Xcloud.id

Kementrian Lembaga: TNI

  • Profil 5 Anggota BPK 2024-2029, Ada Politikus hingga Anak Buah Prabowo

    Profil 5 Anggota BPK 2024-2029, Ada Politikus hingga Anak Buah Prabowo

    Jakarta –

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan lima calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024-2029. Kelima nama yang terpilih itu merupakan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Komisi XI DPR RI.

    “Apakah laporan komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan fit and proper test calon anggota BPK RI periode 2024-2029 tersebut dapat disetujui?” tanya Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I, Selasa (10/9/2024). Para anggota pun kompak menjawab setuju dan diikuti ketuk palu.

    Kelima nama yang dipilih Komisi XI adalah Akhsanul Khaq, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing, Bobby Adhityo Rizaldy dan Fathan Subchi. Mereka berasal dari berbagai latar belakang atau profesi mulai dari pegawai BPK, politikus, hingga anak buah presiden terpilih Prabowo Subianto.

    Berikut profil 5 calon Anggota BPK RI terpilih periode 2024-2029:

    Akhsanul Khaq

    Akhsanul Khaq merupakan pegawai lama BPK. Jabatan terakhirnya di BPK adalah sebagai Auditor Utama Keuangan Negara yang dilantik tahun 2022, setelah sebelumnya pernah menjadi Auditor Utama Keuangan Negara V Tahun 2020; Auditor Utama Keuangan Negara VII Tahun 2018; Staff Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI tahun 2017; Kepala Auditorat II.A Tahun 2016; Kepala Auditorat II.C Tahun 2015; Kepala Auditorat IV.A Tahun 2014; dan mengawali karir sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat BPK RI Tahun 2014.

    Akhsanul Khaq memiliki gelar Doktor Ilmu Manajemen Tahun 2020 asal Universitas Persada Indonesia YAI. Sebelumnya ia menempuh pendidikan Master of Business Administration Tahun 2000 di Monash University dan Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN).

    Bobby Adhityo Rizaldy

    Bobby Adhityo Rizaldy merupakan politikus Partai Golkar dan merupakan Anggota DPR RI selama tiga periode berturut-turut. Saat ini dia menduduki kursi Komisi I DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, sekaligus Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

    Berdasarkan laman Golkar, Bobby Adhityo Rizaldy lahir di Jakarta pada 25 Februari 1974 dan memeluk Agama Islam. Ia mengenyam pendidikan S1 Ekonomi Akuntansi Universitas Trisakti pada 1991-1995, lalu setahun kemudian terbang ke Amerika Serikat untuk mengambil gelar S2 di Cleveland State University dan selesai pada 1998.

    Sebelum memasuki Kompleks Parlemen Senayan, Bobby Adhityo Rizaldy pernah di Badan Pelaksana (BP) Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) dari 2004 hingga 2008.

    Meski memiliki kesibukan sebagai Anggota DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldy juga menduduki kursi Ketua Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) sejak 2017 sampai sekarang. Sebelumnya ia juga menjabat sebagai Wakil Sekjen PP Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) pada 2013-2018 dan Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Perbaharuan Indonesia (AMPI) pada 2010-2018.

    Budi Prijono

    Calon Anggota BPR RI terpilih lainnya adalah anak buah Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Letnan Jenderal TNI Budi Prijono merupakan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan sejak 27 Juni 2022.

    Mengutip laman Kementerian Pertahanan, Budi Prijono lahir di Tulung Agung, 16 Juni 1966. Dia memiliki sederet karier di TNI Angkatan Darat, salah satunya Komandan Satkomlek TNI pada 2017.

    Budi Prijono mulai masuk ke Kementerian Pertahanan setelah Prabowo memimpin kementerian tersebut pada 2019 yakni sebagai Kabaranahan, lalu Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan pada 2020, hingga menduduki jabatan Inspektur Jenderal pada 2022 sampai sekarang.

    Daniel Lumban Tobing

    Daniel Lumban Tobing sebelumnya menjabat sebagai Anggota II BPK RI sejak 2022 dan Anggota VII BPK RI tahun 2019. Lahir pada 1967, ia merupakan lulusan Kyoto University, Jepang pada 1993 dan Takushoku University, Tokyo pada 1987.

    Sebelum berkantor di BPK, Daniel Lumban Tobing pernah menjadi Anggota Komisi VI DPR RI pada 2017-2019, Anggota Komisi IX DPR RI pada 2014-2017, Anggota Komisi VI DPR RI pada 2010-2014, Anggota Komisi IV DPR RI pada 2009-2010 dan Anggota Badan Anggaran DPR RI pada 2009-2014.

    Daniel Lumban Tobing juga berlatar belakang sebagai pekerja di sektor industri yakni di PT Indonesia Epson Industry pada 1997-2009, juga PT Hirose Electric Indonesia mulai 1993-1997. Tidak hanya itu, ia pernah aktif di organisasi Kamar Dagang Indonesia (Kadin) pada 2010-2015 dan Gabungan Elektronika Jakarta dari 2004-2009.

    Fathan Subchi

    Fathan Subchi adalah Wakil Ketua Komisi XI DPR RI. Ia merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menduduki jabatan sebagai Sekretaris Fraksi PKB DPR RI.

    Fathan Subchi memiliki kiprah di organisasi masyarakat keagamaan Nahdlatul Ulama (NU). Mengutip lamanp2k.stekom.ac.id, ia pernah menjabat sebagai Pengurus Pusat Lembaga Perekonomian NU pada 2005 hingga 2009.

    (aid/fdl)

  • Anggarannya Nambah, Gaji-Tunjangan PNS Tahun Depan Naik?

    Anggarannya Nambah, Gaji-Tunjangan PNS Tahun Depan Naik?

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggapi anggaran belanja pegawai kementerian dan lembaga (K/L) yang meningkat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Peningkatan itu dinilai sesuatu yang normal.

    “Itu pertumbuhan normal itu, normal aja,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

    Dalam Buku Nota Keuangan Beserta RAPBN 2025, total belanja pegawai K/L tahun depan direncanakan Rp 513,22 triliun. Jumlah itu meningkat dibandingkan total belanja pegawai K/L 2024 senilai Rp 460,86 triliun.

    Jumlah itu terdiri dari belanja pegawai K/L dan belanja pegawai non K/L. Khusus belanja pegawai K/L untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja para aparatur negara, nilainya juga meningkat dari Rp 285,80 triliun di 2024 menjadi Rp 297,71 triliun di 2025.

    Kebijakan belanja pegawai pada tahun depan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi antara lain melalui digitalisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas; serta melanjutkan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional dan berintegritas.

    “Meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi Aparatur Negara; dan memperhitungkan kebutuhan pegawai baru dengan menerapkan kebijakan new growth untuk pegawai non tenaga pendidikan dan non tenaga kesehatan, serta mendorong pemerataan tenaga pendidikan dan kesehatan,” imbuhnya.

    Anggaran Sudah Memperhitungkan Gaji PNS Naik

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyatakan APBN 2025 sudah didesain untuk kenaikan gaji ASN. Hanya saja keputusan kenaikannya akan diserahkan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.

    “Mengenai penyesuaian gaji dan sebagainya, itu APBN untuk 2025 sudah kita desain untuk siap apabila itu dilakukan. Tetapi keputusannya sesuai dengan komitmen antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, itu diserahkan kepada presiden baru,” kata Isa saat ditemui usai Sidang Paripurna DPR RI tentang RAPBN Tahun 2025 di Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Jumat (16/8).

    Sayangnya Isa tidak membeberkan berapa persen kenaikan gaji ASN yang disiapkan dalam RAPBN 2025. Termasuk kepastian waktu penyampaiannya ada di Prabowo.

    “Jadi kapannya, berapanya dan sebagainya itu nanti Pak Prabowo,” ujar Isa.

    Isa membeberkan bahwa pemerintah sekarang maupun pemerintah yang akan datang tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan ASN termasuk TNI/Polri.

    “Yang penting adalah berbagai upaya tadi untuk meningkatkan produktivitas mereka, kemudian integritas mereka dan sebagainya,” ucap Isa.

    (aid/rrd)

  • KKP Buru 3 WNI Pemodal Penyelundup Benur Lobster

    KKP Buru 3 WNI Pemodal Penyelundup Benur Lobster

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengejar aktor dibalik penyelundupan benih bening lobster (BBL). Saat ini KKP tengah memburu pemodal yang melanggengkan aktivitas ilegal tersebut.

    Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono mengatakan pihaknya telah memanggil dua-tiga orang warga Indonesia yang mendukung kegiatan ilegal itu, tapi tidak datang. Bahkan ketiga orang tersebut telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

    Dia menegaskan orang yang masuk dalam DPO itu bukanlah kalangan pejabat, hanya orang yang banyak uang untuk melancarkan aksinya. Dia bilang pemodal ini mengucurkan uang dan menyuruh orang lain untuk melaksanakan aktivitas ilegal tersebut.

    “(Pemodal BBL) WNI, nggak ada (pejabat). (Konglomerat?) Nggak juga, cuma ya duitnya banyak. Sudah kita panggil, nggak datang, kita DPO. Ya, 2-3 kita DPO,” kata pria yang akrab disapa Ipunk saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

    Rencananya, pemodal tersebut akan ditindaklanjuti dengan hukuman penjara minimal enam tahun penjara. Namun, Ipunk menilai hukuman apapun tidak menimbulkan efek jera.

    Menurutnya, penyelundupan benih lobster bak narkoba karena berkaitan dengan bisnis yang menguntungkan. Meski begitu, pihaknya terus bersinergi dengan aparat lain, seperti TNI AL, kepolisian, hingga Bea Cukai.

    “Ditangkap, dikejar, nanti diselidiki, dipenjara. Kalau ilegal bisa enam tahun di penjara. Kalau bikin jera ya mungkin ada yang nggak jera. Kita ibaratnya narkoba, ditembak mati, tapi nggak ada orang jera karena urusannya bisnis,” terangnya.

    Pada kesempatan yang sama, dia juga menjelaskan salah satu kendala yang dihadapi untuk memberantas aksi ilegal tersebut, yakni anggaran. Dia bilang anggaran saat ini terbatas dan masih kurang untuk menutupi biaya bahan bakar kapal. Untuk itu, dia mengajukan tambahan anggaran sebanyak Rp 1 triliun untuk tahun depan.
    Dia pun optimis dapat menangkap bandar penyelundupan BBL sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser.

    “Salah satu (hambatan) dari anggaran masih kurang. Kita nggak bisa jajan BBM nih. Kita tetap berupaya dengan sinergi yang lain ketika kekosongan itu ada, aparat yang lain siap membantu kita juga bisa nggak berdiri sendiri, kan lautan luas. Bongkar (sebelum pemerintah baru?) Insya Allah,” tambahnya.

    Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menggagalkan penyelundupan benih bening lobster (BBL) atau benur mencapai 2,8 juta ekor. Nilai yang telah diselamatkan dari penggagalan penyelundupan itu mencapai Rp 368,6 miliar.

    Angka itu merupakan penggabungan pertama penggagalan yang dilakukan KKP bersinergi dengan aparat penegak hukum yakni dilakukan 24 kali di 11 lokasi. Jumlah benur yang digagalkan mencapai 2 juta benur.

    “Melalui sinergi ini KKP telah menggagalkan penyelundupan sebanyak 24 kali di 11 lokasi dengan total 2 juta BBL (yang digagalkan penyelundupannya) digalak-galakan senilai Rp 278,6 miliar,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

    (kil/kil)

  • Oknum TNI Bunuh Driver Taksi Online di Sidoarjo Dituntut 12 Tahun

    Oknum TNI Bunuh Driver Taksi Online di Sidoarjo Dituntut 12 Tahun

    Surabaya (beritajatim.com) – Oknum anggota TNI membunuh driver taksi online berinisial AM di Sidoarjo dituntut hukuman penjara 12 tahun. Dalam tuntutan yang dibacakan Oditur Letkol Chk Yadi Mulyadi, SH. MH, dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam pasal 338 KUHP jo psl 55 ayat (1) ke 1 kuhp dan pasal 181 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Humas Pengadilan Militer III-12 Surabaya Mayor Mirza Ardiansyah mengatakan sidang tuntutan digelar pada Kamis pekan lalu, 29 Agustus 2024.

    Adapun untuk terdakwa Octavianus Samuel Maikosa dituntut pidana penjara selama dua tahun atas perbuatan pembunuhan secara bersama-sama dan menyembunyikan kematian yang dilakukan bersama-sama.

    “Sedangkan (terdakwa) Petrus Candra Silitonga dituntut atas perbuatan yang sama tapi pidana penjara selama 12 tahun dan dipecat dari dinas militer,” ujar Mayor Mirza, Selasa (3/9/2024).

    Sidang yang dipimpin majelis hakim diketuai Letkol Chk Arif Sudibya SHMH dan hkm anggota Mayor Chk Musthofa SH MH dan Mayor Laut (H) Mirza Ardiansyah SH, MH, MAP ini ditunda dengan adenda pembelaan dari kedua Terdakwa.

    Sebelumnya, polisi menguak fakta dari kasus temuan jenazah bernama AM (52) driver taksi online yang ditemukan meninggal dunia di sungai belakang Museum Mpu Tantular Jalan Ali Mas’ud, Kabupaten Sidoarjo pada Jumat (15/12/2023).

    “Kesimpulan sementara korban (meninggal karena) perampokan,” kata Kompol Tiksnarto Andaru Rahutomo Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo, Senin (18/12/2023) lalu.

    Andaru menjelaskan, waktu proses mengevakuasi jenazah dari sungai, polisi tidak menemukan keberadaan mobil korban di lokasi.

    Mobil sempat dinyatakan hilang selama sehari sebelum ditemukan polisi di sebuah kos-kosan di kawasan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Surabaya pada Sabtu, 16 Desember 2023.

    “Korban sopir taksi online, mobil Wuling (milik korban sempat) hilang. Diketahui (sempat) mengambil penumpang di hotel di Sedati (Sidoarjo), jam 01.00 WIB,” ujarnya.

    Selain itu, polisi juga menemukan bekas luka di bagian kepala korban. Hal itu diungkapkan dr. Deka Bagus Binarsa Dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong.

    “Serangan di kepala tersebut menyebabkan kematian dari korban,” katanya. [uci/beq]

  • Pilkada 2024, Polres Ponorogo Gencar Patroli Dunia Maya

    Pilkada 2024, Polres Ponorogo Gencar Patroli Dunia Maya

    Ponorogo (beritajatim.com) – Selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ponorogo tahun 2024, Polres Ponorogo bakal gencar melakukan cyber patrol atau patroli dunia maya. Patroli dunia maya dilakukan untuk antisipasi berbagai polarisasi, berita hoax maupun black campaign yang menyertai tahapan Pilkada Ponorogo nantinya.

    “Menghadapi Pilkada 2024 ini, kita bentuk tim cyber patrol dari Polres maupun satgas gabungan dari berbagai instansi terkait,” kata Kapolres Ponorogo, AKBP Anton Prasetyo, ditulis Jumat (30/08/2024).

    Dengan patroli dunia maya ini, diharapkan kerawanan Pilkada Ponorogo 2024 dapat diminimalisir. Anton menghimbau masyarakat jangan sampai terkotak-kotak, hanya karena berbeda pilihan. Ia menilai berbeda suara boleh-boleh saja, tetapi persatuan dan kesatuan harus dinomorsatukan.

    “Kita himbau masyarakat tidak mudah terkotak-kotak akibat Pilkada. Pilihan berbeda suara boleh beda, tetapi persatuan dan kesatuan harus dijaga,” katanya.

    Untuk pengamanan Pilkada Ponorogo tahun 2024, Polres Ponorogo menerjunkan 635 personel. Jumlah itu, masih ditambah 240 personel dari unsur TNI dan Linmas. Di mana operasi pelaksanaan pengamanan Pilkada Ponorogo tahun 2024 dilaksanakan selama 125 hari. Yakni terhitung mulai 19 Agustus 2024 hingga tahapan Pilkada Ponorogo selesai.

    “Operasi mantap praja 2024 untuk Pilkada ini, personel yang disiagakan 635 personel, ditambah 240 personel dari unsur TNI dan Linmas,” katanya.

    Beberapa waktu yang lalu, Polres Ponorogo melaksanakan simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) dalam rangka Operasi Mantap Praja Semeru 2024. Simulasi ini bertujuan untuk memantapkan kesiapan personel dan peralatan pengamanan menjelang Pilkada serentak tahun 2024.

    Dalam simulasi yang berlangsung dramatis ini, Polres Ponorogo memperagakan pengamanan dari berbagai tahapan pilkada, mulai dari kampanye, masa tenang, pemungutan suara di TPS, hingga rekapitulasi suara. Kericuhan terjadi ketika massa yang tidak menerima hasil penghitungan suara melakukan unjuk rasa di depan kantor KPU Kabupaten Ponorogo. Brimob Polda Jatim pun dikerahkan untuk memukul mundur massa dan mengendalikan situasi.

    “Simulasi ini adalah bagian dari persiapan kami menghadapi berbagai tantangan dalam pengamanan Pilkada 2024. Kami berupaya untuk siap menghadapi kemungkinan terburuk, meskipun situasi di Ponorogo saat ini kondusif,” pungkas mantan Kapolres Madiun tersebut. [end/but]

  • Polres Sumenep Terjunkan 9.624 Personel Amankan Pilkada

    Polres Sumenep Terjunkan 9.624 Personel Amankan Pilkada

    Sumenep (beritajatim.com) – Polres Sumenep menyiagakan 9.624 personel gabungan untuk pengamanan Pilkada 2024. Ribuan personel gabungan tersebut disebar ke 27 kecamatan di Kabupaten Sumenep.

    “Ribuan personel itu jumlah total keseluruhan ya, gabungan Polri, TNI, dan Linmas. Kalau Polri nya saja 505 orang,” kata Kapolres Sumenep, AKBP Henri Noveri Santoso, Jumat (23/08/2024).

    9.624 personel tersebut terdiri atas 505 personel Polres Sumenep, 489 personel TNI, dan 8.630 personel Linmas. Mereka disebar ke 334 desa/ kelurahan di 27 kecamatan, baik daratan maupun kepulauan.

    “Pengamanan yang kami lakukan meliputi tahapan-tahapan p
    Pilkada serentak. Kami bertugas mengamankan selama 135 hari, mulai 19 Agustus hingga 31 Desember 2024 dengan sandi Operasi Mantap Praja Semeru 2024,” terang Henri.

    Ia menjelaskan, pihaknya mulai mengintensifkan koordinasi dengan berbagai pihak, untuk mewujudkan pilkada serentak yang aman dan damai. Selain itu, pihaknya juga membangun komunikasi dengan elemen masyarakat, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk anak-anak muda.

    “Semua kalangan kita ajak untuk bersama-samamenjaga kondusivitas situasi pada masa pilkada. Polisi tidak mungkin bisa bekerja sendirian. Perlu dukungan dan sinergi dengan stake holder untuk mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif,” tukasnya.

    Pilkada Serentak digelar pada 27 November 2024. Saat ini sampai pada tahapan pengumuman daftar pemilih sementara (DPS) dan persiapan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati. (tem/but)

  • Formasi, Persyaratan, Cara Daftar, dan Jadwalnya

    Formasi, Persyaratan, Cara Daftar, dan Jadwalnya

    Jakarta –

    Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 membuka pendaftaran dengan berbagai formasi. Pendaftaran CPNS 2024 mulai dibuka pada 20 Agustus 2024 jam 17.45 WIB.

    Seleksi CPNS 2024 akan serentak dibuka di seluruh Indonesia pada 20 Agustus-6 September 2024. Simak informasi lengkapnya di bawah ini.

    Formasi CPNS 2024

    Pemerintah membuka 250.407 formasi CPNS 2024, yang terbagi atas 114.706 formasi instansi pusat dan 135.701 formasi instansi daerah.

    Dirangkum dari laman resmi masing-masing instansi dan detikEdu, berikut adalah daftar formasi CPNS 2024 lengkap:

    Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek): 15.462 formasiKementerian Agama (Kemenag): 20.772 formasiKementerian Kesehatan (Kemenkes): 8.607 formasiKementerian Perhubungan (Kemenhub):
    – Tenaga Teknis: 1.385 formasi
    – Tenaga Kesehatan: 6 formasiKementerian Sosial (Kemensos):
    – Tenaga Teknis: 125 formasi
    – Tenaga Kesehatan 141 formasiKementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR):
    – Tenaga Teknis: 6.385 formasi
    – Tenaga Kesehatan: 3 formasiBadan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu): 1.984 formasiKementerian Pertahanan (Kemenhan):
    – Tenaga Teknis: 13.687 formasi
    – Tenaga Kesehatan: 4.597 formasiBadan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM): 781 formasiKejaksaan Agung (Kejagung): 11.030 formasi (gabung formasi PPPK)Lembaga Administrasi Negara (LAN): 144 formasiMahkamah Agung (MA): 4.949 formasiBadan SAR Nasional (Basarnas): 1.389 formasiCara Cek Formasi CPNS 2024Buka laman sscasn.bkn.go.idPada halaman utama, klik menu ‘Layanan Informasi’Pilih opsi ‘Info Lowongan’ dari menu yang muncul.Isi kolom ‘Jenis Pengadaan’ dengan jenis formasi’.Isi kolom ‘Instansi’ dengan nama instansi yang sesuai.Klik tombol ‘Cari’ dan informasi mengenai formasi CPNS 2024 pun akan muncul.Link Pendaftaran CPNS 2024

    Link pendaftaran CPNS 2024 bisa diakses melalui sscasn.bkn.go.id.

    Proses pendaftaran dilakukan secara online. Calon pendaftar perlu membuat akun SSCASN dan mendaftar pada formasi tujuannya.

    Pada laman tersebut, akan ada informasi daftar instansi pusat atau daerah beserta jumlah kebutuhan CPNS.
    Informasi seputar pendaftaran CPNS 2024 juga bisa dipantau melalui resmi BKN di bkn.go.id/layanan/sscasn.

    Cara Daftar CPNS 2024Buka sscasn.bkn.go.idLogin ke akun SSCASNLengkapi data diri dan unggah swafotoPastikan kembali informasi yang disubmit sudah tepatKlik ‘Selanjutnya’Pilih jenis FormasiPilih jenis seleksi CPNSPilih formasi lulusan atau tingkat pendidikan yang dibukaUnggah dokumen yang dimintaProses pendaftaran CPNS 2024 selesai.Syarat CPNS 2024

    Mengacu pada Keputusan Menteri PANRB (KepmenPANRB) Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024, secara umum, berikut adalah beberapa syarat CPNS 2042:

    Usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun pada saat melamar.Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih.Tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri.Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik (parpol) atau terlibat politik praktis.Mempunyai kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan.Mempunyai kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu, yang masih berlaku dari lembaga profesi berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain, yang ditentukan oleh instansi pemerintah.Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

    Syarat Dokumen CPNS 2024

    Sejatinya persyaratan dokumen dan ketentuan administrasi pendaftaran CPNS 2024 bisa berbeda-beda. Ada syarat khususnya juga, hal ini tergantung dari masing-masing instansi yang didaftar.

    Jadwal Pendaftaran CPNS 2024

    Berdasarkan surat nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024, berikut merupakan jadwal CPNS 2024:

    19 Agustus – 2 September 2024 : Pengumuman Seleksi.20 Agustus – 6 September 2024 : Pendaftaran Seleksi.20 Agustus – 13 September 2024 : Seleksi Administrasi.14 – 17 September 2024 : Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi.18 – 28 September 2024 : Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi.18 – 20 September 2024 : Masa Sanggah.18 – 22 September 2024 : Jawab Sanggah.21 – 27 September 2024 : Pengumuman Pasca Masa Sanggah.29 September – 1 Oktober 2024 : Penarikan data final SKD CPNS.2 – 8 Oktober 2024 : Penjadwalan SKD CPNS.9 – 15 Oktober 2024 : Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS.16 Oktober – 14 November 2024 : Pelaksanaan SKD CPNS.23 Oktober – 16 November 2024 : Pengolahan Nilai SKD CPNS.17 – 19 November 2024 : Pengumuman Hasil SKD CPNS.20 November – 17 Desember 2024 : Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Non-CAT.20 – 22 November 2024 : Pemetaan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT.23 – 25 November 2024 : Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi.26 – 28 November 2024 : Penarikan data final SKB CPNS.29 November – 3 Desember 2024 : Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT.4 – 8 Desember 2024 : Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT.9 – 20 Desember 2024 : 21 Pelaksanaan SKB CPNS.17 Desember 2024 – 4 Januari 2025 : Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS.5 – 12 Januari 2025 : Pengumuman Hasil CPNS.13 – 15 Januari 2025 : Masa Sanggah.13 – 19 Januari 2025 : Jawab Sanggah.15 – 20 Januari 2025 : Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah.16 – 22 Januari 2025 : Pengumuman Pasca Sanggah.23 Januari – 21 Februari 2025 : Pengisian DRH NIP CPNS.22 Februari – 23 Maret 2025 : Usul Penetapan NIP CPNS.

    (khq/fds)

  • Kapolres Malang Tegaskan Netralitas dalam Pilkada Serentak 2024

    Kapolres Malang Tegaskan Netralitas dalam Pilkada Serentak 2024

    Malang (beritajatim.com) – Kapolres Malang, AKBP Putu Kholis Aryana, menegaskan komitmennya terhadap netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

    Hal tersebut disampaikan langsung saat memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Semeru 2024 di halaman Polres Malang, Senin (19/8/2024).

    “Jaga netralitas, Saya ulangi jaga netralitas, Saya ulangi jaga netralitas, dalam setiap tahapan Pemilukada dengan menghindari setiap tindakan yang dapat mencederai netralitas ASN, TNI, dan Polri,” tegas AKBP Putu Kholis Aryana dalam amanatnya.

    Apel Gelar Pasukan tersebut diikuti oleh personel dari berbagai instansi, termasuk Kodim 0818 Malang-Batu, Polres Malang, Satpol PP, BPBD, Dinas Perhubungan, serta Linmas. Kegiatan ini dimulai dengan penyematan pita tanda dimulainya operasi kepada perwakilan personel pengamanan Pilkada 2024.

    Dalam amanatnya, Kapolres Malang juga menyampaikan bahwa Operasi Mantap Praja Semeru 2024 akan berlangsung selama 135 hari, dimulai pada 19 Agustus hingga 31 Desember 2024. Operasi ini bertujuan untuk mewujudkan situasi yang aman dan kondusif selama berlangsungnya Pilkada 2024 di Kabupaten Malang.

    “Apel gelar pasukan ini diselenggarakan untuk melakukan pemeriksaan persiapan personel serta sarana dan prasarana sebelum diterjunkan dalam pelaksanaan pengamanan Pemilu serentak 2024. Ini juga merupakan wujud nyata komitmen kita dalam memastikan seluruh tahapan Pemilu serentak 2024 di Kabupaten Malang insyaallah berjalan dengan aman, lancar, dan damai,” tegas Kholis.

    Menurut Kholis, Operasi Mantap Praja Semeru 2024 akan didukung penuh oleh TNI, pemerintah daerah, rekan criminal justice system, sentra gakkumdu, KPU, Bawaslu, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh stakeholder terkait.

    Masa operasi ini dirancang sebagai langkah preventif untuk menekan dan mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Malang. Berdasarkan indeks potensi kerawanan Pilkada, lanjutnya, ada beberapa tempat pemungutan suara (TPS) yang menjadi perhatian lebih karena kondisi cuaca dan geografis.

    “Beberapa wilayah yakni di Desa Lebakharjo Kecamatan Ampelgading, Desa Tumpakrejo Kecamatan Gedangan, Desa Wonorejo Kecamatan Singosari, dan Desa Karangsari Kecamatan Bantur,” imbuhnya.

    Kholis menyebut, sebelum pelaksanaan operasi, Polres Malang beserta jajarannya telah melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) berupa kegiatan mendekatkan diri kepada masyarakat dan Cooling System.

    “Langkah ini dilaksanakan untuk membangun narasi besar persatuan dan kesatuan serta kemajuan bangsa di atas kepentingan kelompok, guna mengantisipasi berbagai pola resensi polarisasi seperti isu-isu hoax, SARA, politik identitas, propaganda black campaign, serta isu negatif lainnya,” pungkasnya. (yog/ted)

  • Ikuti Jalannya Simulasi Sispamkota, Ini Harapan Mas Dhito pada Pilkada Kediri

    Ikuti Jalannya Simulasi Sispamkota, Ini Harapan Mas Dhito pada Pilkada Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Hanindhito Himawan Pramana menyaksikan jalannya simulasi sistem kemanan kota (Sispamkota) dalam rangka kesiapan pengamanan Pilkada 2024 yang diadakan Polres Kediri di depan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.

    Simulasi itu digambarkan proses pengamanan tahapan Pilkada hingga tindakan yang dilakukan aparat ketika dihadapkan pada situasi kerawanan. Adegan yang dilakukan sepanjang jalannya simulasi digambarkan mirip dengan potensi gangguan yang ada.

    “Situasi ini terjadi pada saat simulasi, jangan sampai pada hari H itu terjadi,” harap Mas Dhito usai menyaksikan keseluruhan simulasi.

    Untuk mengamankan jalannya proses Pilkada serentak 2024, Polres Kediri menerjunkan 2/3 dari kekuatan. Pengamanan selain dari kepolisian juga melibatkan unsur TNI dan institusi terkait lain. Sebagai kepala daerah, Mas Dhito berharap jalannya Pilkada 2024 berlangsung lancar dan kondusif.

    Ikuti Jalannya Simulasi Sispamkota, Ini Harapan Mas Dhito pada Pilkada Kediri

    “Semoga Pemilukada yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November bisa berjalan dengan aman, damai dan lancar,” tambahnya.

    Dalam kesempatan itu, sebelum dilakukan simulasi Sispamkota diawali dengan kegiatan deklarasi Pilkada damai yang diikuti penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu, jajaran Forkopimda Kabupaten Kediri, partai politik, organisasi wartawan dan perwakilan komponen masyarakat. Diantaranya, perwakilan serikat pekerja, ormas, organisasi mahasiswa, dan supporter bola.

    Kapolres Kediri AKBP Bimo Ariyanto menyatakan, deklarasi damai itu menjadi langkah awal untuk menjaga keamanan selama jalannya proses Pilkada Serentak 2024. Dekkarasi itu menjadi momen penting untuk memperkuat komitmen bersama antara penyelenggara pemilu dan partai politik dalam menciptakan pemilu yang aman dan damai.

    Ikuti Jalannya Simulasi Sispamkota, Ini Harapan Mas Dhito pada Pilkada Kediri

    Dengan diadakannya deklarasi Pilkada damai dan simulasi Sispamkota tersebut, lanjut Bimo, Polres Kediri dengan dibantu TNI dan stakeholder terkait siap melakukan pengamanan selama jalannya tahapan Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Kediri. Baik pemilihan gubernur-wakil gubernur serta bupati-wakil bupati.

    “Kita lakukan deklarasi damai dan simulasi Sispamkota ini supaya wilayah hukum Polres Kediri dapat aman, kondusif, guyub, rukun,” tandasnya. [ADV PKP/nm]

  • Kapolres Mojokerto Akan Tindak Tegas Perusuh Pilkada 2024

    Kapolres Mojokerto Akan Tindak Tegas Perusuh Pilkada 2024

    Mojokerto (beritajatim.com) – Satu orang pendemo pingsan saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (15/8/2024). Aksi tersebut dilakukan lantaran tak puas dengan hasil penghitungan suara sehingga massa meminta pencoblosan ulang.

    Massa aksi dari pasangan calon (paslon) yang kalah tersebut mendatangi kantor penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu). Massa membawa sejumlah poster berupa tuntutan yang ditujuhkan kepada KPU. Aksi pembakaran ban bekas dan pelemparan ke petugas pun tak terelakkan.

    Sehingga pihak kepolisian menerjunkan personel dalmas untuk meredam aksi massa, anjing pelacak dan mobil water canon pun turut diterjunkan. Akibatnya, satu pendemo pingsan dan harus mendapatkan perawatan. Tak lama, petugas berhasil memukul mundur massa aksi hingga kondisi kembali kondusif.

    Ini merupakan simulasi yang digelar Polres Mojokerto dalam Peragaan Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) Operasi Mantap Praja Semeru 2024 yang digelar di halaman Mapolres Mojokerto. Peragaan ini bertujuan untuk menguji kesiapan dan koordinasi antara berbagai pihak menjelang Pilkada 2024.

    Dalam simulasi tersebut diperagakan mulai tahapan awal penyelenggaran Pemilu hingga proses pemungutan dan penghitungan suara. Turut hadir Bupati Mojokerto, Komisioner KPU, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Ketua Pengadilan Negeri (PN) dan Dandim 0815 Mojokerto.

    Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto mengatakan, Operasi Mantap Praja Semeru 2024 digelar mulai tanggal 19 Agustus hingga 31 Desember 2024. “Semoga Mojokerto aman dan saya pastikan, aman itu berawal dari panjenengan memberikan informasi yang sejuk, aman dan damai,” ungkapnya.

    Sebanyak 1.600 personel gabungan TNI/Polri dan stakeholder terkait diterjunkan dalam pengamanan Pilkada 2024. Dengan indikator yang diberikan oleh tim penilai, lanjut Kapolres, Kabupaten Mojokerto masuk dalam kategori aman dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.

    “Tapi kita tidak boleh berpikir underestimate, saya pastikan melalui sistem pengamanan kota yang sudah kita saksikan bersama, saya akan melaksanakan tindakan tegas kepada para pelaku perbuatan melanggar hukum. Saya tidak pandang bulu, saya pastikan tindak tegas,” tegasnya. [tin/but]