Xcloud.id

Kementrian Lembaga: TNI

  • Kemarin, kunjungan Presiden Lula-bahasa Portugis diajarkan di sekolah

    Kemarin, kunjungan Presiden Lula-bahasa Portugis diajarkan di sekolah

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai kabar di ranah politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Kamis (23/10), mulai dari kunjungan kenegaraan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva hingga Presiden Prabowo Subianto menyebut bahasa Portugis akan diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia.

    Berikut rangkuman berita politik kemarin untuk kembali Anda simak.

    1. Presiden Prabowo sambut Presiden Brasil di Istana Merdeka

    Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10), dalam rangkaian kunjungan kenegaraan balasan Presiden Brasil ke Indonesia.

    Prosesi penyambutan dimulai sejak perjalanan Presiden Lula dari hotel menuju Istana Merdeka. Iring-iringan kendaraan dikawal pasukan motoris dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

    Kemudian, saat iring-iringan kendaraan tamu negara memasuki kawasan Silang Monas, pasukan berkuda TNI lanjut mengawal rombongan hingga memasuki Istana Merdeka.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Prabowo: Indonesia-Brasil sepakat segera mulai perundingan CEPA

    Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pernyataan bersama dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, menyebut dua negara telah sepakat untuk segera memulai perundingan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA).

    Prabowo menjelaskan pembicaraan mengenai CEPA itu merupakan salah satu pembahasan dalam pertemuan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Brasil di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10).

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Presiden Lula ajak Indonesia perbarui kemitraan 17 tahun dengan Brasil

    Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menyatakan perlunya Indonesia dan Brasil memperkuat serta memperbarui kemitraan strategis yang telah terjalin sejak 17 tahun lalu di berbagai bidang.

    Hal itu disampaikan Presiden Lula saat pertemuan empat mata dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10) siang.

    “Saya ingin menyampaikan, bahwa dengan penuh sukacita saya kembali ke Indonesia setelah 17 tahun. Pada 2008, kita menetapkan kemitraan strategis, dan sejak saat itu hubungan kedua negara berkembang dengan sangat positif,” ujarnya.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Komisi II akan panggil Kemendagri-Pemda soal Rp234 triliun di bank

    Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengatakan pihaknya akan memanggil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pihak pemerintah daerah (pemda) yang APBD-nya diparkir di bank untuk memberikan klarifikasi.

    Hal itu disampaikan Khozin menyoroti kabar soal banyaknya dana untuk publik Rp234 triliun yang hanya mengendap di Bank.

    “Perlu dipanggil untuk klarifikasi kepada Kemendagri terkait dengan pengawasan dan pembinaan terhadap pemda sekaligus memanggil pemda yang dananya banyak diparkir di bank,” kata Khozin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/10).

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Di hadapan Lula, Prabowo: Bahasa Portugis mulai diajarkan di sekolah

    Presiden RI Prabowo Subianto saat pertemuan bilateral dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10), menyatakan bahasa Portugis yang merupakan bahasa nasional Brasil akan mulai diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia.

    Presiden Prabowo menjelaskan langkah itu bertujuan semakin mendekatkan hubungan antara rakyat Indonesia dan rakyat Brasil.

    “Sebagai bukti kami memandang Brasil sangat penting, saya telah merumuskan bahwa bahasa Portugis akan menjadi salah satu prioritas bahasa [yang diajarkan di sekolah-sekolah],” kata Presiden Prabowo di hadapan Presiden Lula saat pertemuan bilateral di Istana Merdeka.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sidang Kasus Penganiayaan Prada Lucky Dimulai Pekan Depan, 22 Anggota TNI akan Didakwa

    Sidang Kasus Penganiayaan Prada Lucky Dimulai Pekan Depan, 22 Anggota TNI akan Didakwa

    Ketiga berkas yang masuk ini dengan klasifikasi kasus penganiayaan terhadap bawahan. Berkas pertama nomor 40-K/PM.III-15/AD/X/2025 dengan terdakwa Ahmad Faisal selaku Dankipan A.

    Berkas kedua nomor 41-K/PM.III-15/AD/X/2025 dengan terdakwa:

    Thomas Desambris AwiAndre Mahoklory, Poncianus Allan Dadi, Abner Yeterson Nubatonis, Rivaldo De Alexando Kase, Imanuel Nimrot Laubora, Dervinti Arjuna Putra Bessie, Made Juni Arta Dana, Rofinus SaleEmanuel Joko Huki, Ariyanto Asa, Jamal Bantal, Yohanes Viani Ili, Mario Paskalis Gomang, Firdaus, Achmad Thariq Al Qindi Singajuru, S.Tr. (Han), Yulianus Rivaldy Ola Baga

    Kemudian berkas ketiga, 42-K/PM.III-15/AD/X/2025 dengan terdakwa:

    Ahmad Ahda, Emeliano De Araujo, Petrus Nong Brian Semi, Aprianto Rede Radja

  • Legislator PAN Hormati Putusan MA soal Eks TNI terkait Penembakan Bos Rental Nasional 23 Oktober 2025

    Legislator PAN Hormati Putusan MA soal Eks TNI terkait Penembakan Bos Rental Nasional 23 Oktober 2025

    Legislator PAN Hormati Putusan MA soal Eks TNI terkait Penembakan Bos Rental
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota komisi bidang hukum DPR dari Fraksi PAN menghormati putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan hukuman seumur hidup menjadi 15 tahun penjara untuk dua mantan anggota TNI di kasus penembakan bos rental.
    “Kita menghormati putusan MA sebagai lembaga yang diberi kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara,” kata anggota Komisi III DPR dari PAN, Sarifudin Sudding, kepada
    Kompas.com
    , Kamis (23/10/2025).
    Dia percaya majelis hakim yang membuat putusan kasasi tersebut sudah mempertimbangkan dengan bijaksana.
    “Tentunya majelis hakim punya pertimbangan hukum tidak hanya dari aspek yuridis formal, tapi juga dari berbagai aspek lainnya,” ujar Sudding.
    Dua anggota TNI AL di kasus penembakan bos rental mobil di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak semula dihukum penjara seumur hidup, namun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkap hukuman seumur hidup telah dikurangi menjadi 15 tahun.
    Perubahan itu terungkap lewat keterangan Wakil Ketua LPSK Sri Nurherawati, Senin (20/10/2025).
    “Dalam amar putusannya Nomor 25-K/PM.II-08/AL/II/2025, majelis hakim memperbaiki pidana dari seumur hidup menjadi 15 tahun penjara serta mewajibkan dua terdakwa utama membayar restitusi kepada keluarga korban dan korban luka,” ujar Sri.

    Dua prajurit TNI AL, Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo dan Sersan Satu Akbar Adli.
    Dalam putusan itu, Bambang Apri Atmojo diwajibkan membayar restitusi kepada keluarga korban meninggal Ilyas Abdurrahman sebesar Rp 209,6 juta dan kepada korban luka Ramli sebesar Rp 146,3 juta.
    Ia juga dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan diberhentikan dari dinas militer.
    Sementara Sersan Satu Akbar Adli harus membayar restitusi Rp 147,1 juta kepada keluarga Ilyas dan Rp 73,1 juta kepada Ramli.
    Hukuman penjaranya pun dipangkas menjadi 15 tahun, dari semula seumur hidup.
    Adapun terdakwa ketiga, Sersan Satu Rafsin Hermawan, yang terbukti melakukan penadahan, mendapat keringanan dari empat tahun menjadi tiga tahun penjara. Ia juga diberhentikan dari dinas militer.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KSAD minta prajurit lulusan hukum bekerja dengan profesional dan jujur

    KSAD minta prajurit lulusan hukum bekerja dengan profesional dan jujur

    “Lulusan senantiasa menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum di lingkungan TNI Angkatan Darat,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta personel yang telah selesai menimba ilmu hukum untuk bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi kejujuran.

    “Lulusan senantiasa menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum di lingkungan TNI Angkatan Darat,” kata Maruli saat memimpin upacara Wisuda Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) Tahun Akademik 2025, yang digelar di Aula STHM dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Kamis.

    Menurut Maruli, prajurit yang baru saja lulus dari STHM akan menjadi garda terdepan TNI dalam menerapkan undang-undang di tataran militer.

    Selain itu, lanjut Maruli, para prajuritnya juga dituntut agar mampu berkembang mengikuti perkembangan teknologi dalam menjalankan tugas di bidang penegakan hukum.

    Salah satunya yakni menyelaraskan perkembangan teknologi di bidang AI dalam proses penegakan hukum di lingkungan kemiliteran.

    Menurut Maruli, kehadiran AI menawarkan efisiensi dalam pengumpulan bukti, pemrosesan data hukum, hingga prediksi pola kejahatan. Namun di sisi lain, menghadirkan dilema etik terkait otoritas penalaran serta risiko penyalahgunaan teknologi dalam proses penegakan hukum.

    “Pemahaman kritis terhadap etika digital dan literasi teknologi hukum menjadi hal mutlak bagi para penegak hukum militer, terlebih menyikapi dinamika geopolitik global yang semakin dinamis,” imbuhnya.

    Karenanya, dia berharap para prajurit yang bertugas di bidang hukum mampun menyaring manfaat dari teknologi AI untuk mendukung efektifitas penegakan hukum di lingkungan TNI AD.

    Untuk diketahui, tercatat ada 148 yang lulus dari STHM tahun ini. Mereka terdiri dari wisudawan program Sarjana (S-1) dan Magister Hukum Militer (S-2) dari berbagai satuan di lingkungan TNI AD.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lula ingin hubungan ekonomi Indonesia-Brazil lampaui 6 miliar dolar AS

    Lula ingin hubungan ekonomi Indonesia-Brazil lampaui 6 miliar dolar AS

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menyatakan hubungan ekonomi negaranya dengan Indonesia memiliki potensi besar untuk tumbuh jauh melampaui capaian saat ini yang berada pada kisaran 6 miliar dolar AS dalam dua dekade terakhir.

    “Saya menyampaikan kepada Presiden Prabowo, mengapa dua negara besar seperti Indonesia dan Brazil, yang secara bersama mewakili hampir 500 juta penduduk dunia, hanya memiliki nilai perdagangan 6 miliar dolar AS. Jumlah itu masih terlalu kecil, baik bagi Indonesia maupun bagi Brazil,” kata Presiden Lula dalam pernyataan bersama di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

    Lula menyampaikan bahwa pada tahun 2024, Indonesia tercatat sebagai tujuan kelima terbesar ekspor agribisnis Brazil.

    Akan tetapi, menurut Lula, nilai tersebut masih belum sebanding dengan potensi pasar yang dimiliki kedua negara.

    “Indonesia dan Brazil menempati peringkat keempat dan ketujuh negara berpenduduk terbesar di dunia, dengan total hampir setengah miliar jiwa,” katanya.

    Presiden Lula berkomitmen untuk memperkuat kemitraan ekonomi antara Brazil dan Indonesia agar menjadi dua kekuatan strategis dalam peta ekonomi dunia.

    Sejak kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Brazilia pada 9 Juli 2025, kata Lula, kerja sama ekonomi kedua negara semakin terbuka, termasuk dalam akses pasar bagi produk-produk ekspor Brazil ke Indonesia.

    Selain sektor pertanian, Lula juga melihat peluang besar pada perdagangan produk bernilai tambah, terutama di bidang pertahanan, karena Brazil memiliki basis industri militer yang kuat dan siap mendukung kebutuhan Indonesia, khususnya bagi TNI Angkatan Udara.

    Dalam bidang energi, Indonesia-Brazil juga membahas pengelolaan sumber daya mineral penting bagi transisi energi bersih. Kerja sama pertambangan akan terus diperkuat melalui nota kesepahaman yang baru ditandatangani oleh menteri energi kedua negara.

    Presiden Lula dan Presiden Prabowo juga bersepakat untuk mempercepat perundingan Perjanjian Perdagangan Preferensial (PTA) antara Mercosur dan Indonesia, sebelum akhir masa presidensi Brazil pada Desember mendatang.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AL berupaya bentuk Yayasan Sail Indonesia 95 

    TNI AL berupaya bentuk Yayasan Sail Indonesia 95 

    “Yayasan ini menjadi wadah untuk mendukung kegiatan maritim nasional, meningkatkan minat bahari masyarakat, serta mempererat sinergi antar unsur maritim baik pemerintah, TNI AL, maupun masyarakat,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali berupaya membentuk Yayasan Sail Indonesia 95 dalam rangka memperkuat eksistensi dunia kemaritiman di mata masyarakat.

    Upaya pembentukan yayasan itu dilakukan ketika Ali menerima kunjungan Laksda TNI (Purn) Didi Setiadi untuk membahas Yayasan Sail Indonesia 95 di Wisma Elang Laut, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis.

    Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggu saat dikonfirmasi Antara menjelaskan, dalam pertemuan itu, para pejabat tinggi AL sempat merumuskan beberapa tujuan utama dari pembentukan Yayasan Sail Indonesia 95.

    “Yayasan ini menjadi wadah untuk mendukung kegiatan maritim nasional, meningkatkan minat bahari masyarakat, serta mempererat sinergi antar unsur maritim baik pemerintah, TNI AL, maupun masyarakat,” jelas Tunggul.

    Namun demikian, Tunggul belum bisa menjelaskan secara rinci terkait sistem kerja dari yayasan tersebut.

    Dia juga belum bisa memastikan kapan yayasan ini rampung dan mulai bekerja.

    Dia hanya memastikan kehadiran yayasan ini menjadi pendorong masyarakat untuk aktif berkolaborasi mengembangkan potensi maritim Indonesia.

    “Ini mencerminkan komitmen bersama untuk terus membangun dan mengembangkan potensi maritim nasional di bawah naungan Yayasan Sail Indonesia 95,” jelas Tunggul.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkop Sebut Kopdes Merah Putih Dapat Rp 3 M buat Bangun Gudang-Modal

    Menkop Sebut Kopdes Merah Putih Dapat Rp 3 M buat Bangun Gudang-Modal

    Jakarta –

    Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Ferry Juliantono bersama Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mendatangi kantor Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Pertemuan itu membahas eksekusi program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

    “Tadi kami bertiga dengan Pak Menteri Keuangan dan Danantara sudah menyelaraskan dan mencapai kesepahaman untuk proses pencairan dari Bank Himbara bagi pembangunan fisik gudang, gerai, dan sarana penunjang lainnya untuk Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Ferry usai pertemuan, Kamis (23/10/2025).

    Ferry menyampaikan, pemerintah berupaya mempercepat pembangunan fisik gudang, gerai, dan sarana penunjang Kopdes Merah Putih. Percepatan ini penting dilakukan demi mengejar target 80.000 Kopdes Merah Putih beroperasi pada Maret 2026.

    Saat ini telah dimulai proses pembangunan di hampir 5.000 titik desa, dan jumlahnya akan terus bertambah. Setiap Kopdes Merah Putih mendapat plafon pembiayaan sebesar Rp 3 miliar, yang digunakan untuk pembangunan fisik dan modal kerja. Pencairan dimulai hari ini.

    “Terkait pembiayaan Kopdes, dengan plafon Rp 3 miliar per koperasi, sebagian dipergunakan untuk membangun fisik, dan sebagian lagi untuk modal kerja,” imbuh Ferry.

    Sementara itu, Dony Oskaria menjelaskan, penyaluran plafon Rp 3 miliar per koperasi dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan masing-masing Kopdes. Ia optimistis program ini akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional dari desa.

    “Koperasi ini akan menjadi engine pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Sekarang tinggal menunggu proses pembangunan koperasi-koperasi tersebut,” kata Dony.

    Pembangunan Kopdes Merah Putih juga melibatkan PT Agrinas Pangan Nusantara dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Keduanya berperan dalam mengidentifikasi lahan yang tersedia untuk pembangunan Kopdes.

    “Targetnya selesai Maret 2026. Saat ini Kementerian Koperasi bersama TNI memiliki Command Center untuk menginventarisasi tanah-tanah di desa dan kelurahan, dengan target harian 1.500-2.000 hektare,” kata Ferry.

    Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut telah menyiapkan dana Rp 16 triliun tahun ini untuk program Kopdes Merah Putih. Selain itu, bank BUMN dapat menggunakan dana Rp 200 triliun yang sebelumnya telah ditempatkan pemerintah, dengan ketentuan bunga hanya 2 persen.

    “Kalau Kopdes Merah Putih tahun ini programnya Rp 16 triliun. Tapi kita sudah taruh uang Rp 200 triliun itu, kalau mau diswitch dan mereka siap, bisa dipakai. Otomatis bunga yang kita charge ke bank untuk program koperasi Merah Putih hanya 2 persen,” tutup Purbaya.

    (ily/rrd)

  • Menkeu Purbaya Restui Duit Pinjaman Himbara Buat Gudang Kopdes

    Menkeu Purbaya Restui Duit Pinjaman Himbara Buat Gudang Kopdes

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan Danantara menyepakati penggunaan fasilitas kredit melalui himpunan bank milik negara (himbara) untuk mendanai pembangunan fisik Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Proses pembangunan fisik nantinya akan dilakukan oleh Agrinas Pangan Nusantara. 

    Kesepakatan itu tercapai setelah rapat antara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono serta Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, Kamis (23/10/2025). Pemerintah melalui himbara menyediakan kredit dengan plafon Rp3 miliar untuk seluruh Kopdes, yang ditargetkan pembangunan fisiknya tuntas pada Maret 2026. 

    “Jadi sudah tinggal menunggu proses pembangunan daripada koperasi-koperasi kita ke depannya,” terang Kepala BP BUMN Dony Oskaria usai rapat tersebut di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta. 

    Adapun khusus untuk pembangunan fisik setiap Kopdes, Kementerian Koperasi telah memberikan penugasan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara dan bakal bekerja sama dengan TNI. 

    Menkop Ferry Juliantono menyebut plafon kredit Rp3 miliar itu mencakup biaya investasi pembangunan fisik sekaligus modal kerja Kopdes. Bedanya, pencairan untuk modal kerja dari himbara langsung disalurkan ke unit koperasi dimaksud. 

    “Itu capex dan opex juga, dipakai untuk investasi. Ini yang bentuk kehadiran negara untuk membangunkan fisik gudang-gudang dan gerai, membantu akses permodalan kerjanya, kemudian didampingi oleh negara,” tuturnya. 

    Ferry menyebut dana kredit itu sudah mulai disalurkan ke himbara, dan sudah mendapatkan restu dari Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Untuk pembangunan fisik Kopdes, dana itu nantinya akan disalurkan terlebih dahulu ke Kemenkop sebelum dikucurkan ke Agrinas. 

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya telah menempatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp16 triliun ke himbara untuk pembiayaan Kopdes Merah Putih. Namun, Purbaya menyebut itu bukan satu-satunya saluran pembiayaan yang bisa dimanfaatkan bagi mereka yang ingin mendirikan Kopdes di desa/kelurahan. 

    Purbaya pada September 2025 lalu juga telah menempatkan kas pemerintah Rp200 triliun di Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI. Dia menyebut uang itu juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pembiayaan Kopdes. 

    “Tetapi kami sudah taruh uang yang Rp200 triliun tadi kan, kalau mau di switch, kalau mereka siap ya bisa diambil. Dengan otomatis bunga yang kita charge ke bank kalau uangnya dipakai untuk Koperasi Merah Putih menjadi 2%,” terangnya.

  • Prabowo Bakal Keluarkan Inpres untuk Percepatan Pembangunan Kopdes

    Prabowo Bakal Keluarkan Inpres untuk Percepatan Pembangunan Kopdes

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk percepatan pembangunan fisik gudang, gerai dan sarana penghubung untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. 

    Ferry mengatakan, pemerintah berharap agar pembangunan fisik Kopdes Merah Putih bisa selesai dibangun pada Maret 2026 dan sekaligus siap beroperasi. 

    “Hari ini juga Insyaallah menurut keterangan dari Pak Mensesneg akan segera dikeluarkan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gudang, Gerai dan Sarana Penghubung bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” jelasnya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (23/10/2025). 

    Guna memastikan kelancaran pembangunan fisik sesuai target, Kementerian Koperasi turut bekerja sama dengan TNI untuk mengadakan pusat komando (command center) yang bertugas menginventarisasi tanah-tanah di desa maupun kelurahan. 

    Ferry memperkirakan, inventarisasi tanah itu harus rampung sebelum Desember 2025 agar bisa mengejar selesainya pembangunan fisik pada Maret 2026.

    Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah akan mempercepat pembayaran pembangunan fisik Kopdes. Ferry menyebut plafon kredit yang disalurkan melalui himbara untuk pembiayaan kopdes dialokasikan sebagian untuk investasi pembangunan fisik, dan sebagian lainnya untuk modal kerja. 

    Sebagaimana diketahui, plafon kredit yang disediakan adalah Rp3 miliar untuk setiap kopdes. Percepatan pembayaran itu dibahas bersama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa serta Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria siang ini. 

    Purbaya mengatakan, pihaknya pada rapat itu ingin melihat finalisasi bentuk Kopdes Merah Putih yang sudah dipersiapkan selama ini. 

    “Kami mau lihat hitam putihnya seperti apa sehingga penyaluran bisa clear,” ujarnya. 

  • Produki Beras Meningkat, Pemerintah Incar Percepatan Swasembada

    Produki Beras Meningkat, Pemerintah Incar Percepatan Swasembada

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mematok target swasembada pangan dalam kurun 2—3 bulan mendatang. Sasaran swasembada pangan tersebut turut ditopang dengan proyeksi produksi beras yang meningkat hingga akhir tahun.
     
    Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah ingin mempercepat sasaran swasembada pangan dalam waktu yang cepat.
     
    Menurutnya, percepatan swasembada merupakan lompatan besar yang dapat diwujudkan secara kolaboratif.
     
    “Kalau target, swasembada secepat-cepatnya, menguntungkan petani, konsumen tersenyum. Jadi harus kita stabilkan harga. Stabilisasi harga bahan-bahan pokok, khususnya yang disubsidi pemerintah. Itu harus distabilkan. Swasembada ini sudah kita bertahap. Insyaallah doakan mudah-mudahan tidak ada halangan, 2-3 bulan ke depan bisa,” ujarnya dikutip dari keterangan resmi.
     
    Dia menuturkan Presiden Prabowo Subianto menargetkan swasembada pangan dalam kurun 4 tahun.
     
    “Mimpi kita, target Bapak Presiden 4 tahun swasembada, itu kita capai dalam waktu 1 tahun. Dan itu adalah lompatan besar yang kita buat bersama. Bukan saja Kementerian Pertanian, tapi semua anak bangsa yang ikut berpartisipasi. TNI, Polri, Kejaksaan, Bulog, Badan Pangan, semuanya,” kata Amran.
     
    Dalam kesempatan sebelumnya, Bapanas mencatat penyerapan beras produksi dalam negeri oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) telah menembus 3 juta ton dengan kualitas beras yang terjaga baik.
     
    Stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang disalurkan oleh Perum Bulog telah melalui serangkaian upaya untuk memastikan kualitasnya.
     
    Dengan penyerapan produksi dalam negeri tersebut, katanya mesti dibarengi dengan berbagai upaya penjaminan kualitas sebelum stok disalurkan.
     
    Adapun upaya pemeliharaan yang dilakukan Bulog meliputi pemeriksaan awal beras saat masuk ke gudang dan kualitas beras di gudang secara berkala. Kemudian dilakukan pula dengan memastikan sanitasi gudang dan spraying (penyemprotan) hingga fumigasi apabila ada indikasi serangan hama.
     
    Dalam penyaluran ke masyarakat tetap memperhatikan kondisi riil kualitas beras yang apabila ditemukan penurunan mutu, tanpa menunggu lama, segera diterapkan tindakan seperti pemisahan dan reprocessing(pengolahan kembali). Bulog pun memastikan hanya beras layak konsumsi yang tersalurkan ke masyarakat.
     
    Sampai 6 Oktober, posisi stok beras di Bulog berada di angka total 3,89 juta ton yang terdiri dari CBP 3,83 juta ton dan komersial 56.600 ton.
     
    Sumber stok bersumber dari pengadaan dalam negeri dengan total 3,09 juta ton dengan realisasi penyaluran ke masyarakat melalui berbagai program di angka 870.800 ton.

    Lumbung Beras Nasional

    Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tiga provinsi di Indonesia yakni Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah masih menjadi lumbung produksi beras nasional.
     
    Total produksi beras di tiga wilayah itu mencapai 16,5 juta ton atau 49,72% dari total produksi nasional.
     
    Berdasarkan proyeksi BPS, produksi beras nasional periode Januari—November 2025 diperkirakan mencapai 33,19 juta ton.
     
    Provinsi Jawa Timur diperkirakan mencatat produksi beras hingga 5,79 juta ton, lalu Provinsi Jawa Barat tercatat 5,54 juta ton, dan Provinsi Jawa Tengah 5,17 juta ton.
     
    Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud menuturkan total produksi beras nasional sampai dengan November 2025 diperkirakan melampaui capaian pada 2024 yang tercatat sebanyak 29,47 juta ton.
     
    “Lumbung produksi beras nasional masih di Pulau Jawa, khususnya Jatim, Jabar, dan Jateng. Kalau di luar Jawa, produksi tertinggi masih di Sulawesi Selatan,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (23/10/2025).
     
    Proyeksi sampai dengan November 2025, produksi beras di Provinsi Sulsel mencapai 3,02 juta ton.
     
    Adapun di Pulau Sumatra, lumbung produksi beras tercatat di Sumatra Selatan, Lampung, dan Sumatra Utara. Ketiga provinsi di Sumatra itu diperkirakan mampu mencatat total produksi beras sebanyak 5,29 juta ton.
     
    BPS juga mencatat luas panen padi pada Agustus 2025 sebesar 1,11 juta hektare, mengalami
    kenaikan sebesar 0,09 juta hektare atau 9,18% dibandingkan dengan luas panen padi di Agustus 2024 yang sebesar 1,02 juta hektare.
     
    Produksi padi dalam bentuk Gabah Kering Panen (GKP) pada Agustus 2025 diperkirakan sebanyak 6,73 juta ton GKP, mengalami kenaikan sebanyak 0,6 juta ton GKP atau 9,84% dibandingkan dengan produksi padi GKP di Agustus 2024 yang sebanyak 6,12 juta ton GKP.
     
    Produksi padi dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG) pada Agustus 2025 diperkirakan sebanyak 5,63 juta ton GKG, mengalami kenaikan sebanyak 0,51 juta ton GKG atau 9,9% dibandingkan dengan produksi padi GKG di Agustus 2024 yang sebanyak 5,12 juta ton GKG. (*)