Xcloud.id

Kementrian Lembaga: TNI

  • Wakil Ketua Komisi I DPR: Reformasi TNI sudah baik pada satu tahun Prabowo

    Wakil Ketua Komisi I DPR: Reformasi TNI sudah baik pada satu tahun Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai reformasi di tubuh TNI sudah berjalan dengan baik dalam setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Dia mengatakan posisi dan peran TNI sejauh ini sudah dilaksanakan dengan tepat, sesuai dengan amanat dalam undang-undang.

    “Kami yakin akan ada masa depan yang lebih cerah dan lebih indah untuk Indonesia,” kata Dave di Jakarta, Senin.

    Selain itu, dia menilai peremajaan, pembaruan, dan modernisasi, baik sistem pendidikan ataupun terhadap alat utama sistem pertahanan (alutsista) juga sudah dijalankan dengan baik.

    Di samping soal pertahanan, dia juga menilai kinerja Kementerian Luar Negeri atau hubungan diplomasi pemerintah sudah sangat baik. Namun, dia menilai pemerintah masih perlu melakukan beberapa hal untuk terus meningkatkan posisi Indonesia, di sejumlah forum dunia.

    Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Sugiono sudah proaktif menyuarakan peran-peran Indonesia dalam dinamika global.

    “Kita sangat proaktif untuk menyuarakan peran-peran Indonesia dalam membantu menyelesaikan berbagai macam kemelut di dunia,” kata dia.

    Pada Senin, 20 Oktober ini, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah genap satu tahun memimpin pemerintahan. Dalam setahun terakhir, TNI pun mengalami banyak perubahan, mulai dari seragam, fungsi, struktur organisasi hingga undang-undang yang mengaturnya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 6 Prabowo Candai Purbaya: You Ada Gelar Profesornya Enggak? Nasional

    6 Prabowo Candai Purbaya: You Ada Gelar Profesornya Enggak? Nasional

    Prabowo Candai Purbaya: You Ada Gelar Profesornya Enggak?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Prabowo menyapa satu per satu pejabat yang hadir dalam penyerahan uang korupsi CPO yang dikembalikan ke negara sambil bercanda santai, salah satunya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
    Prabowo memberi sambutan dalam penyerahan uang pengganti kerugian negara Rp 13 triliun kasus korupsi fasilitas ekspor CPO itu di kantor Kejagung RI, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).
    Awalnya, dia menyapa sahibul bait Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang bergelar profesor.
    “Yang saya hormati dan saya banggakan, Jaksa Agung RI Profesor ST Burhanuddin beserta seluruh jajaran Kejaksaan Agung yang saya banggakan,” kata Prabowo.
    Dia juga menyapa Menteri Pertahanan Jenderal (Purn) Sjafri Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
    Selanjutnya, dia menyapa dengan santai Menkeu Purbaya dengan setengah mencandai peraih gelar master dari Purdue University, Amerika Serikat (AS), itu.
    “Menteri Keuangan, Saudara Purbaya Yudhi Sadewa,” kata Prabowo dari mimbar.
    “
    You
    ada (gelar) profesornya enggak?” tanya Prabowo. Terdengar ada suara tawa kecil dari hadirin.
    Setelah mendapat jawaban bahwa Purbaya belum bergelar profesor, Ketua Umum Partai Gerindra itu berucap, “Belum, belum. Sebentar lagilah.”
    Selanjutnya, dia menyapa Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, juga dengan setengah mencandai Prasetyo.
    “
    Uda
    h doktor? Belum doktor,” kata Prabowo ke Prasetyo.
    “Saya juga belum,” imbuh Prabowo.
    Prabowo juga menyapa Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.
    “
    Udah
    doktor?” tanya Prabowo. Yusuf Ateh menjawab bahwa dia sudah mendapat gelar doktor.
    Secara simbolis, uang Rp 13 triliun dari kasus korupsi ekspor CPO diserahkan ke negara.
    Bertumpuk-tumpuk uang warna merah dipampang ke hadapan mata kamera pewarta, jumlahnya memang tidak sampai Rp 13 triliun karena ruangannya tidak cukup.
    “Hari ini kami serahkan, ini jumlahnya Rp 13.255.000.000.000, tetapi tidak mungkin kami hadirkan di sini semua. Kalau Rp 13 triliun, tempatnya tidak memungkinkan. Jadi ini sekitar Rp 2.400.000.000.000,” ujar Burhanuddin dalam acara ini.
    Sebagai informasi, Kejagung sebelumnya telah melakukan berbagai penyitaan dari kasus korupsi terkait CPO. Dalam kasus ini, ada tiga perusahaan terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu PT Wilmar Group, PT Musim Mas, dan anak perusahaan PT Permata Hijau Group, PT Nagamas Palmoil Lestari.
    Dalam amar putusan kasasi, majelis hakim Mahkamah Agung menghukum PT Wilmar Group untuk membayarkan uang pengganti dengan nilai Rp 11.880.351.801.176,11 (Rp 11,8 triliun).
    Perusahaan PT Musim Mas dihukum untuk membayar uang pengganti senilai Rp 4.890.938.943.794,08 (Rp 4,89 triliun).
    Sejauh ini, PT Musim Mas Group telah menyerahkan uang senilai Rp 1.188.461.774.662,2 (Rp 1,1 triliun) kepada Kejaksaan Agung.
    Kemudian, PT Nagamas Palmoil Lestari telah menyerahkan uang senilai Rp 186.430.960.865,26 kepada Kejaksaan Agung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perluas bidang usaha, Koperasi Merah Putih Papanggo bangun gedung baru

    Perluas bidang usaha, Koperasi Merah Putih Papanggo bangun gedung baru

    Jakarta (ANTARA) – Koperasi Merah Putih Papanggo di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, segera memiliki gedung baru yang nantinya digunakan untuk memperluas bidang usaha.

    “Dengan gedung baru ini, kami bisa menampung lebih banyak stok dan menjangkau warga lebih luas,” kata Ketua Koperasi Merah Putih Papanggo Khaerul Isman dalam acara peletakan batu pertama (ground breaking) pembangunan gedung baru Koperasi Merah Putih Papanggo di Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan koperasi tersebut sudah beroperasi sejak September 2025 dengan menjual beras, minyak goreng, dan LPG bersubsidi.

    Pihaknya juga menggelar program penukaran minyak jelantah menjadi minyak baru.

    “Pembangunan gedung koperasi ini ditargetkan selesai dalam waktu 40 hari,” ujar Khaerul.

    Sementara itu, Wali Kota Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat mengatakan koperasi bukan hanya wadah ekonomi, tetapi juga simbol gotong royong dan kemandirian warga.

    Dia pun berharap Koperasi Merah Putih Papanggo dapat menjadi contoh keberhasilan ekonomi berbasis masyarakat yang membawa manfaat bagi semua.

    “Ini adalah wujud nyata kolaborasi antara pemerintah, TNI, dan dunia usaha dalam memperkuat ekonomi rakyat,” tutur Hendra.

    Pada kesempatan yang sama, Dandim 0502/Jakarta Utara Kolonel Inf Doni Gredinand mengatakan pembangunan koperasi tersebut bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat dengan menghadirkan sembako bersubsidi di setiap kelurahan.

    “Koperasi ini menjadi langkah nyata menekan angka kemiskinan dengan menyediakan kebutuhan pokok lebih murah bagi warga,” ungkap Doni.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Geram! Sebut Korupsi CPO Rp13,2 Triliun Kejam dan Tidak Manusiawi

    Prabowo Geram! Sebut Korupsi CPO Rp13,2 Triliun Kejam dan Tidak Manusiawi

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kejaksaan Agung atas keberhasilan mengembalikan kerugian negara senilai lebih dari Rp13,2 triliun dari kasus tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya.

    Penyerahan uang pengganti tersebut dilakukan dalam sebuah acara resmi di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).

    “Rp13 miliar—eh, triliun, maaf—Rp13.255.244.538.149, itu angka yang luar biasa. Tidak kita bayangkan,” ujar Presiden Prabowo di hadapan jajaran Kejaksaan Agung dan tamu undangan.

    Presiden Ke-8 RI itu menyampaikan bahwa jumlah uang tersebut bisa memberikan dampak nyata bagi kehidupan rakyat, jika dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. 

    Dia mencontohkan bahwa dana sebesar itu cukup untuk merenovasi lebih dari 8.000 sekolah, atau membangun sekitar 600 kampung nelayan modern.

    “Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan Rp22 miliar, maka Rp13 triliun itu cukup untuk membangun 600 kampung nelayan. Satu kampung isinya 2.000 kepala keluarga, berarti dengan anak dan istri bisa sampai 5.000 jiwa. Kalau kita bangun 600 kampung, itu berarti 3 juta rakyat Indonesia bisa hidup layak,” paparnya.

    Kepala negara juga menyoroti dampak sosial dari kejahatan korupsi di sektor sumber daya alam. 

    Dia menyebut bahwa korupsi dalam industri sawit menyebabkan rakyat Indonesia kesulitan mendapatkan minyak goreng untuk waktu yang lama.

    “Ini kejam. Tidak manusiawi. Apakah ini murni keserakahan? Atau bisa kita sebut sebagai subversi ekonomi?” tegasnya.

    Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan bahwa perjuangan melawan korupsi di Indonesia belum selesai. 

    Dia menyoroti praktik tambang ilegal, penyelundupan hasil bumi, serta kerusakan kawasan hutan yang menurutnya merugikan negara hingga puluhan, bahkan ratusan triliun rupiah setiap tahunnya.

    “Penyelundupan timah dan turunannya dari Bangka Belitung yang baru-baru ini berhasil dihentikan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan dibantu TNI, Kejaksaan, Polisi, Bea Cukai dan lainnya, diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga Rp40 triliun per tahun. Dan praktik ini sudah berjalan hampir 20 tahun,” ungkapnya.

    Oleh sebab itu, orang nomor satu di Indonesia itu kembali menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran penegak hukum dan menyatakan bahwa pemberantasan korupsi dan kejahatan sumber daya alam akan terus menjadi prioritas pemerintahannya.

    “Terima kasih kepada Kejaksaan Agung. Tapi saya ingatkan, tugas kita masih banyak. Kita harus terus bekerja untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat,” pungkas Prabowo.

  • 8 Disaksikan Prabowo, Ini Penampakan Tumpukan Uang Rp 2,4 T dari Korupsi CPO Nasional

    8 Disaksikan Prabowo, Ini Penampakan Tumpukan Uang Rp 2,4 T dari Korupsi CPO Nasional

    Disaksikan Prabowo, Ini Penampakan Tumpukan Uang Rp 2,4 T dari Korupsi CPO
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kejaksaan Agung (Kejagung) RI memamerkan sebagian kecil dari  Rp 13 triliun yang diserahkan ke negara terkait kasus dugaan korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO).
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, uang yang diserahkan Kejagung ke negara itu dipajang di Lobi Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025).
    Tampak uang pecahan Rp 100.000 ditumpuk tinggi memenuhi satu sisi ruangan.
    Setidaknya tinggi tumpukan uang pecahan Rp 100.000 itu mencapai sekitar 2 meter.
    Di salah satu bagian tumpukan uang tersebut juga ada tulisan nominal uang yang mencapai Rp 13.255.244.538.149 atau Rp 13 triliun.
    “Tidak mungkin kami hadirkan semua, kalau Rp 13 triliun kami mungkin tempatnya yang tidak memungkinkan. jadi ini sekitar Rp 2,3 triliun,” kata Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin.
    Total kerugian perekonomian negara dari kasus ini adalah Rp 17 triliun, tetapi hari ini baru diserahkan sebesar sekitar Rp 13 triliun karena sisanya diminta pihak berkasus yang meminta penundaan.
    Adapun penyerahan ini dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto yang datang memakai pakaian safari coklat muda. Prabowo datang sekitar pukul 10.55 WIB.
    Setibanya di lokasi, Prabowo disambut langsung oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan jajaran.
    Kedatangan Prabowo dalam rangka menyaksikan penyerahan uang sitaan di Kejagung terkait kasus korupsi CPO.
    Beberapa pejabat lain juga hadir, di antaranya Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
    Sebagai informasi, Kejagung sebelumnya telah melakukan berbagai penyitaan dari kasus korupsi terkait CPO.
    Dalam kasus ini, ada tiga perusahaan terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu PT Wilmar Group, PT Musim Mas, dan anak perusahaan PT Permata Hijau Group, PT Nagamas Palmoil Lestari.
    Dalam amar putusan kasasi, majelis hakim Mahkamah Agung menghukum PT Wilmar Group untuk membayarkan uang pengganti dengan nilai Rp 11.880.351.801.176,11 (Rp 11,8 triliun).
    Perusahaan PT Musim Mas dihukum untuk membayar uang pengganti senilai Rp 4.890.938.943.794,08 (Rp 4,89 triliun).
    Sejauh ini, PT Musim Mas Group telah menyerahkan uang senilai Rp 1.188.461.774.662,2 (Rp 1,1 triliun) kepada Kejaksaan Agung.
    Kemudian, PT Nagamas Palmoil Lestari telah menyerahkan uang senilai Rp 186.430.960.865,26 kepada Kejaksaan Agung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cuaca Ekstrem di Bondowoso, Pohon Tumbang Timpa Pengendara Mobil di Jalan Raya Ijen

    Cuaca Ekstrem di Bondowoso, Pohon Tumbang Timpa Pengendara Mobil di Jalan Raya Ijen

    Bondowoso (beritajatim.com) – Cuaca ekstrem disertai angin kencang melanda wilayah Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, Senin (20/10/2025) pagi. Sekitar pukul 07.11 WIB, sebuah pohon tumbang di jalan raya Ijen, tepatnya di Dusun Tengger, Desa Sukorejo, hingga menimpa mobil pikap yang tengah melintas.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso, Kristianto, membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, laporan awal diterima oleh Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) BPBD melalui pesan WhatsApp dari warga sekitar.

    “Begitu menerima laporan, tim TRC langsung bergerak ke lokasi bersama unsur TNI, Polri, dan perangkat desa. Pohon yang tumbang menutup jalan raya Ijen dan sempat mengganggu arus lalu lintas,” jelas Kristianto.

    Akibat peristiwa itu, pengendara mobil pikap bernama Amsidi, warga Dusun Bata Timur, Desa Tegaljati, Kecamatan Sumberwringin, mengalami luka robek serta patah di bagian lutut dan tulang ekor. Korban sempat mendapatkan perawatan di Puskesmas Sumberwringin sebelum dirujuk ke RS Bhayangkara Bondowoso untuk penanganan medis lebih lanjut.

    Proses penanganan dilakukan oleh BPBD Bondowoso bersama unsur Pemerintah Desa Sukorejo, Polsek dan Koramil Sumberwringin, PLN, Perhutani, serta masyarakat setempat. Evakuasi pohon tumbang berjalan lancar dan arus lalu lintas kembali normal sekitar pukul 10.00 WIB.

    Kristianto menegaskan, pihaknya terus memantau perkembangan cuaca ekstrem di wilayah Bondowoso mengingat potensi hujan deras disertai angin kencang masih tinggi dalam beberapa hari ke depan.

    “Kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, terutama yang tinggal di wilayah perbukitan atau yang banyak pepohonan di tepi jalan. Pastikan kondisi lingkungan sekitar aman,” ujarnya. [awi/beq]

  • 4 Pimpin Apel TNI-Polri di Monas, Menko Polkam: Rasanya Saya Komandan Batalion Lagi Nasional

    4 Pimpin Apel TNI-Polri di Monas, Menko Polkam: Rasanya Saya Komandan Batalion Lagi Nasional

    Pimpin Apel TNI-Polri di Monas, Menko Polkam: Rasanya Saya Komandan Batalion Lagi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengaku merasa nostalgia saat memimpin apel pasukan TNI-Polri yang diikuti sebanyak 3.500 prajurit di Monas, Jakarta, Senin (20/10/2025) pagi.
    Djamari mengatakan, pada momen tersebut, ia merasa seperti menjabat komandan batalion meskipun dirinya sudah pensiun sebagai prajurit TNI.
    “Saya merasa bangga berada di sini berhadapan dengan para prajurit. Tadi saya berbisik-bisik dengan Wapang, rasanya saya sebagai komandan batalion lagi untuk bertemu seperti ini,” kata Djamari dalam arahannya, Senin.
    Diketahui, Djamari pernah mengemban tugas komandan selama aktif sebagai prajurit TNI, mulai dari Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 330/Tri Dharma, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat, hingga Kepala Staf Brigade Infanteri 18 Kostrad.
    Bertemu dengan ribuan prajurit, Djamari juga merasa semakin yakin jika persoalan bangsa bisa dihadapi dengan baik.
    Ia berpesan kepada para prajurit untuk selalu bangga terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban.
    Menurut Djamari, sebesar apa pun tanggung jawab yang diemban, prajurit tetap menjadi andalan bagi bangsa.
    “Bahwa jabatan itu hanya membedakan tanggung jawab, tapi tanggung jawab secara besar semuanya ada pada kita dan sama tujuannya,” kata jenderal purnawirawan TNI itu.
    “Oleh karena itu, saya ucapkan selamat kepada kalian yang sudah ditempatkan pada posisi yang sangat terhormat ini,” imbuh dia.
    Lebih lanjut, Djamari menegaskan bahwa ia tetap merasa sebagai prajurit TNI meskipun sudah pensiun.
    Maka dari itu, ia mengaku masih memegang seluruh sumpah prajurit TNI hingga kini.
    “Sumpah kita sama, 1, 2, 3, 4, 5, sampai yang kelima, menjaga rahasia tentara yang sekeras-kerasnya. Pada saat saya pensiun, sumpah itu tidak pernah dicabut. Itu yang melekat pada diri saya sebagai seorang prajurit,” tutur Djamari.
    Ribuan prajurit TNI-Polri yang mengikuti apel tersebut adalah mereka yang bertugas di wilayah Kodam Jaya sejak Agustus 2025.
    Pada kesempatan itu, Djamari juga menyerahkan bantuan logistik berupa makanan dan minuman kepada para prajurit sebagai bentuk apresiasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Survei Poltracking: Zulkifli Hasan Masuk Top 10 Menteri dengan Kinerja Memuaskan – Page 3

    Survei Poltracking: Zulkifli Hasan Masuk Top 10 Menteri dengan Kinerja Memuaskan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta- Survei Poltracking Indonesia mengungkap Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjadi salah satu menteri dengen kepuasan tertinggi. Dari survei Poltracking periode 3-10 Oktober 2025, Zulhas masuk 8 besar menteri dengan kinerja positif.

    “Menteri Agama, Erick Thohir, Purbaya, diapresiasi positif, kemudian ada AHY di nomor 4, Agus Subiyanto Panglima TNI, Menkes Budi Gunadi Sadikin, lalu ada Seskab Teddy Indra Wijaya dan Menko Pangan Zulkifli Hasan,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda Rasyid dalam paparannya bertajuk Survei Nasional Evaluasi 1 Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran, di akun YouTube Poltracking TV, Minggu (19/10/2025).

    Kinerja Zulhas sebagai Menko Pangan teruji kala dia memastikan Indonesia tidak melakukan impor beras dari Thailand dan Vietnam di sepanjang tahun 2025. Zulhas mengeklaim pemerintah berhasil mencapai swasembada beras.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga November 2025, produksi beras nasional mencapai 33,19 juta ton. Angka ini meningkat 12,62 persen dibandingkan tahun 2024.

    Tidak hanya beras, hasil jagung juga meningkat, yang mencapai 14,54 juta ton atau naik 8,26 persen dibanding tahun lalu.

     

  • 2 Cek Penerima BLT Hari Ini, Ini Link Resmi dari Pemerintah Nasional

    2 Cek Penerima BLT Hari Ini, Ini Link Resmi dari Pemerintah Nasional

    Cek Penerima BLT Hari Ini, Ini Link Resmi dari Pemerintah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp 300.000 per bulan selama Oktober hingga Desember 2025 akan diluncurkan pada Senin (20/10/2025).
    Program BLT tersebut termasuk dalam paket stimulus ekonomi yang akan disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
    “Dalam tiga bulan (masyarakat) berhak masing-masing sebulan mendapat Rp 300.000. Nanti mulai hari Senin, dapat diambil, berarti sekali ambil langsung dapat Rp 900.000,” kata Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya dalam keterangan resmi, Minggu (20/10/2025).
    Lantas, bagaimana cara mengecek terdaftar atau tidaknya sebagai penerima BLT? Berikut link dan cara mengeceknya:
    Penerima BLT harus warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di desil 1-4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN.
    Masyarakat yang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN), TNI, maupun Polri tidak termasuk sebagai penerima BLT.
    Adapun penerima diwajibkan memiliki rekening bank yang ditunjuk pemerintah untuk memudahkan proses transfer dana.
    Untuk mengecek apakah masuk sebagai daftar penerima BLT, masyarakat bisa mengunjungi situs resmi:
    https://cekbansos.kemensos.go.id
    .
    Setelah laman situs terbuka, masukkan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa sesuai dengan alamat penerima.
    Isi nama lengkap sesuai dengan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Setelah itu, masukkan kode captcha yang tertera di layar untuk verifikasi, kemudian klik tombol “Cari Data”.
    Dalam peluncurannya pada Jumat (17/10/2025), sebanyak 35.046.783 keluarga penerima manfaat akan menerima BLT.
    Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, setidaknya akan sekira 140 juta orang yang akan menerima BLT, jika mengacu dari 35.046.783 keluarga penerima manfaat.
    Total anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk menjalankan paket stimulus ekonomi berupa BLT tersebut mencapai Rp 30 triliun.
    Airlangga menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar BLT ditambah, sehingga rakyat akan kembali menerima BLT dalam rentang Oktober-Desember 2025.
    “Bapak Presiden minta menambahkan bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025, dan akan diterima oleh 35.046.783 keluarga penerima manfaat,” ujar Airlangga saat mengumumkan paket stimulus ekonomi di Kantor Pos Indonesia Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).
    “Ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya, dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang kalau kita berasumsi satu KPM itu adalah ayah, ibu, dan dua orang anak,” sambungnya.
    Selain itu, pemerintah juga menggulirkan paket stimulus ekonomi berupa program magang nasional dengan memberikan uang saku per bulannya.
    Para peserta magang nasional akan mendapat uang saku yang jumlahnya setara dengan uang saku daerah kabupaten dan kota.
    “Dan seluruh peserta magang diberikan uang saku per bulan yang besarannya sama dengan uang saku daerah kabupaten dan kota. Dan di samping itu juga mendapat iuran untuk jaminan kehilangan kerja dan JKM. Dan itu tidak memotong uang saku yang diberikan oleh pemerintah,” ujar Airlangga.
    Airlangga menjelaskan, bantuan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja bagi para fresh graduate di dunia usaha, industri, dan BUMN, termasuk lembaga pemerintah dan Bank Indonesia.
    Program magang nasional didukung 1.666 perusahaan dengan 26.181 lowongan magang, yang menargetkan total 100 ribu peserta hingga akhir 2025.
    Nantinya, akan ada dua gelombang untuk program ini, Gelombang pertama diikuti 20 ribu peserta yang mulai bekerja pada 20 Oktober 2025.
    Sementara gelombang kedua program magang nasional akan dibuka pada November dengan target tambahan 80 ribu peserta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pajero, Pelat Polisi Palsu, ‘Tot Tot Wuk Wuk’

    Pajero, Pelat Polisi Palsu, ‘Tot Tot Wuk Wuk’

    Jakarta –

    Baru-baru ini viral pengendara Pajero Sport menggunakan pelat nomor dinas polisi plus strobo-sirene ‘tot tot wuk wuk’. Ternyata, pemilik dan pengendara Pajero Sport itu bukan polisi. Dia menggunakan pelat nomor dinas polisi palsu dan strobo-sirene ilegal.

    Video pengendara Pajero Sport berpelat nomor polisi dengan strobo-sirene viral di media sosial. Perekam video menegur pengemudi Pajero Sport yang menyalakan strobo ketika jalanan sedang macet-macetnya. Namun, bukannya meminta maaf atau patuh, pengemudi kendaraan tersebut justru membuka jendela, kemudian melontarkan kalimat dengan nada menantang.

    “Mau diviralin ya? Mau diviralin? Jangan kayak begitu,” demikian ujar pengemudi Pajero Sport berstrobo tersebut kepada si perekam video.

    Peristiwa itu terjadi di Bandung, Jawa Barat. Dikutip detikJabar, Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Moch Faruk Rozi mengatakan, sopir itu merupakan warga Tasikmalaya. Pengendara dan pemilik mobil Pajero Sport itu bukan polisi.

    “Sudah kita amankan, ternyata itu bukan anggota Polri, itu masyarakat sipil. Kemudian untuk pelat nomornya, strobo dan sirene itu sudah kami perintah untuk dicopot, Alhamdulillah sudah dicopot,” kata Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Moch Faruk Rozi.

    Pelat dinas polisi yang digunakan juga disebut palsu. Motif pemasangan pelat palsu dan strobo itu masih didalami.

    Banyak Pajero-Fortuner Pakai Pelat Palsu dan Strobo-sirene Ilegal

    Sudah ada beberapa peristiwa warga sipil menggunakan atribut ala TNI maupun Polri. Dalam beberapa kasus yang terungkap, kebanyakan yang menggunakan pelat dinas palsu dan strobo-sirene adalah pengguna mobil SUV seperti Pajero Sport dan Fortuner.

    Sudah beberapa kasus terungkap beberapa pengendara sipil menggunakan pelat dinas palsu. Pada 2021 lalu, viral pengendara Toyota Fortuner diberhentikan karena menggunakan pelat nomor dinas Polri. Toyota Fortuner tersebut memakai tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) kendaraan dinas Polri bernomor 351-00. Ternyata pelat nomor polisi yang digunakan pada Fortuner tersebut palsu.

    Tahun lalu, juga viral pengemudi Fortuner arogan pakai pelat nomor TNI di Tol Jakarta-Cikampek. Ternyata, pengendara Fortuner itu pakai pelat TNI palsu.

    Menurut praktisi keselamatan berkendara yang juga Director Training Safety Defensive Consultant Indonesia (SDCI), Sony Susmana, penggunaan pelat dinas palsu kemungkinan dimanfaatkan agar mendapat prioritas di jalan.

    “Ada beberapa jenis kendaraan yang digunakan oleh pihak TNI/Polri sebagai alat transportasi kedinasan dan beberapa dilengkapi alat bantu seperti strobo, pelat nomor dan warna khusus. Masyarakat atau oknum yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini banyak memanfaatkan kondisi ini untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas kelancaran di jalan umum, sehingga segala cara dilakukan supaya tidak kena macet, menerobos barikade dan lain-lain,” kata Sony kepada detikOto, beberapa waktu lalu.

    Sony mengingatkan bahwa petugas resmi mendapatkan fasilitas itu karena dalam rangka tugas negara, bukan asal-asalan. Kalau diikuti masyarakat sipil, belum tentu tahu aturan dan tujuannya.

    “Sehingga justru akan mencoreng institusi negara dan bahkan bisa membahayakan lalu lintas,” sebutnya.

    “Jadi banyak masyarakat yang tidak paham dalam melihat dan memahami, sehingga mencontoh yang tidak benar. Pesan saya, mulailah disiplin dari diri sendiri, bukan mencontoh dari yang tidak baik,” katanya.

    (rgr/din)