Kematian Prada HMN Belum Ada Kejelasan, Keluarga Dapat Informasi Korban Tewas Dianiaya Senior
Tim Redaksi
MAKASSAR, KOMPAS.com
– Kematian Prajurit Dua (Prada) HMN, anggota TNI Angkatan Darat, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, menyisakan banyak pertanyaan bagi pihak keluarganya.
Hingga saat ini, keluarga Prada HMN belum menerima perkembangan apapun terkait penyelidikan kematiannya.
Sepupu Prada HMN, Akmal Musjabbar, mengungkapkan bahwa sejak kematian prajurit muda tersebut pada Sabtu (11/10/2025), pihak keluarga belum mendapatkan kejelasan mengenai penyebab kematiannya.
Keluarga bahkan mendatangi kantor Pomdam XIV/Hasanuddin pada Senin, 27 Oktober 2025, untuk menanyakan perkembangan penyidikan kasus tersebut.
“Kami bersama rombongan keluarga mendatangi markas Pomdam untuk mempertanyakan perkembangan penyidikan kasus,” kata Akmal kepada Kompas.com, Jumat (31/10/2025).
Akmal menambahkan, berdasarkan informasi yang diperoleh keluarga, Prada HMN diduga tewas akibat penganiayaan oleh seniornya di barak tempatnya bertugas, bukan karena terjatuh di kamar mandi seperti yang disampaikan sebelumnya.
Ia menjelaskan bahwa perkembangan kasus ini terhambat karena hasil otopsi jasad Prada HMN belum keluar.
“Kami keluarga korban memberi kepercayaan penuh pada instansi militer untuk mengungkap kasus ini secara transparan. Namun, kami juga ingin melihat sejauh mana keterbukaan penyidik, terutama karena pelaku adalah senior dari kesatuan itu sendiri,” ujar Akmal.
Ia berharap agar tidak ada kelalaian dalam penyelidikan serta intimidasi terhadap saksi-saksi yang berpotensi memberikan kesaksian yang sebenarnya.
“Kami pihak keluarga berharap agar tidak ada intimidasi kepada saksi-saksi dan mereka memberikan kesaksian yang sebenarnya,” imbuhnya.
Pihak keluarga juga mendesak Pomdam XIV/Hasanuddin untuk segera menangkap semua pelaku yang diduga terlibat dalam kekerasan terhadap Prada HMN.
Akmal menegaskan bahwa mereka menginginkan hukuman yang tegas bagi para pelaku, bahkan berharap hukuman mati bagi mereka.
“Kami berharap para pelaku diberi hukuman, bukan hanya pemecatan, melainkan hukuman mati, karena keluarga korban tidak akan berhenti memantau perkembangan kasus ini. Kami ingin melihat sejauh mana hukum ditegakkan oleh instansi, apakah masih lemah atau akan mengubah sistem peradilan militer,” harap Akmal.
Sementara itu, Kapendam XIV/Hasanuddin, Kolonel Kav Budi Wirman, menyatakan bahwa kasus ini sedang dalam penanganan pihak Pomdam.
“Saya cek dulu ya,” ungkapnya singkat.
Sebelumnya, kematian Prada HMN yang baru lulus pada tahun 2024 dan bertugas di salah satu Batalyon di Makassar, memunculkan banyak tanda tanya.
Keluarga menolak keterangan awal yang menyebutkan bahwa Prada HMN meninggal akibat terjatuh di kamar mandi, karena ditemukan banyak luka memar di sekujur tubuhnya.
Akmal Musjabbar menjelaskan bahwa kabar kematian Prada HMN diterima keluarga pada 11 Oktober 2025, dengan informasi awal yang menyebutkan bahwa ia meninggal akibat terjatuh.
Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan sejumlah luka memar yang mencurigakan.
“Makanya kami pihak keluarga melakukan otopsi, termasuk ada luka di badan, memar-memar. Luka ada beberapa titik, di bagian belakang (punggung), telinga, kaki, dan paha,” kata Akmal saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (14/10/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: TNI
-
/data/photo/2024/12/28/676fa1b86f8b3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kematian Prada HMN Belum Ada Kejelasan, Keluarga Dapat Informasi Korban Tewas Dianiaya Senior Makassar 31 Oktober 2025
-

Kemenko Polkam bahas rencana peningkatan kekuatan TNI AD, AL dan AU
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar rapat membahas peningkatan kekuatan TNI dari mulai matra Angkatan Darat (AD), matra Angkatan Laut (AL) dan matra Angkatan Udara (AU) dalam rapat yang digelar di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu (29/10).
Berdasarkan siaran pers resmi Kemenko Polkam yang diikuti pada Jumat, dijelaskan bahwa peningkatan kekuatan TNI itu dibalut dalam konsep optimum essential force (OEF) yang menjadi amanat RPJMN 2025–2029.
“Melalui rakor ini, Kemenko Polkam memastikan arah pembangunan kekuatan TNI tahun 2025–2029 berjalan terpadu dan sejalan dengan kebijakan pertahanan nasional yang diamanatkan dalam RPJMN,” kata Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kemenko Polkam Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo dalam siaran pers tersebut.
Kresno dalam siaran pers tersebut menjelaskan rapat membahas penguatan TNI di beberapa lini diantaranya TNI AD yang memfokuskan penguatan pertahanan darat di wilayah perbatasan seperti Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur, serta menargetkan pembentukan 750 Batalyon Tempur (BTP) hingga tahun 2029.
Sementara itu, TNI AL berencana membentuk lima Komando Armada (Koarmada) dan lima belas Komando Daerah Maritim (Kodaeral), serta meningkatkan modernisasi sarana dan prasarana kapal baru yang berbasis teknologi informasi.
Adapun TNI AU menargetkan pembentukan 33 Satuan Radar (Satrad) hingga 2029 serta pengembangan Satuan Antariksa di bawah Kohanudnas untuk memperkuat sistem pertahanan udara nasional.
Selain penguatan di tiga matra TNI, rapat tersebut juga membahas beberapa isu strategis lain seperti penguatan satuan siber dan nuklir-biologi-kimia (nubika) untuk meningkatnya ancaman nonkonvensional.
Rapat juga turut penambahan beberapa alat utama sistem senjata (alutsista) strategis termasuk kapal selam, radar pertahanan udara, integrasi sistem pertahanan berbasis Network Centric Warfare dan peningkatan interoperabilitas antar-matra.
“Kesimpulan dan Rekomendasi rakor menyimpulkan bahwa arah pembangunan kekuatan TNI periode 2025–2029 akan mengacu pada strategi pertahanan pulau besar dan pulau strategis, dengan menunggu penetapan Rencana Strategis (Renstra) Kemhan/TNI secara final,” kutip siaran pers tersebut.
Kresno berharap renstra ini dapat membawa TNI kepada arah peningkatan pertahanan yang lebih baik demi menjaga kedaulatan NKRI.
Pewarta: Walda Marison
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5398478/original/083879400_1761886162-Kodim_Gunungkidul_Sidak_Dapur_SPPG_Temukan_Pelanggaran_Kebersihan_1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Usai 695 Siswa Gunungkidul Keracunan, TNI ‘Masuk’ Dapur SPPG Temukan Pelanggaran Kebersihan
Dia mengingatkan, pengawasan terhadap dapur sehat tanggung jawab para kepala dapur yang sehari-hari mengatur proses produksi makanan Kepala dapur adalah garda terdepan dalam memastikan makanan yang disajikan kepada siswa aman, higienis, dan sesuai standar gizi.
“Kalau terjadi sesuatu, tanggung jawab pertama ada di pimpinan dapur. Mereka harus tahu apa yang masuk dan keluar dari dapur mereka, mulai dari bahan mentah hingga makanan siap dikirim,” ujarnya.
Meski menemukan beberapa pelanggaran, Letkol Roni juga memberikan apresiasi kepada sejumlah dapur yang telah menerapkan sistem kerja dengan baik. Ia menilai, secara umum proses penyiapan, pengepakan, dan pengiriman makanan di sebagian besar dapur sehat sudah sesuai standar yang ditetapkan, baik dari aspek kebersihan alat masak, suhu penyimpanan, maupun jarak tempuh distribusi makanan ke penerima manfaat.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan inisiatif pemerintah yang melibatkan lintas sektor, termasuk TNI, untuk memastikan anak-anak sekolah di seluruh wilayah mendapatkan asupan gizi yang layak.
Namun, kasus keracunan massal yang baru-baru ini terjadi menjadi peringatan keras bahwa pengawasan di lapangan perlu diperketat, terutama di bagian pengolahan dan distribusi makanan.
“Tujuan utama program Makan Bergizi Gratis ini adalah memberikan makanan yang sehat, bergizi, dan aman bagi anak-anak sekolah. Kami ingin memastikan, tidak ada lagi peristiwa seperti di Saptosari terulang,” tutup Letkol Roni.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5280954/original/009632900_1752299185-c1c8ad8b-1c19-4eff-8aa1-bdcf76216eea.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pemprov DKI Jakarta Hadirkan Aturan Baru Diskon dan Bebas Pajak PBB-P2
Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengeluarkan aturan baru lewat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 857 Tahun 2025. Aturan ini mengatur soal pengurangan dan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Tujuannya jelas: meringankan beban pajak masyarakat, lembaga sosial, pendidikan, hingga pihak lain yang memenuhi syarat.
Diskon PBB-P2
Diskon bisa berlaku otomatis maupun lewat permohonan wajib pajak.
Diskon otomatis:
50% untuk rumah sakit/klinik nirlaba, perguruan tinggi swasta, dan sekolah swasta (PAUD, SD, SMP, SMA, pendidikan khusus).
75% untuk objek pajak yang dikelola BLU untuk layanan non-dasar atau kegiatan olahraga (tanpa kerja sama pihak ketiga).Diskon lewat permohonan:
Hingga 100% untuk masyarakat berpenghasilan rendah, wajib pajak pailit, usaha yang rugi, objek terdampak bencana, hingga sekolah yayasan.
Hingga 50% untuk objek dengan kenaikan pajak lebih dari 25% dibanding tahun sebelumnya atau yang menyediakan ruang terbuka hijau.
50% untuk kantor partai politik, lembaga agama, organisasi bantuan hukum, profesi, lembaga zakat, dan bangunan cagar budaya.
25% untuk kawasan suaka alam atau pelestarian alam atau cagar budaya yang digunakan usaha.Bebas PBB-P2
Selain diskon, ada juga fasilitas bebas pajak.
Bebas otomatis:
Berlaku untuk barang milik negara/daerah (bukan kantor pemerintah), objek BLU/BLUD, rumah dinas negara golongan I dan II, barang rampasan negara, serta fasilitas umum non-komersial.
Bebas lewat permohonan:
Bisa diajukan oleh veteran, perintis kemerdekaan, penerima gelar pahlawan nasional, pensiunan PNS/TNI/Polri, guru atau dosen tetap (termasuk pensiunan), serta objek untuk kepentingan umum non-komersial di bidang keagamaan.
Fasilitas ini juga berlaku untuk rumah/tanah yang sebagian besar dipakai untuk pertanian atau perikanan, serta objek yang disita instansi pemerintah.
Catatan penting:
Pembebasan hanya berlaku untuk satu objek PBB-P2 (misalnya rumah tapak, rusun, atau tanah maksimal 1.000 m²). Kalau wajib pajak tidak punya objek atas nama sendiri, fasilitas bisa diajukan untuk objek atas nama pasangan (suami/istri).
Mulai Berlaku
Aturan ini berlaku surut sejak 27 Agustus 2025. Dengan hadirnya Kepgub Nomor 857 Tahun 2025, aturan lama soal pengurangan dan pembebasan PBB-P2 sudah tidak berlaku lagi.
Pemprov DKI Jakarta menegaskan, tidak semua objek otomatis bebas pajak. Wajib pajak yang ingin memanfaatkan fasilitas ini harus memenuhi syarat dan melengkapi dokumen supaya prosesnya cepat dan lancar.
(*)
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5398046/original/056696200_1761831058-IMG_4165.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pengabdian Kemanusiaan, Bhakti Kanyini Ausindo 2025 Wujudkan Aksi Sosial untuk Warga Bayah
Liputan6.com, Jakarta – Kegiatan Bakti Sosial Bhakti Kanyini Ausindo 2025 di SMKN 1 Panggarangan, Bayah, Banten, menjadi wujud nyata kolaborasi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI), Australian Defence Force (ADF), Yayasan Budha Tzu Chi dan seluruh stake holders dari pemerintah daerah setempat dan warga sipil dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan bagian dari latihan gabungan internasional yang mengedepankan kerja sama kemanusiaan lintas sektor.
Menurut dr. Ruth Oni Angriani A., MARS, dari Yayasan Budha Tzu Chi, aksi kemanusiaan lahir dari kerja sama resmi antara Tzu Chi dan TNI melalui nota kesepahaman yang telah terjalin sejak lama.
“Setiap kali ada tanggap darurat dari TNI, kami ikut turun karena misi kami juga di bidang kemanusiaan dan medis. Kami senang bisa kembali mendukung masyarakat, meski lokasinya jauh,” ujar Ruth di lokasi kepada awak media, Kamis (30/10/2025).
Dia menuturkan, semangat kemanusiaan menjadi fondasi setiap kegiatan Tzu Chi, termasuk dalam kolaborasi kali ini.
“Kami sudah komit pada tanggap darurat sejak tsunami Aceh. Kami juga aktif membangun rumah di Palu dan daerah terdampak lainnya. Prinsip kami, membantu tanpa batas, bekerja sama dengan instansi pemerintah, agar setiap bantuan tepat sasaran,” tegas dia.
Ruth mengungkap, dalam kegiatan di Bayah, Yayasan Budha Tzu Chi menurunkan empat dokter gigi, delapan dokter umum, serta tenaga perawat dan analis farmasi. Mereka juga membawa obat-obatan sesuai standar operasi prosedur, disesuaikan dengan kebutuhan pasien.
“Kami berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Lebak dan TNI, agar dunia melihat bahwa Indonesia benar-benar bergotong royong dalam urusan kemanusiaan,” jelas dr. Ruth.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5398126/original/062916600_1761845925-Personel_Polri_dikerahkan_amankan_paripurna_DPRD_Pati.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Segini Kekuatan TNI Polri Amankan Sidang Paripurna Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati
Di hari yang sama dan di tempat berbeda, Polsek Tayu Polresta Pati melakukan kegiatan cooling system ke sekolah-sekolah. Langkah ini untuk mencegah keterlibatan pelajar dalam aksi unjuk rasa.
Kegiatan ini digelar di SMA Negeri Tayu, Desa Jepatlor, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati.
Langkah preventif tersebut menyasar para pelajar SMA dan MA di wilayah Kecamatan Tayu. Petugas memberikan pemahaman terkait potensi risiko hukum dan sosial, apabila pelajar ikut aksi unjuk rasa tanpa pengawasan serta tanpa izin resmi dari pihak sekolah maupun keluarga.
Kanit Binmas Polsek Tayu Aiptu Suwaji bersama Bhabinkamtibmas Bripka Dhoni Hermawan, memimpin sosialisasi. Keduanya mengingatkan para siswa agar lebih fokus pada kegiatan belajar dan tidak terprovokasi ajakan pihak tertentu yang dapat merugikan masa depan mereka.
Kapolsek Tayu AKP Aris Pristianto menyatakan langkah pencegahan ini penting untuk menjaga kondusifitas wilayah.
“Kami tidak ingin ada pelajar yang terseret dalam aksi yang dapat berujung pada tindakan melanggar hukum,” ujar AKP Aris.
AKP Aris menegaskan, kepolisian mengedepankan pendekatan humanis kepada generasi muda.
“Pelajar adalah aset bangsa. Mereka harus diarahkan untuk berprestasi, bukan terjebak dalam kegiatan yang tidak berdampak positif,” kata dia.
Dalam kegiatan tersebut, polisi juga berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk memastikan para pelajar pulang langsung setelah kegiatan belajar.
“Sinergi dengan pihak sekolah sangat penting agar pengawasan terhadap siswa berjalan optimal,” ucap AKP Aris.
/data/photo/2025/10/31/690453b59d42f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/10/31/690438c79c23c.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5035094/original/018807700_1733307124-IMG-20241204-WA0018.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
