Kementrian Lembaga: TNI

  • Demokrasi Mundur dan Lingkungan Kian Terancam

    Demokrasi Mundur dan Lingkungan Kian Terancam

    JAKARTA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menunjukkan arah kemunduran demokrasi dan perusakan lingkungan yang makin sistematis.

    Mereka menyebut kondisi negara saat ini mencerminkan realitas “Indonesia gelap” yang tidak hanya tampak di tingkat nasional, tetapi juga dirasakan di berbagai daerah.

    Dalam catatannya, WALHI menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai memperkuat militerisme, abai terhadap hak asasi manusia, serta melanjutkan model ekonomi ekstraktif yang mengorbankan keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan.

    “Indonesia Gelap bukan sekadar tagar, melainkan cerminan kondisi nyata di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran,” ungkap Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Even Sembiring dalam keterangannya, Minggu, 19 Oktober.

    Dalam evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo, WALHI menilai kabinet yang gemuk dan tidak efektif menjadi simbol lemahnya tata kelola pemerintahan serta kian jauhnya praktik kekuasaan dari semangat konstitusi.

    Pengesahan revisi Undang-Undang TNI menjadi salah satu sorotan utama WALHI. Perubahan aturan ini dinilai memperluas peran militer di ruang sipil dan menandai kembalinya dominasi aparat bersenjata dalam urusan publik.

    “Meski Prabowo kerap mengagungkan konstitusi dan kedaulatan rakyat dalam pidatonya, praktik pemerintahannya justru menyingkirkan keduanya,” ungkap dia.

    Lebih lanjut Even menilai ambisi pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen justru memperparah ketimpangan dan mempercepat kerusakan lingkungan.

    “Target 8 persen pertumbuhan ekonomi membuat negara semakin menggenjot investasi, khususnya dari ekstraksi sumber daya alam,” ujar Even.

    “Pilihan cara ekonomi yang kapitalistik semakin menaruh rakyat dan lingkungan di bawah ancaman krisis. Hal ini kian diperparah dengan pendekatan represif dan militeristik,” lanjutnya.

    WALHI menilai pemerintahan Prabowo-Gibran melanjutkan pola pembangunan yang hanya berpihak pada kepentingan modal besar. Di berbagai wilayah, eksploitasi sumber daya alam meningkat tanpa diimbangi dengan perlindungan hak rakyat dan pemulihan ekosistem.

    “Selama arah kebijakan masih didikte oleh kepentingan modal dan logika pertumbuhan ekonomi, komitmen keadilan dan keselamatan hanya akan menjadi retorika diplomatik,” imbuh dia. 

  • 1
                    
                        BLT Rp 900.000 Cair Hari Ini, Simak Cara Cek dan Pencairannya
                        Nasional

    1 BLT Rp 900.000 Cair Hari Ini, Simak Cara Cek dan Pencairannya Nasional

    BLT Rp 900.000 Cair Hari Ini, Simak Cara Cek dan Pencairannya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) akan meluncurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada hari ini, Senin (20/10/2025), dengan nilai sebesar Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan yang disatukan sehingga menjadi Rp 900.000.
    “Dalam tiga bulan (masyarakat) berhak masing-masing sebulan mendapat Rp 300.000. Nanti mulai hari Senin, dapat diambil, berarti sekali ambil langsung dapat Rp 900.000,” kata Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya dalam keterangan resmi, Minggu (20/10/2025).
    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan, bahwa BLT ini adalah bentuk perhatian Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat miskin.
    “Pak Presiden punya perhatian yang luar biasa untuk masyarakat khususnya di golongan paling bawah,” kata Gus Ipul.
    Gus Ipul mengatakan, bahwa bentuk perhatian Presiden yakni memberikan bantuan kepada kelompok paling bawah ini. Bahkan bantuan tidak dikurangi, tapi justru ditambah.
    “Pagu anggaran tahun 2025 ini Ada Rp 71 triliun untuk 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Di era Presiden Prabowo dinaikkan menjadi Rp 110 triliun lebih, dan ini mungkin terbesar dalam sepanjang sejarah,” ujar dia.
    – Penerima harus Warga Negara Indonesia (WNI) dan berada di desil 1-4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN.
    – Penerima tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN), TNI, atau Polri.
    – Penerima diwajibkan memiliki rekening bank yang ditunjuk pemerintah untuk memudahkan proses transfer dana.
    – Untuk mengecek apakah masuk dalam daftar penerima BLT, masyarakat bisa mengunjungi sistus resmi : https://cekbansos.kemensos.go.id.
    – Pilih data wilayah: Masukkan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa sesuai dengan alamat penerima. Isi nama lengkap: Masukkan nama sesuai yang tertera di KTP. Masukkan kode captcha: Ketik kode yang tertera di layar untuk verifikasi. Klik tombol “Cari Data”.

    Adapun BLT Rp 300.000 ini akan diberikan kepada 35,04 juta KPM yang. Bantuan tersebut akan disalurkan melalui bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia.
    Adapun bantuan 3 bulan itu adalah hasil dari efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pada awal tahun ini.
    “Jadi totalnya tadi untuk 35,04 juta keluarga penerima manfaat itu senilai Rp 30 triliun lebih,” tutup Letkol Teddy.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Riset IndoStrategi, Kinerja Menteri non Partai Lebih Efektif

    Riset IndoStrategi, Kinerja Menteri non Partai Lebih Efektif

    Bisnis.com, JAKARTA – Hasil riset IndoStrategi menunjukkan selama setahun Kabinet Merah Putih memimpin muncul hasil bahwa menteri yang non politis bekerja lebih efektik dibandingkan dengan menteri yang tergabung dalam partai.

    Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman menuliskan dalam riset bahwa kementerian teknokratik dan non-politis cenderung bekerja lebih efektif dibanding kementerian yang sarat konflik politik. Dia juga menilai pemerintah perlu melakukan perbaikan tata kelola dan mempekuat kebijakan nasional.

    “Kementerian non politis bekerja lebih efektif. Prabowo–Gibran perlu menjadikan tahun kedua sebagai momentum perbaikan tata kelola dan penguatan arah kebijakan nasional,” dikutip dari siaran resmi, Senin (20/10/2025).

    Di sisi lain, dia menuturkan bahwa Pemerintahan Prabowo–Gibran berhasil menjaga stabilitas makro dan konsistensi fiskal, tetapi kurang progresif dalam reformasi struktural. IndoStrategi menilai bahwa pemerintahan.

    IndoStrategi mengajukan delapan rekomendasi strategis untuk memperkuat kinerja pemerintahan di berbagai sektor. Pertama, perkuat koordinasi lintas kementerian dan atasi tumpang tindih kebijakan.

    Kedua, perbaikan tata kelola hukum dan HAM, terutama dalam penyelesaian kasus pelanggaran masa lalu dan penegakan hukum antikorupsi.Ketiga, pastikan reformasi birokrasi berjalan konsisten, bukan hanya kosmetik. 

    Keempat, dorong penciptaan lapangan kerja nyata dan reformasi kebijakan ketenagakerjaan. Kelima, tingkatkan transparansi anggaran dan komunikasi publik, terutama di kementerian teknis.

    Keenam, tegaskan netralitas Polri dan TNI, serta perkuat supremasi sipil. Ketujuh, fokus pada pemerataan pembangunan daerah dan desa agar pertumbuhan lebih inklusif. Kedelapan, konsisten menjalankan program sosial seperti Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis dengan pendekatan berbasis data dan akuntabilitas.

    Ali juga menuturkan bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran saat ini masih berada dalam fase konsolidasi dan koordinasi kelembagaan.

    “Jumlah kabinet yang membesar dibandingkan pemerintahan sebelumnya membutuhkan banyak penyesuaian nomenklatur, anggaran, dan pembagian tugas dan wewenang di antara kementerian,” ungkapnya.

    Apalagi pemerintahan tersebut memilikiambisi yang besar dalam berbagai bidang, seperti target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

    “Publik perlu memberi kesempatan pada pemerintahan Prabowo-Gibran untuk berkonsolidasi dan berkoordinasi, mengingat jumlah anggota kabinet yang besar. Tapi di sisi lain, publik harus memberikan pengawasan terus-menerus sehingga pemerintah senantiasa bekerja keras. Semoga tahun kedua mulai menampakkan hasil dari apa yang dijanjikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujarAli Noer Zaman.

    Sementara itu, Visna Vulovik, Managing Director IndoStrategi, menekankan pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

    “Dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, publik bisa ikut berpartisipasi dan secara aktif memberikan masukan,” demikian disampaikan Visna Vulovik.

  • Prabowo Perintahkan Beasiswa LPDP Disesuaikan dengan Industri RI
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        20 Oktober 2025

    Prabowo Perintahkan Beasiswa LPDP Disesuaikan dengan Industri RI Nasional 20 Oktober 2025

    Prabowo Perintahkan Beasiswa LPDP Disesuaikan dengan Industri RI
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jumlah beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP disesuaikan dengan perkembangan industri di Indonesia.
    “Kami kembali diingatkan untuk menghitung secara cermat SDM-SDM yang dibutuhkan, termasuk juga beasiswa-beasiswa LPDP dan lain-lainnya, itu harus disesuaikan dengan rencana perkembangan industri yang akan muncul di Indonesia, sehingga apa yang dilakukan di perguruan tinggi-perguruan tinggi maupun beasiswa-beasiswa LPDP dan lain-lainnya itu sesuai jumlahnya,” kata Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto saat memberikan keterangan pers di Kawasan Kertanegara, Jakarta, dilansir ANTARA, Minggu (20/10/2025) malam.
    Brian menyampaikan arahan Prabowo tersebut usai rapat terbatas di kediaman Prabowo, di Jl Kertanegara, Jakarta Selatan, tadi malam.
    Selain Brian, anggota kabinet yang tampak hadir di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Mohammad Herindra, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto.
    Brian mengatakan bahwa Presiden Prabowo kembali mengingatkan perkembangan industri baru di Indonesia berkaitan dengan ketahanan pangan, energi, maupun hilirisasi mineral.
    Presiden Prabowo menekankan agar jumlah sumber daya manusia (SDM) yang disiapkan di perguruan tinggi harus sesuai dengan pertumbuhan industri yang ada.
    Penyiapan SDM yang kompeten ini juga berkaitan dengan pelaksanaan program prioritas Presiden, seperti Makan Bergizi Gratis, Desa Nelayan dan Koperasi Desa Merah Putih.
    Prabowo memberikan arahan agar Science, Technology, Engineering, and Mathematics atau STEM menjadi prioritas dalam penyiapan SDM Indonesia.
    Kurikulum harus mengikuti perkembangan teknologi, seperti pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
    Selain untuk menyelaraskan dengan program prioritas Presiden, kebutuhan SDM pada bidang STEM juga diperlukan untuk meningkatkan industri pertahanan.
    “Kita diminta juga menyiapkan berbagai SDM di bidang itu. Apalagi sekarang sektor pertahanan, misalnya, itu pun sangat kental dengan teknologinya. Jadi penguasaan-penguasaan teknologi, SDM-SDM, itu harapannya bisa match dengan industri yang akan tumbuh di Indonesia,” kata Brian.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • HUT Korps Marinir dan World Clean Up Day, Khofifah Ajak Warga Jatim Jaga Sungai

    HUT Korps Marinir dan World Clean Up Day, Khofifah Ajak Warga Jatim Jaga Sungai

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bersama Pasukan Marinir Korps 2 TNI AL menggelar aksi susur dan bersih-bersih Kali Surabaya, Minggu (19/10/2025). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-80 Provinsi Jatim sekaligus World Clean Up Day 2025 serta HUT Korps Marinir.

    Kegiatan ini diikuti Komandan Pasmar 2 Mayor Jenderal TNI (Mar) Dr. Oni Junianto, Pangkoarmada II Laksda TNI I Gung Putu Alit Jaya, Komandan Komando Daerah TNI AL (Dankodaeral) V Laksda TNI Ali Triswanto, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, Dankodimar Kodiklatal Brigjen TNI (Mar) I Made Sukada, Dankolatmar Brigjen TNI (Mar) Agus Dwi Laksana Putra, Kepala BBWS Brantas Muhammad Noor, Kabid Wilayah III Pusdal LH Jawa KLH Gatut Panggah Prasetyo, Direktur Operasional Perum Jasa Tirta I Milfan Tantawi, Kepala DLH Jatim Nurkholis dan Vice President Regional Perum Jasa Tirta Gandindra Adi Cahyono.

    Melalui aksi tersebut, Khofifah menyerukan gerakan ‘Jaga Sungai, Jaga Kehidupan’ sebagai panggilan bersama bagi masyarakat Jawa Timur untuk menjaga kebersihan sungai, melestarikan lingkungan, dan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana.

    Menurut Khofifah, Kali Surabaya merupakan urat nadi kehidupan bagi warga Kota Surabaya dan sekitarnya. Sungai ini menjadi bagian penting dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang melayani kebutuhan vital sekitar 17 juta penduduk atau lebih dari 45 persen populasi Jawa Timur.

    “Dalam momentum Hari Jadi ke 80 Provinsi Jatim dan World Clean Up Day serta HUT Korps Marinir ini, ayo kita semua jaga lingkungan dan sungai kita. World clean up day dilakukan di banyak titik berbasis sungai, baik manual maupun menggunakan alat berat. Sungai bukan hanya sumber kehidupan bagi manusia, tetapi juga bagi seluruh makhluk hidup di sekitar kita,” ujar Khofifah.

    Namun, Khofifah mengingatkan, sungai yang menjadi sumber kehidupan dapat berubah menjadi ancaman bila tidak dijaga. Penumpukan sampah dan tingginya sedimentasi dapat memicu bencana banjir saat musim penghujan tiba.

    Ia menyebut kondisi Kali Surabaya kini berada dalam titik kritis. Berdasarkan data pemantauan, 87 persen mutu air sungai tergolong cemar ringan, yang berarti sungai ini tengah menghadapi tekanan ekologis serius.

    “Analisis sumber pencemaran menunjukkan bahwa degradasi kualitas air didominasi oleh dua faktor utama yakni limbah domestik sebesar 60 persen dan limbah industri sebesar 40 persen,” katanya.

    Degradasi lingkungan Kali Surabaya secara langsung meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, terutama banjir. Akumulasi sampah, sedimentasi, pertumbuhan eceng gondok yang tidak terkendali, serta menjamurnya bangunan liar di sempadan sungai menyebabkan penyempitan dan pendangkalan badan air.

    Akibatnya, kapasitas sungai untuk menampung debit air hujan menurun drastis, sehingga potensi air meluap menjadi semakin tinggi. Ancaman ini menjadi sangat relevan bagi wilayah-wilayah yang menjadi fokus kegiatan, yaitu Kelurahan Warugunung, Karangpilang, Pagesangan, dan Jambangan.

    Kawasan ini secara historis terbukti rentan terhadap banjir akibat luapan sungai, seperti yang pernah terjadi di Kecamatan Karangpilang, dimana puluhan rumah terendam air setinggi 30-50 sentimeter. Risiko ini menjadi ancaman nyata yang telah dipetakan secara ilmiah melalui pemodelan hidrologi.

    Tentunya hal ini dapat diantisipasi bersama dari kemitraan strategis yang telah terjalin kuat antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pasukan Marinir Korps 2 TNI AL. Untuk itu, Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Dan Pasmar 2 Korps Marinir atas dedikasi, kepedulian, dan semangat dalam kegiatan hari ini.

    “Kolaborasi tindak lanjut pertemuan formal antara saya selaku Gubernur Jawa Timur dan Komandan Pasmar 2 terkait penguatan sinergi untuk mitigasi bencana dan bantuan kemanusiaan,” ujarnya.

    “Kita tidak menunggu banjir datang, tetapi kita bersiap menghadapinya. Menjaga kelestarian aliran sungai bukan hanya tugas ekologis, tetapi juga tanggung jawab kemanusiaan karena alirannya menjadi sumber air baku bagi jutaan warga,” imbuh Khofifah.

    Ke depan, Khofifah berharap gerakan Jaga Sungai diawali dengan tidak membuang sampah sembarangan dari diri sendiri dan rumah masing-masing. Sebab, sungai yang bersih cermin masyarakat yang beradab.

    Selain itu, meningkatkan kesiapsiagaan, mengenali lingkungan sekitar, membentuk komunitas siaga bencana di tingkat RT/RW dan selalu mengikuti informasi dari pemerintah terkait peringatan dini cuaca dan Perkuat Gotong Royong.

    “Mari kita wariskan Kali Surabaya yang bersih dan sehat untuk anak cucu kita dan bangun Jawa Timur yang semakin tangguh, sejahtera, dan berdaya saing,” pesannya.

    Di sela kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memberikan bantuan paket sembako murah dan pelayanan kesehatan gratis bantuan dari marinir dan Dinas Kesehatan Jawa Timur. Ini diperuntukkan bagi masyarakat di Kelurahan Warugunung, Karangpilang, Pagesangan, dan Jambangan sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

    “Nilainya mungkin tidak besar, tetapi maknanya sangat dalam bahwa negara hadir, pemerintah peduli, dan kita adalah satu keluarga besar Jawa Timur,” pungkasnya. (tok/but)

  • MenpanRB Siapkan Empat Skenario ASN ke IKN dalam Memori Hari Ini, 19 Oktober 2022

    MenpanRB Siapkan Empat Skenario ASN ke IKN dalam Memori Hari Ini, 19 Oktober 2022

    JAKARTA – Memori hari ini, tiga tahun yang lalu, 19 Oktober 2022, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB), Abdullah Azwar Anas sudah menyiapkan empat skenario perpindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN. Pemerintah segera diminta siapkan fasilitas.

    Sebelumnya, Jokowi terkenal ngotot pindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Jokowi menganggap Jakarta sudah terlalu banyak masalah. Ia ingin pula supaya pembangunan Indonesia tak melulu berfokus di Pulau Jawa.

    Jokowi kerap meragukan eksistensi Jakarta sebagai ibu kota negara. Ia menyaksikan sendiri segala macam problema Jakarta kala jadi Gubenur DKI Jakarta – banjir, macet, hingga polusi. Sederet masalah itu membuat mobilitas pemerintahan tak berjalan baik. Pembangunan terbatas.

    Alhasil, Jokowi punya keinginan untuk memindahkan ibu kota. Ia meminta jajarannya untuk mencari lokasi yang tepat. Mulanya Ibu Kota ingin dipindah tak jauh dari Jakarta. Namun, belakangan Jokowi ingin supaya Ibu Kota berada di luar Pulau Jawa.

    MenpanRB 2022-2024, Abdullah Azwar Anas saat meninjau pembangunan rumah susun untuk ASN di IKN Nusantara, 11 Agustus 2024. (

    Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dipilih jadi lokasi sedari 2019. Orang-orang kemudian mengenal wilayah itu sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN). Kehadiran IKN dianggap sebagai wujud pemerataan.

    Pembangunan IKN dikebut. Jokowi mencoba mengusung IKN konsep modern, smart, dan green city. Jokowi pun tak lupa mengangkat Kepala dan Wakil Kepala Otoritas IKN. Jokowi pun mencoba mencari investor supaya pembangunan IKN tak membebankan APBN – walau kemudian tetap gunakan APBN.

    Pembangunan tahap satu pun direncanakan selesai pada 2024. Jokowi pun berencana akan menggelarkan upacara HUT kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Ia pula aparatur sipil negara segera pindah ke IKN. Mereka diyakini akan menikmati kenyamanan yang ditawarkan IKN.

    “Sarana utama, pemindahan ASN termasuk TNI/Polri, inisiasi sektor-sektor ekonomi, dan kepindahan presiden ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN sebelum 16 Agustus 2024. Hari ini kita melakukan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga yang menjadi leading sector pembangunan IKN, untuk mendapat gambaran siapa kerjakan apa dan bertanggung jawab apa, serta bagaimana strategi persiapan percepatannya,” ujar Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Febry Calvin Tetelepta sebagaimana dikutip laman kompas.com, 2 Agustus 2022.

    Keinginan Jokowi pun bersamput. Menpan-RB, Azwas Anas sudah menyiapkan empat skenario kepindahan ASN ke IKN pada 19 Oktober 2022. Skenario pertama ASN yang dipindah mencapai 1.971 orang. Skenario kedua, ASN yang dipindah mencapai 5.716 orang.

    Skenario ketiga mencapai 60.000 orang. Terakhir, skenario keempat yang mencapai 100.000 orang pindah. Skenario itu digulirkan disesuaikan nantinya dengan kesiapan pemerintah dalam menghadirkan fasilitas bagi ASN, dari kesehatan hingga pendidikan.

    “Maka daya dukung pendidikan, kesehatan, lingkungan itu jadi bagian yang tidak terpisahkan. Artinya, kalau sekolah bagus di sana, RS bagus di sana, tentu akan jadi pilihan. Kalau tidak, orang akan merasa dipaksa. Itu sih prinsipnya,” ujar Azwar Anas sebagaimana dikutip laman kompas.com, 19 Oktober 2022.

  • Prabowo Panggil Kepala BIN, Bahlil, hingga Sjafrie Sjamsoeddin ke Kertanegara
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        19 Oktober 2025

    Prabowo Panggil Kepala BIN, Bahlil, hingga Sjafrie Sjamsoeddin ke Kertanegara Nasional 19 Oktober 2025

    Prabowo Panggil Kepala BIN, Bahlil, hingga Sjafrie Sjamsoeddin ke Kertanegara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (19/10/2025) sore.
    Pantauan Kompas.com di lokasi, sejumlah menteri telah berdatangan ke rumah Prabowo, meski sedang hari libur.
    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tampak menjadi menteri yang datang lebih awal.
    Bahlil, yang mengenakan kemeja putih, hanya melambaikan tangan ke awak media sebelum masuk ke rumah Prabowo.
    Menteri Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto datang setelah Bahlil.
    Selanjutnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Mohammad Herindra, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subianto datang menyusul.
    Terakhir, terlihat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merapat ke rumah Prabowo.
    Sebelumnya, Prabowo kembali menggelar rapat di hari libur.
    Prabowo memanggil sejumlah menteri ke kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (19/10/2025) sore ini.
    “Direncanakan ada (rapat),” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan, Minggu.
    Pras menjelaskan, rencananya, rapat akan membahas soal pengembangan sumber daya manusia berbasis
    science, technology, engineering, mathematics
    (STEM).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada Latihan Menembak, TNI Imbau Warga Natuna Tak Keluar Rumah 22-24 Oktober

    Ada Latihan Menembak, TNI Imbau Warga Natuna Tak Keluar Rumah 22-24 Oktober

    Jakarta

    Batalyon Komposit Gardapati (Yonkomposit/1GP) mengimbau warga Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tidak beraktivitas di luar ruangan pada 22-24 Oktober 2025. Sebab, akan digelar latihan menembak menggunakan peluru daya letak tinggi di sejumlah titik wilayah.

    Dilansir Antara, Komandan Yonkomposit 1/GP Letkol Infanteri Muchamad Ricky Prawiratama menjelaskan latihan akan berlangsung mulai pukul 08.30 WIB hingga 16.00 WIB. Beberapa lokasi latihan mencakup Desa Air Lengit, Desa Sebadai Ulu, Kelarik, Batubi, dan Teluk Buton.

    Latihan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan dan kesiapan personel TNI dalam menjaga wilayah perbatasan, khususnya di kawasan Natuna yang memiliki posisi strategis.

    Dia mengimbau kelompok rentan, seperti lanjut usia, ibu hamil, pasien dengan kondisi medis khusus, bayi, dan anak-anak di wilayah itu, mengungsi ke lokasi yang lebih aman selama latihan berlangsung demi meminimalisir risiko yang dapat membahayakan keselamatan.

    Pihak Yonkomposit 1/GP berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan latihan militer berlangsung demi mendukung tugas pokok dan fungsi TNI di wilayah perbatasan. Ia berharap latihan berjalan dengan lancar.

    (rdp/rdp)

  • Utang Kereta Cepat Bukti Jokowi Tak Pernah Mau Dengar Nasihat

    Utang Kereta Cepat Bukti Jokowi Tak Pernah Mau Dengar Nasihat

    GELORA.CO -Utang Kereta Cepat Bukti Jokowi Tak Pernah Mau Dengarkan Nasihat

    rmol.id Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menilai, saat ini merupakan momentum yang tepat bagi aparat penegak hukum untuk memeriksa mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

    Menurut Syahganda, ada banyak kejanggalan sejak awal proyek ini dimulai, terutama dalam konteks geopolitik dan kebijakan ekonomi yang dinilainya sangat dipengaruhi oleh kepentingan Cina.

    “Kita harus lihat kapan Menteri Purbaya mengumumkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto tidak mau menanggung utang kereta cepat. Ini kan baru kemarin, tapi apa kejadian besar sebelum kemarin? Yaitu Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Trump di Mesir,” kata Syahganda lewat kanal Youtube Forum Keadilan TV, Minggu, 19 Oktober 2025.

    “Kita harus lihat kapan Menteri Purbaya mengumumkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto tidak mau menanggung utang kereta cepat. Ini kan baru kemarin, tapi apa kejadian besar sebelum kemarin? Yaitu Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Trump di Mesir,” kata Syahganda lewat kanal Youtube Forum Keadilan TV, Minggu, 19 Oktober 2025.

    Ia menilai, pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Donald Trump di KTT Gaza menjadi sinyal penting dalam perubahan arah geopolitik Indonesia. 

    “Dengan dia bertemu dengan Trump dan dihormati di KTT Gaza, mungkin di mata Donald Trump sekarang Prabowo sudah lebih hebat, bahkan lebih dekat dibandingkan Presiden Turki. Jadi keseimbangan politik juga harus dilakukan,” ujarnya.

    Syahganda berpendapat, keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menolak pembayaran utang proyek KCJB dari APBN merupakan pesan tegas bahwa pemerintahan Prabowo ingin menata ulang ketergantungan terhadap proyek-proyek Cina.

    “Geopolitik ini kan selama ini Indonesia dikuasai Cina, proyek-proyek Cina semua. Mungkin itu ada keinginan Presiden Prabowo untuk menunjukkan bahwa dia dalam konteks proyek Cina ini ingin menetralkan posisi Indonesia,” tutur Syahganda.

    Ia menyebut proyek KCJB sebagai “jebakan utang Cina” yang sejak awal penuh kejanggalan. Syahganda mengulas, dulu proposal untuk kereta cepat datang dari Jepang dan sudah mengadakan studi kelayakan.

    “Tapi tiba-tiba masuk Cina entah bagaimana dan kapan buat proposalnya. Dibangun seolah lebih murah, tapi tanpa proses yang transparan,” jelasnya.

    Lebih jauh, Syahganda mengingatkan bahwa kritik terhadap proyek kereta cepat bukan hal baru. Ia menyinggung sikap Ferry Juliantono yang kini menjabat Menteri Koperasi yang sejak awal sudah menolak proyek tersebut karena dianggap merusak lingkungan.

    “Dulu Ferry Juliantono yang waktu itu Ketua Gerindra Jawa Barat, berkali-kali demonstrasi menolak proyek ini karena dinilai merusak lingkungan. Dari sisi geopolitik juga orang bertanya, kenapa titiknya harus di Halim, markas elitenya TNI AU? Apakah intelijen China memang ingin menguasai area itu? Itu kan sudah jadi perdebatan sejak awal,” ungkapnya.

    Menurut Syahganda, segala peringatan dan nasihat terhadap Jokowi sebenarnya sudah disampaikan jauh hari. 

    “Pengamat sudah menasihati, tapi Pak Jokowi tidak mau dinasihati,” pungkasnya.

  • Kakek 80 Tahun di Magetan Jatuh ke Sumur, Evakuasi Dramatis

    Kakek 80 Tahun di Magetan Jatuh ke Sumur, Evakuasi Dramatis

    Magetan (beritajatim.com) – Seorang warga Desa Jungke, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, bernama Wagimin (80), jatuh ke dalam sumur di belakang rumahnya pada Minggu (19/10/2025) dini hari. Beruntung, korban berhasil dievakuasi dalam keadaan masih sadar oleh tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Magetan bersama unsur terkait.

    Kejadian terjadi sekitar pukul 00.30 WIB. Berdasarkan laporan BPBD Magetan, korban diduga terjatuh saat hendak ke kamar mandi. Sumur di belakang rumahnya memiliki kedalaman sekitar 15 meter, sehingga proses evakuasi membutuhkan penanganan khusus.

    Kepala Pelaksana BPBD Magetan melalui Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) menerima laporan dari Polsek Karas pada pukul 01.10 WIB. Tim Reaksi Cepat (TRC-PB) BPBD Magetan kemudian segera menuju lokasi untuk melakukan asesmen dan evakuasi menggunakan metode vertical rescue.

    Sekitar 20 menit kemudian, tepatnya pukul 01.50 WIB, korban berhasil diangkat dari sumur dalam kondisi sadar. Selanjutnya, Wagimin langsung dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Udara (RSAU) Efran Harsana untuk mendapatkan penanganan medis.

    Dalam proses evakuasi tersebut, beberapa unsur terlibat antara lain BPBD Magetan, Polri, TNI, Puskesmas Taji, Pemerintah Desa Jungke, serta masyarakat sekitar. Kerja sama lintas instansi ini membuat proses penyelamatan berlangsung cepat dan terkendali.

    Melalui keterangan tertulis, BPBD Magetan mengimbau masyarakat agar lebih waspada saat beraktivitas di sekitar sumur, terutama pada malam hari atau dalam kondisi penerangan minim. Masyarakat juga diminta memastikan sumur memiliki penutup yang aman untuk mencegah kejadian serupa.

    “Apabila terjadi insiden atau keadaan darurat lainnya, warga dapat segera menghubungi BPBD Kabupaten Magetan melalui layanan darurat yang tersedia,” demikian imbauan lembaga tersebut. [fiq/aje]