Xcloud.id

Kementrian Lembaga: TNI

  • Ada demo, bus Transjakarta tidak berhenti di Halte Balai Kota

    Ada demo, bus Transjakarta tidak berhenti di Halte Balai Kota

    Jakarta (ANTARA) – ​PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyatakan sejumlah rute bus, termasuk koridor 2 (Pulo Gadung-Monas) arah Pulo Gadung tidak berhenti di Halte Balai Kota dan Gambir 2 karena adanya unjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

    “Koridor 2 (arah Pulo Gadung) dilakukan pengalihan rute melalui Kebon Sirih. Halte yang tidak melayani pelanggan sementara adalah Balai Kota dan Gambir 2. Arah Monas beroperasi normal,” kata Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani di Jakarta, Kamis.

    Begitu pula dengan bus rute 2A (Rawa Buaya-Pulo Gadung) arah Pulo Gadung dilakukan pengalihan rute melalui Kebon Sirih. Halte yang tidak melayani pelanggan sementara adalah Balai Kota dan Gambir 2.

    Ayu juga mengatakan koridor 6A (Ragunan-Balai Kota via Kuningan) dan 6B (Ragunan-Balai Kota via Semanggi) mengalami perpendekan layanan hingga Patung Kuda kemudian berputar balik. Bus koridor tersebut juga sementara tidak berhenti di Halte Balai Kota.

    ​Rute 1A (Pantai Maju-Balai Kota) turut mengalami perpendekan layanan, yakni hanya sampai Monas (putar balik di Patung Kuda). Halte Balai Kota untuk sementara tidak melayani penumpang.

    “Transjakarta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Pelanggan diharapkan menyesuaikan perjalanan, dan layanan akan dinormalkan segera setelah kondisi lalu lintas memungkinkan,” ujar Ayu.

    Sementara itu, menurut informasi, unjuk rasa di kawasan Monas dilakukan oleh Gabungan Guru Madrasah dan sejumlah elemen masyarakat.

    Polres Metro Jakarta Pusat menyiagakan sebanyak 1.597 personel gabungan dari TNI, Polri dan Pemda DKI untuk mengawal unjuk rasa tersebut.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-97, Kukar Ajak Generasi Muda Jadi Penentu Sejarah Bangsa

    Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-97, Kukar Ajak Generasi Muda Jadi Penentu Sejarah Bangsa

    Ia menyebut, meski dunia terus bergerak cepat dan menghadirkan tantangan besar, Indonesia tetap memiliki kekuatan utama: pemuda yang jujur, tangguh, dan berani.

    “Di setiap kampung, di setiap kota, masih ada anak muda Indonesia yang jujur, tangguh, dan berani. Itulah kekuatan bangsa kita,” lanjutnya.

    Pemuda dituntut menjadi patriot yang gigih dan empatik, serta mencintai tanah air melalui tindakan nyata.

    “Jangan takut bermimpi besar, jangan takut gagal. Kalian bukan pelengkap sejarah, kalian adalah penentu sejarah berikutnya,” ujarnya menegaskan. 

    Ajakan Menjaga Persatuan dan Semangat Kebangsaan

    Mengakhiri amanat, Taufik mengajak pemuda terus menjaga semangat persatuan dalam membangun bangsa.

    “Mari kita jaga api perjuangan ini, mari kita buktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Demi Indonesia Raya yang kuat, adil, makmur, dan disegani dunia. Salam Pemuda!”

    Pemkab Kukar Perkuat SDM Lewat Program Bintang Pengabdian

    Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama Binlat Generasi Tangguh, Generasi Pengabdian (Bintang Pengabdian).

    Program ini berfokus pada fasilitasi bimbingan dan pelatihan persiapan seleksi prajurit TNI AD, AL, AU, Kepolisian, serta sekolah kedinasan—komitmen nyata pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas SDM pemuda Kukar.

     

    (*)

  • Penilaian Prabowo soal Polri Makin Peka terhadap Tuntutan Rakyat

    Penilaian Prabowo soal Polri Makin Peka terhadap Tuntutan Rakyat

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto memuji kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Polri, kata Prabowo, semakin peka dalam merespons tuntutan rakyat.

    Pujian itu dilontarkan Prabowo saat memberikan sambutan di acara pemusnahan berbagai jenis narkoba seberat 214 ton di Lapangan Bhayangkara Polri, Rabu (29/10). Prabowo memuji ratusan kampung sarang narkoba di Indonesia telah berhasil diberantas oleh jajaran Polri.

    “Selamat, Saudara telah mengubah 228 kampung narkoba menjadi 118 kampung bebas narkoba. Teruskan upaya ini. Saya lihat sekarang polisi semakin peka terhadap tuntutan bangsa dan negara,” kata Prabowo.

    Prabowo Sebut Eropa Bingung dengan Tugas Aparat di RI

    Prabowo mengatakan Polri maupun TNI punya kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan negara. Dia mengatakan TNI-Polri bahkan sampai mengurus pertanian hingga mengurus dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, aksi ini sebagai bentuk gotong royong demi bangsa.

    “Polisi berada di depan bersama yang lain, bersama TNI. Di bidang produksi pangan, kalau kau berangkat ke Inggris, Prancis, ke Barat, mungkin mereka merasa aneh, kok polisi urusan jagung? Polisi kok buka dapur? Ya ini Indonesia, Bung!” ungkap Prabowo.

    Dia mengatakan kesejahteraan masyarakat dapat menekan angka kriminalitas. Prabowo ingin semua pihak kerja sama memberantas kemiskinan.

    “Kita ini gotong royong. Kita ini semua satu keluarga. Polisi punya kekuatan, tentara punya kekuatan, ya kita kerja semua untuk rakyat. Kalau rakyat sejahtera, saya yakin kriminalitas berkurang, kalau kemiskinan hilang dari rakyat, saya yakin kriminalitas akan sangat sedikit,” tambahnya.

    Prabowo meminta semua pihak bersatu. Dia mengatakan keberhasilan Indonesia dikarenakan presiden, menteri, dan gubernur sebelumnya.

    “Kalau orang tak ada harapan, dia akan menjadi kriminal. Gotong royong, kita bersatu. Sekarang Indonesia harus berani, punya cara sendiri,” ucapnya.

    3 Arahan di Awal Pemerintahan Prabowo Dijalankan Polri

    Prabowo juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Polri. Prabowo berterima kasih karena Polri telah mampu menjalankan tugas yang diberikan Prabowo, dalam hal ini upaya pemberantasan narkoba.

    “Saya menyampaikan penghargaan terima kasih kepada Polri. Memang satu tahun ini saya fokus pada hal-hal yang lain, tapi saya mengerti, dan saya terima kasih Anda nangkep tugas yang saya berikan di awal pemerintahan saya. Tiga hal Anda sudah jalankan. Sekarang sudah Anda buktikan ke rakyat,” ujar Prabowo.

    Prabowo mengatakan Polri telah mencegah penyebaran narkoba di Indonesia. Meski begitu, Prabowo meminta Polri tidak lengah karena kartel narkoba tidak akan berhenti.

    “Sekarang Anda sudah mencegah tersebarnya narkoba yang sedemikian besar, walaupun kita bisa bayangkan bahwa kartel-kartel itu tidak akan mau kalah, ini di mana pun seperti itu,” ucapnya.

    Menurutnya, untuk memberantas narkoba ini, Polri harus bekerja sama dengan seluruh instansi. Dia meminta tidak ada ego sektoral dalam pemberantasan narkoba.

    “Polisi harus lebih sigap, kompak, kerja sama dengan TNI, Bea Cukai, kejaksaan, semua lembaga kita harus jadi satu tim. Saya selalu katakan kita harus bekerja dengan teamwork, jangan ego sektoral, jangan loyalitas korps berlebihan, kita satu korps Merah Putih, korps NKRI,” tegasnya.

    Untuk diketahui, selama periode Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025, Polri telah mengungkap 49.306 kasus narkoba yang melibatkan 65.572 tersangka. Dari pengungkapan kasus ini, narkoba yang disita total beratnya 214,84 ton.

    Adapun rincian barang bukti yaitu 186,7 ton ganja, 9,2 ton sabu, 1,9 ton tembakau Gorilla, 2,1 juta butir ekstasi, 13,1 juta butir obat keras, 27,9 kilogram ketamin, 34,5 kilogram kokain, 6,8 kilogram heroin, 5,5 kilogram THC, 18 liter etomidate, 132,9 kilogram hashish, 1,4 juta butir Happy Five, dan 39,7 kilogram Happy Water.

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan barang bukti tersebut nilainya mencapai Rp 29,37 triliun. Dia menyebut lewat pengungkapan kasus ini, 629,93 juta jiwa berhasil diselamatkan.

    Halaman 2 dari 2

    (ygs/rfs)

  • Guru Madrasah Demo di Monas, Ini Sederet Tuntutannya

    Guru Madrasah Demo di Monas, Ini Sederet Tuntutannya

    Liputan6.com, Jakarta – Sejumlah guru dari berbagai organisasi pendidikan dijadwalkan menggelar demo di Lapangan Ikada, Monas Jakarta Pusat. Kamis (30/10/2025). Polres Metro Jakarta Pusat menyiagakan sebanyak 1.597 personel gabungan dari TNI, Polri dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengawal demo.

    “Kami hadir untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman dan kondusif,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

    Massa yang menggelar aksi berasal dari gabungan Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM), Persatuan Guru Inpassing Nasional (PGIN), dan Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI).

    Terkait skenario pengalihan lalu lintas, polisi mengatakan sifatnya situasional. Namun warga diimbau agar menghindari jalan yang berada di sekitar area unjuk rasa tersebut dan menggunakan jalur alternatif.

    “Kami memohon pengertian masyarakat. Keselamatan dan kenyamanan bersama menjadi prioritas kami,” tutur Susatyo.

    Lebih lanjut, dia juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah termakan hoaks yang beredar di media sosial dan informasi yang berpotensi memicu kegaduhan.

    “Petugas keamanan tidak membawa senjata api dan melayani warga yang menyampaikan pendapatnya dengan humanis serta profesional,” tegas Susatyo.

  • Polisi kerahkan 1.597 personel gabungan kawal unjuk rasa guru madrasah

    Polisi kerahkan 1.597 personel gabungan kawal unjuk rasa guru madrasah

    Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Jakarta Pusat menyiagakan sebanyak 1.597 personel gabungan dari TNI, Polri dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengawal unjuk rasa yang dilakukan oleh gabungan guru madrasah dan sejumlah elemen masyarakat di Jakarta, Kamis.

    “Kami hadir untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman dan kondusif,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan pada Kamis (30/10), sejumlah kelompok guru, antara lain Gabungan Organisasi Guru Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM), Persatuan Guru Inpassing Nasional (PGIN) dan Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI) akan menggelar unjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

    Selain itu, sambung dia, terdapat beberapa elemen masyarakat lain yang juga menggelar unjuk rasa dengan jumlah massa yang tidak terlalu banyak.

    Oleh karena itu itu, sebanyak 1.597 personel gabungan dikerahkan guna memastikan keamanan serta mengawal jalannya unjuk rasa tersebut.

    Dia meminta massa agar menggelar unjuk rasa secara damai dan tertib, tidak membakar ban, tidak merusak fasilitas umum, dan tidak menutup jalan.

    “Silakan menyampaikan pendapat, tetapi tetap dalam koridor hukum dan ketertiban,” ujar Susatyo.

    Terkait skenario pengalihan lalu lintas, polisi mengatakan sifatnya situasional, namun warga diimbau agar menghindari jalan yang berada di sekitar area unjuk rasa tersebut dan menggunakan jalur alternatif.

    “Kami memohon pengertian masyarakat. Keselamatan dan kenyamanan bersama menjadi prioritas kami,” tutur Susatyo.

    Lebih lanjut, dia juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah termakan hoaks yang beredar di media sosial dan informasi yang berpotensi memicu kegaduhan.

    “Petugas keamanan tidak membawa senjata api dan melayani warga yang menyampaikan pendapatnya dengan humanis serta profesional,” tegas Susatyo.

    Unjuk rasa yang digelar oleh sekelompok guru madrasah itu menuntut pemerintah untuk memperlakukan hak yang sama mengingat regulasi yang berlaku selama ini, yakni pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dinilai tidak berpihak kepada mereka.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Wanti-wanti Polri, Kejaksaan hingga TNI Tak Utamakan Ego Sektoral

    Prabowo Wanti-wanti Polri, Kejaksaan hingga TNI Tak Utamakan Ego Sektoral

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kepada aparat maupun lembaga di Indonesia agar tidak mengedepankan ego sektoral.

    Kepala negara ini mengingatkan agar Polri, TNI, Bea Cukai hingga Kejaksaan RI harus berada dalam satu tim yang memiliki satu tujuan yang sama.

    “Saya selalu mengatakan kita harus bekerja dengan tim work, jangan ego sektoral jangan loyalitas korps berlebihan, kita satu korps, korps merah putih, korps NKRI,” ujar Prabowo di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Rabu (29/10/2025).

    Prabowo pun mencontohkan salah satu persoalan yang harus diselesaikan bersama yakni terkait pemberantasan narkoba. Sebab, narkoba ini merupakan tergolong kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.

    Dia menambahkan, narkoba juga merupakan ancaman serius yang bisa menghambat Indonesia menjadi negara maju. Terlebih, RI bakal memiliki kesempatan bonus demografi sekitar 2030-2035.

    “Jadi saudara-saudara, masalah narkoba ini sangat-sangat strategis kalau kita kalah, tidak mungkin kita menjadi negara maju tidak mungkin,” imbuhnya.

    Terlepas dari narkoba, Prabowo juga meminta lembaga maupun institusi yang bergerak dalam pemberantasan korupsi harus bekerja sama. Dengan begitu, kesejahteraan rakyat bisa benar-benar diwujudkan apabila semua aparat maupun lembaga bisa bergerak secara tim.

    “Penegakan hukum semua jaksa, polisi harus bersama-sama, KPK, BPK, BPKP kita sama-sama satu tim. Saudara-saudara bayangkan kalau kita bekerja dengan benar apa yang bisa kita lakukan untuk rakyat kita,” pungkasnya.

  • Prabowo Beberkan Alasan Polri-TNI Ikut Campur Urus Ketahanan Pangan

    Prabowo Beberkan Alasan Polri-TNI Ikut Campur Urus Ketahanan Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto merespons soal anggapan aparat penegak hukum (APH) di Indonesia malah ikut campur dalam urusan ketahanan pangan.

    Prabowo mulanya menjelaskan bahwa Polri dan TNI saat ini sudah semakin peka terhadap tuntutan bangsa. Salah satunya berkaitan dengan sektor pangan.

    Kemudian, Prabowo mengatakan bangsa lain mungkin akan merasa aneh apabila aparat di Indonesia malah ikut campur dalam sektor ini. 

    “Kalau kau berangkat ke Inggris, Prancis ke barat. Mungkin mereka merasa aneh kok polisi urusan jagung, oh masa polisi kok urus, polisi kok buka dapur,” tutur Prabowo di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

    Namun demikian, kata Prabowo, seharusnya hal tersebut tidak perlu menjadi persoalan. Karena aparat di Indonesia memiliki ciri khas sendiri, yakni gotong royong.

    Oleh sebab itu, dia meminta agar aparat di Tanah Air untuk tidak ragu selama melakukan kegiatan untuk rakyat.

    “Ya ini Indonesia bung kita nggak usah ragu-ragu, kita enggak usah apa yang dari barat itu pasti bener bener untuk mereka kita hormati. Tapi kita lain, kita ini gotong royong semua ini ya kita ini satu keluarga,” tutur Prabowo.

    Orang nomor satu di Indonesia ini berkeyakinan apabila rakyat Indonesia telah sejahtera maka angka kriminalitas maupun kejahatan akan turun dan bisa ditekan.

    “Kalau rakyat sejahtera, saya yakin kriminalitas berkurang kalau rakyat hilang dari kelaparan dan kemiskinan, saya percaya kriminalitas akan sangat sedikit,” pungkasnya.

  • Sosok Handy Geniardi, Eks Perwira Kopassus yang Jadi Direktur PT Timah (TINS)

    Sosok Handy Geniardi, Eks Perwira Kopassus yang Jadi Direktur PT Timah (TINS)

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemegang saham PT Timah Tbk (TINS) menunjuk Mayjen (Purn) Handy Geniardi sebagai direktur operasi dan komersial. Handy menggantikan Nur Adi Kuncoro pada posisi tersebut.

    Penunjukan Handy dilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dihelat pada Rabu (29/10/2025).

    Dalam RUPSLB itu, TINS juga menambah dua posisi baru, yakni wakil direktur utama serta direktur produksi dan komersial.

    Perinciannya, wakil direktur utama ditempati oleh Harry Budi Sidharta, sementara direktur produksi dan komersial diisi oleh Ilhamsyah Mahendra.

    Corporate Secretary TINS Rendi Kurniawan mengatakan, keputusan perubahan pengurus ini diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk memperkuat strategi bisnis perusahaan. Ini khususnya dalam menghadapi tantangan industri timah global yang semakin dinamis dan memperkuat kinerja keberlanjutan.

    “Pergantian pengurus menjadi momentum penyegaran untuk terus memperkuat sinergitas di internal perusahaan,” kata Rendi melalui keterangan resmi.

    Profil Handy Geniardi

    Handy merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1987. Dia memiliki rekam jejak panjang di dunia militer, terutama di satuan elite Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

    Dilansir dari berbagai sumber, selama lebih dari 3 dekade berdinas di TNI Angkatan Darat, Handy dikenal sebagai perwira dengan pengalaman luas di bidang operasi, intelijen, dan kepemimpinan strategis.

    Karier militernya menanjak melalui berbagai posisi penting. Handy pernah menjabat Komandan Grup 3/Sandhi Yudha Kopassus pada 2010 hingga 2011.

    Dia kemudian menjabat sebagai Ir Kopassus pada 2011 hingga 2012. Selanjutnya, dia menjabat sebagai Danrindam II/Sriwijaya pada 2012 hingga 2014.

    Selain itu, Handy pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua pada 2015 hingga 2018.

    Dia kemudian dipercaya sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI pada 2018 hingga 2020, sebelum menjabat sebagai Wadan Sesko TNI pada 2021 hingga 2022.

  • Usulan Gelar Pahlawan untuk Soeharto Berasal dari Kabupaten-Provinsi

    Usulan Gelar Pahlawan untuk Soeharto Berasal dari Kabupaten-Provinsi

    SEMARANG – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan usulan gelar Pahlawan Nasional untuk mantan Presiden Soeharto berasal dari bawah dan sudah memenuhi syarat untuk diteruskan ke Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

    “Usulan gelar pahlawan disampaikan dari kabupaten/ kota, naik ke provinsi, sampai ke Kementerian Sosial,” kata Mensos di Semarang, Rabu, 29 Oktober.

    Menurut dia, mantan Presiden Soeharto pernah diusulkan oleh Kabupaten Sragen pada 2010 namun saat itu belum memenuhi syarat.

    Pada tahun ini, lanjut dia, usulan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto sudah memenuhi syarat.

    Ia menuturkan Presiden Ke-2 RI tersebut merupakan satu dari 40 nama yang diusulkan untuk meraih gelar Pahlawan Nasional.

    40 nama calon pahlawan nasional yang telah memenuhi syarat, kata dia, telah disampaikan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang diketuai oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

    Ia menilai adanya perbedaan pendapat tentang usulan pahlawan nasional dapat dimaklumi, dipahami, dan didengarkan sebagai pertimbangan.

    Mensos mengatakan para calon Pahlawan Nasional yang memiliki kelebihan maupun kekurangan sebagai sesuatu yang wajar.

    Sebelumnya, terdapat 40 nama yang diusulkan oleh Kementerian Sosial untuk memperoleh gelar pahlawan nasional, yakni aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah, Presiden RI ke-2 Soeharto (Jawa Tengah), Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU KH Bisri Syansuri; KH Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf (Sulawesi Selatan), dan Jenderal TNI Purn. Ali Sadikin (Jakarta).

    Selanjutnya ada Syaikhona Muhammad Kholil (Jawa Timur), H.M. Sanusi (Jawa Timur), K.H Bisri Syansuri (Jawa Timur), H.B Jassin (Gorontalo), Sultan Muhammad Salahuddin (Nusa Tenggara Barat), Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja (Jawa Barat), H. Ali Sastroamidjojo (Jawa Timur), dr. Kariadi (Jawa Tengah), dan R.M. Bambang Soeprapto Dipokoesomo (Jawa Tengah).

    Kemudian, Basoeki Probowinoto (Jawa Tengah), Raden Soeprapto (Jawa Tengah), Mochamad Moeffreni Moe’min (Jakarta), KH Sholeh Iskandar (Jawa Barat), Syekh Sulaiman Ar-Rasuli (Sumatera Barat), Zainal Abidin Syah (Maluku Utara), Gerrit Agustinus Siwabessy (Maluku), Chatib Sulaiman (Sumatera Barat), dan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah).

  • Mahfud MD Identifikasi 27 Penyakit Serius Polri yang Perlu Direformasi: Koncoisme, Rekrutmen

    Mahfud MD Identifikasi 27 Penyakit Serius Polri yang Perlu Direformasi: Koncoisme, Rekrutmen

    GELORA.CO – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengaku banyak menerima kunjungan dari Purnawirawan Polri, Purnawirawan TNI, Akademisi, masyarakat sipil hingga LSM.

    Mereka mendatangi Mahfud MD untuk membahas masalah reformasi Polri.

    Mahfud MD menyebut mayoritas dari mereka banyak bercerita soal informasi hingga usulan terkait reformasi Polri yang belakangan sedang menjadi sorotan publik.

    “Ya memang diskusi tentang reformasi Polri ya, kan yang ke tempat saya kan banyak Purnawirawan TNI juga ada tiga angkatan ya, darat, laut, udara. Beberapa hari sebelumnya masyarakat sipil juga banyak, kemudian kemarin Purnawirawan Polri yang senior-senior itu semua mengajak 

    bicara tentang apa reformasi Polri.”

    “Karena mereka minta ketemu, ya masa saya menolak orang mau ketemu. LSM juga banyak yang ke sini, akademisi banyak gitu yang bercerita tentang itu, minta informasi dan menyampaikan usulan.”

    “Termasuk yang Polri kemarin tuh 10 Jenderal Purnawirawan itu menyampaikan usulan-usulan resmi yang mereka tulis. Lalu mereka ngajak diskusi dan ya baguslah menurut saya,” kata Mahfud dalam Program ‘Sapa Indonesia Malam’ Kompas TV, Rabu (29/10/2025).

    Tak hanya menerima kunjungan, Mahfud mengaku banyak mendapat kiriman surat dan berkas juga terkait masalah yang terjadi di Polri.

    Surat dan berkas itu berisikan usulan soal reformasi Polri, informasi dari korban kesewenang-wenangan Polri, hingga kesediaan berbagai pihak untuk menjadi saksi dalam masalah reformasi Polri ini.

    “Saya kan hanya menerima tamu dan di meja saya tuh sudah ada tumpukan kertas-kertas berkas usulan itu dari berbagai masyarakat dari korban kesewenang-wenangan. Tapi juga ada yang dari dukungan terhadap Polri dan sebagainya. Pokoknya datang semua ke sini.”

    “Banyak sekali yang datang ke saya. Ada yang kirim surat, ada yang bersedia menjadi saksi dan sebagainya ya, tentang langkah-langkah yang yang mereka pernah lakukan dan pernah menjadi korban atau pernah juga, apa namanya menunjukkan prestasi dan sebagainya. Itu semua kita tampung karena saya kan tidak bisa nolak orang mau 

    menyampaikan apa,” terang Mahfud.

    Kemudian dari masukan dan informasi yang didapat Mahfud tersebut, ia pun bisa mengidentifikasi soal apa masalah utama yang terjadi di Polri sehingga perlu dilakukan reformasi Polri.

    Setidaknya ada 27 masalah atau penyakit serius yang terjadi di Polri menurut Mahfud.

    Namun Mahfud tak menjelaskan keseluruhan masalahnya, ia hanya menyebutkan beberapa contohnya.

    Seperti masalah rekrutmen di Polri, pembinaan, koncoisme, orang berprestasi yang terbuang, kenaikan pangkat dan masih banyak lagi.

    Koncoisme adalah paham yang mengutamakan atau memberi prioritas pada kawan, teman, atau kerabat (koneksi) dalam urusan kerja atau kekuasaan, yang sering kali mengabaikan meritokrasi atau prestasi. 

    Istilah ini sering dikaitkan dengan praktik nepotisme atau kronisme, yang dapat menyebabkan ketidakadilan karena didasarkan pada hubungan pribadi daripada kelayakan. 

    “Karena begini, saya itu sudah tumpukan di meja banyak tentang ini dan saya sudah mengidentifikasi ada 27 masalah serius ini yang menjadi penyakit di Polri sekarang.”

    “Termasuk mulai dari rekrutmen, pembinaan, pendidikan munculnya koncoisme, orang yang berprestasi terbuang, yang belum waktunya naik pangkat, naik  pangkat, dan seterusnya lah ya,” ungkap Mahfud.