Kementrian Lembaga: TNI

  • Catat! Menaker Tegaskan Tak Ada BSU Tahap Kedua di Tahun Ini

    Catat! Menaker Tegaskan Tak Ada BSU Tahap Kedua di Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan tidak ada rencana pemerintah untuk kembali menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) pada sisa tahun ini.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan bahwa hal ini disampaikan seiring masih adanya informasi yang beredar di masyarakat bahwa BSU akan kembali disalurkan pada Oktober 2025.

    “Saya tegaskan kembali, tidak ada sampai sekarang BSU tahap kedua,” kata Yassierli dalam temu media di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

    Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa Kemnaker telah menyalurkan BSU kepada 15,25 juta orang sepanjang Juni dan Juli lalu.

    Hal ini disebut Yassierli sebagai bagian dari pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan buruh pada tahun pertama pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Selain itu, terdapat pula kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5%, pemberian bonus hari raya bagi pengemudi dan kurir online, hingga diskon 50% jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan JKM (jaminan kematian).

    “Ada BSU yang ini penugasannya juga kepada kami, disalurkan kepada 15,2 juta orang. Alhamdulillah selsai pada bulan Juni dan Juli,” tuturnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, penyaluran BSU diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.5/2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.

    BSU senilai Rp600.000 untuk dua bulan diberikan kepada pekerja dengan beberapa syarat, yang pertama adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan.

    Selain itu, calon penerima juga harus merupakan peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan April 2025; dan menerima gaji/upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan.

    Pemberian BSU dikecualikan bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota kepolisian (Polri).

  • Daftar Pahlawan Nasional Baru Diumumkan Sebelum 10 November, Ada Nama Soeharto?

    Daftar Pahlawan Nasional Baru Diumumkan Sebelum 10 November, Ada Nama Soeharto?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sosial Saifullah Yusuf optimistis nama Pahlawan Nasional yang baru dapat diumumkan secara resmi sebelum memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November 2025. 

    Kementerian Sosial tahun ini memberikan berkas usulan sebanyak 40 nama untuk menjadi pahlawan nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), dan sebagian besar nama tersebut merupakan hasil pembahasan dari tahun-tahun sebelumnya.  

    “Ya mudah-mudahan, insyaallah sih. Insyaallah sebelum 10 November dan nanti dari nama-nama itu akan dipilih beberapa nama,” kata dia dilansir dari Antara, Selasa (28/10/2025).

    Namun, dia memastikan bahwa proses penetapan calon pahlawan nasional dilakukan melalui mekanisme seleksi berlapis dan melibatkan berbagai unsur, mulai dari masyarakat hingga tim ahli tingkat pusat.

    “Ya nanti itu menyesuaikan Dewan Gelar ya untuk punya kesempatan lapor kepada Presiden. Seperti Presiden Soeharto dan Presiden Gus Dur misalnya, itu sudah diusulkan lima atau 10 tahun yang lalu. Tapi kemarin itu karena masih ada hambatan-hambatan tentang syarat-syarat formal, maka masih ditunda. Tetapi karena syarat-syarat formalnya sudah terpenuhi semua, maka untuk tahun ini kita usulkan ke Dewan Gelar,” kata dia.

    Adapun Ke-40 tokoh yang diusulkan Kementerian Sosial untuk mendapat gelar pahlawan nasional itu di antaranya adalah aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah, Presiden RI ke-2 Soeharto (Jawa Tengah), Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU KH Bisri Syansuri; KH Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf (Sulawesi Selatan), dan Jenderal TNI Purn. Ali Sadikin (Jakarta).

    Selanjutnya ada Syaikhona Muhammad Kholil (Jawa Timur), H.M. Sanusi (Jawa Timur), K.H Bisri Syansuri (Jawa Timur), H.B Jassin (Gorontalo), Sultan Muhammad Salahuddin (Nusa Tenggara Barat), Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja (Jawa Barat), H. Ali Sastroamidjojo (Jawa Timur), dr. Kariadi (Jawa Tengah), dan R.M. Bambang Soeprapto Dipokoesomo (Jawa Tengah).

    Kemudian, Basoeki Probowinoto (Jawa Tengah), Raden Soeprapto (Jawa Tengah), Mochamad Moeffreni Moe’min (Jakarta), KH Sholeh Iskandar (Jawa Barat), Syekh Sulaiman Ar-Rasuli (Sumatera Barat), Zainal Abidin Syah (Maluku Utara), Gerrit Agustinus Siwabessy (Maluku), Chatib Sulaiman (Sumatera Barat), dan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah).

  • Danpuspomad: Rumah susun jadi penyemangat moril untuk prajurit

    Danpuspomad: Rumah susun jadi penyemangat moril untuk prajurit

    Jakarta (ANTARA) – Komandan Pusat Polisi Militer AD (Danpuspomad) Mayjen TNI Eka Wijaya Permana mengapresiasi pemberian rumah susun (rusun) layak dari Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) yang diserahkan hari ini, Selasa.

    Menurut Eka, pemberian rumah ini menjadi bukti bahwa negara sangat memperhatikan nasib para prajurit TNI Yon Pomad Puspomad.

    “Pembangunan rumah susun ini menjadi penyemangat moril bagi para prajurit Yon Pomad, Puspomad beserta keluarga,” kata Eka saat memberikan sambutan saat menerima rusun dari Kementerian PU yang berlokasi di Markas Yonpomad, Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

    Eka menilai selama ini prajurit TNI tersebut sudah menjalankan tugas negara dengan baik, terutama di bidang penegakan hukum untuk internal TNI AD.

    Dengan adanya rumah susun ini, Eka berharap para prajurit ini bisa semakin termotivasi untuk memberikan kinerja terbaik untuk negara.

    “Semoga dengan adanya fasilitas rumah yang lebih baik ini, prajurit Yon Pomad Puspomad beserta keluarga dapat merasakan ketenangan, keharmonisan, dan kebahagiaan,” ujarnya.

    Di saat yang sama, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta para prajurit yang menerima rumah yang dibangun Kementerian PU untuk menjaga dan merawatnya dengan baik.

    Menurut Maruli, rumah layak yang diberikan kepada prajurit merupakan bentuk perhatian dari negara. Oleh karena itu, Maruli meminta para prajurit untuk tidak menyia-nyiakan fasilitas itu dan menjadikannya motivasi untuk meningkatkan dedikasi kepada negara.

    Untuk diketahui, pada hari yang sama TNI AD juga menerima enam rusun baru yang dibangun Kementerian PU, di antaranya dua unit rusun di Markas Yonzipur 17 Samarinda, dan empat rusun modular di IKN.

    Selain itu, satu rusun di Kodim Manggarai Labuan Bajo sedang dalam tahap pembangunan.

    Maruli mengapresiasi bantuan yang diberikan Kementerian PU karena setiap rumah yang dibangun sangat berpengaruh kepada kehidupan prajurit.

    Dengan bantuan Kementerian PU, kata Maruli, prajurit menjadi mempunyai kesempatan untuk mendapatkan rumah yang layak.

    Sejauh ini, TNI AD juga telah menjalankan program membangun 1.500 unit rumah dan memperbaiki 2.000 lebih rumah prajurit. Tidak hanya untuk prajurit, TNI AD juga menjalankan program yang berdampak langsung kepada rakyat seperti pembersihan sungai dan waduk serta pembangunan titik air di pedesaan.

    Dari semua program-program itu, Maruli mengakui banyak kontribusi Kementerian PU di dalamnya. Oleh karena itu, dia berharap kerja sama antara Kementerian PU dan TNI AD bisa terus terjalin dengan baik

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bulog perluas penyaluran beras SPHP untuk MBG

    Bulog perluas penyaluran beras SPHP untuk MBG

    Gianyar, Bali (ANTARA) –

    Perum Bulog memperluas penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) untuk program makan bergizi gratis (MBG) guna mempercepat sirkulasi stok di gudang.

    “Kami meningkatkan penyaluran beras SPHP maupun bantuan pangan serta menambah saluran di antaranya melalui BGN (Badan Gizi Nasional),” kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani di Gudang Batubulan, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa.

    Selain itu, penyaluran juga dilakukan untuk memasok seluruh lembaga pemasyarakatan (lapas) di Tanah Air bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

    Saluran lainnya, imbuh dia, sesuai petunjuk teknis Badan Pangan Nasional (Bapanas) beras dari BUMN pangan itu juga disalurkan kepada pengecer pasar rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, hingga pemerintah daerah dan pusat melalui gerakan pangan murah.

    Selain itu, sejumlah BUMN juga melaksanakan penyaluran mulai PT Pos, Pegadaian, PTPN, hingga instansi pemerintah melalui koperasi, imbuhya lagi.

    “Instansi pemerintah baik pusat dan daerah termasuk TNI Polri boleh jual beras SPHP,” ucapnya.

    Ia juga mengusulkan agar kebijakan natura yang dulu pernah diberikan kepada para aparatur sipil negara (ASN) termasuk TNI/Polri dihidupkan kembali untuk mempercepat penyerapan beras sehingga tidak banyak menumpuk di gudang.

    “Ke depan kalau diizinkan pemerintah seperti zaman dulu kami sarankan ada natura untuk ASN, TNI dan Polri itu akan lebih mempercepat sirkulasi perputaran beras,” imbuhnya.

    Pihaknya akan memaksimalkan penyaluran hingga kisaran 1 juta hingga 1,5 juta ton beras sebelum memasuki musim panen raya mulai Maret-Mei 2026.

    Khusus untuk di Bali, lanjut dia, kapasitas gudang Bulog mencapai 18.850 ton dan kapasitas gudang sewa mencapai 2.700 ton.

    Ada pun stok beras di Bali saat ini mencapai 13.295 ton sehingga ada sisa ruang untuk menampung stok mencapai 8.255 ton.

    Rizal menambahkan posisi stok beras saat ini secara nasional mencapai 3,76 juta ton.

    Rata-rata usia simpanan cadangan beras pemerintah (CBP) nasional di gudang per 26 Oktober 2025, lanjut dia, beras di atas 12 bulan ada 257.148 ton, usia 7-12 bulan ada 1,13 juta ton, kemudian 4-6 bulan ada 1,84 juta ton, beras 2-3 bulan ada 319.937 ribu ton dan beras 0-1 bulan ada 204.951 ton.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KSAD minta prajurit jaga dan rawat rumah dinas yang diberikan negara

    KSAD minta prajurit jaga dan rawat rumah dinas yang diberikan negara

    Bogor (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta seluruh prajurit yang mendapat rumah dinas yang layak untuk menjaga dan merawatnya dengan baik.

    “Untuk yang menerima tolong apa yang sudah kita terima dirawat dengan baik. Sudah bagus begini dirawat baik,” kata Maruli saat menerima rumah susun (rusun) prajurit yang dibuat Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) di markas Batalyon Polisi Militer Angkatan Darat (Yonpomad), Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

    Menurut Maruli, rumah layak yang diberikan kepada prajurit merupakan bentuk perhatian dari negara.

    Karenanya, Maruli meminta para prajurit untuk tidak menyia-nyiakan fasilitas itu dan menjadikannya motivasi untuk meningkatkan dedikasi kepada negara.

    Untuk diketahui, di hari yang sama TNI AD juga menerima enam rusun baru yang dibangun Kementerian PU, diantaranya dua di markas Yonzipur 17 Samarinda, dan empat rusun modular di IKN.

    Selain itu, satu rusun di Kodim Manggarai Labuan Bajo sedang dalam tahap pembangunan.

    Maruli mengaku mengapresiasi bantuan yang diberikan Kemen PU karena setiap rumah yang dibangun sangat berpengaruh kepada kehidupan prajurit.

    Dengan bantuan Kemen PU, lanjut Maruli, prajurit menjadi mempunyai kesempatan untuk mendapatkan rumah yang layak.

    Sejauh ini, TNI AD sendiri juga telah menjalankan program membangun 1.500 rumah dan memperbaiki 2.000 lebih rumah prajurit. Tidak hanya untuk prajurit, TNI AD juga menjalankan program yang berdampak langsung kepada rakyat seperti pembersihan sungai dan waduk serta pembangunan titik air di pedesaan.

    Dari semua program-program itu, Maruli mengakui banyak kontribusi Kemen PU di dalamnya. Karenanya, dia berharap kerja sama antara Kemen PU dan TNI AD bisa terus terjalin dengan baik.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Satgas TMMD ke-126 Kebut Pemasangan Bronjong dan Pipanisasi di Desa Lebakharjo Malang

    Satgas TMMD ke-126 Kebut Pemasangan Bronjong dan Pipanisasi di Desa Lebakharjo Malang

    Malang (beritajatim.com) – Satuan Tugas (Satgas) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-126 di Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, terus mengebut penyelesaian berbagai pekerjaan fisik di Desa Lebakharjo, Selasa (28/10/2025). Prajurit Yon Armed 1/SY/Divif 2 Kostrad bersama warga tampak bahu membahu mengumpulkan batu-batu besar dari aliran sungai yang mengering untuk dijadikan bahan pemasangan kawat bronjong.

    Batu-batu tersebut disusun dan diikat di tepi sungai guna memperkuat tebing serta mencegah longsor dan erosi saat musim hujan tiba. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya mitigasi bencana berbasis masyarakat yang dilakukan secara gotong royong antara TNI dan warga setempat.

    Selain di lokasi sungai, prajurit Yon Armed 1/SY/Divif 2 Kostrad juga mempercepat pembangunan pipanisasi air bersih, yang menjadi salah satu sasaran utama program TMMD ke-126 tahun ini. Progres pekerjaan pipanisasi menunjukkan kemajuan signifikan berkat kerja sama dan antusiasme masyarakat yang turut terlibat langsung di lapangan.

    Pembangunan jaringan pipa air bersih ini ditujukan untuk meningkatkan akses air bersih bagi warga yang selama ini bergantung pada sumber air pegunungan. Di lokasi, personel TMMD dan warga juga merapikan sisa galian tanah di sepanjang jalur pipa agar area sekitar kembali tertata rapi dan tidak mengganggu aktivitas harian masyarakat.

    Danton Yon Armed 1/SY/Divif 2 Kostrad, Letda Arm Aron Leider Sinaga, menegaskan bahwa seluruh personel Satgas TMMD terus bekerja maksimal agar seluruh sasaran fisik rampung tepat waktu.
    “Kami terus kebut penyelesaian sisa pekerjaan, baik pipanisasi maupun pemasangan bronjong. Semua dilakukan dengan semangat gotong royong bersama masyarakat agar hasilnya maksimal dan bermanfaat bagi warga,” ujarnya.

    Ia menambahkan, TMMD bukan hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antara TNI dan rakyat. Semangat kebersamaan yang terjalin di lapangan mencerminkan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan masyarakat.

    Melalui TMMD ke-126 ini, TNI berupaya memberikan kontribusi nyata dalam percepatan pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat ketahanan wilayah melalui kerja sama dan semangat gotong royong. [yog/beq]

  • Disenggol Motor Tanpa Pelat Nomor, Wanita Pengendara Scoopy Tewas Terlindas Truk

    Disenggol Motor Tanpa Pelat Nomor, Wanita Pengendara Scoopy Tewas Terlindas Truk

    JAKARTA – Seorang wanita berinisial ADR pengendara motor Honda Scoopy bernopol B 3418 UWO ditemukan tewas di Jalan Raya Gudang Peluru arah Barat, dekat Komplek TNI AL, Cilincing, Jakarta Utara, Senin, 27 Oktober.

    Korban tewas setelah terlindas roda truk trailer bernopol B 9962 UEK yang dikemudikan oleh IM. Akibat kecelakaan tersebut, korban alami luka parah di bagian kepala.

    Kanit Laka Satlantas Polres Metro Jakarta Utara, AKP Edy Wibowo menjelaskan, kecelakaan berawal saat motor tanpa pelat melaju berkecepatan tinggi dari arah timur ke barat.

    Tepatnya saat berada di dekat Komplek AL, pada saat ingin mendahului dari sisi kanan menyerempet motor yang dikendarai oleh korban ADR yang melaju searah di samping kirinya.

    “Motor yang dikendarai ADR kemudian terpental ke ban belakang sebelah kanan Trailer B 9962 UEK yang melaju searah di samping kirinya,” ujar AKP Edy saat dikonfirmasi, Senin, 27 Oktober, malam.

    Akibat kejadian itu, korban ADR meregang nyawa dengan luka parah di kepala. Korban ADR tewas ditempat kejadian.

    “Setelah laka lantas tersebut kendaraan roda dua no reg (tanpa pelat) dan identitas tidak diketahui pergi meninggalkan TKP,” katanya.

    Polisi mencari rekaman CCTV untuk mengetahui identitas pengendara truk yang menyenggol motor korban.

    Sementara kasusnya masih dalam penyelidikan Satlantas Polres Metro Jakarta Utara.

  • Satgas TMMD 126 Kebut Pembangunan Irigasi di Lebakharjo Malang

    Satgas TMMD 126 Kebut Pembangunan Irigasi di Lebakharjo Malang

    Malang (beritajatim.com) – Pengerjaan saluran irigasi sepanjang 124 meter di Dusun Krajan 2, Desa Lebakharjo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, terus dikebut oleh Satuan Tugas (Satgas) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-126 bersama warga setempat, Selasa (28/10/2025). Pembangunan ini menjadi salah satu sasaran fisik utama program TMMD di wilayah Malang bagian selatan tahun ini.

    Irigasi tersebut dirancang untuk memperlancar aliran air ke lahan pertanian seluas sekitar 20 hektare, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas hasil tani warga Desa Lebakharjo. Proyek ini juga menjadi bentuk sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pemerataan pembangunan di pedesaan.

    Lima personel dari Lanal Malang, empat personel dari Lanud Abd. Saleh Malang, serta warga dan tukang lokal turut terlibat aktif di lapangan. Mereka bekerja sama menggali, memasang batu, dan memperkuat dinding saluran agar irigasi dapat bertahan lama dan berfungsi maksimal.

    “Pembangunan irigasi ini akan memberikan manfaat besar bagi petani. Air akan lebih mudah mengalir ke sawah, terutama pada musim tanam,” ujar Koptu Tatagraha Agung, salah satu anggota Satgas TMMD 126 Lebakharjo, Selasa (28/10/2025).

    Warga sekitar menyambut baik proyek TMMD tersebut. Selain membantu mempercepat pekerjaan, mereka juga melihat kegiatan ini sebagai wujud nyata semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat.

    Dengan dukungan penuh warga, Satgas TMMD 126 terus menyelesaikan sejumlah sasaran fisik di Desa Lebakharjo, termasuk pembangunan jalan dan fasilitas pendukung lainnya. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak jangka panjang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

    Irigasi baru itu diharapkan menjadi sumber kehidupan baru bagi sektor pertanian Lebakharjo yang selama ini bergantung pada pasokan air hujan. Dengan adanya saluran air permanen, petani kini bisa menanam lebih teratur dan mengantisipasi kekeringan di musim kemarau. [yog/beq]

  • Zulhas Bongkar Data, Indonesia Tahun Lalu Jor-joran Impor Beras-Jagung Cs

    Zulhas Bongkar Data, Indonesia Tahun Lalu Jor-joran Impor Beras-Jagung Cs

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap Indonesia hampir semua komoditas pangan pada tahun lalu berasal dari keran importasi, mulai dari beras, jagung, garam, hingga kedelai.

    Hal itu disampaikan Zulhas dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025). 

    “Begitu kita buka rapor soal pangan, hampir semua impor. Beras tahun lalu kita impor 4,5 juta ton beras, tahun lalu,” kata Zulhas.

    Selain beras, Zulhas mengungkap Indonesia juga mengimpor jagung, garam, hingga kedelai dengan volume jutaan ton pada tahun lalu.

    “Kita impor jagung tahun lalu hampir 3 juta ton. Kita impor garam kira-kira hampir 2,5 juta ton. Kita impor gula lebih kurang 5–6 juta ton. Kita impor kedelai, hampir 3 juta ton. Jadi hampir semua itu impor. Tidak mudah,” ungkapnya.

    Menurut Zulhas, jika Indonesia memperbaiki sektor pertanian dapat menyelesaikan sebagian besar persoalan di Tanah Air, terutama kemiskinan.

    “Padahal, sektor pertanian ini kalau kita bisa selesaikan, itu menyelesaikan sepertiga masalah Indonesia. Karena yang miskin itu petani, ada nelayan, peternak,” imbuhnya.

    Adapun, Zulhas menyebut akar permasalahan di balik importasi pangan pada tahun lalu lantaran panjangnya regulasi. Untuk itu, ungkap dia, pemerintah melakukan deregulasi, termasuk memangkas aturan pupuk dari semula 144 regulasi menjadi tiga langkah.

    Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga mengurai permasalahan terkait luas lahan sawah hingga irigasi di Indonesia.

    “Irigasi nggak beres. Yang bangun irigasi zaman Pak Harto [Soeharto]. Nggak gak ada. Kenapa irigasi nggak dibangun? Rupanya irigasi itu yang bangun bupati sama gubernur. PU [Pekerjaan Umum] nggak boleh. Dengan luasan 1.000, luasan 3.000 hektare. Aturan lagi, soal aturan ini, ini kita pangkas,” ujarnya.

    Namun, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut Indonesia tak lagi mengimpor beras di tahun ini. Kondisi ini berbeda dengan tahun lalu. Dia juga mengungkap Indonesia memiliki 4 juta ton beras di gudang Perum Bulog.

    Dalam kesempatan itu, dia memaparkan bahwa pemerintah telah menaikkan harga gabah menjadi Rp6.500 per kilogram dengan meminta bantuan TNI agar petani mendapatkan harga sesuai dengan kebijakan.

    “Akhirnya sekarang gabah sudah rata-rata di atas Rp6.500 [per kilogram]. Boleh dicek. Bahkan kita berani bertaruh, kalau di bawah Rp6.500 [per kilogram] kita ganti rugi dan memang gak ada lagi,” pungkasnya.

  • Wamenhan: Indonesia belum beli rudal BrahMos dari India

    Wamenhan: Indonesia belum beli rudal BrahMos dari India

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Donny Ermawan Taufanto menyatakan Indonesia belum memberi rudal jelajah supersonik BrahMos produksi India hingga saat ini.

    Meski begitu, Donny mengakui pembahasan terkait BrahMos ikut dibincangkan ketika Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan Kepala Staf Pertahanan Angkatan Bersenjata (CDS) India Jenderal Anil Chauhan pada Selasa ini.

    “Oh, belum,” kata Donny di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, saat jumpa pers usai pertemuan dimaksud.

    Dalam pertemuan itu, menurut Donny, CDS India Jenderal Anil menyampaikan bahwa rudal BrahMos telah digunakan untuk operasi berbagai, baik ground-to-ground, ground-to-sea, ataupun air-to-ground.

    “Mereka (India) juga sudah memodifikasi [pesawat] Sukhoi mereka [untuk] bisa membawa BrahMos, tapi kita masih belum ada kontrak dengan India untuk BrahMos,” imbuh Wamenhan.

    Selain itu, Donny menyebut Jenderal Anil sempat menawarkan untuk memodifikasi Sukhoi milik RI agar dilengkapi dengan rudal BrahMos. Namun, hal itu belum bisa direalisasikan lantaran belum ada kontrak resmi terkait BrahMos antara Indonesia dan India.

    “Tadi memang ditawarkan untuk bisa memodifikasi Sukhoi kita untuk bisa membawa BrahMos, ya, tapi kan kita sendiri belum, untuk membeli BrahMos juga belum,” tuturnya menjelaskan.

    India sejatinya telah menjajaki peluang kolaborasi teknologi rudal BrahMos dengan RI saat Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) India Laksamana Dinesh K. Tripathi melakukan lawatan ke Jakarta pada Desember 2024.

    Dalam lawatan itu, Laksamana Tripathi, salah satunya, menemui KSAL RI Laksamana TNI Muhammad Ali di Markas Besar TNI AL, Cilangkap.

    Laksamana Ali menjelaskan peluang kolaborasi teknologi pertahanan, termasuk perihal rudal BrahMos, memang menjadi salah satu topik diskusi dalam pertemuannya dengan Tripathi.

    Walaupun demikian, Ali enggan berkomentar banyak, terutama terkait kemungkinan adanya rencana pembelian rudal BrahMos, karena urusan pengadaan alutsista menjadi kewenangan Kementerian Pertahanan.

    “Untuk masalah alutsista terkait dengan rudal BrahMos, memang ini menjadi salah satu opsi, kemungkinan. Kami masih meninjau apakah itu yang akan dipilih oleh Kementerian Pertahanan, tetapi nanti semuanya Kementerian Pertahanan yang mengatur,” kata KSAL di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.