Xcloud.id

Kementrian Lembaga: TNI

  • Menhan buka suara soal rencana pembelian helikopter Black Hawk

    Menhan buka suara soal rencana pembelian helikopter Black Hawk

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin membuka suara soal rencana membeli helikopter Black Hawk dari Amerika Serikat.

    Dia mengatakan masih harus memastikan kebenaran informasi tersebut kepada pihak pengguna tentara yakni TNI.

    “Saya belum tahu informasinya, nanti saya tanya sama Panglima dulu bagaimana evaluasinya,” kata Sjafrie Sjamsoeddin saat ditemui di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Rabu.

    Di waktu dan tempat yang sama, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan pihaknya tidak bisa berkomentar banyak soal pembelian helikopter tersebut.

    Pihaknya menyerahkan urusan pembelian kepada Kementerian Pertahanan.

    “Kita kan pengguna, yang penting kita menerima,” kata Agus di kantor Kementerian Pertahanan.

    Antara juga sempat mengkonfirmasi soal pembelian helikopter tersebut ke Mabes TNI AD selaku pihak pengguna.

    Namun demikian, pihak Mabes AD juga enggan berkomentar soal itu. “Kebijakannya ada di Kemhan ya,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana kepada Antara, Rabu.

    Untuk diketahui, sebuah akun instagram khusus informasi soal isu pertahanan @isds.indonesia mengunggah informasi bahwa TNI AD akan kedatangan helikopter Sikrosky S-70 M Black Hawk tipe GFA pada 2026.

    Berdasarkan informasi yang diunggah akun tersebut, dijelaskan bahwa helikopter tersebut akan ditempatkan di Pangkalan Udara Utama Angkatan Darat (Lanudmad) Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hewan Ternak Terpapar Radioaktif Cesium 137 di Cikande Akan Dimusnahkan, Pemkab Siapkan Ganti Rugi

    Hewan Ternak Terpapar Radioaktif Cesium 137 di Cikande Akan Dimusnahkan, Pemkab Siapkan Ganti Rugi

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menyatakan hewan ternak yang diduga terpapar radioaktif Cesium 137 di wilayah Cikande akan dimusnahkan. Pemkab juga memastikan akan memberikan ganti rugi bagi hewan ternak yang terdampak.

    Langkah ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan hewan-hewan tersebut dikonsumsi masyarakat.

    Dari hasil pemeriksaan awal, tidak ditemukan indikasi adanya hewan ternak yang terpapar radioaktif. Namun, untuk memastikan keamanan secara menyeluruh, sampel akan dikirim dan diperiksa lebih lanjut di fasilitas laboratorium di Serpong, Tangerang, Banten.

    “Kalau ternak akan berbeda perlakuannya, karena ternak ada yang terhirup masuk kedalam, dikhawatirkan di dalamnya. Kemarin ada kesepakatan, mungkin ternak akan dimusnahkan, nanti diganti dari pemerintah daerah,” ujar Sekda Kabupaten Serang, Zaldi Dhuhana, di Puskesmas Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Selasa, (22/10/2025).

    Rencananya bakal ada tiga gelombang relokasi, mengikuti pola kerja dekontaminasi yang dilakukan tim gabungan dari BRIN, Bapeten, Brimob Polri, Kementrian Lingkungan Hidup (LH) hingga TNI AD.

    Nantinya yang di relokasi berjumlah 30 Kepala Keluarga (KK), untuk gelombang pertama ada 19 KK dengan jumlah 64 orang.

     

  • Brigjen Hermawan: Oknum Pemda, TNI, atau Polri Terlibat Main Harga Beras, Sanksinya Sama

    Brigjen Hermawan: Oknum Pemda, TNI, atau Polri Terlibat Main Harga Beras, Sanksinya Sama

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Mengenai tindakan tegas terhadap pedagang dan distributor nakal, Bapanas RI menyebut bahwa hal tersebut masih tahap sosialisasi.

    Hal tersebut diungkapkan Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas RI, Brigjen Hermawan di Barugga Lappo Ase milik Perum Bulog.

    Kendati demikian, Hermawan menegaskan bahwa beberapa waktu lalu pihak telah mengirimkan surat teguran kepada produsen atau pedagang yang menjual di atas harga eceran tertinggi (HET).

    “Karena berasnya lokal, surat tegurannya diberikan oleh OKKPD (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah),” ujar Hermawan kepada awak media, Rabu (22/10/2025).

    Diakui mantan Kapolsek Makassar ini, sejauh ini prosesnya belum berjalan maksimal. Kendati demikian, pengawasan tetap akan diperkuat.

    Ia juga mengapresiasi langkah Mentan Andi Amran Sulaiman yang mengungkap oknum-oknum nakal di lapangan.

    “Jadi dia melihat banyak sebenarnya masyarakat tertipu ya. Ternyata hasil pemeriksaan Pak Mentan, mutu beras yang dijual premium harusnya dijual medium,” sebutnya.

    Berangkat dari situ, kata Hermawan, pihaknya mulai bergerak melakukan penyelidikan kemudian naik ke penyidikan.

    “Setelah itu baru ada penetapan tersangka kemarin 36 orang di Bareskrim. Beberapa daerah lain juga melakukan hal serupa. Rata-rata terjadi di daerah non-sentra produksi,” terangnya.

    Kata pria kelahiran Kota Makassar ini, khusus untuk Sulsel saat ini masih berstatus sebagai sentra produksi. Diyakini masih aman karena stoknya melebihi cukup.

    “Jika ada oknum pemerintah daerah, TNI, atau Polri yang ikut terlibat dalam perdagangan dengan pelanggaran yang sama, sanksinya sama seperti lainnya. Kita tidak boleh bedakan,” tegasnya.

  • Pembakaran Barbuk Mahkota Cenderawasih Picu Kerusuhan di Boven Digoel Papua

    Pembakaran Barbuk Mahkota Cenderawasih Picu Kerusuhan di Boven Digoel Papua

    Liputan6.com, Boven Digoel – Unjuk rasa di Tanah Merah, ibu kota Boven Digoel Papua, pada Rabu (22/10/2025), berakhir ricuh dan memantik penjarahan toko.

    Aksi unjuk rasa itu mulanya dipicu pemusnahan mahkota Burung Cenderawasih oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua di Jayapura.

    Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Sukarnito menjelaskan, usai kejadian di BBKSDA terjadi gelombang unjuk rasa di beberapa wilayah, salah satunya Boven Digoel.

    “Aksi massa di Boven Digoel diduga disusupi sekelompok orang yang ingin mengganggu keamanan daerah setempat. Akibatnya dalam aksi unjuk rasa terjadi penyerangan terhadap polisi hingga penjarahan,” kata Cahyo.

    Dua orang polisi yang terluka karena terkena sabetan senjata tajam, anak panah, lemparan batu dan balok.

    “Kedua polisi masih dalam perawatan di RSUD setempat,” katanya.

    Sedangkan pemilik toko yang mengalami penjarahan, memilih menyelamatkan diri ke lokasi yang lebih aman. 

    Pemusnahan Mahkota Burung Cenderawasih

    Sehari sebelumnya, BBKSDA di Jayapura memusnahkan 8 mahkota Burung Cenderawasih. Video pemusnahan barang bukti patroli dengan cara dibakar menjadi viral, lantaran mahkota Burung Cenderawasih dianggap sakral oleh masyarakat Papua. Mahkota tersebut hanya boleh digunakan oleh kepala suku dan Ondoafi. 

    Banyak komentar dari masyarakat Papua yang menyayangkan pemusnahan mahkota dengan cara dibakar. Seharusnya, mahkota itu diserahkan kepada museum atau Lembaga adat lainnya agar tak disalahgunakan

    Sementara BBKSDA dalam klarifikasinya menjelaskan, pemusnahan sejumlah barang bukti, termasuk mahkota Burung Cenderawasih adalah hasil Patroli Terpadu selama tiga hari, mulai 15–17 Oktober 2025 yang melibatkan 74 personel dari berbagai instansi, antara lain Polda Papua, TNI, Dinas Kehutanan, Balai Karantina, dan Kesyahbandaran Jayapura. 

    Dalam patroli tersebut ditemukan 58 ekor satwa dilindungi hidup dan 54 opset satwa mati berhasil diamankan, termasuk tiga opset Burung Cenderawasih kecil, 8 mahkota Cenderawasih, serta aksesori berbahan bulu seperti sisir dan tusuk konde.

    Barang-barang tersebut dimusnahkan sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No.P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 2017, dengan pertimbangan hukum dan permintaan sebagian pemilik barang agar tidak disalahgunakan.

     

  • Proses Dekontaminasi Cs-137 di Cikande Disebut Rampung dalam 2 Pekan

    Proses Dekontaminasi Cs-137 di Cikande Disebut Rampung dalam 2 Pekan

    Jakarta –

    Pemerintah menargetkan proses dekontaminasi paparan radioaktif Cesium-137 atau Cs-137 di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, bisa rampung dalam dua pekan. Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan hidup Rasio Ridho Sani memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat yang terdampak.

    “Langkah-langkah ini kita lakukan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk bekerja cepat dan menjaga keamanan publik,” terang Rasio Ridho Sani di Puskesmas Cikande, Serang, Banten, dikutip dari ANTARA.

    “Kami harapkan paling lama dua minggu ini selesai. Kalau bisa lebih cepat, tentu lebih baik,” sambungnya.

    Rasio menjelaskan pemerintah telah memulai proses relokasi sementara pada 19 keluarga atau 64 jiwa yang tinggal di zona merah paparan Cesium-137. Sebelum direlokasi, warga menjalani pemeriksaan paparan radiasi.

    Dekontaminasi juga dilakukan pada barang-barang yang melekat di tubuh, pemeriksaan kondisi kesehatan, dan pengambilan sampel darah di Puskesmas Cikande.

    “Proses hari ini kita mulai dengan pemeriksaan kesehatan, screening terhadap masyarakat saat mereka keluar dari rumah, termasuk barang-barang yang mereka bawa,” kata Rasio.

    “Setelah itu, mereka ditempatkan di hunian sementara yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang,” tambahnya.

    Rasio menyebut proses dekontaminasi lapangan ini melibatkan tim lintas lembaga, yang terdiri dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), KBRN Gegana Brimob, Nubika Zeni TNI AD, serta Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

    Pihaknya menekankan bahwa semua langkah dilakukan dengan standar keselamatan tertinggi. Sebab, Rasio mengatakan keselamatan masyarakat adalah prioritas utama.

    Rasio juga melakukan pendekatan persuasif pada warga agar bersedia direlokasi demi keselamatan bersama. Selain itu, ia juga menyerahkan bantuan sembako kepada warga yang terdampak sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi sosial ekonomi mereka selama proses dekontaminasi berlangsung.

    Sampai saat ini, pemerintah mencatat 20 dari 22 industri di kawasan Cikande yang sempat terdeteksi kontaminasi Cs-137 sudah dinyatakan bersih, sementara dua lainnya masih dalam tahap dekontaminasi.

    Tim gabungan yang bertugas juga melakukan pemeriksaan pada sekitar 26 ribu kendaraan sejak 1 Oktober 2025, demi memastikan tidak ada kontaminasi baru.

    “Sampai hari ini belum ditemukan lagi adanya kontaminasi Cesium-137 pada kendaraan yang keluar-masuk kawasan industri Cikande,” tegas Rasio.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: BAPETEN Ungkap Efek Paparan Zat Radioaktif Bagi Tubuh”
    [Gambas:Video 20detik]
    (sao/kna)

  • Saat Klakson Jadi Pemantik Amarah Anggota TNI AL Pukul Ojol di Jakbar Megapolitan 22 Oktober 2025

    Saat Klakson Jadi Pemantik Amarah Anggota TNI AL Pukul Ojol di Jakbar

    Megapolitan

    22 Oktober 2025

  • 9 Oknum TNI Diperiksa Buntut Diduga Aniata Kades di Sumsel

    9 Oknum TNI Diperiksa Buntut Diduga Aniata Kades di Sumsel

    Ogan Komering Ilir –

    Kepala Desa Cahaya Bumi, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Komaruddin dan kakaknya Zainal Abidin diduga dianiaya oknum TNI. Sebanyak 9 oknum prajurit TNI diperiksa terkait dugaan penganiayaan itu.

    Korban diduga dianiaya oleh oknum anggota TNI, Sabtu (19/10/2025) sore. Keduanya masih menjalani perawatan di
    Rumah Sakit Hermina Palembang.

    “Saat ini saya masih dirawat di RS Hermina Palembang. Karena dada saya masih sakit kalau batuk keluar darah,” katanya saat dikonfirmasi, seperti dilansir detikSumbagsel, Rabu (22/10/2025).

    Komando Daerah Militer (Kodam) II/Sriwijaya membenarkan adanya penganiayaan terhadap kades di OKI oleh anggotanya. Pihaknya sedang memproses anggotanya yang terlibat dengan aksi tersebut.

    Adapun anggota yang diduga melakukan penganiayaan itu berasal dari satuan Brigif 8/Garuda Cakti Kodam II/Sriwijaya.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan awal terdapat 9 anggota TNI yang diperiksa di Subdenpom Prabumulih terkait peristiwa tersebut. Sembilan anggota tersebut sudah dibawa ke Denpom Palembang.

    “Berdasarkan dari pemeriksaan awal didapatkan 9 oknum dari prajurit kita, saat ini (ke-9 anggota TNI) sudah di Denpom Palembang (21/10) untuk pemeriksaan lanjutan,” ujarnya.

    Yordania mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan di Denpom Palembang terkait kronologi pasti kejadian. Nantinya apabila memang terbukti melakukan pelanggaran, para anggota tersebut akan diproses dengan hukum yang berlaku.

    “Pangdam II Sriwijaya menyesalkan kejadian ini, Panglima sangat kecewa, ia menyatakan bahwa tidak ada pembenaran sama sekali, tidak ada kejadian ini yang kita anggap benar, ini adalah suatu perbuatan yang tidak bisa dibenarkan sama sekali. Nanti untuk hasil pemeriksaannya seperti apa, nanti kita akan infokan lebih lanjut,” tuturnya.

    Baca selengkapnya di sini dan di sini

    (idh/imk)

  • Dibanggakan Prabowo, Berapa Persen Kandungan Lokal Maung Buatan Pindad?

    Dibanggakan Prabowo, Berapa Persen Kandungan Lokal Maung Buatan Pindad?

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto membangga-banggakan mobil buatan Indonesia, Maung, yang diproduksi oleh PT Pindad. Prabowo juga menggunakan salah satu model Maung, MV3 Garuda Limousine, sebagai kendaraan operasional presiden. Sebagai mobil buatan Indonesia, berapa persentase kandungan lokal Maung?

    Menurut Prabowo, lahirnya Maung buatan Pindad jadi bukti Indonesia pun bisa membuat mobil sendiri. Kini, mobil Maung produksi Pindad telah dipakai di beberapa instansi seperti TNI dan Polri, juga sebagai mobil kepresidenan Prabowo. Prabowo menyebut Maung sebagai jip, yakni mobil tangguh dengan beragam fungsi.

    “Kita sudah menghasilkan jip buatan Indonesia. Jadi sekarang pejabat-pejabat kita, perwira-perwira kita bangga (karena) kita tidak pakai jip buatan negara lain. Kita pakai jip buatan Indonesia sendiri. Komandan-komandan pasukan kita, kalau naik kendaraan memimpin pasukannya dia bangga, dia pakai jip buatan Indonesia. Presidenmu pakai jip buatan Indonesia,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Senin (20/10/2025) seperti dikutip dari akun YouTube Sekretariat Presiden.

    Sejak awal menjabat sebagai Presiden RI setahun lalu, Prabowo memang gencar mempromosikan mobil SUV buatan PT Pindad itu. Bahkan Prabowo menjadikan Maung MV3 Garuda Limousine sebagai kendaraan operasional utamanya.

    Meski mengusung status mobil buatan Indonesia, Maung MV3 Garuda Limousine tak sepenuhnya buatan Indonesia. Masih ada beberapa komponen yang dibuat di luar negeri, khususnya bagian mesin dan rangka.

    Jeroan Maung MV3 Garuda Limousine (Dok. Pindad) Foto: Jeroan mobil MV3 Garuda Limousine (dok. Pindad)

    Menurut penjelasan Kantor Staf Presiden Republik Indonesia pada November 2024 lalu, Maung memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 70 persen, sementara sisa 30 persennya berasal dari Korea Selatan. Pernyataan itu mengonfirmasi dugaan warganet yang menilai Maung MV3 punya kemiripan dengan mobil Korea, Ssangyong Rexton.

    Dan kalau dibandingkan, ada beberapa bagian yang memang terbilang mirip antara mobil MV3 Garuda Limousine dengan Ssangyong Rexton. Kemiripan bisa dilihat dari bagian dasbor, pengontrol AC, konsol tengah, tuas persneling, hingga setirnya.

    Ssangyong Rexton Foto: Dok. KGM Motors

    Ssangyong Rexton tidak dijual secara resmi di Indonesia, tapi di beberapa negara seperti Australia mobil ini cukup populer. Secara spesifikasi mesin pun mirip antara mobil Maung dengan Ssangyong Rexton.

    Diketahui, Pindad MV3 Maung menggunakan mesin turbo diesel 2.200 cc, mampu melaju pada kecepatan aman 100 km/jam dan memiliki jarak tempuh hingga 500 km. Soal performa, mesin yang tersemat di dalam MV3 Maung diklaim mampu menyemburkan daya maksimum 202 PS.

    Ssangyong Rexton juga menggendong mesin turbodiesel 2.200 cc, tepatnya 2.157 cc. Figur tenaga dan torsinya juga sama, yaitu 202 PS dengan torsi maksimal 441 Nm.

    Bedanya, Ssangyong Rexton menjadi SUV 7-seater. Sedangkan Maung MV3 dirancang sebagai mobil untuk melibas segala medan.

    (lua/rgr)

  • Batam tuan rumah rakor sinkronisasi kewenangan pusat daerah zona Barat

    Batam tuan rumah rakor sinkronisasi kewenangan pusat daerah zona Barat

    Batam (ANTARA) – Kota Batam, Kepulauan Riau, menjadi tuan rumah rapat koordinasi (rakor) dan sinkronisasi dalam rangka harmonisasi kewenangan pusat dan daerah melalui evaluasi implementasi penyelenggaraan pemerintah daerah untuk zona Barat meliputi Sumatera dan sebagian Jawa, Rabu.

    Rakor ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang sebelumnya telah di laksanakan di Makassar, Sulawesi Selatan pada 9 Oktober untuk wilayah zona Timur (Papua, Sulawesi, dan Kalimantan).

    Staf Gubernur Kepri Bidang Pemerintahan dan Hukum Sardison berterima kasih atas penunjukan Kota Batam sebagai tuan rumah oleh Kemenko Polkam.

    “Atas nama tuan rumah kami bersyukur karena ditunjuk oleh Kemenko Polkam sebagai tempat dan ajang pelaksanaan rakor wilayah Barat ini,” kata Sardison.

    Sardison berharap kegiatan rakor berjalan lancar, serta memperoleh masukan yang diharapkan. Selain itu, para peserta juga dapat menikmati kunjungan ke Kota Batam, yang tentunya dapat mendongkrak perekonomian daerah setempat.

    Menurut dia, penunjukan Kota Batam sebagai tuan rumah tidak terlepas dari dinamika yang ada, di mana Provinsi Kepri walaupun baru 23 tahun berdiri tetapi dalam percaturan politik dan sistem politik nasional, Kepri memiliki dinamika yang cukup tinggi yang berpengaruh.

    “Menariknya Kepri wilayah perbatasan dan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia bagian barat,” ujarnya.

    Sehingga, lanjut dia, menjadi menarik ketika pembahasan tentang rencana perbaikan, revisi, atau penyempurnaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk zona Barat dibahas di Kota Batam, Kepri.

    “Terkait otonomi daerah ini, sebenarnya sudah efektif, hanya saja perlu perbaikan lebih baik lagi,” ujar Sardison.

    Asisten Deputi Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Kemenko Polkam Ade Pratikno mengatakan rakor ini diikuti 100 peserta merupakan perwakilan dari 10 pemerintah provinsi, 11 pemerintah kota, dan 13 pemerintahan kabupaten yang berada di wilayah Sumatera dan sebagian Jawa.

    “Peserta ini terdiri atas kepala biro pemerintahan, kepala biro hukum, kepala biro organisasi, kepala bagian pemerintahan, bagian hukum dan organisasi,” ujarnya.

    Dia menyebut, rakor ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mereviu peraturan dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, guna mendapatkan pandangan dan persepsi terkait arah kebijakan otonomi daerah ke depan, serta menginventarisir saran, masukan, permasalahan dan solusi penyelesaian dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

    “Pada saatnya nanti, hasil rapat ini menjadi masukan dalam upaya kami untuk melakukan penyempurnaan perubahan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014,” katanya.

    Rakor ini dilaksanakan secara maraton di tiga wilayah, yakni zona timur, zona barat dan zona tengah.

    Untuk zona timur telah dilaksanakan 9 Oktober di Makassar, meliputi pemerintah daerah di Papua, Kalimantan dan Sulawesi. Kedua di zona barat berlangsung di Kota Batam, meliputi Sumatera dan sebagian Jawa.

    “Dan nanti tanggal 6 November di Bali untuk wilayah Indonesia tengah, meliputi seluruh Jawa, Bali, NTT dan NTB,” kata Ade.

    Rakor ini dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Mayjen TNI Heri Wiranto.

    Dalam arahannya, Heri mengatakan kegiatan ini dalam rangka mendapatkan masukan dan perbaikan bagaimana tata kelola pemerintah yang selama ini sudah berjalan bagaimana hubungan pemerintah pusat dan daerah, bagaimana mengharmonisasikan semua program-program sekaligus menjadi evaluasi agar ke depan menjadi lebih optimal dan lebih baik.

    Selain itu, kegiatan ini juga tindak lanjut Program Astacita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya cita ke-7 tentang penguatan reformasi politik, hukum, birokrasi, serta penataan desentralisasi dan otonomi daerah.

    Pewarta: Laily Rahmawaty
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KSAD minta perwira AD jadi sosok visioner untuk majukan TNI

    KSAD minta perwira AD jadi sosok visioner untuk majukan TNI

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta seluruh perwira TNI AD menjadi sosok yang visioner dan menjadi agen perubahan untuk memajukan TNI.

    “Hadirlah sebagai sosok perwira yang visioner dan mampu menjadi agen perubahan, motor penggerak budaya kerja yang sehat, dan penjaga semangat juang satuan,” kata Maruli dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Hal tersebut dikatakan Maruli saat melantik 1.268 Perwira Remaja TNI AD yang terdiri dari lulusan Pendidikan Pembentukan Perwira (Diktukpa) Gelombang II dan Pendidikan Pembentukan Perwira Khusus (Diktukpasus) TNI AD Tahun 2025 di Lapangan Krida Wiradhika, Secapaad Bandung, Selasa (21/10).

    Menurut Maruli, sosok visioner diperlukan oleh seorang perwira agar dapat memimpin prajuritnya ke arah yang lebih baik.

    Kemampuan visioner ini juga dapat membantu perwira mengarahkan prajurit dalam menjalankan misi perang ataupun operasi militer selain perang.

    Melalui ragam materi yang telah dipelajari para perwira selama pendidikan, Maruli berharap kemampuan perwira dalam berfikir visioner semakin terasah.

    Dengan demikian, para pemimpin visioner ini mampu menjadi agen perubahan yang dapat memajukan TNI AD dan Indonesia secara keseluruhan.

    “Keberhasilan menempuh pendidikan tanpa kendala berarti merupakan bukti kerja keras dan ketekunan yang tentunya patut disyukuri dan dijadikan motivasi untuk menapaki jenjang pengabdian yang lebih tinggi sebagai seorang perwira TNI Angkatan Darat,” kata Maruli.

    Sebanyak 1.268 perwira lulusan ini terdiri dari 1.008 orang lulusan Diktukpa Gelombang II meliputi 978 pria dan 30 Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad). Sedangkan 260 orang merupakan lulusan Diktukpasus.

    Lulusan terbaik Diktukpa Gelombang II diraih Letda Infanteri Ramadhan N. dari Kopassus dan Letda (K) Caj Dwi Sulistyowati dari Ditajenad. Sementara lulusan terbaik Diktukpasus diraih Letda Arm Afrizal dari Kodam Jaya.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.