Kementrian Lembaga: TNI

  • Prabowo dan Panglima TNI Matangkan Rencana Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Gaza

    Prabowo dan Panglima TNI Matangkan Rencana Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Gaza

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Agus Subiyanto disebut telah berkomunikasi untuk membahas rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina.

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah membenarkan terkait dengan tersebut.

    “Mengenai komunikasi antara Presiden dan Panglima TNI, tentu berjalan dengan sangat baik. Setiap rencana strategis yang berkaitan dengan pengerahan kekuatan TNI selalu dibahas secara terarah, terpadu, dan lintas kementerian/lembaga,” kata Freddy dikutip dari Antara, Senin (27/10/2025).

    Menurut Freddy, setiap keputusan untuk mengirim pasukan perdamaian ke luar negeri pasti didasari oleh perintah dari pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden.

    Selain Presiden, keputusan pengiriman prajurit juga dibahas oleh lintas kementerian seperti Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri.

    “Pembahasan tingkat kementerian diperlukan untuk memastikan langkah yang diambil selaras dengan kebijakan luar negeri Indonesia dan prinsip non-blok,” jelas Freddy.

    Hingga saat ini, TNI masih menunggu keputusan pemerintah terkait pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah Gaza.

    Sambil menunggu keputusan tersebut, TNI mempersiapkan pasukan agar tetap dalam kondisi siap untuk dikirim ke Gaza menjalankan misi perdamaian.

    “Intinya, TNI siap melaksanakan setiap keputusan pemerintah dengan profesional, proporsional, dan tetap menjunjung tinggi prinsip perdamaian serta kepentingan nasional Indonesia, berdasarkan pada legal standing nasional dan internasional,” jelas Freddy.

    Untuk diketahui, Prabowo kembali menegaskan sikap untuk mendukung terciptanya perdamaian di Gaza dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-13 ASEAN–United States (US) yang digelar di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia, Minggu (26/10).

    Lebih dari itu, menurut Presiden Prabowo Indonesia juga siap mengerahkan pasukan perdamaian di wilayah yang harus dilindungi dan ditegakkan.

    “Mari kita memilih untuk berada di sisi sejarah yang benar. Marilah ASEAN dan AS menjadi mitra perdamaian. Membangun perdamaian yang lestari, memupuk kerja sama yang membangun, dan memperkuat kemitraan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat kita dan dunia,” kata Prabowo dalam forum tersebut.

  • Resmi! Perpres 79 Tahun 2025 Naikkan Gaji ASN hingga 12 Persen, Berlaku Oktober dan Cair November 2025

    Resmi! Perpres 79 Tahun 2025 Naikkan Gaji ASN hingga 12 Persen, Berlaku Oktober dan Cair November 2025

    GELORA.CO  – Menuju akhir tahun 2025, ada kabar baik untuk para jutaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Indonesia. Pada 30 Juni 2025 lalu, Presiden RI Prabowo Subianto telah menantangani Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 79 Tahun 2025. Aturan tersebut berisi kebijakan kenaikan gaji bagi seluruh ASN.

    Peraturan ini mengatur gaji untuk semua ASN, termasuk guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, anggota TNI/Polri, hingga pejabat negara. Keputusan ini menjadi komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ASN sekaligus menyesuaikan inflasi dan kondisi ekonomi nasional.

    Tak lama kebijakan tersebut berhasil menjadi sorotan karena mencakup jutaan pegawai negeri. Lantas, apa poin utama Pepres Nomor 79 Tahun 2025 dan kapan kenaikan gaji mulai berlaku?

    Seperti yang diketahui bahwa Pepres Nomor 79 Tahun 2025 sudah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo dan hanya merujuk kepada para ASN dan pejabat negara.

    “Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/Polri, dan pejabat negara,” bunyi poin 6, halaman 3, lampiran Perpres 79 Tahun 2025, dikutip JawaPos.com.

    Program ini masuk dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah.

    Presentase Kenaikan Gaji

    Dikutip dari Radar Semarang (Jawa Pos Group), adapun besaran kenaikan gaji yang akan diterima ASN berbeda-beda menurut golongan jabatan dan masa kerja. Berikut rinciannya:

    – Golongan I dan II akan menerima kenaikan gaji yakni sebesar delapan persen.

    – Golongan III akan menerima kenaikan gaji yakni sebesar sepuluh persen.

    – Golongan IV akan menerima kenaikan gaji tertinggi yakni sebesar dua belas persen.

    Golongan IV memperoleh kenaikan paling tinggi, sejalan dengan tanggung jawab dan masa kerja yang umumnya lebih panjang. Lebih lanjut, kenaikan ini hanya berlaku untuk gaji pokok.

    Sementara untuk tunjungan kinerja, pemerintah akan memberikan tunjangan dan kompensasi lainnya berdasarkan evaluasi di masing-masing instansi.

    Hal ini tercermin dari bunyi poin 2 halaman 70, lampiran Perpres 79 Tahun 2025.

    “Untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja aparatur sipil negara dapat dilaksanakan melalui (a) penerapan manajemen penghargaan dan pengakuan bagi aparatur sipil negara serta (b) penerapan sistem manajemen kinerja aparatur sipil negara,” demikian bunyi poin tersebut

    Rincian gaji ASN

    Berikut rincian gaji pokok ASN yang berstatus PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan PP Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS.

    Untuk lebih jelas, mari simak rinciannya di bawah ini:

    Gaji ASN Golongan I

    Golongan Ia: Rp 1.685.700 – Rp 2.522.600

    Golongan Ib: Rp 1.840.800 – Rp 2.670.700

    Golongan Ic: Rp 1.918.700 – Rp 2.783.700

    Golongan Id: Rp 1.999.900 – Rp 2.901.400

    Gaji ASN Golongan II

    Golongan IIa: Rp 2.184.000 – Rp 3.643.400

    Golongan IIb: Rp 2.385.000 – Rp 3.797.500

    Golongan IIc: Rp 2.485.900 – Rp 3.958.200

    Golongan IId: Rp 2.591.100 – Rp 4.125.600

    Gaji ASN Golongan III

    Golongan IIIa: Rp 2.785.700 – Rp 4.575.200

    Golongan IIIb: Rp 2.903.600 – Rp 4.768.800

    Golongan IIIc: Rp 3.026.400 – Rp 4.970.500

    Golongan IIId: Rp 3.154.400 – Rp 5.180.700

    Gaji ASN Golongan IV

    Golongan IVa: Rp 3.287.800 – Rp 5.399.900

    Golongan IVb: Rp 3.426.900 – Rp 5.628.300

    Golongan IVc: Rp 3.571.900 – Rp 5.866.400

    Golongan IVd: Rp 3.723.000 – Rp 6.114.500

    Golongan IVe: Rp 3.880.400 – Rp 6.373.200

    Cara menghitung kenaikan gaji

    Perhitungan kenaikan gaji dilakukan dengan menambahkan gaji pokok saat ini dengan persentase kenaikan sesuai golongan.

    Contohnya bagi PNS golongan IIIc dengan gaji pokok Rp.4.000.000, maka mengalami kenaikan gaji sepuluh persen dengan nominal sebesar Rp.4.400.000 per bulan.

    Kapan gaji baru cair?

    Kenaikan gaji rencananya akan berlaku mulai bulan Oktober 2025 dan pencairannya baru dilakukan secara rapel pada bulan November 2025.

    Kendati demikian pelaksanaan Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tengah menunggu kesiapan anggaran yang dibutuhkan pemerintah.

    Gaji pensiunan

    Lantas, bagaimana ASN yang telah pensiun? Meskipun beredar kabar terkait kenaikan gaji pensiunan, pemerintah menggarisbawahi soal kenaikan gaji tahun 2025 hanya berlaku untuk ASN masih yang aktif.

    Penyesuaian tunjangan pensiunan masih dalam tahap kajian sehingga belum ada keputusan resmi mengenai kenaikan gaji pensiun

  • Sambil Menangis, Ibu Prada Lucky Luapkan Amarah ke Pembunuh Anaknya: Kamu Harus Dipecat

    Sambil Menangis, Ibu Prada Lucky Luapkan Amarah ke Pembunuh Anaknya: Kamu Harus Dipecat

    Enam orang saksi dihadirkan dalam sidang perdana kasus penganiayaan yang menewaskan Prada Lucky Chepril Saputra Namo di Pengadilan Militer (Dilmil) III-15 Kupang, Senin 27 Oktober 2025.

    Humas Pengadilan Militer III-15, Kapten Chk. Damai Chrisdianto mengatakan agenda sidang perdana adalah pembacaan dakwaan yang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi.

    Enam saksi yang dihadirkan antara lain empat prajurit TNI dari Batalyon Teritorial Pembangunan 834/Waka Nga Mere dan dua orang tua kandung almarhum Prada Lucky.

    Empat orang dari Yon TP 834/WM antara lain Richad Bulan, Sertu Thomas Desambri Awi, Pratu Poncianus Alan Dadi, Pratu Yohanes Viani Ili. Sedangkan orang tua Prada Lucky yakni ayah Lucky, Pelda Kristian Namo dan ibu kandung Prada Lucky, Sepriana Paulina Mirpey.

  • Wamendagri Bima Arya Tekankan Sinkronisasi Pusat-Daerah di Rakor Sekda dan Kepala Bappeda – Page 3

    Wamendagri Bima Arya Tekankan Sinkronisasi Pusat-Daerah di Rakor Sekda dan Kepala Bappeda – Page 3

    Liputan6.com, Jatinangor – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program pembangunan nasional. Hal itu disampaikan saat memimpin apel perdana Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun 2025, di Lapangan Parade Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).

    Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh Indonesia. Dalam arahannya, Bima menyebut keduanya sebagai motor utama penggerak birokrasi yang memiliki peran strategis dalam memastikan program pemerintah berjalan efektif hingga ke daerah.

    “Sekda dan Kepala Bappeda adalah tumpuan dari para kepala daerah di tengah dinamika kebijakan pusat, kebijakan daerah, provinsi, kota, kabupaten yang begitu kencang dan dinamis,” ujar Bima.

    Ia menjelaskan, pemerintah daerah saat ini tengah menghadapi tantangan besar dalam mengelola kebijakan, termasuk dalam dinamika Transfer ke Daerah (TKD). Karena itu, sinkronisasi kebijakan menjadi hal penting agar arah pembangunan tetap sejalan dengan prioritas nasional.

    Tiga Fokus Utama: Kepemimpinan, Sinkronisasi, dan Kolaborasi

    Perbesar

    (Foto:Dok.Kemendagri RI)… Selengkapnya

    Dalam kesempatan tersebut, Bima menekankan tiga hal utama yang perlu diperkuat oleh Sekda dan Kepala Bappeda, yakni kepemimpinan birokrasi yang kuat, sinkronisasi pusat dan daerah, serta kolaborasi lintas sektor.

    Menurutnya, Sekda dan Kepala Bappeda adalah birokrat terbaik yang mendapat kepercayaan penuh dari kepala daerah. Peran keduanya sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kebijakan pusat dan daerah sekaligus mempercepat akselerasi program pembangunan.

    Selain memastikan jalannya sinkronisasi kebijakan, Bima juga menyoroti pentingnya peran Sekda dalam membina kepemimpinan di lingkungan birokrasi daerah.

    “Kalau TNI, kalau Polri bisa juga membangun disiplin, integritas, dan totalitas lepas dari pendidikan, di mana pun bertugas dijaga dan dirawat, maka insyaallah kita sipil pemerintahan daerah pun bisa melakukan hal yang sama,” jelasnya.

    Dorong Kolaborasi Antar Daerah dan Sektor Swasta

    Perbesar

    (Foto:Dok.Kemendagri RI)… Selengkapnya

    Wamendagri juga meminta agar Rakor dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membangun kolaborasi lintas pemerintah daerah. Menurutnya, kerja sama tidak hanya penting antar-Pemda, tetapi juga dengan berbagai pihak termasuk sektor swasta di wilayah masing-masing.

    Ia mencontohkan semangat kolaborasi yang ditunjukkan oleh para praja IPDN, yang berasal dari berbagai daerah namun mampu bekerja sama dalam satu lingkungan yang beragam.

    “Semoga beberapa hari ke depan di sini (Rakor di IPDN) bisa menyegarkan kembali, bisa menguatkan semangat untuk kembali ke kita, kembali kepada takdir kita sebagai pelayan bagi warga, bagi rakyat Indonesia yang sangat kita cintai,” tandas Bima.

    Forum Strategis untuk Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah

    Sebagai informasi, Rakor Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pusat-Daerah 2025 ini berlangsung pada 26–29 Oktober 2025 di Kampus IPDN Jatinangor.

    Forum ini menjadi wadah strategis bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat koordinasi dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program prioritas pembangunan nasional maupun daerah.

    Melalui Rakor ini, pemerintah berharap tercipta keselarasan arah kebijakan antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah, sehingga percepatan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

  • Sidang Kematian Prada Lucky, Kuasa Hukum Ungkap Sosok Saksi Kunci yang Lihat Penganiayaan

    Sidang Kematian Prada Lucky, Kuasa Hukum Ungkap Sosok Saksi Kunci yang Lihat Penganiayaan

    Liputan6.com, Jakarta Sidang perdana kasus kematian Prada Lucky Namo mulai digelar di Pengadilan Militer III-15 Kupang, Senin 27 Oktober 2025. Tim kuasa hukum keluarga korban Prada Lucky Saputra Namo meminta majelis hakim menjatuhkan pidana pokok penjara dan pidana tambahan pemecatan pada 22 terdakwa yang terbukti bersalah.

    “Jika terbukti bersalah, 22 terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara dan pidana tambahan pemecatan dari prajurit TNI,” tegas ketua tim kuasa hukum, Akhmad Bumi, Senin (27/10/2025).  

    “Pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer ini penting untuk memberi efek jera dan menjaga martabat institusi TNI,” sambungnya.  

    Prada Lucky tercatat sebagai anggota Tabakpan 2.2 Ru 3 Ton 1 Kipan A Yonif TP 834/WM. Dia tewas pada Rabu, 6 Agustus 2025, di RSUD Aeramo, Nagekeo, setelah diduga dianiaya secara berulang oleh 22 rekannya.

    Peristiwa ini memunculkan duka mendalam sekaligus keprihatinan publik, bagaimana mungkin seorang prajurit tewas di tangan sesamanya, bukan di medan perang, tetapi di lingkungan barak yang seharusnya menjadi tempat pengabdian dan persaudaraan.

    “Ketika seorang prajurit bersumpah menjaga kehormatan dan melindungi sesama, tak seorang pun membayangkan tragedi bisa datang dari dalam barisan sendiri. Kematian Lucky harus menjadi pelajaran, bukan dihapus oleh waktu,” kata Akhmad.

  • Amien Rais Desak Prabowo Pecat Luhut: Pemuja Jokowi, Manusia Sombong dan Plin Plan

    Amien Rais Desak Prabowo Pecat Luhut: Pemuja Jokowi, Manusia Sombong dan Plin Plan

    Amien kemudian melanjutkan dengan menuding bahwa Luhut merupakan pribadi yang penuh kebohongan, haus kekuasaan, dan tamak.

    “Karena itu saya katakan, Luhut ini manusia pembohong. Penjilat yang sangat rakus dan serakah,” tegasnya lagi.

    Amien juga mengingatkan bahwa Luhut pernah melontarkan ucapan yang merendahkan Prabowo.

    “Sebagai pemuja Jokowi, Luhut pernah mendamprat Prabowo seenak mulutnya. Saya kutip omongan Luhut, dari TNI saja dipecat, masa Prabowo mau jadi presiden,” ungkapnya.

    Tokoh reformasi itu mengaku heran dengan sikap Prabowo yang tetap menunjukkan kedekatan dengan Luhut meskipun pernah dilecehkan di masa lalu.

    “Yang saya gagal memahami, mengapa Pak Prabowo tetap saja cinta Luhut, walaupun sudah dihina habis-habisan,” imbuhnya.

    Kata Amien, kedekatan itu mungkin terjadi karena Luhut berhasil meyakinkan Prabowo akan kepandaiannya.

    “Mungkin juga karena Luhut berhasil meyakinkan Pak Prabowo. Bahwa Luhut itu orang pandai, jarang orang sepandai dia, dan sekaligus selicik dia,” terangnya.

    Ia menilai bahwa Luhut seharusnya tidak lagi memegang posisi strategis di pemerintahan.

    “Luhut itu sudah jadi manusia masa lalu, masa lampau,” kata Amien.

    Amien bahkan mendesak agar Presiden Prabowo segera melakukan perombakan kabinet dan mencopot Luhut dari jabatannya.

    “Sebenarnya Luhut malah di-reshuffle secepat mungkin. Dia hanya jadi beban bangsa Indonesia,” tegasnya.

    Amien juga menyampaikan peringatan keras kepada Presiden Prabowo agar tidak terlena oleh lingkaran kekuasaan yang berpotensi membahayakan.

  • Sabar Menanti Kabar Tim Reformasi Polri dari Prabowo

    Sabar Menanti Kabar Tim Reformasi Polri dari Prabowo

    Sabar Menanti Kabar Tim Reformasi Polri dari Prabowo
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tim reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo Subianto belum juga diumumkan, publik diminta sabar menanti.
    Pembenahan institusi kepolisian mencuat usai demonstrasi nasional di pengujung Agustus 2025.
    Momentum itu turut diwarnai sorotan publik terhadap tindakan aparat kepolisian terhadap massa, terlebih usai pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan meninggal dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob pada 28 Agustus 2025.
    11 September 2025, para tokoh masyarakat dan pemuka agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mendatangi Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.
    GNB menyampaikan soal perlunya reformasi kepolisian. Ternyata Prabowo sudah berniat membentuk tim reformasi polri.
    “Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut juga oleh Pak Presiden, (yang) akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak,” kata salah satu anggota GNB, Pendeta Gomar Gultom, dikutip dari
    Antaranews
    .
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan tim reformasi Polri nantinya akan diisi oleh sekitar sembilan orang.
    Tim reformasi Polri akan bekerja sebagai tim ad hoc dalam enam bulan.
    Isinya dikabarkan bakal ada mantan kapolri hingga nama-nama terkemuka seperti Mahfud Md hingga Jimly Asshiddiqie.
    5 Oktober 2025, Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan tim reformasi Polri akan diumumkan sepekan setelah momen upacara HUT ke-80 TNI di kawasan Monas itu.
    “Minggu depan. Iya. Akan diumumkan dan dilantik oleh Pak Presiden,” kata Prasetyo.
    Sepekan dari 5 Oktober berarti 12 Oktober. Namun hingga waktu yang dijanjikan Prasetyo, belum ada pelantikan tim reformasi Polri.
    Prasetyo mengatakan pengumuman tim reformasi Polri tinggal menunggu waktu saja.
    Namun hingga kini, tim reformasi bentukan Prabowo belum juga diumumkan.
    “Mohon sabar menunggunya,” kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam siaran pers, Senin (20/10/2025) pekan lalu.
    Minggu (26/10/2025) kemarin, Yusril juga belum mendapatkan petunjuk soal momen pengumuman tim reformasi Polri itu.
    “Hanya sampai hari ini belum juga diumumkan Komite Reformasi Kepolisian itu. Wartawan tanya saya terus, saya bilang kapan diumumkan, kapan dibentuk itu bukan lagi ke saya nanya, itu tanya pada Mensesneg,” kata Yusril, dalam acara Ngopi Bareng Alumni di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/10/2025).
    Sama halnya dengan Yusril, Mahfud MD juga belum mendapat informasi.
    “Saya enggak tahu ya. Sampai sekarang, saya belum tahu perkembangannya,” ujar Mahfud MD di Yogyakarta, Minggu (26/10/2025).
    Tim reformasi bentukan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo lebih dulu diumumkan ke publik. Tim itu dibentuk pada 17 September 2025.
    Tim Transformasi Reformasi Polri beranggotakan 52 perwira tinggi kepolisian, mulai dari pelindung sampai anggota, diketuai oleh Komjen Chryshnanda Dwilaksana.
    Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto menyebut tim yang utama adalah tim reformasi bentukan Prabowo.
    “Yang penting, yang utama itu adalah yang dari tim bentukan Presiden,” ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (26/9/2025).
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pasar Barito Dibongkar, Pedagang Mulai Tempati Sentra Fauna Lenteng Agung

    Pasar Barito Dibongkar, Pedagang Mulai Tempati Sentra Fauna Lenteng Agung

    Jakarta

    Pasar Barito, Jakarta Selatan (Jaksel) mulai dibongkar. Kawasan Pasar Barito itu nantinya akan dibangun Taman Bendera Pusaka.

    Dilansir situs resmi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Senin (27/10/2025), Taman Bendera Pusaka ini nantinya akan menggabungkan tiga taman yakni Taman Langsat, Taman Ayodya, dan Taman Leuser. Pemprov DKI menjelaskan taman ini juga dirancang untuk mengelola tata air kawasan, membantu pengendalian banjir, dan meningkatkan interaksi sosial warga.

    Kepala Dinas CKTRP DKI Jakarta, Vera Refina Sari, mengatakan renovasi ini dilakukan agar ruang publik lebih ramah lingkungan. Vera menyebut taman ini akan menjadi ikon baru ruang terbuka hijau di Jakarta Selatan yang mengintegrasikan fungsi ekologis, sosial, dan budaya.

    “Proyek ini bukan sekadar renovasi taman, tetapi sebuah kelahiran kembali (rebirth) kawasan Barito menjadi ruang publik yang lebih hidup, multifungsi, dan ramah lingkungan,” ujar Vera.

    Kata Vera, revitalisasi Pasar Barito sebagai upaya untuk menanggulangi banjir yang kerap terjadi di sekitar Barito dan Blok M. Dia berharap Taman Bendera Pusaka ini menjadi sistem pengendalian banjir.

    Taman ini akan dilengkapi sistem pengaturan air, sungai buatan, dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang mampu menampung serta memurnikan limpasan air hujan sebelum dialirkan ke saluran umum. Dengan sistem ini, air yang mengalir di taman akan tetap jernih dan tidak mencemari lingkungan sekitar.

    Selain fungsi ekologis, taman ini juga menghadirkan fasilitas olahraga dan rekreasi seperti jogging track sepanjang 1,2 kilometer, lapangan bulu tangkis, lapangan tenis, dan area permainan anak, sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat dari berbagai kalangan.

    Sementara itu, Wali Kota Jakarta Selatan, M. Anwar mengatakan pedagang direlokasi ke Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung. Ada 25 pedagang sudah pindah dan sudah mulai berdagang.

    Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo mengatakan pembangunan Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung juga telah rampung. Total 125 kios yang terbagi ke dalam beberapa zona sesuai fungsi dan jenis usahanya:

    – Zona A (Kuliner) terdiri atas 22 kios;

    – Zona B (Amfiteater) memiliki 70 tempat duduk;

    – Zona C dan D (Pedagang burung dan pakan hewan) sebanyak 74 kios;

    – Zona E (Parsel dan kuliner tambahan) berjumlah 29 kios.

    Mulai Dibongkar

    Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) menertibkan kios pedagang Pasar Barito. Kios-kios itu dibongkar menggunakan alat berat.

    “Pukul 07.30 WIB, pembina apel dalam rangka penertiban di Taman Ayodya dan dipimpin Wali Kota Jakarta Selatan,” ujar Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan, Mukhlisin seperti dikutip Antara, Senin (27/10).

    Berdasarkan keterangan di lokasi, penertiban dilakukan sejak pukul 05.00 WIB di sekitar Jalan Barito 1. Sejumlah personel dikerahkan dari tiga unsur mulai dari Satpol PP, Polres Metro Jakarta Selatan dan TNI.

    (whn/dhn)

  • KPAI Sebut Vonis Ringan Oknum TNI Penganiaya Pelajar SMP Tak Sebanding

    KPAI Sebut Vonis Ringan Oknum TNI Penganiaya Pelajar SMP Tak Sebanding

    Deli Serdang

    Peradilan Militer menjatuhkan vonis 10 bulan penjara kepada Sertu Riza Pahlivi dalam kasus penganiayaan terhadap seorang pelajar SMP di Medan berinisial MHS (15). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyorot vonis 10 bulan penjara untuk Sertu Riza itu.

    “Dari proses yang lama dan putusan tidak sebanding dengan yang dialami korban,” ujar Komisioner KPAI Diyah Puspitarini ketika dihubungi, Senin (27/10/2025).

    Menurut Diyah, hukuman untuk Sertu Riza ini tergolong vonis ringan. Hal ini menjadi sorotan karena korban sampai meninggal dunia.

    “Ya (vonis ringan), anak korban sampai meninggal dunia. Meskipun mereka menyangkal bukan karena tendangan ya,” tutur Diyah.

    Diyah menuturkan pihaknya meminta kasus ini juga diproses pidana umum. “Sejak awal KPAI meminta agar tidak hanya sidang etik tapi juga pidana,” kata Diyah.

    Diberitakan sebelumnya, pelajar kelas III SMP negeri di Medan berinisial MHS meninggal setelah dianiaya oknum TNI. Dari keterangan keluarga, saat kejadian korban tengah menyaksikan tawuran yang sering terjadi di Kabupaten Deli Serdang, Sumut.

    Sertu Riza Pahlivi kemudian divonis 10 bulan penjara. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa. Jaksa sebelumnya menuntut hukuman kepada Riza 1 tahun penjara dengan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan penjara.

    Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengatakan hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap anak harus memberikan efek jera. Ia meminta Sertu Riza juga diadili di Peradilan Umum.

    “Kementerian PPPA menghormati seluruh proses hukum yang tengah berjalan, termasuk kewenangan peradilan militer. Namun kami mendorong agar seluruh aparat penegak hukum, baik di peradilan umum maupun militer, menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap proses dan putusan. Terlebih, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, pelanggaran hukum pidana umum semestinya diproses di peradilan umum, bukan peradilan militer,” kata Arifah.

    Halaman 2 dari 2

    (isa/imk)

  • Angin Kencang Terjang Bondowoso, Rumah dan Gudang Ikan Rusak

    Angin Kencang Terjang Bondowoso, Rumah dan Gudang Ikan Rusak

    Bondowoso (beritajatim.com) — Cuaca ekstrem melanda wilayah Kabupaten Bondowoso, Minggu (26/10/2025) sore. Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan menimpa bangunan di dua kecamatan, yakni Pujer dan Pakem.

    Plt Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Bondowoso, Kristianto, menjelaskan bahwa laporan kejadian pertama kali diterima oleh petugas Pusdalops BPBD sekitar pukul 15.45 WIB melalui pesan WhatsApp.

    Informasi menyebutkan telah terjadi hujan deras disertai angin kencang di beberapa titik wilayah Bondowoso yang mengakibatkan pohon tumbang.

    “Tim kami langsung bergerak menuju lokasi kejadian untuk melakukan asesmen dan penanganan cepat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini,” terang Kristianto, Minggu (26/10/2025).

    Menurut hasil pendataan, di Desa Kejayan, Kecamatan Pujer, satu rumah milik Ahmad Junaidi mengalami rusak sedang akibat tertimpa pohon tumbang. Selain itu, satu gudang ikan milik Sukarto juga mengalami rusak ringan.

    Sementara di Desa Ardisaeng, Kecamatan Pakem, pohon tumbang sempat menutup akses jalan desa dan menimpa kabel PLN hingga menimbulkan percikan api. Petugas PLN bersama BPBD segera melakukan pemutusan arus sementara untuk mencegah kebakaran.

    “Evakuasi dilakukan secara bergotong-royong oleh TRC BPBD Bondowoso bersama pemerintah kecamatan, perangkat desa, TNI, Polri, dan masyarakat sekitar. Kami pastikan seluruh akses jalan sudah kembali normal,” ujar Kristianto.

    Evakuasi di dua lokasi rampung menjelang petang. Sekitar pukul 17.30 WIB, tim berhasil membersihkan pohon yang menimpa rumah warga di Desa Kejayan, dan pada pukul 17.53 WIB jalur di Desa Ardisaeng sudah kembali bisa dilalui kendaraan roda dua dan roda empat.

    BPBD Bondowoso memastikan kondisi wilayah saat ini aman dan terkendali. Namun, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih berpeluang terjadi beberapa hari ke depan.

    “Cuaca di wilayah Bondowoso masih berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin. Kami imbau warga tetap siaga dan segera melapor jika ada kejadian serupa,” pungkas Kris. (awi/but)