut sejak lama.
Iwan mengatakan, setidaknya terdapat 30 orang anggota OPM yang menguasai kampung itu.
“Pada tanggal 15 Oktober 2025 sekitar pukul 05.30 WIT, kontak tembak terjadi saat pasukan TNI diserang oleh kelompok OPM. Menghadapi situasi tersebut, prajurit TNI dengan terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur pertempuran,” kata Iwan, dalam keterangannya, Kamis (16/10/2025).
Pada pukul 12.00 WIT, situasi berhasil dikuasai dan kelompok OPM dipukul mundur.
Dalam penyisiran pasca-kontak, TNI berhasil menewaskan 14 anggota OPM, di antaranya sejumlah pimpinan dan pelaku penembakan terhadap aparat keamanan sebelumnya.
“Sementara sisanya melarikan diri ke arah hutan,” tambah Iwan.
Dari hasil penindakan tersebut, TNI berhasil menguasai dan merebut markas besar Kodap VIII/Soanggama pimpinan Undius Kogoya.
Markas itu selama ini digunakan sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil.
Kemudian, lanjut Iwan, TNI juga berhasil menemukan serta mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain satu pucuk senjata api rakitan dan empat senapan angin, munisi berbagai kaliber, satu alat bidik Simons, satu teropong Newcon, dokumen organisasi OPM, atribut bintang kejora, peralatan komunikasi, serta berbagai perlengkapan lapangan milik kelompok separatis.
TNI juga menetapkan wilayah Soanggama sebagai Pos Taktis TNI guna memastikan keamanan dan stabilitas di daerah tersebut tetap terjaga.
Berikut daftar nama anggota OPM yang tewas:
1. Agus Kogoya, jabatan Kepala Staf Operasi Kodap VIII/Soanggama.
2. Ipe Kogoya (adik kandung Pangkodap VIII/Soanggama)
3. Zakaria Kogoya, pelaku penembakan anggota TNI di Mamba Bawah dan Gamagai
4. Uripinus Wandagau
5. Sepi Kobogau
6. Kaus Lawiya
7. Napinus Kogoya
8. Roni Lawiya
9. Poli Kogoya
10. Aofa Kobogau
11. Pisen Kogoya
12. Meki Murib
Adapun dua OPM lainnya masih dalam proses identifikasi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

16/10/2025 16:10
Pemkot Jakpus tertibkan PKL di Jalur Transjakarta Tanah Abang 2

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat menertibkan pedagang kaki lima (PKL) dan parkir liar di area sekitar jalur Transjakarta Halte Tanah Abang 2 dalam rangka menjaga keamanan, dan ketertiban umum.

“Kita lihat sendiri banyaknya PKL yang menggunakan trotoar, termasuk parkir liar, serta angkutan umum yang berhenti sembarangan menimbulkan keresahan bagi warga, jadi kita tertibkan supaya lebih nyaman,” kata Kepala Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Pusat TP Purba di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, penertiban dilakukan oleh 100 petugas gabungan dan menyasar PKL di sepanjang Jalan Jati Baru Raya, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Purba mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan wali kota untuk menertibkan jalur perlintasan Transjakarta.

Untuk sanksi yang diberikan hanya sebatas teguran, tetapi tidak menutup kemungkinan akan diberikan surat peringatan dan tindak pidana ringan (tipiring) bagi para pelanggar.

“Harapannya, dengan dilakukan penertiban ini seluruh masyarakat dapat bersama menjaga ketertiban sehingga timbul rasa nyaman bagi sesama pengguna jalan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Camat Gambir Nuralamsyah menyampaikan apresiasi dalam mendukung program pemerintah untuk menjaga keamanan, dan ketertiban umum.

“Saya harap tidak hanya dari pihak pemerintah, tetapi juga perlu adanya kolaborasi semua pihak untuk menjaga ketertiban di wilayah Stasiun Tanah Abang,” katanya.

Untuk petugas gabungan yang terlibat dalam penertiban itu terdiri dari Satpol PP, Sudin Perhubungan, Bina Marga, dan TNI-Polri.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

16/10/2025 15:56
Puluhan bangunan liar prostitusi di Gang Royal Jakbar dibongkar

Jakarta (ANTARA) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Barat membongkar puluhan bangunan liar yang dijadikan tempat prostitusi di kawasan Gang Royal, Jalan Bandengan Utara III, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat, Kamis.

Kepala Satpol PP Jakarta Barat, Agus Irwanto, mengatakan pembongkaran 35 bangunan liar itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas surat permohonan dari PT KAI, sebagai pemilik lahan yang melaporkan adanya aktivitas ilegal di area tersebut.

“Ini tindak lanjut dari surat permohonan PT KAI terkait adanya bangunan liar dan juga aktivitas ilegal di area PT KAI. Setelah rapat koordinasi di tingkat kota bersama TNI, Polri, camat, dan seluruh unsur wilayah, disepakati pembongkaran dilakukan hari ini,” ujar Agus di lokasi, Kamis.

Sebanyak 500 personel gabungan dikerahkan dari unsur Satpol PP, TNI, Polri, Dinas Sosial, dan tokoh masyarakat untuk melancarkan operasi pembongkaran tersebut.

“Ada 35 bangunan dan alhamdulillah atas dukungan dari TNI dan Polri, semua kekuatan kita ada 500 personel. Dari Satpol PP, dari unsur Dinas Sosial, dan semuanya yang terlibat. Dan juga tokoh masyarakat terlibat dalam kegiatan ini,” kata Agus.

Selain itu, Agus menyebut bangunan-bangunan ilegal itu juga sebagian sudah dibongkar secara mandiri oleh warga, setelah mendapat surat peringatan dari petugas.

“Tahapan-tahapan sudah kita lakukan, termasuk imbauan dan surat peringatan. Dua hari lalu sebagian warga sudah melakukan pembongkaran secara mandiri,” ungkap Agus.

Untuk mencegah bangunan liar muncul kembali, Agus mengatakan pihaknya bersama aparat terkait akan memperkuat pengawasan melalui patroli rutin dan kerja sama dengan PT KAI.

“Kami sudah meminta PT KAI untuk lebih serius menjaga arealnya dengan memasang kawat atau penghalang agar tidak digunakan masyarakat. Karena ini masih bagian dari jalur kereta, dan sangat berbahaya jika dijadikan tempat aktivitas umum,” ucapnya.

Untuk diketahui, kawasan Gang Royal pernah menjadi lokasi para pekerja seks komersial (PSK). Pemerintah Kota Jakarta Barat juga telah melakukan pembongkaran total pada tahun 2023.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

16/10/2025 15:50