Xcloud.id

Kementrian Lembaga: TNI

  • Prabowo Tolak Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra, Tegaskan Indonesia Masih Mampu

    Prabowo Tolak Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra, Tegaskan Indonesia Masih Mampu

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memiliki kemampuan penuh untuk menangani bencana alam yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tanpa bantuan dari negara asing.

    Bahkan, Prabowo secara langsung menolak tawaran bantuan yang datang dari sejumlah kepala negara sahabat, karena menilai kondisi bencana masih terkendali.Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).”Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang, ‘Terima kasih atas perhatian Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini’,” ujar Prabowo.

    Prabowo Tolak Penetapan Status Bencana Nasional

    Sikap tersebut juga sejalan dengan keputusan Presiden yang menolak penetapan bencana Sumatra sebagai bencana nasional. Menurutnya, pemerintah telah mengerahkan seluruh kekuatan negara dan situasi masih dalam kendali.

    “Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan kekuatan. Ini tiga dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus,” tegasnya.Prabowo menilai desakan penetapan status bencana nasional tidak berdasar, mengingat kapasitas penanganan di tingkat nasional masih sangat memadai.

    Lebih dari 50 Ribu Personel dan Puluhan Alutsista Dikerahkan

    Presiden juga membantah anggapan bahwa negara absen dalam penanganan bencana. Ia membeberkan data pengerahan besar-besaran oleh pemerintah.Menurut Prabowo, lebih dari 50.000 personel TNI dan Polri telah diterjunkan ke wilayah terdampak. Selain itu, pemerintah mengoperasikan lebih dari 60 helikopter dan belasan pesawat untuk mendukung distribusi logistik dan evakuasi.”Kalau dibilang negara tidak hadir, ya kita waspada saja dengan unsur-unsur yang punya agenda lain,” ujarnya.

    Pemerintah Siapkan Satgas dan 2.000 Hunian Tetap

    Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengungkapkan rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi guna mempercepat pemulihan pascabencana.Pemerintah menargetkan pembangunan 2.000 unit hunian tetap bagi warga terdampak dan akan segera dimulai dalam waktu dekat.

    “Mungkin mulai Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah, dan kemungkinan ini bisa langsung jadi rumah tetap,” kata Prabowo.Untuk mempercepat pembangunan, Presiden menginstruksikan pemanfaatan lahan milik negara, termasuk aset PTPN maupun konsesi hutan apabila dibutuhkan.

  • Penegakan Hukum Lingkungan, Prabowo Perintahkan Cabur Izin Penguasaan Hutan yang Melanggar

    Penegakan Hukum Lingkungan, Prabowo Perintahkan Cabur Izin Penguasaan Hutan yang Melanggar

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempercepat penertiban sektor kehutanan dengan mencabut 22 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 1,01 juta hektare. Langkah tersebut dilakukan atas perintah Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari pembenahan tata kelola kehutanan dan penegakan hukum lingkungan.

    Kebijakan itu disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat melaporkan perkembangan sektor kehutanan kepada Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    “Bahwa ada faktor alam yang terjadi, itu benar. Tapi secara rendah hati kita perlu melakukan evaluasi dan refleksi ada perbaikan di sektor kehutanan yang harus kita lakukan secara bersama-sama,” ujar Raja Juli.

    Dia menerangkan  pemerintah tengah menyiapkan perbaikan struktural jangka panjang, terutama melalui pembenahan tata ruang. Ia menekankan pentingnya tata ruang sebagai acuan utama dalam pemulihan lingkungan dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

    “Ada beberapa rekomendasi sangat penting terutama tentang tata ruang. Ini lebih long term, tata ruang yang harus segera kita lakukan bersama, duduk bersama-sama menteri terkait, menghilangkan ego sektoral sehingga ada satu regulasi yang jelas, tata ruang sebagai panglima,” katanya.

    Ia menambahkan, pencabutan 22 izin PBPH tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas sebelumnya. Penertiban ini melanjutkan langkah penataan kawasan hutan yang telah dilakukan pemerintah sejak awal 2025.

    “Atas perintah Bapak Presiden, pada hari ini kami telah mengumumkan kepada publik, bagian dari penertiban kawasan hutan, kami mencabut 22 izin PBPH seluas 1.012.016 hektare,” ujar Raja Juli.

    Menurut dia, sebelumnya pemerintah telah melakukan penertiban terhadap sekitar 500.000 hektare kawasan hutan. Dengan pencabutan izin yang diumumkan saat ini, total luas PBPH yang telah ditertibkan selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo mencapai sekitar 1,5 juta hektare.

    Dalam hal penegakan hukum, Raja Juli menyampaikan bahwa Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah mengidentifikasi sejumlah perusahaan di tiga provinsi yang diduga terlibat dalam kerusakan hutan, termasuk terkait asal-usul kayu yang menjadi perhatian publik.

    “Kami sudah rapat di Satgas PKH, sudah ada catatan berapa perusahaan di tiga provinsi tersebut yang nanti secara hukum akan berproses, baik melalui kepolisian tentu dengan koordinasi dengan Satgas PKH,” katanya.

    Ia memastikan hasil penelusuran tersebut akan segera diumumkan kepada publik. “Insyaallah concern publik tentang asal kayu dan juga tindakan kerusakan hutan dan lingkungan akan kita umumkan kepada publik sesegera mungkin,” ujarnya.

    Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan agar audit dan penindakan terhadap pemegang konsesi hutan dilakukan secara tegas dan tanpa keraguan.

    “Segera diverifikasi, diperiksa, diaudit semua perusahaan yang memegang konsesi yang tidak menaati peraturan itu ditindak. Dilihat seberapa besar pelanggarannya dan itu dicabut,” kata Prabowo.

    Presiden ke-8 Republik Indonesia itu juga menekankan pentingnya dukungan lintas kementerian dan lembaga dalam proses investigasi. Ia meminta Kementerian Kehutanan tidak ragu melibatkan aparat penegak hukum apabila diperlukan.

    “Jangan ragu-ragu kalau Anda butuh bantuan personel untuk investigasi, minta saja ke kementerian/lembaga lain, minta bantuan Polri, TNI, atau K/L lain. Siapa yang melanggar langsung kita tindak, kita cabut,” tegasnya.

    Dalam dialog tersebut, Raja Juli menjelaskan bahwa pencabutan 1,5 juta hektare PBPH berbeda dengan penertiban sekitar 4,2 juta hektare kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan yang telah dilakukan sebelumnya. Menanggapi hal itu, Presiden kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam penegakan aturan kehutanan.

    “Jadi, sudah 1,5 juta yang kita cabut. Jangan ragu-ragu, siapa yang melanggar langsung kita cabut,” pungkas Prabowo.

  • Pesan Prabowo ke Pejabat: Saudara Kalau Dimaki-maki, Tenang Saja Itu Risiko

    Pesan Prabowo ke Pejabat: Saudara Kalau Dimaki-maki, Tenang Saja Itu Risiko

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta para pejabat negara tetap tenang dan fokus bekerja meski menghadapi kritik dan cercaan. Menurutnya, kritik merupakan risiko yang wajar bagi pejabat yang bekerja keras demi kepentingan rakyat. 

    Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dihadiri Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    “Saudara-saudara kalau pejabat sudah kerja, saudara dimaki-maki, tenang saja. Pohon yang tinggi pasti kena terpaan angin, tidak apa-apa itu risiko,” kata Prabowo.

    Dia menegaskan bahwa yang terpenting bagi seluruh pejabat negara adalah bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat dan tetap setia pada kepentingan publik.

    Presiden Ke-8 RI itu juga meminta para pimpinan kementerian dan lembaga menilai kinerja bawahannya berdasarkan kerja nyata di lapangan.

    “Yang penting kita kerja untuk rakyat. Kita setia kepada rakyat, kita enggak ragu-ragu. Saya ingin semua pejabat nilai anak buahnya bekerja keras di lapangan,” ujarnya.

    Di sisi lain, Prabowo secara khusus menekankan pentingnya pemberian penghargaan kepada aparat dan petugas yang menunjukkan dedikasi tinggi, terutama mereka yang bertugas di wilayah bencana dan kondisi ekstrem.

    Dia meminta pimpinan TNI dan Polri mengusulkan bentuk penghargaan yang layak, termasuk kenaikan pangkat, bagi personel yang mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan masyarakat. 

    “Bekerja bikin jembatan di alam yang susah itu membahayakan nyawa. Kita sudah lihat berapa anggota kita hanyut berusaha menyelamatkan rakyat. Dia pertaruhkan nyawa, saya minta dikasih penghargaan yang layak,” tegasnya.

    Selain aparat keamanan, Prabowo juga menyoroti peran tenaga kesehatan dan petugas lain yang tetap bertahan di pos pelayanan di tengah situasi sulit. Menurutnya, dokter dan tenaga medis yang tidak meninggalkan tugasnya juga pantas mendapatkan apresiasi dari negara. 

    “Tenaga kesehatan, dokter-dokter, petugas di lapangan yang tidak meninggalkan pos-nya itu juga harus dikasih penghargaan,” ujarnya.

    Menutup arahannya, Prabowo menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada seluruh petugas di lapangan. Ia mengaku bangga dengan kinerja jajaran pemerintah dan aparat yang bekerja sepenuh hati untuk rakyat.

    “Sampaikan terima kasih saya kepada semua petugas di lapangan. Hormat saya kepada mereka. Saya bangga saya sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia, saya punya pemerintah dan petugas di lapangan yang semua bekerja untuk rakyat,” pungkas Prabowo.

  • Prabowo Minta Panglima TNI-Kapolri Naikkan Pangkat Prajurit yang Tangani Bencana Sumatera

    Prabowo Minta Panglima TNI-Kapolri Naikkan Pangkat Prajurit yang Tangani Bencana Sumatera

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan, korban jiwa akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 1.016 jiwa per Minggu, (14/12/2025).

    Angka ini merupakan akumulasi data hingga tanggal tersebut, dengan rincian 424 orang di Aceh, 349 orang di Sumatera Utara, dan 243 orang di Sumatera Barat.

    “Meninggal dunia 1.016 jiwa, 212 hilang dan 624.670 pengungsi. Pengungsi berkurang 29.972,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam konferensi pers daring, Minggu (14/12/2025).

    Muhari menyebut, jumlah pengungsi menurun sebab banyak pengungsi terutama di Aceh Utara, yang pindah mengungsi dari posko ke rumah kerabat.

    “Pindah ke rumah saudara atau kerabat yang rumahnya tidak parah. Namun, kebutuhan makan belum terpenuhi sehingga masih kami sebut pengungsi,” ungkapnya.

    Selain itu, Muhari menyebut operasi SAR masih berlangsung, di Sumatera Utara 5 sektor, Sumatera Barat 5 sektor dan Aceh 4 Sektor.

     

     

  • Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto Luncurkan Buku Otobiografi, Catatan Pengabdian untuk Negeri

    Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto Luncurkan Buku Otobiografi, Catatan Pengabdian untuk Negeri

    Liputan6.com, Jakarta – Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto resmi meluncurkan otobiografi terbarunya dalam sebuah acara peluncuran yang digelar di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (13/12/2025).

    Buku yang diberi judul Just Another Brick in the Wall ini menjadi catatan perjalanan hidup dan karier panjang Djoko Suyanto sebagai salah satu tokoh militer dan pemerintahan Indonesia yang berpengaruh.

    Acara peluncuran dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, para purnawirawan TNI, kolega, serta sahabat dan keluarga, menandai momen penting bagi penulis yang sepanjang hidupnya menjunjung tinggi nilai-nilai kepemimpinan, profesionalisme, dan dedikasi terhadap bangsa.

    Hadir pula dalam kesempatan tersebut Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang menyampaikan sambutan hangat dan kenangan pribadi terkait kiprah Djoko Suyanto.

    Buku Just Another Brick in the Wall bukan sekadar memoar biasa. Dalam buku ini, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ini membagikan perjalanan hidupnya sejak masa kecil, pendidikannya di Akademi Angkatan Udara, hingga kariernya sebagai penerbang pesawat tempur dan kemudian Panglima TNI.

     

    Di menulis dengan gaya jujur tentang berbagai tantangan yang pernah dihadapi, termasuk dinamika tugas militer, strategi pertahanan negara, serta pengalaman kerja sama dengan berbagai pemimpin nasional dan internasional.

    Bagian penting dari buku ini juga menyinggung nilai-nilai dasar yang menurut Djoko membentuk dirinya: disiplin, integritas dan loyalitas kepada konstitusi Republik Indonesia.

    Dia berbagi kisah bagaimana nilai-nilai itu teruji dalam tugas-tugas strategis, termasuk saat ia dipercaya memimpin TNI dan kemudian menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di kabinet pemerintahan nasional.

    “Buku ini bukan sekadar tentang saya. Ini adalah bagian kecil dari sejarah bangsa,tentang loyalitas tanpa pamrih, tentang tugas yang harus dijalankan meskipun berat, dan tentang kepercayaan yang diberikan bangsa kepada saya sebagai seorang prajurit,” kata Djoko Suyanto dalam sambutan.

    Ia juga menekankan bahwa setiap peran sekecil apapun, adalah ‘batu bata’ dalam membangun Indonesia yang lebih kuat dan berdaya. Pesan itu mencerminkan filosofi bahwa sejarah bangsa dibentuk oleh kontribusi banyak individu, bukan hanya oleh figur-figur besar.

  • Kapolri Klaim Perpol 10/2025 Justru Perjelas Putusan MK: Apa yang Dilanggar?

    Kapolri Klaim Perpol 10/2025 Justru Perjelas Putusan MK: Apa yang Dilanggar?

    Kapolri Klaim Perpol 10/2025 Justru Perjelas Putusan MK: Apa yang Dilanggar?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – K
    apolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan, aturan mengenai polisi dapat menduduki jabatan di 17 kementerian/lembaga justru mempertegas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengisian jabatan aparatur sipil negara (ASN) oleh polisi aktif.
    Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Polri.
    “Di situ kan klausanya sudah jelas dan tentunya akan dilakukan perbaikan. Di situ kan yang dihapus dalam putusan MK, penugasan oleh Kapolri, kemudian frasa yang terkait dengan tugas-tugas kepolisian kan sudah jelas di situ,” kata Kapolri di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (15/12/2025).
    “Untuk itu, kemudian itu harus diperjelas limitatifnya seperti apa. Jadi, apa yang dilanggar? Ya, saya kira cukup ya,” imbuh dia.
    Perpol 10/2025 ini menjadi sorotan karena mengatur polisi bisa menjabat di 17 instansi di luar Polri, padahal MK menyatakan bahwa polisi harus mundur atau pensiun dari Polri sebelum menjabat di jabatan luar Polri.
    Kapolri mengeklaim bahwa Polri menghormati putusan MK tersebut.
    Oleh karena itu, Polri menindaklanjutinya dengan melakukan konsultasi terhadap kementerian/lembaga terkait yang berujung pada penerbitan Perpol 10/2025.
    “Jadi Perpol yang dibuat oleh Polri, tentunya dilakukan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK. Saya kira itu,” tegasnya.
    Sigit juga memastikan, aturan soal polisi bisa menduduki
    jabatan di kementerian
    /lembaga ini akan ditingkatkan dalam peraturan pemerintah (PP) dan revisi Undang-Undang (UU) Polri.
    “Perpol ini tentunya nanti akan ditingkatkan menjadi PP dan kemudian kemungkinan akan dimasukkan direvisi undang-undang,” tutur dia.
    Diberitakan sebelumnya, keputusan Kapolri meneken Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dinilai bermasalah.
    Lewat aturan tersebut, Kapolri mengatur bahwa polisi dapat menduduki jabatan di 17 kementerian/lembaga, meski hal itu sudah dilarang oleh
    Mahkamah Konstitusi
    (MK).
    MK lewat putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang diketok pada 13 November 2025 melarang anggota Polri menduduki jabatan sipil sebelum mengundurkan diri atau pensiun.
    Namun, tak sampai sebulan kemudian, pada 9 Desember 2025, Listyo Sigit justru meneken Perpol 10/2025 yang membuka pintu bagi polisi aktif untuk menjabat di 17 kementerian/lembaga di luar Polri.
    Instansi-instansi dimaksud adalah Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan.
    Kemudian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan.
    Lalu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Badan Siber Sandi Negara, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
    Profesor hukum tata negara Mahfud MD menyatakan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 bertentangan dengan putusan MK di atas.
    “
    Perpol Nomor 10 Tahun 2025
    itu bertentangan dengan konstitusionalitas Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menurut putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 anggota Polri, jika akan masuk ke institusi sipil harus minta pensiun atau berhenti dari Polri. Tidak ada lagi mekanisme alasan penugasan dari Kapolri,” kata Mahfud kepada
    Kompas.com
    , Jumat (12/12/2025).
    Selain bertentangan dengan putusan MK, Mahfud yang juga mantan Ketua MK ini menilai Perpol Nomor 10 Tahun 2025 itu bertentangan dengan Undang-Undang ASN.
    UU ASN mengatur bahwa pengisian jabatan ASN oleh polisi aktif diatur dalam UU Polri, sedangkan di UU Polri sendiri tidak mengatur mengenai daftar kementerian yang bisa dimasuki polisi aktif, ini berbeda dengan UU TNI yang menyebut 14 jabatan sipil yang bisa ditempati anggota TNI.
    “Jadi Perpol ini tidak ada dasar hukum dan konstitusionalnya,” kata Mahfud.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Maesan Bondowoso Diterjang Banjir: Kayu Sumbat Saluran Air, Warga Mengungsi ke Musola

    Maesan Bondowoso Diterjang Banjir: Kayu Sumbat Saluran Air, Warga Mengungsi ke Musola

    Bondowoso (beritajatim.com) – Beberapa warga Dusun Peh, Desa Gunungsari, Kecamatan Maesan, diterjang banjir cukup parah, Senin, 15 Desember 2025 sore. Hal itu disebabkan hujan dengan intensitas tinggi sejak pukul 10.00 WIB hingga sore.

    Camat Maesan, Dwi Wahyudi mengatakan, bencana yang terjadi hanya air bah, bukan kategori banjir bandang. “Kalau banjir bandang itu airnya disertai lumpur, material kayu dan batu. Ini cuma air besar saja,” kata Dwi dikonfirmasi via sambungan telepon, Senin, 15 Desember 2025 petang.

    Dusun Peh sebelumnya pernah diterjang banjir bandang pada 9 Januari 2025 lalu. Titik banjir sama dengan yang sekarang terjadi. Belasan orang kala itu mengungsi dan beberapa rumah rusak parah. “Kali ini yang terdampak 3-5 rumah. Warganya diungsikan ke musola, di tempat yang lebih tinggi,” ucapnya.

    Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bondowoso, Kristianto menyebut bahwa bencana yang terjadi kategori banjir bandang. “Ada beberapa material kayu yang menyumbat saluran air. Terbesar berdiameter 50cm,” katanya dikonfirmasi terpisah.

    Pihaknya bersama para relawan tengah bekerjasama membersihkan material termasuk penyumbat saluran air tersebut. “Bersama masyarakat, TNI dan Polri,” sebutnya.

    Kapolsek Maesan, Iptu Sunardi berada di lokasi saat dihubungi. Dia sepakat tentang kategori banjir bandang. “Tapi sudah surut. Karena tadi ada sumbatan kayu dan batu yang berhasil dievakuasi bersama,” tuturnya.

    Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Petugas berwenang tengah melakukan asesmen. Sementara warga terdampak telah terevakuasi di tempat lebih aman. (awi/ted)

  • Archipelago Hadir untuk Masyarakat Terdampak Bencana di Sumatra

    Archipelago Hadir untuk Masyarakat Terdampak Bencana di Sumatra

    Liputan6.com, Jakarta – Bencana alam yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir telah menyebabkan kerusakan besar pada pemukiman warga, khususnya banjir yang melanda pulau Sumatra. Banjir tersebut melanda 52 Kabupaten/Kota, lebih dari 150 ribu rumah dan 800 ribu orang terdampak. Bencana yang terjadi di tiga provinsi tersebut juga merusak beberapa fasilitas umum seperti jembatan, jalan lintas provinsi, rumah sakit hingga kurangnya sandang dan pangan bagi para korban terdampak.

    Sebagai bentuk kepedulian, Archipelago, manajemen hotel terbesar di Asia Tenggara, menyalurkan bantuan tanggap darurat senilai total Rp360 juta kepada masyarakat yang terdampak bencana alam di Sumatra dalam bentuk logistik bantuan kemanusiaan.

    Bantuan tersebut mencakup kebutuhan dasar dan perlengkapan tanggap darurat, antara lain makanan kaleng, mi instan, air mineral dalam kemasan, susu kemasan, linen, handuk, perlengkapan kebersihan, bantal, hand sanitizer, popok bayi, pembalut, pompa air, serta kebutuhan penting lainnya.

    Sebagai bentuk komitmen dan empati, CEO Archipelago John Flood, menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas dampak bencana yang dialami masyarakat Sumatra.

    “Archipelago berusaha untuk selalu hadir dan memberikan dukungan bagi mereka yang sedang menghadapi masa sulit. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban para korban dan mendukung percepatan pemulihan di wilayah terdampak. Harapan kami, situasi dapat segera membaik sehingga masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan dengan normal,” kata John Flood.

    Penyaluran bantuan tanggap darurat ini didukung oleh KOLINLAMIL (Komando Lintas Laut Militer) TNI Angkatan Laut melalui armada kapal laut yang bermarkas di Pelabuhan Tanjung Priok untuk pengiriman bantuan ke Sumatra, dengan pendistribusian lanjutan ke wilayah terdampak oleh satuan tugas setempat. Dalam proses pemindahan dan relokasi logistik bantuan, Archipelago juga didukung oleh Asian Tigers Group sebagai penyedia layanan relokasi internasional.

    Upaya kemanusiaan ini turut melibatkan kontribusi dari berbagai mitra lainnya melalui donasi kebutuhan pokok, antara lain Polish Investment and Trade Agency, Surya Baru Mandiri, Cynthia Rama Jaya, PT Ara Savis Sejahtera (Savis), Michico, Yulia Mega Hasta, Microclean, King Jaya, Zees, Selena Linen, I Clean, PT Architama Catu Nusa, STC Indonesia, Eco Care, dan Lady Americana.

    Selain itu, unit-unit hotel Archipelago di Sumatra Utara turut berperan aktif dalam mendukung penyaluran bantuan kepada masyarakat dan karyawan yang terdampak.

    Archipelago berharap bahwa kolaborasi antara perusahaan, unit hotel, serta para mitra ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Sumatra yang sedang berupaya memulihkan kondisi kehidupan mereka. Melalui dukungan yang berkelanjutan, Archipelago berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam membantu masyarakat di berbagai daerah yang membutuhkan.

  • Kata Prabowo Soal Status Bencana Nasional hingga ‘Wisata’ Tokoh ke Daerah Terdampak

    Kata Prabowo Soal Status Bencana Nasional hingga ‘Wisata’ Tokoh ke Daerah Terdampak

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintahannya tidak akan menerapkan status bencana nasional atas banjir besar di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Selatan yang telah menewaskan lebih dari 1.016 orang. Dia menyebut pihaknya masih mampu menangani bencana yang terjadi.  

    Menurut Prabowo, banjir dan longsor yang terjadi di tiga provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia, sehingga masih berada dalam batas kemampuan nasional untuk ditangani.

    “Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali,” ujarnya membuka Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Prabowo menyebut penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat dimonitor secara langsung olehnya. Pemerintah, kata Prabowo, telah mengerahkan sumber daya yang diperlukan agar dampak bencana dapat segera diatasi dan kondisi masyarakat terdampak dapat segera pulih.

    “Saya monitor terus,” tandas Prabowo.

    Saat yang sama, Prabowo meminta jajarannya untuk tidak melakukan wisata bencana. Sindirian ini terkait adanya pejabat dan para tokoh yang datang ke lokasi bencana hanya untuk mengabadikan momen dan mengambil foto.

    Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, Prabowo meminta agar para pejabat yang datang ke lokasi bencana benar-benar membantu korban dan mengatasi kendala di lapangan.

    “Saya mohon, jangan pejabat-pejabat, tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya. Mohon sebaliknya. Kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan. Kalau datang, benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah,” kata Prabowo dalam sambutannya dikutip dari Antara.

    Prabowo menilai kecenderungan wisata bencana bukan hal yang baik untuk dilihat. Kepala Negara meminta agar pimpinan yang memiliki tugas dan portofolio yang sesuai-lah yang meninjau lokasi bencana. Presiden meminta rakyat jangan dijadikan objek oleh para pejabat saat mengabadikan momen di lokasi bencana.

    Sebaliknya, pejabat seharusnya dapat memberikan solusi jika lokasi bencana kekurangan air bersih, hingga BBM.

    “Saya lihat ada kecenderungan wisata bencana, ini tidak bagus. Ya, rakyat di situ jangan dijadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar ingin mencari masalah, melihat kesulitan, dan bertindak. Kita lihat di sini kurang air bersih, apa tindakannya? Di situ kurang BBM, masih terisolasi, bagaimana tindakannya? Dan sebagainya itu,” kata Prabowo.

    Di sisi lain, Prabowo juga menyampaikan apresiasinya kepada para menteri, wakil menteri, kepala badan/lembaga, hingga direktur utama BUMN strategis, seperti PLN dan Pertamina, yang ditemui saat melakukan kunjungan kerja di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    Kepala Negara mengaku bersyukur atas kerja sama seluruh lembaga, mulai dari TNI, Polri, BNPB, Basarnas, Tim SAR Gabungan, hingga Kementerian Pekerjaan Umum yang membantu dalam penanganan bencana.

    Relawan juga tak luput dari apresiasi Presiden karena telah bahu-membahu bersama masyarakat dalam membantu proses evakuasi, penyaluran bantuan, dan pemulihan akses di sana.

    “Kita semua satu tim. Dan saya terima kasih. Dalam keadaan yang sulit, ada kecenderungan manusia dan juga bangsa kita ini saya lihat ya, terutama sebagian elite-elite kita, ada kecenderungan mau cari kambing hitam, mau cari kesalahan. Ini bukan saat untuk kita cari kesalahan, ini untuk kita bekerja keras, bahu-membahu mengatasi masalah di lapangan,” kata Prabowo.

  • 50.000 TNI-Polri Sudah Dikerahkan ke Sumatera, Kalau Dibilang Negara Tak Hadir Waspada Saja

    50.000 TNI-Polri Sudah Dikerahkan ke Sumatera, Kalau Dibilang Negara Tak Hadir Waspada Saja

    Selanjutnya, 1.000 alat berat sudah dikirim ke lokasi bencana seperti truk, ekskavator, tangki air bersih dan minum. Pemerintah juga membangun 50 Jembatan Bailey, di mana 7 di antaranya sudah selesai dibangun.

    “Kemarin kita juga tambahkan lagi alat berat, truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet-toilet portable. 50 jembatan Bailey sedang kita kerjakan, 7 tadi sudah jadi,” ucap Prabowo.

    Kemudian, pemerintah juga berupaya memulihkan akses jalan darat di wilayah bencana yang masih terisolasi. Prabowo meminta maaf apabila pemulihan pasca bencana tak bisa rampung dalam waktu singkat.

    “Saya telah minta maaf, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Kita tidak bisa selesaikan dalam 3 hari, 4 hari, 5 hari. Mungkin mungkin 2, 3 bulan aktivitas akan benar-benar normal,” jelas Prabowo.