Xcloud.id

Kementrian Lembaga: TNI

  • 3 Sultan HB X: Menghadapi Demonstrasi Itu Kewajiban Saya, Jika Tak Muncul Justru Salah Yogyakarta

    3 Sultan HB X: Menghadapi Demonstrasi Itu Kewajiban Saya, Jika Tak Muncul Justru Salah Yogyakarta

    Sultan HB X: Menghadapi Demonstrasi Itu Kewajiban Saya, Jika Tak Muncul Justru Salah
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa menghadapi demonstrasi adalah bagian dari tanggung jawab seorang kepala daerah.
    Ia menyebut tindakannya turun langsung menenangkan massa saat aksi unjuk rasa besar-besaran di Mapolda DIY pada 30 Agustus lalu bukanlah sesuatu yang berlebihan.
    “Jadi, kalau saya menghadapi demonstrasi, ya saya anggap memang itu kewajiban saya, tidak ada yang berlebihan,” kata Sultan saat menghadiri Dialog Kebangsaan di Sasana Hinggil Dwi Abad, Minggu (26/10/2025).
    Sultan menjelaskan, dalam undang-undang disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki sifat otonom, dan gubernur merupakan pimpinan atau pembina wilayah.
    Sementara itu, tugas Kepolisian atau TNI berperan sebagai pembina teritorial.
    “Sehingga yang bertanggung jawab kepala daerah. Jadi, kalau bupati, wali kota, gubernur itu, pada masalah-masalah yang krusial di mana dia harus bertanggung jawab, tidak muncul, ya salahnya sendiri. Undang-undangnya gitu kok,” ujarnya.
    Menurut Sultan, jika saat terjadi kerusuhan kepala daerah tidak turun langsung untuk menenangkan massa, justru hal itu yang salah.
    Dalam kesempatan itu, Sultan juga menegaskan bahwa kebiasaannya tidak menggunakan patwal maupun turun langsung ke lapangan bukan hal luar biasa.
    “Perkara masyarakat melihat sesuatu itu berlebihan, ya saya mengatakannya terima kasih atau saya menganggap itu sesuatu yang biasa saja. Ya, itu aja gitu. Ya, jadi, tidak usah dipersoalkan saya pakai patwal atau tidak,” katanya.
    Terkait kebiasaannya tak menggunakan patwal saat perjalanan dinas di wilayah DIY, Sultan menyebut berhenti di lampu merah adalah hal yang biasa dan sesuai aturan.
    “Lampu merah kok harus jalan, itu kan, saya aturannya kan merah, kan harus berhenti,” ujarnya.
    Sultan juga bercerita tentang kebiasaannya membawa tas sendiri ketika bepergian dengan pesawat, sesuatu yang kerap dipertanyakan banyak orang.
    “Saya pernah ditanya, ‘Kenapa, Pak Sultan, kalau Bapak naik pesawat bawa tas sendiri?’ Kalau yang lain kan juga bawa ajudan, bawa rombongan, ini, wong saya mau pergi sendiri, bawa tas sendiri, kok dipermasalahkan segala macam. Bagi saya kan biasa saja, lah mosok nitip orang lain, kan enggak gitu. Ya kan?” ujarnya.
    Dialog Kebangsaan tersbeut juga turut mengundan Mantan Menkopolhukam Mahfud MD, sejumlah seniman yakni Butet Karterdjasa dan Soimah, serta para kepala daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), serta jurnalis senior.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Operasi Gabungan di Lapas Bondowoso: Jaga Komitmen Bersih dari Narkoba dengan Sinergi TNI-Polri

    Operasi Gabungan di Lapas Bondowoso: Jaga Komitmen Bersih dari Narkoba dengan Sinergi TNI-Polri

    Bondowoso (beritajatim.com) – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Bondowoso melaksanakan operasi gabungan yang melibatkan jajaran Kodim 0822, Kompi 3 Brimob, dan Polres Bondowoso, Sabtu malam (25/10/2025).

    Operasi ini merupakan tindak lanjut instruksi dari Menteri Hukum dan HAM, Agus Andrianto, serta Dirjen Pemasyarakatan, Jenderal Mashudi, yang bertujuan memperkuat pengawasan terhadap peredaran narkotika di dalam lapas.

    Kegiatan ini dilaksanakan sebagai komitmen untuk mempertahankan predikat Lapas Bersih dari Narkoba (Bersinar), dengan harapan Lapas Bondowoso tetap menjadi lembaga pemasyarakatan yang bebas dari penyalahgunaan narkoba.

    Dalam amanatnya, Kepala Lapas Kelas IIB Bondowoso, Nunus Ananto, menegaskan bahwa seluruh Indonesia diinstruksikan untuk melaksanakan operasi serupa, sebagai upaya bersama menjaga Lapas Bondowoso tetap bersih dari narkotika.

    “Seluruh Indonesia malam ini diperintahkan melaksanakan operasi gabungan. Kita harus menjaga dan mempertahankan Lapas Bondowoso sebagai lapas bebas dari narkotika. Artinya, tidak boleh ada penyalahgunaan narkoba, baik oleh warga binaan maupun petugas,” ujar Nunus Ananto dengan tegas.

    Sebagai bentuk apresiasi terhadap dukungan TNI dan Polri, Nunus juga menyampaikan rasa terima kasih atas sinergi dan kerjasama yang telah diberikan. Ia juga menekankan bahwa operasi ini dilaksanakan dengan pendekatan yang tegas namun humanis, sesuai dengan semangat bersama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pemasyarakatan.

    Setelah apel pembukaan, tim gabungan langsung bergerak melakukan pemeriksaan mendalam di seluruh blok hunian dan memeriksa barang-barang milik warga binaan. Tes urine dilakukan kepada seluruh penghuni lapas, dan hasilnya menunjukkan bahwa seluruh warga binaan dinyatakan negatif dari narkoba.

    Selain itu, ditemukan sebuah alat terlarang berupa skin buatan dari bahan sendok dan bekas korek api, yang segera disita oleh petugas. “Alhamdulillah, hasil tes urine seluruh warga binaan dinyatakan negatif. Ini menunjukkan bahwa komitmen kita untuk menjaga lapas bebas dari narkoba masih terjaga dengan baik,” ungkap Nunus.

    Kepala Lapas Kelas IIB Bondowoso juga menyampaikan rencana untuk memperketat pemeriksaan terhadap barang-barang logam yang dapat disalahgunakan menjadi senjata tajam buatan. Ia mengingatkan bahwa petugas Lapas harus selalu waspada dan meningkatkan kewaspadaan terhadap barang-barang yang berpotensi membahayakan keamanan lapas.

    Penting untuk dicatat bahwa kegiatan ini turut dipantau langsung oleh Kalapas dan jajaran struktural Lapas Bondowoso. Selain itu, Nunus juga mengingatkan bahwa jajaran Kementerian Hukum dan HAM, termasuk Menteri dan Dirjen Pemasyarakatan, berpotensi melakukan pengecekan mendadak melalui video call sewaktu-waktu.

    “Kegiatan ini bukan hanya formalitas, tapi bagian dari tanggung jawab moral dan institusional kita untuk menjaga kepercayaan publik. Terima kasih kepada TNI, Polri, dan seluruh petugas Lapas yang telah bekerja di luar jam dinas dengan penuh dedikasi,” tutup Nunus. [awi/suf]

  • Baru Balik Nama Kendaraan? Cek Aturan Terbaru Soal Keringanan Pajaknya – Page 3

    Baru Balik Nama Kendaraan? Cek Aturan Terbaru Soal Keringanan Pajaknya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 842 Tahun 2025. Aturan ini mengatur kriteria, besaran, serta syarat pengurangan dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Tujuannya, untuk memberikan kepastian hukum dan membantu meringankan beban masyarakat maupun instansi tertentu.

    1. Diskon 50% BBNKB

    Warga bisa mendapat potongan biaya hingga 50% jika kendaraannya digunakan khusus untuk kepentingan sosial atau keagamaan, dan tidak dipakai untuk tujuan komersial.

    Untuk mengajukan, pemohon perlu menyiapkan:

    Fotokopi faktur pembelian kendaraan
    Dokumen pendukung yang membuktikan kendaraan memang dipakai untuk kegiatan sosial/keagamaan

    2. Gratis 100% BBNKB

    Selain potongan, ada juga fasilitas pembebasan penuh (100%). Ini berlaku untuk kendaraan yang digunakan demi pertahanan dan keamanan negara. Contohnya:

    Kendaraan pengamanan Presiden dan Wakil Presiden
    Kendaraan milik/operasional Mabes TNI, Mabes Polri, BIN, Lembaga Sandi Negara, BNN, dan BNPT

    Untuk kendaraan impor, pemohon harus melampirkan:

    Fotokopi surat pemberitahuan impor barang (PIB)
    Surat keterangan resmi dari instansi terkait

    3. Prosedur Pengajuan

    Keringanan dan pembebasan ini tidak berlaku otomatis. Wajib Pajak harus membuat permohonan tertulis dengan dokumen lengkap. Setelah itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan meneliti administrasi dan bisa melakukan verifikasi lapangan sebelum menerbitkan keputusan.

    4. Masa Berlaku Aturan

    Kepgub 842 Tahun 2025 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut terhitung sejak 27 Agustus 2025.

    Dengan adanya aturan ini, masyarakat maupun instansi terkait bisa mendapat keringanan biaya balik nama kendaraan, asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

     

    (*)

  • Tradisi Reog Iringi Sertijab Dandim Ponorogo: Letkol Arh Farauk Saputra Resmi Pimpin Kodim 0802

    Tradisi Reog Iringi Sertijab Dandim Ponorogo: Letkol Arh Farauk Saputra Resmi Pimpin Kodim 0802

    Ponorogo (beritajatim.com) – Suasana haru sekaligus penuh semangat kekeluargaan mewarnai prosesi serah terima jabatan Komandan Kodim (Dandim) 0802/Ponorogo dari Letkol Inf Dwi Soerjono kepada Letkol Arh Farauk Saputra, Sabtu (25/10/2025). Momentum ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan, tetapi juga simbol keberlanjutan pengabdian TNI di Bumi Reog.

    Seremoni resmi digelar di Makorem 081/Dhirotsaha Jaya, dipimpin langsung oleh Komandan Korem 081/Dsj Kolonel Arm Untoro Hariyanto, dan dihadiri sejumlah pejabat Korem 081/Dsj. Seiring pergantian tersebut, jabatan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XVI Dim 0802/Ponorogo turut diserahterimakan dari Ny. Dina Soerjono kepada Ny. Nelly Farauk Saputra.

    Yang membuat momen ini semakin berkesan adalah tradisi penyambutan dan pelepasan Dandim di Makodim 0802/Ponorogo. Sejak di depan gapura, pejabat baru dan lama disambut hangat melalui pengalungan bunga dan pemberian hand bouquet oleh Kasdim Mayor Inf Agus Budi C bersama Wakil Ketua Persit KCK Cabang XVI Dim 0802/Ponorogo.

    Setelah menerima laporan dari Komandan Jaga Plangton dan Pa Jaga, rombongan memasuki area Makodim disambut tari Reog Ponorogo, kesenian khas daerah yang sarat makna keberanian dan penghormatan. Di sepanjang jalan, anggota Kodim dan Persit berdiri berjejer memberikan penghormatan kepada kedua perwira dan istri mereka.

    Acara kemudian berlanjut di Gedung Paraduta, ditandai dengan tayangan selayang pandang serta sambutan dari pejabat lama dan baru. Selain itu juga dilakukan penyerahan cinderamata, hiburan dan doorprize, hingga penanaman pohon sebagai simbol regenerasi dan kesinambungan pengabdian.

    “Ini sudah menjadi tradisi bagi kami Kodim 0802/Ponorogo dalam menyambut kedatangan pejabat baru sekaligus pelepasan terhadap pejabat Komandan Kodim 0802/Ponorogo yang lama,” kata Kasdim 0802/Ponorogo Mayor Inf Agus Budi C.

    Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tradisi tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan juga bentuk penghormatan dan penghargaan. “Ini merupakan upaya dalam meningkatkan hubungan kekeluargaan serta kebersamaan dan soliditas di antara Keluarga Besar Kodim 0802/Ponorogo,” ujarnya.

    Prosesi berjalan dengan tertib, lancar, dan penuh haru, terutama saat melepas Letkol Inf Dwi Soerjono yang telah lama menjadi bagian dari keluarga besar Kodim Ponorogo. Para prajurit tampak menahan haru saat melepas pemimpin lama yang dikenal hangat dan dekat dengan anggotanya. (end/kun)

  • Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Muzani: MPR Periode Lalu Sudah Nyatakan “Clear”

    Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Muzani: MPR Periode Lalu Sudah Nyatakan “Clear”

    Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Muzani: MPR Periode Lalu Sudah Nyatakan “Clear”
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut bahwa MPR periode 2019-2024 sudah menyatakan Presiden ke-2 RI Soeharto bersih.
    Oleh karena itu, menurut Muzani, seharusnya tidak ada masalah dari diusulkannya Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.
    “MPR kan pada periode lalu yang bersangkutan sudah dinyatakan
    clear
    , dalam arti sudah menjalankan proses seperti yang ditetapkan dalam TAP MPR,” kata Muzani di Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/10/2025), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Diketahui, MPR periode 2019-2024 mencabut nama Soeharto dari TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
    Namun, Muzani mengatakan, dia sepenuhnya menyerahkan pemberian gelar pahlawan itu kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk tokoh-tokoh lainnya yang akan diberi gelar pahlawan.
    Menurut dia, Presiden memiliki pertimbangan dan pandangan yang matang terhadap tokoh-tokoh yang akan diberi gelar pahlawan, sesuai peran dan masa baktinya ketika mengabdi kepada bangsa dan negara.
    “Saya kira tunggu bagaimana keputusan Presiden untuk memberi gelar pahlawan nasional kepada tokoh yang dipilih,” katanya.
    Sebelumnya, Kementerian Sosial mengusulkan sebanyak 40 nama tokoh untuk mendapat gelar pahlawan nasional ke Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon. Salah satunya aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah.
    Selain Marsinah, ada nama Presiden RI ke-2 Soeharto dan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang juga diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional.
    Sejumlah tokoh masyarakat lain juga masuk dalam 40 nama itu, di antaranya ulama asal Bangkalan Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU K.H. Bisri Syansuri; K.H. Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan; serta mantan Gubernur Jakarta, Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin.
    Namun, pengusulan nama Soeharto kembali menuai pro dan kontra. Usulan itu secara tegas ditolak para pegiat HAM, aktivis, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
    Merespons polemik tersebut, Menteri Kebudayaan (Menbud) selaku Ketua Dewan GTK, Fadli Zon menyebut bahwa semua nama yang diusulkan dari Kemensos sudah memenuhi kriteria.
    “Semua yang diusulkan dari Kementerian Sosial itu secara kriteria sudah memenuhi syarat semua, secara kriteria,” ujar Fadli di Kawasan Senayan, Jakarta pada 24 Oktober 2025.
    Namun, menurut dia, Dewan GTK akan melakukan pembahasan lanjutan sebelum menyerahkan sejumlah nama ke Presiden RI Prabowo Subianto.
    Berikut ini daftar 40 nama tokoh yang diusulkan Kemensos ke Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan:
    Usulan Baru 2025
    Usulan Tunda 2024
    Usulan Memenuhi Syarat Diajukan Kembali (2011-2023)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PMR deklarasikan dukungan penuh untuk pemerintahan Prabowo

    PMR deklarasikan dukungan penuh untuk pemerintahan Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Perhimpunan Minahasa Raya (PMR) mendeklarasikan dukungan penuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan berkomitmen untuk berpartisipasi aktif menyukseskan Asta Cita, 17 program prioritas, serta 29 program strategis nasional.

    “Kami akan ikut serta dan memberikan kontribusi sesuai kemampuan kami agar seluruh program tersebut berhasil dilaksanakan, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di Tanah Minahasa,” kata Ketua Umum PMR Laksamana Madya TNI (Purn) Desi Albert Mamahit dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Dia menjelaskan lahirnya Perhimpunan Minahasa Raya berangkat dari semangat untuk melanjutkan nilai perjuangan tokoh-tokoh Minahasa yang telah ikut membentuk dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    “Sejak awal berdirinya republik ini, banyak tokoh Minahasa yang berjuang demi kemerdekaan, seperti Sam Ratulangi dan Daan Mogot. Semangat pengorbanan mereka harus terus kita wariskan dari generasi ke generasi,” ujar Desi.

    Deklarasi dukungan yang digelar di Tugu Proklamasi itu juga menegaskan tekad masyarakat Minahasa untuk terus menjadi bagian dari pembangunan bangsa dan memperkuat semangat persatuan dalam bingkai NKRI.

    Sementara itu, Ketua Harian PMR Jims Charles Kawengian mengungkapkan dukungan terhadap Presiden Prabowo itu lahir dari semangat masyarakat Minahasa untuk memastikan seluruh program pembangunan nasional yang telah dicanangkan dapat berjalan tuntas dan berkesinambungan.

    “Bagi kami, masyarakat Minahasa, kami berharap Bapak Presiden Prabowo Subianto sukses dan berhasil memimpin Indonesia sesuai program yang telah dicanangkan agar bisa tercapai,” tegas Jims.

    Dia menambahkan keberlanjutan kepemimpinan diperlukan agar arah pembangunan nasional tidak terputus di tengah jalan dan hasilnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KTT ASEAN, Presiden Prabowo tiba di Malaysia disambut Menhan Malaysia

    KTT ASEAN, Presiden Prabowo tiba di Malaysia disambut Menhan Malaysia

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Udara TUDM (Lanud) Subang, Selangor, Malaysia, Sabtu malam pukul 21.10 waktu setempat untuk menghadiri rangkaian KTT Ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Kuala Lumpur, pada 26–28 Oktober 2025.

    Tepat di bawah tangga pesawat Garuda Indonesia-1, kedatangan Presiden Prabowo itu disambut oleh Menteri Pertahanan Malaysia Dato Seri Mohamed Khaled Nordin. Di apron pangkalan udara, jajaran pasukan kehormatan lengkap dengan seragam kebesaran mereka turut menyambut kedatangan Presiden Prabowo.

    Di Lanud Subang, jajaran pejabat Malaysia yang turut menyambut kedatangan Presiden Prabowo, antara lain Ketua Protokol Kementerian Luar Negeri Malaysia Dato Yubazlan bin Yusof, Asisten Ketua Staf Sumber Manusia Markas Tentera Udara Diraja Malaysia Brigjen Nazaruddin bin Haron.

    Sementara itu, jajaran pejabat Indonesia yang menyambut kedatangan Presiden di Lanud Subang, yaitu Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Dubes RI untuk Malaysia Danang Waskito, dan Atase Pertahanan KBRI Kuala Lumpur Brigjen TNI Tri Andi Kuswantoro.

    Usai menyalami satu per satu pejabat yang menyambut kedatangan dirinya, Presiden Prabowo lanjut mengikuti prosesi penyambutan dari jajar kehormatan. Selepas itu, Presiden, yang turut didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, masuk kendaraan dan langsung menuju hotel tempat Presiden beserta rombongan bermalam di Kuala Lumpur.

    Di Kuala Lumpur, Presiden Prabowo tidak hanya menghadiri KTT Ke-47 ASEAN, tetapi juga pertemuan ASEAN lainnya bersama negara-negara mitra di luar kawasan Asia Tenggara. KTT lainnya yang turut dihadiri oleh Presiden Prabowo, antara lain KTT Ke-28 ASEAN Plus Three (China, Jepang, dan Korea Selatan), KTT Ke-20 Asia Timur, KTT ASEAN–Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Kemudian, ada pula KTT Peringatan ASEAN–Selandia Baru yang digelar untuk memperingati 50 tahun dialog ASEAN–Selandia Baru.

    Rangkaian penyelenggaraan KTT Ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, meliputi 25 pertemuan penting, antara lain menyoroti agenda strategis termasuk potensi pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai serta posisi ASEAN terhadap situasi genosida di Gaza, Palestina. KTT ASEAN beberapa hari ke depan juga akan mencatat sejarah baru, mengingat 10 anggota ASEAN akan mengukuhkan Timor Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN.

    Malaysia, yang pada tahun ini memimpin ASEAN sekaligus bertindak sebagai tuan rumah, menjelaskan pada tingkat pemimpin ASEAN terdapat sebanyak 14 pertemuan, sementara untuk tingkat menteri ASEAN ada enam pertemuan. Pertemuan-pertemuan itu membahas berbagai isu yang menjadi prioritas ASEAN, di antaranya terkait ekonomi, perdagangan inklusif, keberlanjutan iklim dan energi bersih, serta pengembangan infrastruktur ekonomi digital di kawasan.

    Di tingkat menteri, beberapa kesepakatan yang telah disetujui bersama, salah satunya mengenai jaringan listrik terintegrasi di kawasan, yang juga membuka kemungkinan pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Rapat Bareng Kapolri di Pangkalan TNI AU Halim, Bahas Soal ini

    Prabowo Rapat Bareng Kapolri di Pangkalan TNI AU Halim, Bahas Soal ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (25/10/2025).

    Pertemuan itu digelar sebelum Prabowo bertolak ke Kuala Lumpur, Malaysia, dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 hingga 28 Oktober 2025.

    “Sore hari ini juga sebelum beliau berangkat, beliau berkoordinasi dengan Bapak Kapolri,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan pers.

    Terpisah, Listyo menjelaskan laporannya kepada Prabowo.

    “Yang jelas yang pertama tentunya sebagai Kapolri saya melaporkan situasi terkini khususnya terkait dengan situasi keamanan perkembangan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang terjadi di dalam negeri sebelum beliau berangkat,” katanya.

    Menurut Listyo, ada beberapa kebijakan dan program yang menjadi atensi dari Prabowo. Dia memastikan Polri mengawal dan melaksanakan kebijakan dan program yang menjadi penekanan-penekanan Prabowo.

    “Tentunya terkait kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan, program-program, dan juga hal-hal yang menjadi catatan-catatan dan perhatian itu tentunya menjadi kegiatan yang terus kita tindaklanjuti,” ujar Listyo.

    (miq/miq)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Drama Pencurian Kapal di Lampung Timur: Pelaku Ditangkap Usai Kejar-kejaran 2 Jam di Laut

    Drama Pencurian Kapal di Lampung Timur: Pelaku Ditangkap Usai Kejar-kejaran 2 Jam di Laut

    Liputan6.com, Jakarta – Aksi pencurian kapal nelayan di perairan Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur, berakhir dengan pengejaran menegangkan di tengah laut. Polisi dan TNI Angkatan Laut bahu-membahu memburu pelaku selama dua jam sebelum akhirnya berhasil menangkapnya di perairan terbuka.

    Kapolres Lampung Timur, AKBP Heti Patmawati menjelaskan bahwa pelaku bernama Farid Hidayatulloh (29), warga Desa Sriminosari, Labuhan Maringgai. Ia diduga mencuri kapal jenis KM Gading Jaya RSM milik seorang nelayan bernama Rusman.

    “Pelaku berhasil diamankan oleh personel Direktorat Polair Polda Lampung bersama anggota TNI AL setelah dikejar cukup lama di laut. Saat ditemukan, kapal hasil curian sudah menjauh dari pelabuhan,” ujar Heti, Sabtu (25/10/2025).

    Peristiwa itu terjadi pada Rabu dini hari, 22 Oktober 2025. Saat nahkoda kapal hendak berangkat melaut dari dermaga Muara Gading Mas, kapal milik Rusman sudah tak terlihat di tempat sandarnya.

    Dugaan pencurian itu pun segera dilaporkan ke pemilik kapal, lalu diteruskan ke Pos Dit Polair dan Pos TNI AL setempat.

    Tim gabungan langsung bergerak cepat ke arah laut, menelusuri jejak kapal yang diduga dibawa kabur. Setelah dua jam pencarian di tengah gelombang, kapal KM Gading Jaya RSM akhirnya berhasil ditemukan bersama pelakunya.

     

  • Gandeng Anak SMK, TNI dan BPBD Malang ‎Antisipasi Bencana Alam

    Gandeng Anak SMK, TNI dan BPBD Malang ‎Antisipasi Bencana Alam

    Malang (beritajatim.com) – Menggandeng pelajar Pramuka dari SMK 1 PGRI Ampelgading, BPBD Kabupaten Malang bersama warga dan TNI memasang rambu-rambu tanda bencana serta jalur evakuasi di kawasan rawan bencana alam di Desa Lebakharjo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Sabtu (25/10/2025).
    ‎
    ‎Gerakan kecil penuh arti di program non fisik TMMD 126 Lebakharjo ini, menjadi langkah penting untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana.
    ‎
    ‎Diketahui, bahwa Lebakharjo berada di zona rawan longsor dan bencana banjir tahunan. Kondisi tersebut mengajarkan seluruh elemen masyarakat untuk tidak lengah. Mengefapankan semangat gotong royong dan mengutamakan keselamatan sesama.
    ‎
    ‎Edukasi bencana yang dibalut aksi nyata ini, menjadi bukti bahwa keselamatan harus disiapkan sejak dini, sebelum terjadinya bencana.
    ‎
    ‎Anak-anak Pramuka dengan penuh antusias membantu pemasangan papan petunjuk, sementara warga turut memastikan posisinya tepat dan mudah terlihat.
    ‎
    ‎Kolaborasi lintas generasi ini bukan hanya memperkuat kesiapsiagaan, tapi juga menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan dan sesama.
    ‎
    ‎”Alhamdulillah, hari ini kami dari warga berkolaborasi dengan BPBD Kabupaten Malang dan Adik-adik Pramuka SMK 1 PGRI Ampelgading, memasang tanda jalur evakuasi bencana alam,” kata Arif Sugianto selaku Kepala Dusun Krajan 2, Desa Lebakharjo.
    ‎
    ‎Dari kegiatan pemasangan rambu jalur evakuasi dan tanda bencana banjir longsor, membuktikan wujud nyata kepedulian TNI ke masyarakat di program non fisik TMMD 126 Lebakharjo. (yog/ian)